8.6 C
New York
Monday, April 13, 2026
spot_img
Home Blog Page 261

Proyek Strategis Nasional Rempang Eco-City, menemui babak baru.

0

Batam – batamtimes.co – Pertemuan Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia dengan para tokoh (19/9/2023) mendapat titik temu.  Pemerintah berkomitmen untuk menjaga hak rakyat, hak kultural, serta hak kesulungan warga yang sudah bermukim secara turun-temurun di Rempang. Bahlil pun menerangkan bahwa investasi Rempang Eco-City akan tetap berjalan.

Tak tanggung-tanggung, Investasi jumbo di wilayah Rempang-Galang ini, ditaksir bakal jadi Mesin Ekonomi Baru bagi Indonesia.

UMKM Terangkat

Dengan nilai investasi yang ditaksir mencapai Rp 381 Triliun, Rempang Eco-City diyakini dapat memberikan eskalasi bagi peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga Rempang-Galang.

Bahkan saat masa pembangunan sekalipun, diperkirakan ekonomi masyarakat dapat ikut terangkat dengan kegiatan ekonomi mikro kecil dan menengah.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait menjelaskan bahwa jika investasi ini berjalan, akan ada banyak dampak positif yang diterima masyarakat, Kawasan Barelang hingga Indonesia pada skala yang lebih besar.

Pertumbuhan realisasi investasi akan diimbangi dengan keterlibatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Kemitraan strategis antara perusahaan besar dengan UMKM akan terus dikembangkan. Sehingga, Investasi yang masuk ke daerah akan memberikan dampak positif bagi perkembangan pembangunan dan ekonomi rakyat.

“UMKM akan sangat hidup. Semua proses ini akan melibatkan UMKM. Contoh simple adalah usaha bahan pokok dan makanan, yang akan menyediakan adalah tentu masyarakat di sana yang bisa ambil peran. Pekerja tak perlu jauh ke Batam. UMKM bisa masuk dalam rantai pasok global agar meningkatkan peluang UMKM kita bisa naik kelas.” Kata Tuty.

Namun, Tuty juga berharap publik dapat mencermati apabila Proyek Strategis Nasional ini terhambat, akan menimbulkan banyak pula performa tidak baik atau dampak negatif.

Investasi

“Investasi ini sangat besar. Kita sedang berkompetisi (dengan negara tetangga) untuk mendapatkan Investasi 174 T untuk Xinyi dan 381 T untuk PT. MEG. Sedangkan rata-rata total investasi di Batam saja per tahun adalah sebesar 13,63 T.” kata Tuty.

Lebih lanjut ia mengatakan bahwa kehadiran Xinyi, dapat menarik investasi lainnya, sehingga tercipta ekosistem usaha yang berdampak bagi Kawasan (multiplier effect).

“Pengembangan yang dilakukan akan terus mengedepankan kearifan lokal. Sehingga bukan hanya daerahnya yang akan maju, melainkan masyarakat akan terangkat pula. Kita tentu tidak berharap sebaliknya, bahwa Tidak terciptanya ekosistem investasi di Kawasan yang berpotensi, menyebabkan stagnasi ekonomi wilayah tersebut.” terang Tuty.

Tuty pun berpesan bahwa investasi ini telah menjadi perhatian khalayak luas.

“sejumlah penolakan yang terjadi, dapat membuat citra Batam (Indonesia) buruk dalam dunia investasi dan menurunkan tingkat kepercayaan investor terhadap Batam dan nama Indonesia secara lebih luas.” kata Tuty.

Tenaga Kerja

“Kemudian, yang tak kalah penting adalah terbukanya lapangan kerja seluas-luasnya untuk masyarakat Rempang. Dengan adanya bonus demografi hingga 2040, maka pemerintah wajib menyediakan lapangan kerja seluasnya bagi generasi usia kerja yang berjumlah 70% dari populasi.” kata Tuty.

Investasi ini, memberikan kesempatan anak penduduk tempatan, memperoleh haknya untuk mendapapatkan Pendidikan yang terpadu dan sukses di daerah sendiri.

“Bila investasi ini hilang, maka belum tentu ada kesempatan yang sama bagi anak muda Rempang untuk mendapat Pendidikan Vokasi Industri, kemudahan beasiswa hingga menjadi tenaga kerja yang skillfull meraih kesempatan berkarier di daerah mereka sendiri. Mereka tak perlu pergi keluar wilayah untuk mencari pekerjaan.” ujar Tuty.

*Infrastruktur, Sosial Ekonomi dan Kesehatan*

Dari sisi Infrastruktur, Rempang akan tertata rapi dan menjadi wilayah yang maju. Pemerataan pembangunan di Rempang mengalami eskalasi serta peningkatan kualitas hidup dan kesejahteraan warga.

Pembangunan dermaga akan memudahkan masyarakat nelayan untuk berlayar dan beraktivitas maritim. Taraf Kehidupan sosial di Rempang akan bertumbuh dan merata.

Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City juga akan meningkatkan Kesehatan ekologis dan sosial jangka Panjang.

“Kawasan Parisawata juga akan dikembangkan lebih optimal, sehingga wilayah ini tidak akan mengalami ketertinggalan. Maju namun tidak meninggalkan kearifan lokal yang telah ada.” kata Tuty.

*Legalitas Hunian*
Terakhir, dengan program dari pemerintah ini, akan tercipta legalitas atas hunian penduduk di Kawasan Rempang dan Galang. Penataan pemukiman penduduk tempatan akan terinteregasi dengan fasilitas dan infrastruktur yang baik.

“PSN Rempang Eco-City ini memberikan kepastian atas legalitas hunian penduduk, sebagaimana yang diharapkan selama ini. Bapak Menteri ATR bahkan sudah sampaikan bahwa ATR/BPN akan mengawal ini, sehingga masyarakat akan mendapat legalitas di hunian yang kami siapkan.” pungkas Tuty.

(Red/Adi)

Hasan ditetapkan pejabat Wali Kota Tanjungpinang Kamis Dilantik

0

Tanjungpinang – batamtimes.co – Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi (Kadiskominfo) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Hasan ditetapkan sebagai Penjabat (Pj) Wali Kota Tanjungpinang.

Penetapan itu berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan oleh Kemendagri RI tertanggal 7 September 2023.

“Benar, sudah keluar surat keputusannya dari pemerintah pusat, Kamis(7/9/2023) kemarin,” kata Kepala Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Provinsi Kepri, Zulhendri, Selasa (19/9/2023).

Penetapan kadiskominfo Kepri Hasan itu berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia No. 1002. 1.3.3-3732 Tahun 2023 tertanggal 7 September 2023. Surat tersebut ditandatangani langsung oleh Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian.

SK sudah kami terima. Hasan ditunjuk dari sejumlah nama yang diajukan ke pemerintah pusat,” ujarnya.

Zulhendri menyebutkan rencananya Pj Wali Kota Tanjungpinang yang telah ditetapkan itu akan dilantik pada Kamis (21/9) nanti. Pelantikan akan dilakukan di Gedung Daerah Tanjungpinang oleh Gubernur Ansar Ahmad.

“Dijadwalkan Pelantikan Pj Wali Kota Tanjungpinang akan dilakukan oleh Gubernur Kepri, Ansar Ahmad di Gedung Daerah, Tanjungpinang Kamis (21/9),” ujarnya.

Diketahui, masa jabatan Wali Kota Tanjungpinang Rahma dan Wakil Wali Kota Tanjungpinang, Endang Abdullah berakhir pada 21 September 2023. Pemprov Kepri, DPRD Kota Tanjungpinang beberapa waktu lalu telah mengirim nama yang direkomendasikan sebagai calon Pj Wali Kota Tanjungpinang.

Pemprov Kepri mengirimkan tiga nama yakni Hasan, Kadis Kominfo Kepri, Muhammad Ikhsan Kadispora Kepri dan Azwandi, Kepala Biro Layanan Pengadaan Barang dan Jasa Pemprov Kepri. Untuk DPRD kota Tanjungpinang juga mengirimkan tiga yakni Hendri, Kepala Dinas lingkungan Hidup, Martin Luther Maromon Sekwan DPRD Kepri dan Hasan, Kadis Kominfo Kepri.

 

 

 

Sumber : detik.com

Bupati Lingga Nizar mengapresiasi pandangan umum fraksi DPRD terhadap RAPBD Tahun 2023

0

Lingga – batamtimes.co –  DPRD Kabupaten Lingga mengadakan Paripurna terkait Rancangan Anggaran Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023,Selasa,(19/9/2023).

Dalam Paripurna tersebut Bupati Lingga M.Nizar memberi tanggapan sekaligus mengucapkan terimakasih dan mengapresiasi atas pandangan umum fraksi fraksi  terhadap penyampaian nota keuangan RAPBDP tahun anggaran 2023.

“kami akan melakukan tata kelola dan pembinaan secara berkelanjutan untuk menghasilkan BUMD yang berkualitas dan memberikan pengaruh signifikan terhadap pendapatan daerah , sehingga dapat memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah sesuai dengan potensi kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup Masyarakat khususnya kabupaten Lingga.” Kata Nizar

“APBD memiliki fungsi otorisasi perencanaan pengawasan alokasi distribusi dan stabilisasi Pemerintah Kabupaten Lingga akan terus memperhatikan asas fungsi dan prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang baik serta prinsip pengelolaan keuangan daerah yang efektif efisien transparansi dan akuntabilitas sesuai amanat peraturan yang berlaku.”pungkasnya.

Berikut isi Paripurna tersebut  yang menjadi Dasar Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 sebagaimana yang diamanatkan pada pasal 161 peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa laporan realisasi semester pertama APBD sebagaimana dimaksud dalam pasal 160 menjadi dasar perubahan APBD, Perubahan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan apabila terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, penataan kembali belanja operasi belanja modal dan belanja lainnya sesuai dengan realisasi dan prognosis sampai akhir tahun dan realokasi belanja prioritas daerah dalam menunjang visi misi kepala daerah yang dituangkan dalam RPJMD kabupaten hingga tahun 2021 – 2026.

Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini mungkin belum mampu mengakomodir semua keinginan dan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan namun demikian bukan berarti mengabaikan aspirasi dan kebutuhan yang ada akan tetapi semata disebabkan oleh keterbatasan kemampuan keuangan daerah yang kita miliki.

Rancangan Perubahan APBD dimaksud kebijakan penganggarannya diarahkan sesuai dengan perkembangan keuangan daerah dan prioritas pembangunan sesuai dengan perubahan RKPD dan perubahan KUA PPAS APBD Tahun Anggaran 2023. total pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 diperkirakan berjumlah sebesar Rp. 875.272.663.150.00 angka ini naik sebesar Rp. 15.604.862.194.00 dari total pendapatan daerah pada APBD murni sebesar Rp. 859.667.800.956.00.

adapun rincian pendapatan daerah pada rancangan perubahan APBD dan anggaran 2023 sebagai berikut
1. Pendapatan asli daerah (PAD) pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 66.671.471.138.00 mengalami penurunan sebesar Rp. 12.405.243.513.00 sehingga menjadi Rp. 54.266.227.625.00 yang ditargetkan pada rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2023.

2. pendapatan transfer pada APBD murni tahun anggaran 2023 ditargetkan sebesar Rp. 791.396.329.818.00 mengalami kenaikan sebesar Rp. 28.010.105.707.00 sehingga menjadi Rp. 819.406.435.525.00 yang ditargetkan pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023

3. lain-lain pendapatan daerah yang sah ditargetkan pada APBD murni Tahun Anggaran 2023 sebesar 1 miliar 600 juta tidak mengalami kenaikan atau penurunan target pendapatan pada rancangan perubahan APBD Tahun Anggaran 2023.

Tanggapan Fraksi Partai Nasdem
Fraksi Partai Nasdem pada prinsipnya menyetujui seluruh usulan program dan kegiatan dalam RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2023 namun ada beberapa hal yang menjadi perhatian kita bersama diantaranya kepada opd opd yang mendapatkan tambahan anggaran untuk pekerjaan fisik agar mengevaluasi beberapa hal yang berpotensi menjadi permasalahan pada akhir tahun anggaran, kami mempunyai keyakinan yang besar bahwa penerimaan dari sektor PBB P2 masih dapat dioptimalkan apabila semua pihak berkomitmen untuk melakukan upaya-upaya peningkatan dengan berbagai sarana misalnya ekstensifikasi pajak yaitu menambah jumlah wajib pajak maupun dengan intensifikasi pajak menggali potensi pajak dari wajib pajak yang sudah ada dan juga dengan menggunakan pola panutan dalam membayar pajak dan pemutakhiran data objek pajak dan subjek PBB P2.

Tanggapn Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa Fraksi Demokrat Perjuangan Bangsa berharap rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 selain untuk mendukung kelancaran pemerintahan dan pembangunan juga dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan serta pengamanan daya beli masyarakat juga diharapkan untuk dapat mengantisipasi perkembangan yang kemungkinan-kemungkinan terjadi sehingga mendukung iklim yang sejuk dan kondusif di Kabupaten Lingga. Fraksi Demokrat perjuangan bangsa telah mencermati pengantar nota keuangan RAPBD perubahan Kabupaten lingga Tahun anggaran 2023 pada prinsipnya kami setuju untuk dibahas pada rapat sidang berikutnya namun demikian ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan dalam kesempatan kali ini adapun hal sebagai berikut.
1. Pemerintah Kabupaten Lingga lebih mengoptimalkan penerimaan yang bersumber dari pendapatan asli daerah, pendapatan transfer dan pendapatan daerah yang sah.
2. Fraksi Demokrat perjuangan bangsa juga mengharapkan agar pemerintah daerah kabupaten Lingga terus mengupayakan optimalisasi dan pemberdayaan badan usaha milik daerah.
3. adanya solusi atas permasalahan pelaksanaan pemulihan ekonomi dan meminta agar usaha mikro kecil dan menengah menjadi fokus utama seperti pembinaan promosi dan pemberian bantuan UMKM termasuk melalui pelatihan dan dukungan bagi perizinan dan formalisasi UMKM.

Tanggapan Fraksi Partai Golkar
mencermati kebijakan perubahan APBD Kabupaten Lingga atau anggaran 2023 bahwa perubahan APBD ini dari sektor pendapatan disusun dengan pendekatan kinerja yang berpedoman pada prinsip efektif efisien ekonomis transparan dan dengan memperhatikan asas keadilan kepatutan bertanggung jawab dan manfaat untuk masyarakat dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Lingga Tahun Anggaran 2023 terutama dari sisi pendapatan maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Lingga diarahkan sebagai berikut.
1. penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan proyeksi sumber- sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional.
2. penyesuaian dana perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun dana transfer dari pemerintah provinsi
3. penyesuaian alokasi lain pendapatan daerah yang sah
4. meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah
5. percepatan pemerataan kualitas infrastruktur wilayah dan sarana ekonomi yang berwawasan lingkungan.

sesuai dengan beberapa pokok pikiran dan dasar hukum di atas maka Fraksi partai Golkar turut mengapresiasi tentang arti penting perubahan APBD Tahun Anggaran 2023 ini Dan berharap kiranya dapat diproses segera sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku.

Tanggapan fraksi keadilan pembangunan
dalam melakukan perubahan APBD harus terus memperhatikan asas fungsi serta prinsip dan perencanaan pengawasan alokasi dan distribusi perencanaan masih banyak kegiatan yang tertunda bahkan belum dapat dilaksanakan maka dari itu orientasi belanja untuk kebutuhan masyarakat harus menjadi skala prioritas pemerintah daerah sebagai instrumen untuk menciptakan kesejahteraan rakyat oleh karena itu fraksi keadilan pembangunan pada prinsipnya mensuport penyusunan RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2023 tetapi perlu dilakukan penataan prioritas program yang benar-benar penting dalam rangka penyelarasan anggaran yang sepadan dengan keuangan daerah besar harapan kami agar penyelenggaraan pemerintah daerah di kabupaten Lingga benar-benar mewujudkan konsistensinya atas perundang-undangan.

(Red/Cipto)

Kepala BP Batam Ground Breaking Kawasan Industri Hijau di Kabil

0

Batam – batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi melakukan groundbreaking pembangunan Kawasan Industri Tunas Prima, Selasa (19/9/2023). Ground breaking dilakukan dengan penanaman pohon sebagai simbol kawasan industri yang berkonsep green energy.

Muhammad Rudi mengatakan, beberapa tahun belakangan ini, BP Batam melakukan sejumlah pembangunan infrastruktur untuk menarik investor datang ke Kota Batam. Salah satu investor yang hadir dari kerja keras itu adalah Tunas Group yang membangun Kawasan Industri Tunas Prima.

“Dari Tunas Group sudah menyampaikan, baru ground breaking sudah ada investasi hampir Rp 5,5 triliun yang akan masuk,” ujarnya.

Ia melanjutkan, dengan adanya investasi yang akan masuk ke Kawasan Industri Tunas Prima itu bisa terus berlanjut. Sehingga, akan berdampak pada perputaran ekonomi Kota Batam kedepannya.

Sebagaimana diketahui, saat ini BP Batam dibawah kepemimpinan Muhammad Rudi akan membangun Bandara Hang Nadim. Hal ini, kata Muhammad Rudi, agar seluruh produk yang dihasilkan di Kawasan Industri Tunas Prima bisa langsung keluar melalui bandara, tanpa harus melalui Pelabuhan Batu Ampar.

“Makanya bandara kita bangun dan nanti kita harapkan, ada penerbangan langsung dari luar negeri langsung kesini (Batam),” ujarnya.

Ia juga memberikan apresiasi atas komitmen yang ditunjukkan oleh Tunas Group yang segera membangun kawasan industri setelah mendapatkan alokasi tanah dari BP Batam.

Dengan adanya Kawasan Industri Tunas Prima ini, dapat menjadi pendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih baik di Kota Batam. Sebagaimana di tahun 2022 lalu, pertumbuhan ekonomi Kota Batam mencapai 6,84 persen.

Maka di tahun 2023 ini, ia mengharapkan pertumbuhan ekonomi Kota Batam bisa diatas 7 persen dan 8 persen pada tahun 2025.

“Dengan catatan tidak boleh ada keributan. Semua harus berjalan dengan baik. Saya titip kepada seluruh masyarakat Kota Batam untuk menyelesaikan permasalahan dengan kepala dingin. Kalau dengan emosional, yakin lah ini akan menjadi masalah dan yang rugi adalah kita semua,” tutupnya.

Sementara, Chairman of Tunas Group, Dolly mengatakan, Kawasan Industri Tunas Prima adalah kawasan industri modern berkonsep Green Industri. Kawasan Industri Tunas Prima ini akan menjadi kawasan industri pertama di Indonesia yang mengusung konsep Green Industri.

“Tentunya akan membawa nama baik Batam juga kedepannya,” ujarnya.

Ia menambahkan, investasi awal dari Tunas Group dalam pembangunan Kawasan Industri Tunas Prima sebesar Rp 2 triliun. Ditambah lagi dengan dua perusahaan yang berkomitmen untuk menanamkan investasinya sebesar Rp 3,5 triliun.

“Jadi dengan kehadiran kita ini, harapannya akan banyak sekali industri baru yang masuk ke tempat sini. Total investasinya itu sekitar Rp 20 triliun,” imbuhnya.

 

(Red/Adi)

Sosialisasi Pengembangan Program Strategis Nasional, Menteri Investasi RI Temui Masyarakat Rempang

0

Batam- batamtimes.co – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, menemui masyarakat masyarakat Rempang, Senin (18/9/2023).

Bertempat di kediaman tokoh masyarakat sekaligus Ketua Umum Kerabat Masyarakat Adat Tempatan (Keramat), Gerisman Ahmad, kehadiran Bahlil mendapat sambutan hangat dari ratusan warga yang sudah berkumpul di sana.

Selain mempererat tali silaturahmi, maksud kedatangannya pun bertujuan untuk melakukan sosialisasi serta mencari solusi terbaik ihwal rencana investasi di Kawasan Rempang.

Dalam pertemuan kecil yang melibatkan orangtua dan tokoh masyarakat, Bahlil menegaskan bahwa investasi Rempang Eco-City akan tetap berjalan.

“Saya sudah bertemu dengan orangtua dan tokoh masyarakat sejak kemarin. Kedatangan saya ini karena kecintaan saya dengan masyarakat,” ungkap Bahlil dalam agenda sosialisasi tersebut.

Pertemuan Bahlil dengan para tokoh pun juga mendapat beberapa solusi. Dimana, pemerintah berkomitmen untuk menjaga hak rakyat, hak kultural, serta hak kesulungan warga yang sudah bermukim secara turun-temurun di Rempang.

“Kami akan memikirkan semua aspek. Ini demi kepentingan bersama,” tambahnya.

Di samping itu, Bahlil meminta agar masyarakat memahami bahwa tak ada suatu daerah yang maju jika hanya bergantung pada dana APBD.

Sehingga, letak strategis dan potensi investasi Kota Batam patut diapresiasi sebagai suatu keunggulan yang tak dimiliki daerah lain.

Apalagi pengembangan Rempang Eco-City sebagai program strategis nasional akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah (spillover effect) Kepri. Dengan menciptakan lapangan pekerjaan baru yang dapat menyerap ratusan ribu tenaga kerja.

“Solusinya sudah kita dapatkan dan akan diumumkan secepatnya. Termasuk untuk pergeseran. Yang pasti, 95 persen sudah clear,” pungkasnya.

*Gerisman Ahmad Dukung Pengembangan Investasi*

Orangtua sekaligus Ketum Keramat, Gerisman Ahmad, akhirnya mendukung rencana pengembangan Kawasan Rempang.

Setelah mendapat penjelasan detail oleh Bahlil Lahadalia, Gerisman pun berharap masyarakat Rempang mendapatkan dampak positif terhadap pembangunan dan pengembangan tersebut.

“Sudah barang tentu, setiap pembangunan ada efek negatifnya. Tapi kita berharap dampak positif lebih besar. Contohnya di Kota Batam sendiri, dahulunya ada daerah pesisir tapi setelah dikembangkan oleh pemerintah dan swasta efek positifnya lebih banyak yang kita rasakan. Mudah-mudahan ini menjadi kebaikan bagi kita semua,” tegasnya.

Di samping itu, Gerisman juga meminta agar masyarakat dapat menjaga situasi kondusif Kota Batam agar investor tetap nyaman dalam merealisasikan investasi.

“Negara kita masih dipercaya oleh investor untuk berinvestasi. Kemudian marwah orang Melayu semoga juga diperhatikan oleh presiden,” pungkasnya.

Sementara, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, menyambut baik dukungan tersebut.

Menurutnya, pemerintah pusat melalui BP Batam akan terus melibatkan masyarakat dalam pengembangan Rempang Eco-City ke depan.

“Kami mengapresiasi dukungan tersebut pastinya semua kita berharap, investasi di Rempang dapat memberikan multiplier effect bagi Kepri, khususnya masyarakat Kota Batam,” ujar Ariastuty.

 

(Red/Hari)

Proyek LRT di Batam Masuk Tahap Studi Kelayakan

0

Batam- batamtimes.co – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) akan membangun transportasi modern, berupa Light Rapid Transit (LRT) di Kota Batam.

Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait mengatakan, pihaknya terus mematangkan rencana pembangunan proyek LRT tersebut.

Saat ini, rencana pembangunan transportasi modern tersebut, sudah masuk dalam tahap penyusunan studi kelayakan yang dilakukan oleh konsorsium dari STRIDES, Singapura.

“Jadi saat ini masih menunggu hasil dari tim studi kelayakan,” ujar Ariastuty, Senin (18/9/2023).

Ia melanjutkan, tidak ada target kapan studi kelayakan itu akan selesai. BP Batam, akan menunggu pemaparan dari studi kelayakan. Hasil akhir dari studi kelayakan itu nantinya berupa kelayakan finansial, teknis, dan lingkungan.

“Target pemaparannya akhir bulan ini. Atau di bulan depan, setelah tanggal 28 September ini,” katanya.

Ia menambahkan, setelah studi kelayakan ini selesai, BP Batam akan melakukan evaluasi terhadap dokumen-dokumen dari studi kelayakan. Selanjutnya, dari evaluasi itu akan dilakukan penyusunan dokumen lelang.

Sebagaimana diketahui, pembangunan LRT ini diinisiasi oleh Kepala BP Batam, Muhammad Rudi. Pembangunan LRT ini sebagai salah satu upaya untuk mengurangi kemacetan dan menjadikan Batam kota yang modern.

Sebab, jika pembangunan jalan hingga lima lajur saat ini tidak diimbangi dengan transportasi massal, akan berdampak pada kemacetan dalam beberapa tahun kedepannya.

Hal ini seiring dengan pertumbuhan penduduk Kota Batam yang terus meningkat, ditambah warga dari seluruh daerah di Indonesia yang akan mengunjungi Kota Batam.

(Red/Hari)

Kantor Staf Presiden Terima Pengaduan Korban Mafia Tanah Asal Blora Jateng

0

Jakarta – batamtimes.co – Korban mafia tanah di Kabupaten Blora, provinsi Jawa Tengah mengadu ke Kantor Staf Presiden (KSP) yang dipimpin Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko.

Korban bernama Sri Budiyono tersebut mengirimkan surat pengaduannya ke Kepala KSP Jenderal TNI (Purn) Dr Moeldoko pada Senin pekan lalu.

Wakil Kepala KSP, Yanes Yosua Frans mengatakan, pihaknya telah menerima kiriman surat pengaduan dari korban mafia tanah di Blora tersebut.

“Suratnya sudah kami terima. Sedang kami telaah,” kata Yanes, saat dihubungi wartawan, Minggu 17 September 2023.

Dirinya tak menampik adanya mafia tanah sudah terjadi dimana-mana. Mafia tanah, lanjutnya, juga telah terjadi sejak lama di Indonesia.

“Setelah sekitar empat tahun berkeliling ke Indonesia dan mendengar keluh kesah masyarakat saya berkesimpulan penegakan hukum dibidang mafia tanah masih lemah,” ungkapnya.

Menurutnya, maraknya mafia tanah di Indonesia terjadi lantaran melibatkan oknum pegawai dari lintas instansi di yang ada negara ini.

“Ya mulai oknum pegawai BPN serta instansi lain. Jadi yang menjadi kunci utama adalah character building dari para pegawai tersebut. Mereka harus ditanamkan tentang wawasan kebangsaan,” jelasnya.

Yanes menambahkan, Presiden Jokowi secara tegas telah memerintahkan agar mafia tanah di Indonesia diberantas.

“Menteri ATR/BPN juga akan menggebuk mafia tanah. Mudah-mudahan mafia tanah di negara bisa diberantas. Karena pekerjaan ini tidaklah mudah,” demikian Yarnes.

Sebelumnya korban mafia tanah asal Desa Purwosari, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bernama Sri Budiyono mengadu ke Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Menkopolhukam Mahfud MD, Komisi III DPR RI, Kompolnas hingga ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi.

Terakhir, ia melaporkan adanya dugaan oknum pegawai ATR/BPN di Kabupaten Blora yang terlibat dalam mafia tanah ke Menteri ATR/BPN Hadi Tjahjanto di Jakarta, Senin 11 September 2023.

Kasus mafia tanah yang dialami bermula saat ia meminta tolong agar dicarikan pinjaman dana ke oknum anggota DPRD Blora berinisial AA sekitar Rp 150 juta dengan jaminan sertifikat hak milik tanah miliknya dengan luas 1.310 meter persegi yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Setelah 3 bulan berlalu, tepatnya pada akhir Januari 2021, Sri Budiyono mendapat kabar gembok kunci pagar rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dirusak dan diganti dengan gembok kunci yang baru.

Tak hanya itu, ia juga kaget karena mendapati sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) atas nama Sri Budiyono telah dibalik nama menjadi atas nama AA.

Atas kasus itu, ia pun melapor ke SPKT Polda Jawa Tengah pada tahun 2021 silam. Laporan tersebut diterima dengan tanda bukti laporan Nomor : STTLP/237/XII/2021/JATENG/SPKT tanggal 7 Desember.

Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan oknum anggota DPRD Kabupaten Blora berinisial AA dan notaris setempat berinisial EE sebagai tersangka. Namun, keduanya tak ditahan Dirreskrimum Polda Jawa Tengah.

 

(Red/Tanto)

Bahas Pengembangan Rempang, Menteri Investasi RI Optimistis Kesejahteraan Masyarakat Ikut Meningkat

0

Batam- batamtimes.co – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, kembali membahas pengembangan Kawasan Rempang di Kota Batam, Minggu (17/9/2023).

Bertempat di Hotel Marriott, Bahlil meyakinkan banyak pihak jika investasi di Pulau Rempang akan memberikan dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat.

Ia optimistis, Rempang yang akan menjadi mesin ekonomi baru Indonesia juga bakal meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah ke depannya.

“Yakinlah bahwa investasinya ini untuk kesejahteraan rakyat. Dengan menciptakan banyaknya lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat juga akan meningkat,” ujar Bahlil usai rapat teknis terkait dinamika investasi di Rempang selesai.

Ia juga mendukung langkah BP Batam dalam melakukan pendekatan humanis ke masyarakat Rempang. Khususnya dalam melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan.

Menurutnya, komunikasi yang baik dan humanis jauh lebih penting dalam percepatan investasi di Pulau Rempang.

“Untuk investasi, kita bersaing dengan negara luar. Kita tidak bisa menunggu karena investasi ini akan menciptakan banyak lapangan pekerjaan. Yang paling penting, komunikasi ke masyarakat harus jauh lebih baik,” tambahnya.

Untuk diketahui, rapat teknis kali ini juga dihadiri oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Hadi Tjahjanto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto, Gubernur Kepri Ansar Ahmad, dan Kepala BP Batam Muhammad Rudi.

“Untuk hal-hal teknis lainnya, kami akan terus membahasnya,” tutup Bahlil.

 

(Red/Adi )

Penuh Kehangatan, Sudirman Saad Temui Nenek Amlah

0
Keterangan Foto : Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, saat mengunjungi salah satu warga yang bermukim di Desa Pasir Panjang

Batam – batamtimes.co – Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, berkesempatan untuk menemui Nenek Amlah, warga asli Desa Pasir Panjang, Rempang, Sabtu (16/9/2023).

Kedatangan Sudirman selaku Ketua Tim Pengelolaan Kawasan Rempang Eco-City itu pun disambut dengan penuh kehangatan oleh nenek yang berusia kurang lebih 105 tahun tersebut.

Selain bersilaturahmi, Sudirman Saad juga mengajak Nek Cu, panggilan akrab Amlah, untuk berbincang-bincang.

Meski agak samar, penyampaian dari Nek Cu pun didengarkan dengan seksama oleh Sudirman.

“Yang paling penting, nenek selalu sehat. Pemerintah akan selalu memikirkan nasib masyarakatnya,” ujar Sudirman kepada Nek Cu.

Mendengar doa dan penjelasan Sudirman, tangis Nek Cu pun pecah.

Ia berharap, pemerintah dapat memikirkan nasib keturunannya yang telah menetap sejak lama di Desa Pasir Panjang.

“Program strategis nasional ini diharapkan mampu meningkatkan taraf ekonomi masyarakat ke depannya. Saat ini, proses pendataan warga pun masih berjalan hingga batas waktu yang telah ditentukan. Semoga semuanya berjalan maksimal,” pungkasnya.

 

(Red/Adi)

Kepala BP Batam Sambut Kunjungan Kerja Menteri Investasi, Bahas Percepatan Pengembangan Investasi Kawasan Rempang

0
Keterangan Foto : Kepala BP Batam menyambut kunker Menteri Investasi dan Menteri ATR di Bandara Hang Nadim, Minggu (17/9/2023).

Batam – batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam, Muhammad Rudi kembali menyambut langsung kunjungan kerja Menteri Investasi/BKPM Bahlil Lahadalia beserta rombongan di Bandara Hang nadim Batam pada Minggu, (17/9/2023) siang.

Kehadiran Menteri Bahlil beserta rombongan diharapkan dapat memberikan dorongan positif dan menjadi angin segar bagi percepatan realisasi investasi di Batam.

Selama kunjungan ini, Menteri Bahlil akan melakukan rapat koordinasi percepatan pengembangan investasi ramah lingkungan di kawasan pulau Rempang Kota Batam. Menteri Bahlil mengundang Menteri Dalam Negeri, Menteri ATR, Wakapolri, Wakil Jaksa Agung, Kepala BIG, Gubernur Kepri, Kepala/Wali Kota Batam dan Forkopimda Provinsi Kepri.

Diketahui, sebelumnya, Menteri Bahlil mengungkapkan telah mendapat arahan Presiden Joko Widodo untuk menugaskannya kembali turun ke Kota Batam guna mengawal percepatan pengembangan kawasan Rempang.

Kepala Biro Promosi, Humas dan Protokol Ariastuty Sirait menyebut BP Batam sepenuhnya mendukung program pemerintah.

Pihaknya pun optimis jika pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia bisa terealisasi dengan baik. Karena selain memberikan _multiplier effect_ terhadap kota/kabupaten disekitar, proyek Rempang Eco-City juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri.

“Mari bersama menciptakan iklim investasi yang kondusif guna mencapai kemajuan yang signifikan bagi perkembangan ekonomi serta kesejahteraan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Batam,” seru Ariastuty.

 

 

(Red/Sila)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga