8.6 C
New York
Monday, April 13, 2026
spot_img
Home Blog Page 262

BP Batam Terus Lakukan Pendekatan Humanis ke Warga Rempang

0
Keterangan Foto : Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi BP Batam, Sudirman Saad, saat mengunjungi salah satu warga yang bermukim di Desa Pasir Panjang

Batam – batamtimes.co – BP Batam berkomitmen untuk menyelesaikan pendataan terhadap warga yang terdampak pengembangan Kawasan Rempang.

Dalam pelaksanaannya, BP Batam pun mengutamakan pendekatan humanis guna menjaga stabilitas keamanan di Kawasan Rempang.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Anggota Bidang Pengelolaan Kawasan dan Investasi, Sudirman Saad, menegaskan bahwa upaya tersebut telah terlaksana sejak sosialisasi _door to door_ pertama kali dilakukan.

Dimana, pemerintah dan aparat keamanan merangkul dan melibatkan masyarakat dalam upaya sosialisasi. Sehingga, penyerapan aspirasi pun terlaksana maksimal.

“Sesuai arahan Kepala BP Batam sejak awal, pendekatan humanis merupakan komitmen kami untuk melakukan sosialisasi dan pendataan terhadap warga,” tegas Sudirman usai menemui warga di Desa Pasir Panjang, Sabtu (16/9/2023).

Selain itu, lanjut Sudirman, BP Batam terus berupaya untuk menggesa sosialisasi dan pendataan terhadap warga.

Hal ini bertujuan untuk mempercepat upaya relokasi demi mewujudkan pengembangan kawasan yang berdampak terhadap pembangunan kesejahteraan.

Sebagaimana diketahui, pendaftaran relokasi terhadap warga terdampak relokasi akan berakhir pada tanggal 20 September 2023 mendatang.

“Alhamdulillah, banyak warga yang mulai membuka diri dan mendaftar. Hal ini dilakukan oleh mereka tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Semoga warga yang mendaftar terus bertambah di hari berikutnya,” pungkasnya.

 

(Red/Adi)

Hunian Sementara untuk Warga Rempang Sudah Siap Huni

0
Keterangan Foto : Sebanyak 63 unit rumah tapak berada di Bida 3 Sambau dengan tipe 45 m2.

Batam- batamtimes.co – Badan Pengusahaan (BP) Batam memastikan hunian sementara rumah tapak dan rusun untuk masyarakat Rempang sudah bisa ditempati dan layak huni.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan, sebanyak 63 unit rumah tapak berada di Bida 3 Sambau dengan tipe 45 m2. Rumah tersebut dilengkapi jaringan air bersih, listrik, sanitasi, taman dan prasarana dasar pendukung lainnya.

Lanjut Tuty, setiap rumah di Bida 3 Sambau, terdapat dua kamar tidur berukuran 3×3 meter, kamar mandi ukuran 1,5×1,5 meter, ruang keluarga ukuran 7×3 meter dan full keramik.

“Setiap rumah juga ada halaman depan dan belakang,” tambahnya.

Selain itu, akses menuju rumah sangat baik, masyarakat yang menempati di perumahan tersebut juga sudah banyak.

“Sesuai arahan dari Bapak Kepala BP Batam, rumah tapak ini diperuntukkan bagi pendaftar pertama terlebih bagi warga yang sudah lanjut usia,” ujarnya.

Tidak hanya di Bida 3 Sambau, sebanyak 43 unit siap huni lainnya juga disiapkan untuk masyarakat di lokasi lain.

Sementara, bagi hunian sementara rusun, pemerintah menyiapkan Rusun BP Batam, Rusun Pemko Batam dan Rusun Jamsostek.

Ia menjelaskan, bagi masyarakat yang menempati rusun nantinya bisa memperoleh berbagai fasilitas lengkap. Salah satunya dengan tipe studio kamar.

Di dalam kamar ini, fasilitas disediakan di antaranya 2 tempat tidur, lemari pakaian, bantal, kasur, kamar mandi dalam, kipas angin, dapur, gorden, meja dan kursi.

Sedangkan di luar kamar, tersedia tempat ibadah, pengamanan 24 jam, sarana olah raga, tempat cuci tangan, area komersil (minimarket), dan tempat parkir.

Hingga saat ini, laporan dari tim di lapangan sebanyak 110 KK telah mendaftar dan siap dipindahkan. Secara akumulasi, ada 901 unit hunian sementara yang tengah disiapkan pemerintah baik rumah tapak, rusun maupun ruko.

“Mari bersama kita dukung program ini, semoga berjalan lancar,” seru Ariastuty.

 

(Red/Adi)

Tingkatkan Pemahaman Petugas, BP Batam Gelar Bimtek Pengelolaan Waduk

0

Batam – batamtimes.co – Badan Usaha Sistem Pengelolaan Air Minum (BU SPAM) BP Batam menggelar bimbingan teknis (Bimtek) Pengelolaan Waduk di Aston Batam Hotel, Kamis (14/9/2023). Kegiatan Bimtek ini dilaksanakan selama dua hari pada tanggal 14 – 15 September 2023.

Direktur BU SPAM BP Batam, Denny Tondano mengatakan, kegiatan ini dilaksanakan untuk memberikan bekal kepada petugas di seluruh waduk di Kota Batam.

Sehingga, petugas di waduk dapat memahami sampai mana batasan-batasan mereka dalam pemeliharaan, penanganan pelanggaran serta penindakan terhadap kegiatan ilegal di waduk.

“Kegiatan ini sebagai antisipasi kita. Saat ini di daerah tangkapan air, sudah mulai terganggu. Sudah ada pepohonan yang mulai gundul, dan segala macam,” ujar Denny Tondano.

Ia melanjutkan, kualitas air yang masuk ke dalam waduk dibeberapa titik juga sudah mulai terganggu. Sehingga, BU SPAM BP Batam berupaya untuk menormalkan kembali sekitaran daerah tangkapan air.

“Sehingga meringankan pengolahannya. Itu yang kita lakukan. Karena selama ini kita agak kesulitan untuk melakukan penindakan hukum terhadap pelanggar,” katanya.

Dalam upaya melakukan penindakan kepada pelanggar, BU SPAM berkoordinasi dengan Polresta Barelang. Sementara dalam sosialisasi dan kolaborasi menjaga daerah tangkapan air, BU SPAM BP Batam berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam.

“Kemudian juga memberikan edukasi, supaya mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang mengganggu fungsi daerah tangkapan air dan bendungan itu sendiri,” tuturnya.

Ia menambahkan, dalam kegiatan Bimtek ini diikuto oleh pegawai dari BU SPAM BP Batam, Direktorat Pengamanan (Ditpam) BP Batam, serta mitra BU SPAM BP Batam, PT Air Batam Hulu (PT ABHu).

“Ini pesertanya sementara hanya itu karena ini Bimtek ini terbatas. Kita laksanakan selama dua hari. Hari ini dari Polresta Barelang dan besok dari Kementrian Kehutanan,” imbuhnya.

 

 

(Red/Ron)

Pendataan Terus Berlanjut, Warga Rempang Mulai Ramai Datangi Posko Tim Satgas

0

Batam – batamtimes.co – Ratusan warga Rempang terus berdatangan ke posko Tim Satuan Tugas (Satgas) pendataan relokasi, Kamis (14/9/2023).

Selain berkonsultasi, beberapa warga juga mulai menyerahkan berkas pendaftaran kepada Tim Satgas sebagai bentuk persetujuan untuk dilakukannya relokasi.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, menyambut baik kabar tersebut.

Berdasarkan laporan tim, kata Ariastuty, warga yang telah mendaftar berjumlah 91 KK dari empat posko yang dibuka.

Sementara, sebanyak 168 KK masih dalam tahapan konsultasi bersama Tim Satgas.

“Kami harapkan jumlah itu terus bertambah. Mengingat, penambahan jumlah warga yang mendaftar cukup signifikan sejak awal dibuka,” ujar Ariastuty.

Ia menegaskan, tahapan sosialisasi dan pendataan (verifikasi) terhadap warga terdampak pengembangan Rempang Eco-City akan terus berlanjut hingga tanggal 20 September 2023 mendatang.

Sehingga, lanjut Ariastuty, jumlah warga yang mendaftar pun diprediksi akan terus bertambah.

Apalagi BP Batam dengan dibantu personel keamanan gabungan serta warga setempat terus menggesa sosialisasi secara _door to door_ ke masyarakat di Kelurahan Sembulang dan Rempang Cate.

“Kami mengajak warga yang belum mendaftar untuk segera mendaftar ke posko Tim Satgas yang berlokasi di RSKI Galang, Kantor Camat Galang, Kantor Lurah Rempang Cate, dan di lantai dasar Gedung PTSP Batam Center,” pungkasnya.

 

(Red/Adi)

Kapolda Kepri Irjen Tabana Bangun : Jumlah pelaku akan diamankan bertambah terkait kericuhan depan kantor BP Batam

0

Batam- batamtimes.co – Kapolda Kepulauan Riau (Kepri) Irjen Tabana Bangun menyebutkan, ada kemungkinan bertambahnya jumlah pelaku yang akan diamankan terkait kericuhan saat aksi unjuk rasa penolakan relokasi kawasan Rempang di depan kantor BP Batam pada Senin (11/9/2023).

“Dari laporan anggota, masih ada yang terindikasi melakukan tindakan yang melanggar hukum kemarin. Identitasnya sudah kami ketahui, hanya kami masih kembangkan kembali. Sehingga proses penegakan hukum bisa lebih optimal,” ujar Kapolda di Batam Kepulauan Riau, Selasa (12/9).

Dia menjelaskan, saat ini sudah ada 43 orang yang diamankan oleh pihak Kepolisian saat terjadinya kericuhan. Mereka diduga sebagai pelaku yang melakukan kekerasan terhadap petugas dan perusakan fasilitas di kantor BP Batam.

Selain itu, dari hasil penyelidikan sementara yang dilakukan pihaknya, diketahui dari 43 orang yang diamankan ini tidak semuanya yang berasal dari Pulau Rempang.

Untuk itu, pihaknya masih mencoba mengidentifikasi lebih lanjut lagi, terkait bagaimana mereka bisa masuk ke Batam dan mengikuti aksi unjuk rasa tersebut.

Dia menambahkan, dari puluhan orang yang diamankan itu, diketahui ada lima orang yang positif mengkonsumsi narkoba. Hal itu diketahui setelah pihak Kepolisian langsung melakukan tes urin setelah melakukan penangkapan.

“Tiga orang positif mengonsumsi ganja, sedangkan dua orang lainnya terindikasi positif mengkonsumsi sabu.

Ini sudah kami jadikan bahan pelajaran, bahwa dalam penyampaian aspirasi juga sudah melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum, selain itu juga menggunakan obat-obatan yang tergolong narkotika. Ini akan kami proses lebih berat lagi. Kami juga mau mencari, dari mana mereka mendapat dan memakai narkoba ini,” kata Kapolda.

Kepolda berharap, ke depan jika warga ingin menyampaikan tetap mengedepankan kenyamanan bersama.

“Ini pelajaran bagi kita agar warga masyarakat selalu  menjaga keamanan bersama dan tidak menggangu kepentingan umum saat menyampaikan aspirasi.”  Harapnya

 

Jajaki Peluang Investasi, Kedutaan Besar Thailand Kunjungi BP Batam

0
Keterangan Foto : Kedutaan Besar Thailand (Royal Thai Embassy) melakukan kunjungan ke BP Batam.

Batam – batamtimes.co – Kedutaan Besar Thailand (Royal Thai Embassy) melakukan kunjungan ke Badan Usaha Pelabuhan Badan Pengusahaan (BP) Batam pada Rabu (13/9/2023).

Rombongan tersebut dipimpin langsung Duta Besar Thailand untuk Indonesia, H.E Prapan Disyatat dan diterima oleh Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Endry Abzan bersama GM Unit Usaha Pelabuhan Penumpang, Benny Syahroni dan jajaran.

H.E Prapan Disyatat mengapresiasi atas sambutan hangat yang diberikan. Menurutnya, Kedutaan Besar Thailand senang sekali mendapatkan kehormatan untuk berkunjung ke Badan Usaha Pelabuhan BP Batam.

Ia menyampaikan, kedatangannya yakni untuk mendapatkan informasi khususnya mengenai proses bisnis di Terminal Umum Batu Ampar.

“Kunjungan ini menjadi dasar kami untuk menjajaki peluang kerja sama ekonomi dengan BP Batam, meningkatkan hubungan bilateral antara Indonesia dan Thailand, kami sangat apresiasi,” kata Duta Besar.

Kepala Pusat Harmonisasi Kebijakan dan Manajemen Kinerja, Endry Abzan menyambut baik penjajakan peluang investasi dari Kedutaan Besar Thailand.

Terlebih katanya, saat ini BP Batam tengah melakukan pengembangan Pelabuhan Batu Ampar secara masif yang diharapkan dapat meningkatkan daya saing kota Batam sebagai Hub Logistik Internasional.

“Di bawah kepemimpinan Kepala BP Batam Bapak Muhammad Rudi, BP Batam berupaya mewujudkan Pelabuhan Batu Ampar yang lebih modern dengan teknologi terkini, untuk mempercepat layanan bongkar muat peti kemas,” ujar Endry.

Disebutkan, Pelabuhan Batu Ampar kini dilengkapi satu unit STS Crane produksi Korin Corporation asal Korea Selatan. STS ini memiliki kemampuan bongkar muat hingga 35 box kontainer per jam. Sehingga dapat mempersingkat waktu tunggu atau dwelling time di Terminal Umum Batu Ampar.

Kemudian, Batu Ampar juga didukung dengan area container yard mencapai 4 Ha dengan target seluas 20 ha.

“Proses bisnis di Terminal Batu Ampar saat ini memiliki semangat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi pengguna jasa pelabuhan,” imbuhnya.

Setelah mendengar paparan dari Badan Usaha Pelabuhan BP Batam, rombongan Duta besar site visit menuju Pelabuhan Batu Ampar.

Senada, di lain tempat, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait mengaku optimis jika nilai investasi asing di Batam bakal terus naik hingga akhir tahun nanti. Mengingat, BP Batam gencar menjadikan Batam sebagai destinasi unggulan investasi.

Tercatat, sejumlah negara besar masih memercayakan Batam sebagai tujuan investasi. Seperti Singapura yang mencatatkan nilai PMA sebesar USD 225,4 juta dengan jumlah 901 proyek sepanjang Semester I 2023.

Lalu ada Perancis dengan nilai PMA mencapai USD 34,37 juta dan Hongkong dengan capaian PMA sebesar USD 34,21 juta.

“Sehingga Kepala BP Batam mengajak kepada seluruh elemen masyarakat untuk bersama menjaga situasi kondusif agar investasi terus naik begitupun pertumbuhan ekonomi daerah” pungkasnya.

(Red/Adi )

Kepala BP Batam Terima Kunjungan Ketua Harian Kompolnas

0

Batam – batamtimes.co – Kepala Badan Pengusahaan Batam (BP Batam), Muhammad Rudi menerima kunjungan Ketua Harian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Irjen (Purn) Benny Mamoto beserta rombongan pada hari Kamis (14/9/2023) bertempat di Marketing Center BP Batam.

Dalam kunjungannya, Irjen (Purn) Benny Mamoto mengatakan ingin melihat langsung kondisi Kota Batam pasca aksi demonstrasi di Kantor BP Batam yang berakhir ricuh pada Senin (11/9/2023) lalu.

“Kami hadir hari ini untuk melihat kondisi Batam pasca aksi unjuk rasa yang berakhir ricuh pada Senin kemarin,” ujarnya.

“Mungkin Pak Kepala BP Batam bisa jelaskan kronologisnya sekaligus memberikan informasi detail mengenai pengembangan Pulau Rempang ini kepada kami,” tambahnya.

Dalam kesempatan ini, Purnawirawan Jenderal Polisi Bintang Dua ini juga berharap Pemerintah Pusat melalui BP Batam dapat segera menemukan solusi terbaik dalam pengembangan salah satu Program Strategis Nasional 2023 ini.

“Harapan kami semoga kedepannya segera didapatkan solusi terbaik demi kelancaran proyek pengembangan Rempang Eco-City ini,” harap Irjen (Purn) Benny Mamoto.

Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengucapkan terima kasih atas kunjungan dari rombongan Kompolnas yang dipimpin oleh Irjen (Purn) Benny Mamoto selaku Ketua Harian Kompolnas.

“Selamat datang di Batam Pak Irjen (Purn) Benny Mamoto beserta rombongan, terima kasih sudah berkunjung ke BP Batam,” kata Rudi.

Selanjutnya, Rudi berkesempatan menjelaskan kronologis beberapa kejadian terkait pengembangan Rempang Eco-City yang telah terjadi beberapa waktu ini.

Rudi juga mengatakan bahwa pihaknya sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Pusat di Kota Batam akan berupaya semaksimal mungkin untuk memenuhi seluruh poin yang menjadi hak masyaraat Pulau Rempang yang terdampak proyek ini sehingga harus di relokasi.

“Kami disini (BP Batam) berupaya memenuhi hak masyarakat terdampak relokasi, seperti pemberian rumah tipe 45 senilai 120 juta Rupiah per Kepala Keluarga (KK) di tanah seluas maksimal 500 m2 hingga legalitas tanah dan rumah itu sendiri,” terang Rudi dihadapan rombongan Kompolnas yang hadir.

Rudi turut berharap melalui relokasi ini kesejahteraan masyarakat Pulau Rempang juga dapat meningkat.

“Saya tentu berharap melalui momentum pembangunan ini, masyarakat Pulau Rempang bisa semakin sejahtera kedepannya,” ujar orang nomor satu di Batam ini.

Turut hadir mendampingi Kepala BP Batam dalam pertemuan ini, Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro serta Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam.

(Red/Adi )

Menteri Investasi RI Dukung Percepatan Relokasi Masyarakat Rempang

0

Batam- batamtimes.co – Menteri Investasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI, Bahlil Lahadalia, mendukung langkah BP Batam untuk mempercepat proses relokasi masyarakat Kawasan Rempang.

Tidak hanya itu, pihaknya optimis jika pengembangan Rempang sebagai mesin ekonomi baru Indonesia bisa terealisasi dengan baik.

Bukan tanpa alasan, selain memberikan _multiplier effect_ terhadap Kepri, proyek Rempang Eco-City juga akan membuka lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat.

“Saya sudah sampaikan, pemerintah tak akan merelokasi masyarakat tanpa persiapan maksimal. Formulasi dan solusinya, per KK diberikan lahan seluas 500 meter persegi disertai sertifikat. Pemerintah juga memberikan pembiayaan untuk membangun rumah tipe 45 senilai Rp 120 juta per KK,” ujar Bahlil dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (13/9/2023).

Ia yakin dan percaya, BP Batam mampu untuk mewujudkan rencana pengembangan Rempang Eco-City tersebut.

Sehingga, Batam sebagai lokomotif perekonomian Kepri pun menjadi magnet investasi bagi Indonesia untuk menyaingi Singapura.

“BP Batam itu bertugas untuk menjadikan Kota Batam mengimbangi Singapura. Namun menjadi pertanyaan, kenapa setiap ada investasi besar masuk Batam, selalu saja ada hambatan. Ini ada apa? Tapi perlu diketahui, tidak ada urusan investasi yang selalu berjalan mulus. Yakinlah ini bisa terselesaikan,” tambahnya.

Bahkan, Bahlil mengungkapkan jika Presiden Joko Widodo telah menugaskannya untuk kembali turun ke Kota Batam guna mengawal percepatan relokasi masyarakat Rempang.

“Untuk investasi besar, selalu ada dinamikanya,” pungkasnya.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, berkomitmen untuk menyelesaikan realisasi investasi Rempang Eco-City.

Hal ini sangat beralasan. Mengingat, proyek pengembangan Rempang masuk dalam daftar Program Strategis Nasional yang tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023.

“Kami diberikan tugas agar realisasi investasi bisa terselesaikan. Pengembangannya akan kita lanjutkan dengan rencana relokasi untuk saudara kita di Rempang. Kami sudah sepakat dari pusat ke daerah untuk menyelesaikan ini. Mudah-mudahan masyarakat bisa menerima dengan baik” tegas Rudi.

 

(Red/Adi)

Alfonsius: 5 Ribu Honorer Penuhi Sayrat Tapi Belum Diangkat jadi PNS

0
Keterangan foto : Ketua FPPPI Alfonsius Matly menyerahkan 5 ribu nama honorer dalam bentuk buku ke anggota Watimpres

Jakarta – batamtimes- Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Sidarto Danusubroto meresmikan kantor Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) dikawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 14 September 2023.

Dalam sambutannya, Sidarto atau yang lebih kenal dengan sapaan Opa ini mengaku terharu dengan kerja honorer yang telah berpuluh-puluh tahun mengabdi namun belum diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

“Perjuangan bapak ibu tentunya bukan hal yang mudah. Penuh pengorbanan. Namun, saya yakin kerja ini akan membuahkan hasil yang baik,” ucap Sidarto.

Sementara itu, Ketua umum FPPPI Alfonsius Matly mengatakan, saat terdapat 160 ribu anggota FPPI di seluruh Indonesia.

“Ada sekitar 5 ribu pegawai honorer yang telah memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi PNS. Mudah-mudahan sekitar 5 ribu pegawai honorer itu bisa secepatnya bisa diangkat menjadi PNS,” urainya.

Dirinya berharap, Sidarto Danusubroto bisa memperjuangkan para tenaga honorer tersebut agar diangkat sebagai PNS.

“Melalui Opa kami sangat berharap kawan-kawa kita ini bisa diangkat sebagai PNS,” ungkap Alfonsius Matly.

Dalam kesempatan tersebut Alfonsius Matly juga menyerahkan nama-nama tenaga honorer sekitar 5 ribu yang telah dikemas dalam sebuah buku.

Hadir dalam peresmian kantor itu, Ketua Dewan Pembina FPPPI HM Darmizal MS, serta Sekertaris Dewan Pembina Muhammad Rahmad.

 

(Red/Tanto)

Anggota Wantimpres Prihatin Kasus Mafia Tanah Terjadi di Blora

0
Keterangan Foto :Anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Watimpres) Sudarto Danusubroto.

Jateng- batamtimes.co – Anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres Irjen Pol (Purn) Sidarto Danusubroto mengaku prihatin lantaran masih banyaknya kasus mafia tanah yang terjadi dimana-mana. Termasuk di (Blora), Jawa, Tengah.

Menurutnya, mafia tanah bukan hanya terjadi di Jawa Tengah. Namun, sudah terjadi dimana-mana.

“Jadi, yang namanya mafia tanah itu tidak hanya terjadi di (Blora), Jawa Tengah. Namun, sudah ada di wilayah Indonesia,” kata Opa sapaan akrab Sidarto Danusubroto usai meresmikan kantor Federasi Pekerja Pelayanan Publik Indonesia (FPPPI) dikawasan Sawah Besar, Jakarta Pusat, Kamis 14 September 2023.

Mantan Ketua MPR RI menjelaskan, sudah saatnya petugas menindak tegas mafia tanah yang sudah meresahkan dan merugikan masyarakat.

“Memberantas mafia tanah ini tidak mudah. Butuh kerja seluruh stakeholder untuk bersama-sama memberantasnya. Namun, ini menjadi tugas pokok Kementerian ATR/BPN,” ujarnya.

Mantan Kapolda Jawa Barat itu menambahkan, saat ini ATR/BPN tengah bekerja keras untuk memberantas mafia tanah.

“Saat ini Kementerian ATR/BPN sudah mulai berusaha keras memberantasnya,” ungkapnya.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, kepolisian (Polda Jateng) serta aparat penegak hukum lainnya harus memproses setiap orang yang terindikasi terlibat dalam praktik mafia tanah.

“Harus tindak secara tegas siapapun orangnya yang terlibat. Tidak pandang bulu siapapun yang terlibat harus ditindak sesuai hukum yang berlaku,” tegasnya.

Kasus mafia tanah terakhir yang menghebohkan publik menimpa seorang PNS asal Desa Purwosari, Kabupaten Blora, Jawa Tengah bernama Sri Budiyono.

Kasus berawal saat dirinya meminta tolong agar dicarikan pinjaman dana ke oknum anggota DPRD Blora berinisial AA sekitar Rp 150 juta dengan jaminan sertifikat hak milik tanah miliknya dengan luas 1.310 meter persegi yang berlokasi di Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora, Jawa Tengah.

Setelah 3 bulan berlalu, tepatnya pada akhir Januari 2021, Sri Budiyono mendapat kabar gembok kunci pagar rumah yang berdiri di atas tanah tersebut, dirusak dan diganti dengan gembok kunci yang baru.

Tak hanya itu, ia juga kaget karena mendapati sertifikat Hak Milik Tanah (SHM) atas nama Sri Budiyono telah dibalik nama menjadi atas nama AA.

Atas kasus itu, ia pun melapor ke SPKT Polda Jawa Tengah pada tahun 2021 silam. Laporan tersebut diterima dengan tanda bukti laporan Nomor : STTLP/237/XII/2021/JATENG/SPKT tanggal 7 Desember.

Polda Jawa Tengah akhirnya menetapkan oknum anggota DPRD Kabupaten Blora berinisial AA dan notaris EE sebagai tersangka. Namun, keduanya tidak dilakukan penahanan oleh Polda Jawa Tengah.

 

(Red/Tanto)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga