Batam- batamtimes.co – Masyarakat dihebohkan postingan video di media sosial yang menyebutkan telah terjadi kerusuhan di Kota Batam.

Dalam video yang berdurasi 41 detik itu, tampak ribuan warga berkumpul, disebut-sebut menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) Pengembangan Rempang Eco City.

Tak hanya itu, dalam video itu juga tampak ribuan warga yang bekumpul menyalakan flare atau kembang api.

Menanggapi beredarnya video ini, Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait menegaskan bahwa video tersebut hoaks.

Ariastuty memaparkan, video itu merupakan video yang terjadi di Sao Paulo, Brazil. Video tersebut, diunggah oleh akun Tiktok bernama @emersontrindade766 pada 18 Agustus 2023.

“Bahwa video yang mengatakan kalau itu di Batam, adalah tidak benar atau hoaks,” tegas Ariastuty.

Adapun video yang menebar ketakutan itu, menurutnya, disebarkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab untuk memprovokasi masyarakat Kota Batam. Untuk itu, ia meminta kepada masyarakat tidak terprovokasi atau terpancing atas beredarnya informasi yang beredar di media sosial.

“Kami meminta kepada masyarakat tidak mudah percaya dan terprovokasi dengan berita-berita bohong. Maka dari itu, mari bersama-sama menjaga kedamaian di Kota Batam,” imbuhnya.

(Red/Silo)

Batam – batamtimes.co – Kue investasi kian menjadi rebutan berbagai negara. Berbagai cara dipakai untuk menjegal investasi di negara pesaing. Sebab itu, hilirisasi yang tengah digalakkan pemerintah di Pulau Rempang, Batam, Kepri, tak membuat semua negara happy.

“Ada negara tidak happy kita maju dengan hilirisasi, utamanya di Rempang, segala macam cara dipakai untuk menjegal penciptaan nilai tambah di negara kita,” ujar Tenaga Ahli Menteri Investasi Rizal Calvary Marimbo di Batam, Rabu, 13/9/23.

Rizal mengatakan, sejak berakhirnya COVID 19, berbagai cara dilakukan untuk menarik arus modal asing ke dalam negeri untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di berbagai negara. Salah satunya dengan mendorong investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI).

Pasalnya, sektor konsumsi tidak bisa diandalkan sepenuhnya lagi untuk menopang PDB (produk domestik bruto).

Berbagai negara meningkatkan daya saingnya baik melalui peningkatan infrastruktur, kemudahan perizinan, energi, insentif pajak, ketersediaan bahan baku dan lain sebagainya.

Indonesia, melalui Kementerian Investasi, bekerja keras memberikan gula-gula terbaik untuk investor.

“Dibawa kepemimpinan Menteri Bahlil, kemudian investor berebut masuk membawa modalnya di Indonesia. Tidak semua negara happy dengan kepiawaian Menteri Bahlil ini, apalagi dengan hilirisasi yang sedang digencarkan. Macam-macam jurus dipakai untuk menggagalkan, utamanya di Rempang ini,” imbuh dia.

Menurut laporan UNCTAD yang bertajuk World Investment Report 2023, total nilai investasi asing langsung atau foreign direct investment (FDI) di Asia Tenggara mencapai US$222,56 miliar pada 2022.

Nilai FDI tersebut naik 4,58% dibandingkan dengan periode setahun sebelumnya (year-on-year/yoy).

Adapun Indonesia meraih investasi asing terbesar ke-2 di Asia Tenggara pada 2022, dengan nilai FDI yang diterima mencapai US$21,96 miliar.

Posisi Indonesia berada di bawah Singapura yang nilai FDI-nya memimpin kawasan ini. Tercatat, nilai investasi asing yang mengalir ke Negeri Singa pada 2022 mencapai US$141,21 miliar.

Berikutnya, ada Vietnam di urutan ketiga dengan investasi asing yang diterima sebesar US$17,9 miliar, diikuti Malaysia yang menerima US$16,93 miliar.

(Red/Adi)

Batam – batamtimes.co – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menghadiri Rapat Dengar Pendapat Komisi VI DPR RI pada hari Rabu (13/9/2023), di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Jakarta.

Kegiatan ini dilaksanakan khusus untuk membahas Penyesuaian Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) BP Batam Tahun Anggaran 2024 sesuai Hasil Pembahasan Badan Anggaran DPR RI dan usulan tambahan anggaran untuk Pengembangan Kawasan Rempang Eco-City yang dilaksanakan mulai tahun 2024.

Rapat tersebut dibuka oleh dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung.

Hadir dalam pertemuan, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, didampingi oleh Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto; Anggota Bidang Administrasi dan Keuangan, Wahjoe Triwidijo Koentjoro; dan Anggota Bidang Pengusahaan, Wan Darussalam.

Tidak hanya BP Batam, sejumlah instansi mitra Komisi VI DPR RI juga turut hadir, antara lain Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang (BPKS), Badan Standardisasi Negara (BSN), dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU).

Pada kesempatan tersebut, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi menyampaikan target penerimaan TA. 2024 BP Batam ditetapkan sebesar Rp2,66 triliun atau lebih tinggi 24,10 persen dari target TA. 2023.

Usulan tambahan anggaran tersebut akan dimaksimalkan untuk pembangunan infrastruktur berupa Instalasi Penyediaan Air Minum (IPA), jalan, dan kepelabuhanan.

Tidak hanya itu, penambahan anggaran tersebut juga akan mengakomodir pengembangan kawasan Rempang Eco-City sebagai upaya untuk mendukung terlaksananya Proyek Strategis Nasional (PSN) yang akan menjadi salah satu kunci keberhasilan pengembangan investasi dan perekonomian di Indonesia, khususnya di Batam.

“Pengembangan ini akan kami laksanakan secara maksimal karena BP Batam yakin dampak ekonomi yang akan diperoleh nantinya sangat signifikan. Dengan total nilai investasi utama lebih dari Rp380 triliun, proyek ini akan menyerap tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,” ujarnya optimis.

Adapun usulan penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk pembangunan sebagai berikut:

1. Pembangunan Jalan Akses menuju tempat Relokasi dan Infrastruktur Dasar

2. Pembangunan Fasum, Fasos dan Aset Pemerintah di wilayah Relokasi

3. Pembangunan Dermaga

*Penerimaan Dari Sewa Lahan Dikembalikan Utuh Lewat Pembangunan Infrastruktur*

Muhammad Rudi juga menanggapi kekhawatiran masyarakat terkait pelaksanaan relokasi tersebut. Ia menegaskan komitmennya untuk memberikan penyelesaian terbaik untuk warga Rempang.

Secara gamblang Muhammad Rudi menjelaskan, penerimaan BP Batam dari hasil sewa lahan oleh pengembang akan digunakan sepenuhnya untuk pembangunan infrastruktur di area relokasi.

“Dari perhitungan kami, dalam setahun, penerimaan sewa lahan dari investasi yang diterima sebesar Rp1,4 triliun. Kemudian biaya yang akan digunakan untuk pembangunan relokasi lebih kurang Rp1,6 triliun. Ini akan kami habiskan untuk membangun infrastruktur demi mendukung kegiatan masyarakat di sana,” ungkapnya.

Muhammad Rudi juga telah menyiapkan jadwal sosialisasi lanjutan bersama menteri terkait kepada warga Rempang.

“Kami akan berusaha bagaimana investasi bisa masuk dan kebutuhan masyarakat Rempang dan Galang dapat diakomodir dengan baik,” pungkasnya.

Seperti yang diketahui, proyek pengembangan Rempang Eco-City masuk dalam daftar Program Strategis Nasional tahun 2023.

Hal tersebut telah tertuang dalam Permenko Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional.

Pemerintah pusat melalui kerja sama antara BP Batam dan PT Makmur Elok Graha (MEG) akan menghadirkan investor dengan jumlah investasi mencapai Rp 381 triliun hingga tahun 2080.

*Komisi VI DPR RI Dukung Penyelesaian Relokasi Warga Rempang*

Komisi VI DPR RI menyatakan sepakat untuk menyetujui alokasi anggaran BP Batam TA. 2024 sebesar Rp2,66 triliun.

Hal ini disampaikan Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Fraksi Partai Nasional Demokrat, Martin Manurung, di akhir pertemuan.

Ia juga mengimbau BP Batam agar terus menjalin komunikasi kepada masyarakat terkait permasalahan di Pulau Rempang

Mewakili seluruh anggota Komisi VI DPR RI, Martin juga menyatakan dukungannya kepada BP Batam untuk menyelesaikan proses relokasi warga Pulau Rempang dengan baik.

“Kami tentu mendukung upaya BP Batam agar terus melanjutkan sosialisasi dan komunikasi dengan warga sehingga suasana di Batam menjadi lebih kondusif,” tutup Martin.

(Red/Adi )

Batam – batamtimes.co – Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) telah menyiapkan hunian sementara untuk masyarakat Rempang yang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.

1. Hunian Sementara

Untuk hunian sementara yang telah disiapkan itu, diantaranya Rusun BP Batam; Rusun Pemko Batam; Rusun Jamsostek; serta ruko dan rumah.

Setiap orang dalam satu keluarga akan mendapatkan biaya hidup yang sebelumnya sebesar Rp 1.034.636 per orang, dinaikkan menjadi Rp 1.200.000 per orang dalam satu KK. Biaya hidup per orang tersebut termasuk biaya air, listrik, dan kebutuhan lainnya.

Selain biaya hidup, masyarakat juga akan mendapatkan biaya sewa sebesar Rp 1.200.000 per bulan, yang naik dari sebelumnya sebesar Rp 1.000.000.

Apabila nantinya masyarakat memilih untuk tinggal ditempat saudara atau diluar hunian yg telah disediakan, maka uang sewa ini akan diberikan kepada masyarakat tersebut, setiap bulannya.

“Hunian baru dan biaya hidup ini, kami berikan sampai rumah permanen baru masyarakat Rempang yang terdampak selesai dibangun,” ujar Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam, Ariastuty Sirait, Selasa (12/9/2023).

2. Hunian Tetap

Ariastuty atau yang akrab disapa Tuty ini menjelaskan, Hunian tetap yang disiapkan itu berupa rumah type 45 senilai Rp 120 juta dengan luas tanah maksimal 500 m2. Hunian itu, berada di kawasan Dapur 3 Sijantung, yang sangat menguntungkan untuk melaut dan menyandarkan kapal.

Lokasi hunian baru tersebut, akan diberi nama “Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City”. Program ini memiliki slogan “Tinggal di Kampung Baru yang Maju, Agar Sejahtera Anak Cucu”.

Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City akan menjadi kampung percontohan di Indonesia sebagai kampung nelayan modern dan maju.

Sebab, di Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City itu akan tersedia berbagai fasilitas pendidikan lengkap (SD, SMP hingga SMA), pusat layanan kesehatan, olahraga dan sosial.

Selanjutnya tersedia fasilitas ibadah (Masjid dan Gereja); fasilitas Tempat Pemakaman Umum yang tertata dan fasilitas Dermaga untuk kapal-kapal nelayan dan trans hub.

Pembangunan hunian baru, akan dijalankan selama 12 bulan setelah pematangan lahan. Ditargetkan, hunian tahap 1 akan selesai pada bulan Agustus 2024 mendatang.

“BP Batam akan semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik kepada masyarakat Rempang Galang,” imbuhnya.

(Red/Adi)

Batam – batamtimes.co – Polresta Barelang berhasil mengamankan sebanyak 43 orang pengunjuk rasa yang diduga terlibat dalam perusakan pagar dan gedung BP Batam, Senin (11/9/2023).

Tidak hanya itu, lima dari 43 orang tersebut dinyatakan positif narkoba usai menjalani tes urine di Mapolresta Barelang pasca unjuk rasa anarki yang dilakukan.

Dengan rincian, tiga orang positif memakai ganja dan dua lainnya memakai narkoba jenis sabu.

Kapolresta Barelang, Kombes Pol Nugroho Tri Nuryanto, menyayangkan kondisi tersebut.

Nugroho menegaskan bahwa proses hukum terhadap keseluruhan pelaku pun akan terus berlanjut.

“Pelanggar hukum akan kami tindak tegas dan kepada masyarakat Kota Batam saya mengajak untuk menjaga situasi kondusif,” ujarnya dalam keterangan resmi.

Sementara, Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, melalui Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol, Ariastuty Sirait, mengungkapkan hal senada.

Menurut Ariastuty, tindakan melanggar hukum seharusnya tak dilakukan oleh para pengunjuk rasa. Apalagi sampai memakai zat terlarang.

“Kami mendukung penuh penegakan hukum terhadap para pelaku yang diduga melawan hukum. Mari bersama menjaga situasi kondusif Kota Batam,” ujarnya, Selasa (12/9/2023).

Sebagai kota industri, Ariastuty mengajak seluruh masyarakat Kota Batam untuk menjaga stabilitas keamanan daerah.

“Jika situasi tak kondusif, maka iklim investasi pun akan ikut terdampak. Investor bisa mengurungkan niat untuk berinvestasi. Sesuai arahan Kepala BP Batam, mari sama-sama kita menahan diri. Musyawarah merupakan jalan terbaik untuk keluar dari permasalahan,” pungkasnya.

(Red/Adi)