Batam- batamtimes.co – Kepala BP Batam, Muhammad Rudi, menemui ratusan masyarakat yang melakukan unjuk rasa di Kantor BP Batam, Senin (11/9/2023).

Pada aksi ini, Muhammad Rudi mengajak massa aksi untuk berdialog guna mendengarkan aspirasi yang menjadi tuntutan.

Dalam dialog yang berlangsung, orang nomor satu di Kota Batam tersebut menegaskan bahwa proyek pengembangan Kawasan Rempang merupakan prioritas pemerintah pusat.

Bukan tanpa alasan, proyek tersebut masuk dalam daftar Program Strategis Nasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian RI sesuai yang tertuan pada Permenko Nomor 7 Tahun 2023.

“Saya sudah menyampaikan bahwa BP Batam adalah perpanjangan tangan pemerintah pusat. Saya sudah memberikan tawaran kepada perwakilan masyarakat untuk berangkat ke Jakarta berbicara dengan pemerintah pusat terkait pengembangan Rempang. Namun niat saya itu tak disambut baik,” ujar Rudi di hadapan pengunjuk rasa.

Rudi yang juga menjabat sebagai Wali Kota Batam mengatakan bahwa pihaknya selalu membuka ruang kepada masyarakat untuk berdialog terkait rencana investasi Rempang Eco-City.

Sosialisasi ke masyarakat Rempang pun telah dilakukan BP secara intens sejak beberapa hari terakhir. Sehingga, warga pun mendapat kesempatan untuk menyampaikan apa yang menjadi aspirasinya.

“Ini adalah program strategis nasional, keputusannya ada di pemerintah pusat. Mari kita duduk bersama, saya tidak punya wewenang melebihi dari menteri dan pemerintah pusat,” pungkasnya.

(Red/Adi)

Batam- batamtimes.co – Kampung Pengembangan Nelayan Maritime City seluas 471 Ha, berada di tepi perairan Galang, akan jadi pemukiman baru yang khusus dibangun bagi masyarakat Rempang terdampak Proyek Stategis Nasional Rempang Eco-City.

Pada akhir 2024, pemerintah komit pemukiman Tahap 1 dapat dihuni masyarakat Rempang.

Total 3.000 kavling akan dibangun berlokasi tepatnya di Dapur 3, Sijantung, Galang, yang masih berada di satu garis pantai dengan lokasi warga sebelumnya di Rempang.

“Pemerintah tak akan pernah menyengsarakan rakyatnya. Percaya Bapak Ibu, kami tak mungkin merelokasi Bapak Ibu begitu saja.” Kata Kepala BP Batam Muhammad Rudi saat sosialisasi bersama warga beberapa waktu silam.

Bahkan, ia menambahkan ada dermaga untuk melabuhkan kapal, termasuk menyiapkan pemakaman yang rapi untuk menghormati para leluhur.

Lebih detil, Kepala Biro Humas, Promosi dan Protokol Ariastuty Sirait mengatakan bahwa masyarakat tak perlu khawatir.

Menurutnya tak ada hal yang sebetulnya perlu ditakutkan, karena Pemerintah telah sampaikan komitmennya untuk berikan hak masyarakat sesuai aturan yang ada.

Satu rumah akan diganti dengan satu rumah tipe 45 bernilai 120 juta, tanah pun diberikan seluas maksimal 500 m2. Pemerintah pun janji akan menanggung biaya hidup masyarakat sampai rumah tetap mereka jadi.

*Pilih Rumah Ganti dengan Lokasi Strategis*

Wanita yang pernah menempuh pendidikan di Australia itu mengatakan bahwa pemerintah memberikan kesempatan pada masyarakat untuk memilih lokasi rumah gantinya sendiri yang strategis sesuai kebutuhan.

“Warga yang mendaftar di awal, diberikan privilege (hak istimewa) untuk bebas memilih posisi rumah yang dianggap strategis untuk usaha, berkebun, berlayar, ataupun tempat tinggal.” Kata Tuty.

_Development Plan_ PT MEG, menunjukkan Pulau Rempang dengan luasan kurang lebih 17.000 hektare akan dibangun menjadi kawasan industri, perdagangan, residensial hingga wisata yang terintegrasi.

Dengan konsep “Green and Sustainable City”, wilayah ini akan membuka ratusan ribu lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kepri, khususnya pemuda Rempang.

Bahkan target, 30.000 tenaga kerja sampai 2028 dan 306.000 orang selama pengembangan kawasan hingga 2080 mendatang.

“Selain industri dan teknologi, perlu diketahui bahwa kami pemerintah akan mengedepankan kearifan lokal. Maka masyarakat daerah tersebut akan menjadi bagian besar dari pengembangan kawasan itu.” Tegasnya.

Memang tampaknya publik tak percaya begitu saja, karena rumah ganti belum tampak jadi.

Namun sedari awal, Kepala BP Batam mengatakan Rumah Tetap akan jadi di akhir 2024. Dan selama itu, ia komit menanggung biaya hidup untuk warga yang terdampak.

“BP Batam adalah perpanjangan tangan pusat ya. Kami akan komit. Saat ini prosedur pembangunan rumah untuk ganti rugi, menanti Peraturan Presiden yang sedang digodok di Ibu Kota.” Tuty jelaskan.

Pembangunan rumah dengan biaya tak sedikit itu harus melalui prosedur dan payung hukum yakni Peraturan Presiden yang sedang digesa oleh Pusat.

“Nah kalau ada alat berat lewat, masyarakat jangan takut. Kami perlu melakukan cut and fill untuk memulai pematangan Rumah Tetap Bapak Ibu di area Dapur 3 Sijantung yang kondisinya berbukit.” Kata Tuty.

Terakhir, ia umumkan bagi warga yang secara sukarela ingin menyerahkan lahannya kembali pada pemerintah bisa mengunjungi 3 posko : RSKI Galang, Kantor Camat Galang dan PTSP Batam Center.

“Ayok ajak masyarakat daftar, maksimal 20 September. Ini perlu segera masyarakat tahu. Mereka secara pribadi bisa hubungi kontak atau datang langsung. Kami melindungi privasi Bapak Ibu sekalian.” Pungkas Tuty.

3 Posko Pelayanan :
1. Posko RSKI/Koramil (08117702136)
2. Posko Kantor Camat Galang (08117702134)
3. Posko PTSP / Gedung Mall Pelayanan Publik Batam Centre (08117702135).

(Red/Adi)