Batam -batamtimes.co – Dalam rangka penanganan penyakit jantung yang cepat dan tepat, RSBP Batam bersama Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI) Cabang Batam dan Kepri mengadakan kegiatan Workshop dan Symposium.

Kegiatan ini bersempena dengan Cardiovascular Summit 2023 yang diagendakan selama dua hari, yaitu tanggal 22-23 September 2023 di RSBP Batam, Sekupang, dan diikuti oleh para perawat dan dokter umum.

Sejumlah narasumber turut hadir sebagai pemateri di workshop ini, diantaranya Ahli USG Jantung Rumah Sakit jantung Harapan, DR. dr Ario Soeryo Koencoro, SpJP (K) dan beberapa dokter spesialis jantung Batam.

Plt. Direktur RSBP Batam sekaligus dokter spesialis jantung, dr. Afdhalun A. Hakim mengatakan workshop ini mencakup beberapa kegiatan antara lain, USG Dasar Jantung untuk dokter umum yang bekerja di Unit Gawat Darurat (UGD), Intensive Care Unit (ICU), dan Elektro Kardio Grafi (EKG) atau rekam jantung.

“Ini sangat penting untuk diketahui dokter umum yang bertugas di UGD dan ICU khususnya pemeriksaan USG Jantung , agar pasien mendapatkan diagnosa yang lebih akurat dengan penanganan lebih cepat dan tepat,” jelasnya.

Ia juga menjelaskan peranan istilah “Time is Muscle, Muscle is life”.

Menurutnya, pemanfaatan waktu yang baik akan menyelamatkan otot jantung, dan otot jantung tersebut akan menyelamatkan kehidupan.

“Yang artinya, penanganan penyakit jantung berkaitan erat dengan kecepatan waktu, pemeriksaan, dan ketepatan penanganan pasien,” lanjut Afdhalun.

Kegiatan Summit Cardiovascular ini merupakan yang pertama kalinya dilakukan di Batam, menggantikan kegiatan tahunan persatuan dokter spesialis jantung yang sebelumnya Batam Acut Cardiac Care (BACC).

Senada dengan Afdhalun, Ahli USG Jantung Rumah Sakit jantung Harapan, DR. dr Ario Soeryo Koencoro berharap peserta kegiatan mengikuti kegiatan ini dengan baik.

“Karena para dokter di UGD dan ICU memegang peranan penting untuk USG jantung agar pasien segera mendapat penanganan yang tepat,” pungkasnya.

Selepas kegiatan seremonial, workshop dilanjutkan dengan diskusi interaktif dan praktik bersama para peserta kegiatan.

(Red/Adi) ini

Batam – batamtimes.co – Sosialisasi dan pendataan terhadap masyarakat terdampak pengembangan Kawasan Rempang terus berlangsung, Sabtu (23/9/2023).

Perlahan tapi pasti, masyarakat yang terdampak investasi Rempang Eco-City pun mulai bersedia untuk menempati hunian sementara yang telah disiapkan BP Batam.

Kesediaan warga tersebut tak terlepas dari komitmen BP Batam untuk terus melakukan pendekatan persuasif selama berlangsungnya sosialisasi dan pendataan oleh tim satuan tugas.

Hal ini selaras dengan instruksi Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, yang meminta tim pendataan agar mengutamakan tindakan yang humanis serta komunikasi persuasif selama di lapangan.

“Untuk saat ini, sosialisasi dan pendataan masih terus berlangsung. Kabar baiknya, jumlah warga yang bersedia untuk menempati hunian sementara selama rumah pengganti dibangun terus bertambah,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait.

Ariastuty mengungkapkan, pihaknya akan terus bekerja maksimal hingga investasi bisa terealisasi. Termasuk dalam memaksimalkan sosialisasi kepada masyarakat sekitar Kawasan Rempang.

Sebagaimana yang telah disampaikan dalam beberapa kesempatan, jumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City seluas 2.000 hektare tersebut sebanyak 700 KK.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam, tindakan yang humanis dan komunikasi persuasif merupakan kunci penting keberhasilan pembangunan. Sehingga, warga pun akan membuka diri untuk menerimanya,” tambah Ariastuty.

Sementara, Leha (63), warga Sembulang Tanjung, mengaku siap untuk pindah ke hunian sementara.

Nek Leha, begitu panggilan akrabnya, mengatakan jika dirinya dan keluarga telah mendaftar ke Kantor Camat Galang untuk menempati hunian tersebut.

“Saya sudah daftar dan siap untuk pindah. Tidak pernah ada paksaan dari tim. Kalau saya tak mendukung, tak mungkin saya datang ke Kantor Camat Galang untuk mendaftar,” ujarnya saat ditemui.

Nek Leha yang sudah turun-temurun tinggal di Sembulang Tanjung tersebut berharap, pemerintah dapat segera menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat saat ini. Dimana, warga masih bertanya terkait kejelasan biaya hidup yang akan diberikan selama menempati hunian sementara.

“Mungkin jodoh nenek dengan Sembulang ini sudah habis. Jadi nenek berharap, pemerintah segera menyiapkan rumah (hunian) baru kami,” pungkasnya.

(Red/Adi )

Batam – batamtimes.co – Program Strategis Nasional Rempang Eco-City akan menjadi momentum kebangkitan ekonomi masyarakat.

Sebagai mesin ekonomi baru di Indonesia, pemerintah pusat melalui BP Batam menyiapkan Rempang menjadi kawasan industri, perdagangan, residensial hingga wisata yang terintegrasi demi mendorong peningkatan daya saing Indonesia terhadap Singapura dan Malaysia.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, mengatakan jika pihaknya akan terus bekerja maksimal dalam mewujudkan investasi di Pulau Rempang.

Akan tetapi, kata Rudi, BP Batam juga tak mengesampingkan hak-hak masyarakat yang terdampak pengembangan.

“Program Strategis Nasional ini merupakan momentum kebangkitan ekonomi Rempang dan pulau sekitarnya,” tegas Rudi saat bersilaturahmi dengan masyarakat Rempang di Asrama Haji Batam Center, Minggu (24/9/2023).

Ia menjelaskan bahwa BP Batam sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat berkomitmen untuk melibatkan masyarakat setempat dalam pengembangan Pulau Rempang ke depannya.

Dimana, BP Batam bersama PT Makmur Elok Graha (MEG) akan memprioritaskan pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan beasiswa serta pendidikan dan pelatihan vokasi kepada pemuda setempat sehingga siap menjadi tenaga yang mendukung kemajuan industri.

“BP Batam terus bekerja maksimal dalam mengawal investasi Rempang. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya ke saya atau tim BP Batam lainnya. Sehingga tak terjadi misinformasi,” tambahnya.

Selain itu, BP Batam juga akan merekomendasikan Sertifikat Hak Milik (SHM) terhadap rumah ganti rugi yang diterima masyarakat terdampak pengembangan Rempang.

Meski menjadi kewenangan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), namun BP Batam berkomitmen untuk memperjuangkan aspirasi dari masyarakat tersebut ke pemerintah pusat.

Untuk diketahui, jumlah masyarakat yang terdampak pembangunan Rempang Eco-City seluas 2.000 hektare tersebut sebanyak 700 KK.

Sementara, Kampung Baru yang mengusung konsep “Marime City” akan dibangun di atas tanah seluas 471 hektare dengan jumlah kaveling sebanyak 3.000 unit.

Selain dilengkapi dengan fasilitas umum dan fasilitas sosial yang memadai, kampung baru tersebut juga akan didukung dengan dermaga modern yang berfungsi untuk memaksimalkan aktivitas nelayan serta kegiatan bongkar muat.

“Tak usah kita ribut-ribut, mari gunakan kepala dingin untuk menyelesaikan permasalahan saat ini,” tutup Rudi.

(Red/Adi)

Batam- batamtimes.co- BP Batam menerima kunjungan kerja dari Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Selasa (19/9/2023).

Berlangsung di Marketing Center BP Batam, kunjungan tersebut dalam rangka koordinasi pengelolaan dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) yang ada di Kota Batam.

Perwakilan anggota Komisi A DPRD Sulawesi Selatan yang hadir mengaku tertarik untuk mempelajari rencana strategis BP Batam dalam mengembangkan KEK sebagai pusat ekonomi baru dalam peningkatan ekonomi daerah.

Dalam dialog pembahasan, Kepala BP Batam melalui Kepala Bidang Pengembangan KEK BP Batam Hermawan menjelaskan jika pengembangan KEK bertujuan untuk meningkatkan ekonomi serta nilai investasi di Kota Batam.

Tidak hanya itu, lanjut Hermawan, KEK juga diharapkan mampu membuka peluang kerja bagi masyarakat.

“Untuk di Batam, ada dua KEK yaitu KEK Batam Aero Technic dan KEK Nongsa yang menjadi harapan baru untuk peningkatan ekonomi daerah. Sesuai arahan Kepala BP Batam, kami berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh kepada kawasan dengan kesiapan infrastruktur pembangunan,” ujarnya.

Sejauh ini, BP Batam berhasil menjadikan KEK Batam Aero Technic (BAT) dan KEK Nongsa Digital Park (NDP) sebagai unggulan pemerintah dalam peningkatan investasi daerah.

Terbukti, realisasi investasi di KEK BAT hingga bulan Juni 2023 lalu mencapai Rp 607,5 miliar dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 1.636 orang.

Sementara, realisasi investasi di KEK NDP hingga Juni 2023 lalu mencapai Rp 2,635 triliun dengan penyerapan tenaga kerja sebanyak 2.618 orang.

“Mudah-mudahan, pertemuan ini bisa memberikan bekal untuk rekan-rekan Komisi A DPRD Sulawesi Selatan dalam melakukan pengembangan daerah ke depannya,” tambah Hermawan.

Ketua Komisi A DPRD Sulawesi Selatan, Andi Syarifuddin, mengucapkan terima kasih kepada BP Batam yang telah menyambut mereka pada kunjungan kali ini.

Menurutnya, rencana strategis BP Batam dalam pengembangan daerah patut dicontoh sebagai upaya meningkatkan potensi Sulawesi Selatan ke depannya.

“Kunjungan kerja ini diharapkan menjadi bekal kami untuk memberikan perubahan terhadap ekonomi di daerah. Selain letak Batam yang sangat potensial, menarik pula untuk dilihat bagaimana rencana strategis BP Batam dalam menggaet investor. Semoga kunjungan ini membawa manfaat positif dalam pengembangan daerah Sulawesi Selatan ke depannya,” ujarnya.

(Red/Adi)