Mataram – batamtimes.co – Pengurus Komunitas Warga TIR Transmigrasi Seteluk – Tambak Sari sedang berjuang untuk mendapat hak – hak Lahan Usaha yang dikemplang oleh perusahaan Bumi Harapan Jaya (BHJ) sejak tahun 2012 hingga sekarang ini.

“Hasil mediasi yang dilakukan DPRD Prov. NTB pada 7 Maret 2022 pukul 14.00 bahwa DPRD Prov. NTB berkomitmen membentuk Pansus konflik agraria pertambakan pesisir dan/atau bentuk Team Pencari Fakta (TPF). Tujuannya agar perjelas masalah. Karena dianggap perusahaan semula PT. SAJ dua tahun sebelum investasinya beroperasi sudah mengambil hutang miliaran rupiah atas nama masyarakat Warga TIR Trans.” Kata Rustam ketua Komunitas Warga TIR Trans Seteluk Tambak Sari Kabupaten Sumbawa Barat pada Sabtu 12 Maret 2022

Warga Masyarakat TIR trans juga meminta kepada Bupati Sumbawa, Bupati Sumbawa Barat dan Gubernur NTB agar dapat fasilitasi konflik agraria karena sangat penting kedepan untuk segera selesaikan persoalan agraria ini.

“Kalau dalam waktu beberapa bulan kedepan tidak bisa selesai masalah ini. Maka warga TIR Trans sudah siap sedia menduduki Lahan Usaha,” ungkap A Rahman pemilik Lahan Usaha yang diambil oleh PT. BHJ hingga sekarang ini.

Sementara hasil pertemuan dengan Bupati Sumbawa Barat pada 10 Maret 2022 sudah jelas alur penyelesaian. Terlebih dahulu butuh peran Pemprov NTB terutama Disnakertrans Kab maupun Provinsi. Peran Pemprov harus mediasi dengan KPKNL Bima untuk mengungkap kejanggalan dalam lelang Lahan Usaha yang dimenangkan oleh PT. Bumi Harapan Jaya.

Sementara perusahaan PT. Bumi Harapan Jaya di duga satu holding dengan PT. SAJ dan Bank Harfa. Jadi masyarakat menduga PT. BHJ hanya bersifat mengganti nama dari PT. SAJ.

“Masyarakat berharap kepada pemerintah agar segera bergerak. Jangan menunggu masyarakat bergerak rusuh. Jangan bergerak saat jatuh korban dan menimbulkan kerugian.” ujar A Rahman.

Penyelsaian kasus konflik agraria ini, sudah berjalan maju dan lompatan solusi yang baik. Karena perjuangan masyarakat terus dilakukan. Tanpa kenal lelah.

Begitu juga terhadap DPRD Prov NTB agar secepatnya umumkan pembentukan TPF dan Pansus penyelsaian konflik agraria tambak sari. “kami masyarakat memberikan waktu dua bulan ini sesuai pendapat kami saat mediasi di Komisi V DPRD Prov.” lanjut A. Rahman

“Kami juga akan silaturahmi dengan Bupati Sumbawa untuk mengungkap masalah ini agar ikut andil dalam penyelsaian konflik agraria ini. Karena PT. SAJ dahulu berada dibawah izin investasi yang dikeluarkan oleh Bupati Kabupaten Sumbawa masa Yakoeb Kuswara. Jadi Pemda Sumbawa tidak lepas tangan dalam hal ini, harus ikut bertanggungjawab dalam konflik agraria ini.” tutup Rustam Ketua Komunitas TIR Trans.

(red/bud)

Jakarta – batamtimes.co – Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengharapkan agar Ibu Kota Nusantara (IKN) dapat membangun peradaban baru yang merefleksikan kota Indonesia di masa depan. Pesan Presiden tersebut diungkapkan Bambang Susantono usai dilantik menjadi Kepala Otorita IKN, di Istana Negara, Jakarta, Kamis (10/03/2022).

“Bapak Presiden mengharapkan tentu ini kota akan menjadi satu kota yang dapat merefleksikan kota Indonesia di masa depan, di mana tentu saja semua tantangan dan refleksi ke masa depan kita akan terangkum di dalam kota ini,” ungkapnya.

Bambang menambahkan, pembangunan IKN tidak hanya mengedepankan pembangunan fisik tetapi juga memperhatikan interaksi antarwarga. Selain itu kota ini juga akan dibangun sebagai kota pintar yang diwarnai dengan digitalisasi.

“Ini kota yang harus humanis, harus mengedepankan interaksi, kerekatan sosial, kohesivitas antarwarganya. Jadi program-program yang ada tentu tidak hanya semata-mata membangun fisik tapi kami juga ingin membangun kerekatan sosial, ingin membangun masyarakat yang dinamis, yang vibrant sehingga ini akan menjadi kota untuk semua (a city for all),” ujarnya.

Selain itu, kata Kepala Otorita IKN, Kepala Negara juga berharap agar Nusantara menjadi kota percontohan bukan hanya untuk Indonesia tetapi juga untuk dunia.

“Titipan dari Bapak Presiden salah satunya, kota itu harus membangun satu peradaban baru. Beliau menginginkan kota ini menjadi kota percontohan yang tidak hanya untuk Indonesia tetapi juga kalau bisa it’s a global city,” ujarnya.

Lebih lanjut Bambang mengatakan bahwa ia bersama Wakil Kepala Otorita IKN Dhony Rahajoe akan segera memulai tugas dan amanah untuk membangun Kota Nusantara yang inklusif, hijau, cerdas, dan berkelanjutan. Pembangunan sebuah kota, imbuhnya, memerlukan waktu 15-20 tahun hingga kota tersebut mempunyai roh atau soul of the city.

“Kita membangun kota tidak hanya membangun fisiknya tetapi terutama adalah bagaimana kerekatan sosialnya, bagaimana interaksi antarwarganya, bagaimana kota tersebut benar-benar akan menjadi kota yang layak huni, humanis, dan liveable,” tuturnya.

Dalam menjalankan amanat tersebut, imbuh Bambang, pihaknya akan segera berkoordinasi dengan kementerian/lembaga (K/L) terkait, seperti Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

“Kami segera akan menghubungi pihak-pihak K/L terkait yang selama ini sudah mempersiapkan konsep-konsepnya, salah satunya mungkin dengan Bappenas yang sejak 2017 sudah melakukan berbagai studi. Juga dengan K/L lain yang akan meneruskan berbagai pembangunan, misalnya PUPR dan yang lain,” katanya.

Kepala Otorita IKN juga menekankan pentingnya dukungan dari seluruh komponen bangsa untuk bersama-sama membangun Kota Nusantara yang merefleksikan kenusantaraan dengan kearifan lokal yang sangat tinggi, sesuai dengan lokasinya yang berada di Kalimantan Timur.

“Kami harus membangunnya sehingga menjadi satu institusi yang capable yang bisa nanti berlari kencang untuk membangun Kota Nusantara tentunya dengan bersama-sama semua pemangku kepentingan atau stakeholders,” pungkasnya.

(red/setkab)