8.6 C
New York
Sunday, April 12, 2026
spot_img
Home Blog Page 256

Revisi UU Perkoperasian perkuat perlindungan terhadap Masyarakat

0

Jakarta – batamtimes.co – Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Republik Indonesia (Menkop UKM RI) Drs. Teten Masduki menjadi narasumber pada kuliah umum bertajuk “Peran Regulasi Pemerintah dalam Mendorong Kemajuan Koperasi di Indonesia” di Gedung Dekanat Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Indonesia (UI).

Teten menyampaikan, peran koperasi sebagai pilar ekonomi rakyat, memerlukan kebijakan pemerintah guna memajukan koperasi di Indonesia. Kebijakan tersebut terkait penguatan fundamental, agar visi dan misi koperasi dapat tumbuh sehat, berkualitas, dan berdaya saing tinggi, sehingga berperan penting dalam pembangunan perekonomian nasional.

Lebih lanjut ia mengatakan, salah satu dukungan pemerintah untuk penguatan peran koperasi adalah Revisi Undang-Undang (UU) Perkoperasian pasal 6 Nomor 25 Tahun 1992.

Revisi ini berimplikasi atas pengaturan regulasi koperasi di sektor jasa keuangan. Regulasi meliputi pemurnian terhadap usaha simpan pinjam koperasi sesuai identitas koperasi (nilai dan prinsip koperasi) berada dalam ranah pengaturan dan pengawasan Kemenkop UKM RI dan tunduk pada UU Perkoperasian.

“Melalui revisi UU tersebut, diharapkan ke depannya koperasi lebih efektif dan memiliki banyak daya dukung untuk lebih berkembang. Karena saat ini, banyaknya jumlah koperasi aktif, tidak dipungkiri ada beberapa di antaranya yang tersandung kasus hukum,” ujar Teten.

Lebih lanjut ia mengatakan, koperasi sangat relevan di negara yang bisnisnya melibatkan kelompok-kelompok multipihak, multikultural atau produsen skala kecil, seperti petani yang memainkan peran penting dalam perekonomian.

Koperasi memberikan pemberdayaan dan integrasi ekonomi bagi kelompok-kelompok tersebut untuk membangun kesejahteraan, seperti penyediaan fasilitas dan pemberian edukasi agar dapat meningkatkan ketahanan pangan di dalam negara dan menumbuhkan daya saing di ranah internasional.

 Teten juga memaparkan perkembangan potensi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia yang tidak terlepas dari dukungan perbankan dalam penyaluran kredit kepada UMKM.

Berdasarkan catatan Bank Indonesia sebanyak 69% UMKM masih sulit mendapatkan pembiayaan dari bank sehingga mereka cenderung menggunakan pembiayaan pribadi.

“Kalau tidak diubah modelnya, pasti UMKM kita sulit mengakses perbankan. Kredit perbankan di Indonesia hanya mencapai 20%, sedangkan negara-negara lain, seperti Malaysia dan Thailand berada di atas 40% dan Korea Selatan menjadi yang tertinggi mencapai angka 80%,” kata Teten di hadapan mahasiswa baru UI pada acara yang dilaksanakan pada Jumat (29/9).

Selain itu, Teten juga menceritakan usulannya kepada Presiden terkait penggunaan credit scoring agar pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) dapat melakukan pencatatan keuangan secara digital dan melihat track record atau cash flow mereka yang dikoneksikan langsung ke dalam aplikasi digital.

“Ini merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar ada alternatif bagi UMKM bisa mengakses pembiayaan,” ujar Teten.

Dekan FEB UI, Teguh Dartanto, Ph.D., dalam sambutannya mengatakan bahwa pada dasarnya, FEB UI ingin bersama-sama secara kolektif untuk menjaga martabat koperasi sebagai tonggak perekonomian nasional di tengah tantangan dan disrupsi teknologi yang berkembang sangat pesat.

Ia menambahkan, saat ini FEB UI dan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) berkolaborasi melakukan riset dan kolaborasi untuk mendorong kemajuan koperasi di Indonesia.

“Kami berharap dengan kajian dari riset dosen-dosen FEB UI bisa memberikan rekomendasi kepada pemerintah tentang upaya pengembangan koperasi di Indonesia yang efektif dan memberikan warna terhadap kebijakan koperasi ke depannya,” kata Teguh.

Ombudsman RI Tinjau Hunian Sementara

0

Batam – batamtimes.co- Ombudsman RI melakukan peninjauan hunian sementara bagi Masyarakat Rempang, Senin, (9/10/2023).

Dalam peninjauan tersebut BP Batam turut melakukan pendampingan yang dilaksanakan di tiga titik hunian sementara yaitu Perumahan Bida 3 Sambau, Rusun Kabil dan Rusun Batu Ampar.

Hadir mendampingi General Manager Hunian Gedung, Agribisnis dan Taman BP Batam, Herawan dan Manager Divisi Operasional dan Pemeliharaan BP Batam, Juhardi.

Kepala Keasistenan Utama Substansi 4 Ombudsman RI, Dahlena mengatakan peninjauan tersebut dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi terhadap objek hunian sementara yang disiapkan pemerintah baik BP Batam dan Pemko Batam.

“Kami ingin memastikan bagaimana kesiapan BP Batam maupun Pemko untuk penyiapan hunian sementara bagi warga Rempang, kalau kami lihat sudah cukup layak ya, ada kasur, lemari dan fasilitas penunjang lainnya,” kata Dahlena usai peninjauan.

Ia tak menampik masih ada masyarakat ragu untuk mau pindah ke hunian sementara guna mendukung percepatan investasi Rempang Eco City. Sehingga katanya lagi, peninjauan pihaknya di beberapa rusun dan rumah tapak yang disiapkan pemerintah dapat menjadi informasi yang komprehensif.

“Ini menjadi bahan bagi kami kepada warga yang masih ragu, konteksnya seperti itu,” ujarnya.

Ditambahkan, tim Ombudsman RI juga menyempatkan mencari informasi dari warga yang bersedia pindah khususnya di Bida 3 Sambau.

“Kita sempat wawancara langsung juga dengan warga yang sudah pindah, ada 5 KK , mereka menyampaikan memang terbukti apa yang disampaikan pemerintah, artinya mereka (pemerintah) sudah memenuhi apa yang diminta, misalnya ada kewajiban untuk memberikan biaya hidup, mereka (warga) sudah terima,” jelas Dahlena.

Ia pun berharap hak-hak masyarakat untuk mendapatkan hunian tetap yang disediakan pemerintah bisa terwujud sehingga masyarakat mendapat kepastian dari program strategis nasional pengembangan kawasan Rempang.

“Mereka tentu berharap juga ada janji (rumah) yang terealisasi,” imbuhnya.

Sebelumnya, diberitakan sebanyak 25 KK sudah menempati hunian sementara pada Sabtu (8/10/2023). Progres tersebut merupakan buah dari komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengungkapkan bahwa jumlah tersebut akan terus bertambah ke depannya. Sebagian besar warga di beberapa titik secara sukarela telah menerima dilakukannya pergeseran.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Kemarin, tim di lapangan membantu pergeseran 8 KK ke hunian sementara,” ujar Ariastuty.

Ia menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pengembangan industri di Rempang. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan.

“Tidak ada paksaan dan intervensi. Pilihan tersebut murni dari hati warga yang mendukung realisasi PSN,” ujar Tuty.

(Red/Anto)

Progres Rempang Eco-City, 25 KK Sudah Tempati Hunian Sementara

0

Batam – batamtimes.co – BP Batam kembali memfasilitasi pergeseran terhadap delapan Kepala Keluarga (KK) yang terdampak pengembangan Rempang Eco-City ke hunian sementara, Sabtu (7/10/2023).

Jumlah ini pun menambah daftar KK yang sudah menempati hunian sementara menjadi 25 KK.

Progres tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk mempercepat realisasi investasi di Kawasan Rempang.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengungkapkan bahwa jumlah tersebut kemungkinan besar akan terus bertambah ke depannya.

Bukan tanpa alasan, sebagian besar warga di beberapa titik secara sukarela telah menerima dilakukannya pergeseran.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami terus berupaya untuk mempercepat realisasi investasi di Rempang. Kemarin, tim di lapangan membantu pergeseran 8 KK ke hunian sementara,” ujar Ariastuty, Minggu (8/10/2023).

Ia menegaskan, BP Batam berkomitmen untuk terus melakukan pendekatan kepada warga yang terdampak pengembangan industri di Rempang. Tentunya dengan mengedepankan komunikasi persuasif selama melakukan sosialisasi dan pendataan.

“Tidak ada paksaan dan intervensi. Pilihan tersebut murni dari hati warga yang mendukung realisasi PSN,” pungkasnya.

Sementara, warga asli Desa Pasir Panjang Syum Harimaryatullah atau akrab disapa Nek Syum, menegaskan bahwa dirinya mendukung penuh program pemerintah.

Hal ini pula yang membuat perempuan paruh baya tersebut rela untuk bergeser dari kampung halamannya.

“Saya pindah ke tempat yang baru secara sukarela dan penuh keikhlasan. Saya memikirkan nasib anak-cucu agar lebih sejahtera ke depannya di kampung yang baru nanti,” ungkapnya.

Senada dengan Nek Syum, Desi Darmawati berharap program Rempang Eco-City dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan ekonomi warga.

“Saya pindah murni keputusan pribadi tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Saya ingin hidup lebih baik sehingga bisa lebih berkembang dan maju,” ujarnya.

 

(Red/Anto)

Kendaraan yang Digunakan Menteri Investasi, Kepala BP Batam dan Gubernur Kepri, Pajak Masih Berlaku

0

Batam – batamtimes.co – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) membantah, mobil yang digunakan Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Kepala BP Batam Muhammad Rudi dan Gubernur Kepri, Ansar Achmad telah mati pajak.

Hal itu, ditegaskan oleh Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Sabtu (7/10/2023).

“Tidak benar jika dikatakan, mobil itu telah mati pajak,” tegasnya.

Ariastuty menjelaskan, mobil yang digunakan ke Tanjung Banon itu, merupakan mobil yang disewa langsung oleh protokol Kementerian Investasi. Sehingga, pihaknya langsung mengkonfirmasi kepada Protokol Kementerian Investasi.

Selanjutnya, Protokol Kementerian Investasi menghubungi pihak penyedia mobil sewaan.

“Keterangan dari penyedia mobil, untuk plat nomornya sudah ada. Tapi belum sempat diganti dengan plat nomor yang baru,” tuturnya.

 

(Red/Adi)

Apresiasi Upaya BP Batam, Menteri Investasi RI Tinjau Hunian Sementara

0
Mentri investasi dan BKPM Bahlil bersama Kepala BP Batam Muhammad Rudi, kembali bersilaturahmi dengan warga Rempang.

Batam- batamtimes.co – Percepatan investasi Rempang Eco-City menjadi perhatian serius Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia.

Terbaru, Bahlil bersama Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, kembali bersilaturahmi dengan warga Rempang, Jumat (6/10/2023).

Dalam kunjungan kerjanya kali ini, Bahlil serta orang nomor satu di Kota Batam tersebut menyempatkan diri untuk salat ashar berjemaah di Masjid Al-Ikhsan Tanjung Banon sebelum berdialog dengan warga terkait hak-hak masyarakat dalam pengembangan Rempang Eco-City.

Dalam dialog yang berlangsung kurang lebih satu jam tersebut, Bahlil memastikan jika pemerintah melalui BP Batam berkomitmen untuk memperhatikan hak masyarakat yang terdampak program pembangunan tersebut.

Tidak hanya itu, Bahlil juga mengapresiasi upaya BP Batam dalam mengedepankan pendekatan persuasif selama melakukan sosialisasi kepada warga. Sehingga, warga yang bergeser ke hunian sementara terus bertambah.

“Ini sudah menjadi perintah Presiden RI untuk memperhatikan hak-hak masyarakat. Bahkan, data yang saya dapat menunjukkan hampir sebagian besar warga sudah bersedia melakukan pergeseran,” ujarnya.

Meski demikian, Bahlil tidak menutup mata terhadap fakta masih adanya sebagian warga yang menolak untuk melakukan pergeseran.

Menurutnya, hal ini wajar adanya. Sehingga, pemerintah memainkan peran penting untuk terus melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat.

“Semua butuh proses waktu. Saya yakin, BP Batam dan kami semua akan selalu berupaya terus untuk bagaimana cara meyakinkan masyarakat,” tambahnya.

Tidak hanya salat berjemaah dan berdialog dengan warga di Tanjung Banon, Bahlil dan Muhammad Rudi juga mengunjungi salah satu rumah warga asli Desa Pasir Panjang, Nenek Timah.

Suasana penuh kehangatan pun dapat dirasakan selama keduanya bercengkerama dengan perempuan paruh baya tersebut.

Terakhir, Bahlil juga menyempatkan waktu untuk berkunjung ke salah satu hunian sementara yang telah disiapkan BP Batam tepatnya di Perumahan Bida Asri III.

“Tugas kita adalah meyakinkan warga. Tugas kita adalah bicara baik-baik sama mereka,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyambut baik kunjungan Menteri Investasi RI tersebut.

Menurut Rudi, hal ini menjadi bentuk keseriusan pemerintah dalam mengawal percepatan investasi Rempang Eco-City yang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional.

“BP Batam juga berkomitmen untuk menyelesaikan investasi Rempang Eco-City. Hal ini sesuai instruksi pemerintah pusat dengan tetap mengedepankan pendekatan persuasif selama sosialisasi,” ujar Rudi.

 

(Red/Udin )

Kasus Pemerasan Pimpinan KPK pada SYL naik ke tingkat Penyidikan ,Kapolri : Mabes Polri ikut turun

0

Jakarta – batamtimes.co – Kasus pemerasan pimpinan KPK kepada mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) telah naik ke tingkat penyidikan.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo mengatakan terus mengikuti perkembangan kasus yang kini bergulir di Polda Metro Jaya itu.

“Jadi yang jelas saya mengikuti perjalanan dari penanganan kasus yang dilaporkan di Polda Metro, dan tadi saya juga mendapatkan informasi bahwa kasus tersebut saat ini naik sidik (penyidikan),” kata Sigit kepada wartawan, Sabtu (7/10/2023).

Sigit mengatakan penanganan kasus tersebut dilakukan secara cermat. Dia menyinggung sosok pelapor dan terlapor dalam kasus itu telah dikenal luas oleh publik.

“Tentunya kami berpesan kepada anggota karena ini menyangkut laporan yang dilaporkan oleh orang yang dikenal publik, demikian juga menyangkut lembaga yang juga dikenal publik, penanganannya harus cermat, harus hati-hati,” ujar Sigit.

Sebagai bentuk keseriusan, lanjut Sigit, ia telah meminta tim dari Mabes Polri untuk ikut turun menangani kasus tersebut. Tim dari Mabes Polri itu akan memberikan asistensi kepada penyidik di Polda Metro Jaya.

“Oleh karena itu, saya minta tim dari Mabes Polri untuk ikut turun mengasistensi, sehingga di dalam proses penanganannya menjadi cermat karena kita tidak ingin Polri tidak profesional,” katanya.

Sigit memastikan kerja tim penyidik Polda Metro dan tim asistensi Mabes Polri akan profesional dalam mengusut dugaan pemerasan yang dilakukan pimpinan KPK. Dia pun terbuka jika ada lembaga lain yang ingin ikut mengawasi.

“Jadi saya minta penyidik menanganinya secara profesional, diasistensi. Silakan kalau ada lembaga yang mau ikut mengawasi sehingga kemudian prosesnya betul-betul bisa memberikan rasa keadilan, apakah ini bisa diproses lanjut, ataukah sebaliknya harus dihentikan. Tentunya ini menjadi hak pelapor, hak dari terlapor untuk kemudian kita uji. Polri transparan dalam hal ini,” ujar Sigit.

Sumber : detik.com

Kepala BP Batam Jamin Situasi di Batam Hingga Galang Kondusif

0
Keterangan Foto : Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi.

Batam- batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) Muhammad Rudi memastikan kondisi di Kota Batam hingga Rempang dan Galang sangat kondusif. Baik itu aktivitas di dunia industri hingga wisatawan.

“Bahkan akhir bulan September lalu, kita baru saja melaksanakan kegiatan wisata bertaraf internasional, Tour de Batam yang diikuti 718 peserta dari 32 negara,” ujar Muhammad Rudi.

Muhammad Rudi melanjutkan, tidak ada kendala apapun dari event pariwisata yang digelar pada 22 sampai 24 September 2023 lalu itu. Seluruh rangkaian kegiatan berjalan aman dan lancar.

Untuk itu, Muhammad Rudi menghimbau seluruh masyarakat untuk tidak percaya terhadap isu-isu atau hoaks yang disebarkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab.

“Tentunya kita berharap, masyarakat lebih jeli melihat video atau berita yang disebarkan dalam media sosial oleh orang-orang yang bersifat provokatif. Masyarakat harus bisa menilai, mana berita yang benar dan mana yang salah,” katanya.

Ia menambahkan, BP Batam senantiasa bersinergi dengan seluruh Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam dan FKPD Provinsi Kepri untuk menciptakan situasi di Kota Batam yang aman dan kondusif.

Tidak hanya itu, BP Batam juga menggandeng seluruh pengusaha bidang kepariwisataan yang melekat dari hulu ke hilir aktifitas wisata di Kota Batam.

“Saat ini Kota Batam sudah menjadi tujuan investasi maupun wisatawan lokal dan mancanegara. Mari kita jaga momentum kondusifnya di Kota Batam, Rempang dan Galang, untuk meningkatkan perekonomian kita,” imbuhnya.

 

 

(Red/Adi)

Hoaks BP Batam Minta Warga Bayar Selisih Harga Rumah

0
Keterangan Foto : Informasi hoaks atau berita bohong disebarkan melalui pesan singkat di media sosial WhatsApp.

Batam – batamtimes.co – Informasi hoaks atau berita bohong kembali disebarkan oleh pihak tak bertanggung jawab, melalui pesan singkat di media sosial WhatsApp.

Dalam pesan hoaks tersebut, disebutkan bahwa warga harus membayar selisih harga rumah kepada BP Batam. Selisih harga itu dibayarkan jika rumah warga yang ditempati saat ini, nilainya lebih rendah dari pada rumah permanen yang diberikan BP Batam, untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City.

Berikut narasi berita bohong dalam pesan di media sosial Whatsapp tersebut :

“Perihal dengan adanya stiker itu. LBH memberitahukan ke warga. Untuk rumah yang sudah di verifikasi yang harganya di bawah 120 jt. Warga harus membayar sisa kekurangan sebagaimana mestinya.
Contoh: kalau ada rumah warga yang harganya 40 juta, warga harus membayar sisanya 80 JT ke BP Batam.
Oleh karena itu, warga menolak untuk relokasi.
“Untuk Status Ambon-ambon atk.”
Demikian yang dapat saya informasikan. Terimakasih.🙏🏻”

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait menegaskan, narasi yang tersebar di media sosial WhatsApp itu adalah hoaks.

BP Batam tidak pernah meminta kepada warga untuk membayar apapun. Termasuk selisih nilai rumah yang ditempati saat ini dengan rumah yang disediakan oleh BP Batam.

“Informasi itu saya tegaskan tidak benar. BP Batam, tidak pernah meminta apapun kepada warga,” ujar Ariastuty, Jumat (6/10/2023).

Ia menjelaskan, untuk warga yang terdampak pengembangan Rempang Eco City akan diberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, dengan lahan maksimal seluas 500 meter persegi.

Namun, jika masyarakat mempunyai rumah yang nilainya lebih besar atas penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP), maka akan diberikan tambahan sesuai dengan selisih nilai rumah.

Sebagai contoh, jika masyarakat mempunyai rumah senilai Rp 500 juta sesuai penilaian dari KJPP, maka BP Batam akan memberikan rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta, dan ditambah dengan uang sebesar Rp 380 juta.

“Justru kami akan memberikan hak-hak yang seharusnya diterima oleh masyarakat. Jadi hak-hak masyarakat ini akan sangat diperhatikan oleh BP Batam. Karena itu arahan langsung dari bapak Kepala BP Batam, Muhammad Rudi,” katanya.

Untuk itu, ia menghimbau kepada masyarakat untuk mewaspadai keberadaan pesan-pesan hoaks yang akhir-akhir ini sudah sangat mengkhawatirkan.

Sejumlah oknum tak bertanggung jawab dengan sengaja membuat berita bohong yang tujuannya untuk menciptakan suasana tidak kondusif di Kota Batam.

“Kita harus cerdas dan kritis saat menerima informasi, utamanya dari media sosial. Jangan langsung percaya dengan apa yang kita dapatkan. Verifikasi terlebih dahulu,” katanya.

 

(Red/Adi)

Segudang Pengalaman, Darmizal Layak Diangkat jadi Mentri Jokowi

0
Keterangan Foto : Presiden RI Jokowi

Jakarta – batamtimes.co – Ketus Umum Forum Masyarakat Maluku (Formama), Arnold Thenu mengatakan, presiden Jokowi hampir dipastikan melakukan reshuffle kabinet besar-besaran pada bulan ini.

Hal ini menurutnya, banyak pembantu Jokowi yang diduga tersandung dugaan korupsi sehingga mencoreng citra mantan Walikota Solo itu.

“Saya berkeyakinan akan ada reshuffle kabinet. Jika hal itu dilakukan, Presiden tidak perlu lagi memasukkan pembantu dari partai politik. Apalagi dari partai politik yang selama ini nyata menyerang harkat dan martabat Jokowi,” kata Arnold Thenu, Jumat 5 September 2023.

Menurut tokoh pemuda Maluku ini, memasukan orang dari partai politik untuk menjadi menteri di era Jokowi yang tinggal beberapa bulan lagi tidak ada gunanya. Bahkan, lebih memungkinkan munculnya berbagai potensi masalah yang dapat menggangu pemerintahan sampai rusaknya legacy Jokowi kemudian hari.

“Saya sarankan Jokowi lebih bagus dan elegan menggaet para loyalis yang memiliki kompetensi dan terbukti loyalis sejati. Tokoh dari unsur relawan adalah yang paling memungkinkan atau lebih cocok menjadi menteri pada sisa waktu yang teramat pendek ini. Kerena mereka telah berjuang saat Pilpres. Mereka lebih teruji, loyalis yang militan pada Jokowi,” ujarnya.

Dirinya berharap, Jokowi dapat melihat dengan mata hati, yang paling solid saat ini menjadi penopang utama Jokowi adalah relawan. Bisa jadi kepuasan masyarakat yang tinggi pada Jokowi, adalah buah sari gerakan relawan yang masih solid dilapangan mengawal Jokowi.

“Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO HM Darmizal MS salah satu orang yang bisa digaet Jokowi untuk menjadi pembantunya. Setidaknya dia dipanggil dulu oleh Jokowi, untuk dilakukan uji kelayakan. Rasanya Jokowi, akan dapat manfaat dobel jika berdayakan kemampuan tokoh Minang yang satu ini,” ujar Arnold Thenu.

Dikatakan Arnold Thenu, dirinya kerap bertemu Darmizal memimpin relawan saat memenangkan Jokowi dalam Pilpres.

“Saya bertemu bung Darmizal, ketika dia memimpin pasukan relawannya pada kampanye puncak Jokowi Amin di Gelora Bung Karno. Dia punya integritas, pemikir, loyal dan pekerja keras yang memahami arti ‘Tanggap, Tanggon dan Trengginas,” ucapnya.

Dikatakan aktivis mahasiswa 1998 ini, Darmizal adalah tokoh yang sangat memenuhi syarat dalam segala hal untuk memenuhi kriteria yang diperlukan Jokowi. Pengalaman dia sebagai relawan yang membumi, pengusaha dan berpolitiknya tidak perlu diragukan lagi.

Arnold Thenu mensinyalir, jika presiden Jokowi tetap memasukkan menteri dari partai politik justru akan menjadi beban diakhir jabatannya.

“Satu tidak ada gunanya Jokowi mengangkat menteri dari partai politik pada waktu terakhir ini. Dua, kesetiaan menteri dari partai politik perlu dipertanyakan dan banyak kasus menjadi contoh. Ketiga, menteri dari partai politik dimungkinkan mengganjal kebijakan presiden yang bisa meninggalkan legacy buruk bagi Jokowi,” pungkasnya.

 

(Red/Tanto)

Jabatan Ex-Officio BP Batam Beri Manfaat pada Kemudahan Investasi dan Pembangunan Infrastruktur Kota

0

Batam- batamtimes.co – Keputusan pemerintah pusat untuk menetapkan Ex-Officio di Batam memberikan banyak dampak positif terhadap kemajuan kota.

Dengan seorang wali kota yang juga menjabat sebagai Kepala BP Batam, kemudahan investasi serta percepatan pembangunan infrastruktur pendukung daerah pun bisa terwujud maksimal.

Dari aspek pertumbuhan ekonomi pun ikut memberikan manfaat terhadap Kota Batam.

BPS mencatat, ekonomi Batam tumbuh signifikan sepanjang tahun 2022 lalu dengan persentase sebesar 6,84 persen.

Angka tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepri yang hanya 5,09 persen dan Nasional sebesar 5,31 persen.

Hal ini tak terlepas dari jabatan Ex-Officio yang memberikan sinergi terhadap program Pemerintah Kota Batam dan BP Batam menjadi satu arah.

Dari aspek Penanaman Modal Asing (PMA), investasi asing di Kota Batam mendapat sinyal positif sepanjang tahun
2022.

Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
Republik Indonesia, investasi asing di Kota Batam naik 48,5 persen atau sebesar USD 746,85 juta dengan jumlah 1.738 proyek.

Angka ini mengalami peningkatan signifikan jika dibandingkan pada tahun 2021 silam yang tercatat hanya sebesar USD 504,17 juta.

Sementara, nilai PMA di Kota Batam juga mengalami peningkatan sepanjang Semester I (Januari-Juni) 2023.

BP Batam mencatat, perubahan nilai Penanaman Modal Asing (PMA) naik 1,56 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.

Di sisi lain, perubahan proyek PMA pada Semester I 2023 pun naik drastis dengan capaian sebesar 142,39 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2022 lalu.

Pertumbuhan yang positif Kota Batam ini tentu tak terlepas dari kebijakan pemerintah pusat yang mengintegrasikan antara Pemko-BP Batam.

Sehingga, sinkronisasi kebijakan Pemko dan BP Batam di bawah kepemimpinan Muhammad Rudi akan terus membawa perubahan dan menciptakan lompatan lebih baik dalam sejarah baru Kota Batam.

Apalagi Muhammad Rudi telah berkomitmen untuk terus memikirkan nasib masyarakat dalam menentukan kebijakan demi membawa dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi warganya.

Tentu dengan tetap berkoordinasi serta menjalankan instruksi dari kementerian yang membawahi dua otoritas yang dipimpinnya. Pemko Batam di bawah Kementerian Dalam Negeri serta BP Batam di bawah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI.

Dimana, kondisi ini pun membuat Muhammad Rudi untuk terus berkomitmen menjalankan amanat pemerintah pusat.

“Sebagaimana yang sering disampaikan Kepala BP Batam, pemerintah punya satu niat bagaimana ekonomi berubah. Kebijakan yang diambil pun akan elalu memperhatikan masyarakat saya,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Jumat (6/10/2023).

Menurut Ariastuty, sinergi antara Pemko dan BP Batam dalam mengawal percepatan pembangunan kota tidak lepas dari kepercayaan dan dukungan yang diberikan pemerintah pusat.

“Karena keputusan Ex-Officio, proses pengambilan keputusan menjadi mudah dan tak ada perdebatan. Ini sangat penting dalam memberikan kemudahan perizinan bagi investor,” pungkasnya.

 

(Red/ Adi)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga