8.6 C
New York
Sunday, May 3, 2026
spot_img
Home Blog Page 406

Walikota Batam Rudi hadiri penyerahan bantuan Kemensos RI bagi Suku Laut Bertam Gara dan Lingka di Pulau Bertam

0
Walikota Batam foto bersama usai menyerahkan bantuan Kemensos RI bagi Suku Laut Bertam, Gara dan Lingka di Pulau Bertam, Kamis (30/12/2021). (foto: adi)

Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi kembali menyampaikan komitmen bahwa pemerintah akan tetap hadir pada setiap upaya mensejahterakan masyarakat. Seperti yang ia sampaikan saat kegiatan Penyerahan Bantuan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) bagi Suku Laut Bertam, Gara dan Lingka di Pulau Bertam, Kamis (30/12).

“Kami pemerintah pastilah akan memikirkan semua tentang kesejahteraan masyarakat. Kami tetap berusaha untuk mewujudkan hal itu,” ucap Rudi.

Tak sekadar isapan jempol belaka, Pemko Batam sedang gencarnya membangun hingga ke pulau-pulau penyangga. Namun demikian, Rudi tak menampik, bahwa semuanya tak bisa dilakukan sekaligus melainkan dilakukan secara bertahap dan terukur. Pembangunan yang dilakukan kini tidak lain untuk menstimulus pertumbuhan ekonomi, yang muara berpulang pada kesejahteraan masyarakat.

“Kami bangun Batam, kemudian akan semakin ramai investasi dan wisatawan yang ke Batam. Di era saya memimpin, begitulah yang kami lakukan,” imbuhnya.

Tidak hanya dilakukan oleh Pemko Batam, upaya menghadirkan negara pada urusan masyarakat juga melibatkan stakeholder lain, diantaranya BP Batam yang kini juga dipimpin Rudi.

Selain itu juga bantuan dari pemerintah pusat, seperti yang dilakukan Kementerian Sosial Republik Indonesia (Kemensos RI) kali ini. Diketahui, pada kegiatan ini Kemensos menggelontorkan dana sebesar Rp400 juta untuk 16 kelompok.

“Suku laut kita perhatikan dan seluruh masyarakat Kota Batam akan kami ayomi,” ucap Rudi.

Pada momentum ini, Rudi berkesempatan berdialog langsung dengan masyarakat. Suasananya begitu akrab penuh rasa kekeluargaan. Tak ayal, masyarakat tidak segan ‘curhat’ langsung dengan Rudi.

Interaksi antara pemimpin dan masyarakat ini, dimanfaatkan langsung untuk menjaring informasi terkait kebutuhan masyarakat setempat. Kebutuhan begitu ragam, dari pembangunan fasilitas sosial, musala, pendidikan hingga kesehatan.

“Kepada OPD terkait, tolong dicatat dan ditindaklanjuti. Untuk yang lain, ya salah satunya seperti bantuan Kemensos ini, saya serahkan kepada pak direktur yang menyampaikan,” ujar dia.

Pak Direktur yang dimaksud Rudi adalah Direktur Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Kemensos RI, Muhammad Syafii Nasution. Menyambung Rudi, Syafii menyampaikan bantuan kali ini merupakan stimulan usaha peningkatan hasil tangkap ikan, berupa peralatan nelayan dan pengolahan ikan. Total bantuannya sebesar Rp 400 juta untuk 16 kelompok.

“Setiap kelompok mendapat Rp25 juta,” terang Syafii.

Lebih lanjut ia merinci, pertama yakni untuk satu Kelompok Usaha Pembuatan Kue, berupa oven, blender, mesin kukus, kompor gas. Sedangkan kedua untuk 15 kelompok untuk usaha peningkatan hasil tangkap ikan. Setiap paketnya, berupa jaring, mesin tinting, sampan, pancing dan lain-lain.

“Ini hasil analisa tim kami sebelumnya di lapangan, bahwa masyarakat pulau Bertam, Gara dan Lingka mata pencahariannya adalah nelayan. Untuk itumembutuh kan jaring , motor tempel juga baterai,” imbuhnya.

Menurutnya, kegiatan ini akan berlanjut. Tim Kemensos akan melakukan pemetaan lagi. Sembari program bantuan yang dimiliki Kemensos seperti PKH, BPNT (e-Warong) juga BST berjalan.

“Tentu dalam melaksanakan kegiatan kami bersinergi dengan pemerintah daerah. Pak wali! kami akan laporkan hasil analisa kami, ke Ibu Mensos Tri Rismaharini dan secara berkelanjutan tim akan turun di pulau ini,” kata dia di depan Rudi.

Selain itu, lanjut Syafii, pihaknya juga telah melakukan diskusi dengan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM). Hal ini guna mensinergikan program juga menganalisa program tersebut, apakah tepat sasaran atau tidak.

Alm Sri Pawenang dari Yogya Raih Penghargaan Pelaku Budaya

0
Lima orang menerima penganugerahan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021,yakni, Prof. Dr. Ir. Raudha Thaib dari Sumatera Barat dan Bandi/Apay Janggut dari Kalimantan Barat untuk kategori tokoh masyarakat. Sedangkan, untuk kategori tokoh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada alm Sri Pawenang dari D.I. Yogyakarta dan alm Hertoto Basuki dari Semarang. Sementara, untuk kategori organisasi Kepercayaan diberikan kepada Persatuan Warga Sapta Darma.(Foto : Tanto)

Yogyakarta- LIMA orang pelaku budaya di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat menerima penganugerahan dari Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi tahun 2021.

Lima orang itu adalah Prof. Dr. Ir. Raudha Thaib dari Sumatera Barat dan Bandi/Apay Janggut dari Kalimantan Barat untuk kategori tokoh masyarakat. Sedangkan, untuk kategori tokoh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada alm Sri Pawenang dari D.I. Yogyakarta dan alm Hertoto Basuki dari Semarang. Sementara, untuk kategori organisasi Kepercayaan diberikan kepada Persatuan Warga Sapta Darma.

Diketahui, pada tahun ini Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi memberikan anugerah kepada 27 orang pelaku budaya.

Direktur Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarkat Adat Sjamsul Hadi mengatakan, tahun ini merupakan tahun pertama diinisiasi penghargaan kebudayaan bagi tokoh, organisasi, dan lembaga yang berkontribusi dan berdedikasi tinggi di bidang Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat.

“Bentuk apresiasi pemerintah bagi mereka yang telah melestarikan nilai-nilai luhur spiritual dan kearifan lokal,” jelasnya di Yogyakarta Rabu 29 Desember 2021.

Menurutnya, tahun ini, khusus bidang Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat (KMA) terdapat 4 kategori penghargaan yang diberikan oleh Kemendikbudristek, yaitu: Tokoh Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, Tokoh Masyarakat Adat, Organisasi Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, dan Lembaga Adat.

“Berdasarkan hasil verifikasi dan penilaian telah ditetapkan 5 penerima penghargaan. Untuk kategori Tokoh Masyarakat Adat yaitu Prof. Dr. Ir. Raudha Thaib (Sumatera Barat) dan Bandi/Apay Janggut (Kalimantan Barat), dan untuk kategori Tokoh Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, yaitu alm. Sri Pawenang (D.I. Yogyakarta) dan alm. Hertoto Basuki (Semarang), serta untuk kategori organisasi Kepercayaan adalah Persatuan Warga Sapta Darma,” ujarnya.

Lebih lanjut dikatakannya, keberadaan dan peran penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat terhadap pemajuan kebudayaan perlu tersampaikan kepada masyarakat.

Dirinya berharap, masyarakat khususnya generasi muda dapat mengambil nilai baik dari para penerima anugerah tersebut.

“Mudah-mudahan generasi muda termotivasi untuk kembali mengenal kearifan lokalnya dan mengembangkan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimilki saat ini,” tandasnya.

(red/Tanto)

Sekda Jefridin Hamid buka Sosialisasi dan Lokakarya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Batam Tahun 2021

0
Sekda Kota Batam Jefridin (tengah) membuka Sosialisasi dan Lokakarya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Batam Tahun 2021 digelar secara virtual, Selasa (28/12) pagi.(Foto : Ayu)

Batam – Sosialisasi dan Lokakarya Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota Batam Tahun 2021 digelar secara virtual, Selasa (28/12) pagi.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam Jefridin Hamid yang membuka kegiatan tersebut mengatakan, program ini turut menyukseskan program-program pembangunan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Batam demi mewujudkan kolaborasi menuju kota batam bebas kumuh dan layak huni.

“Salah satunya adalah program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) yang telah diluncurkan Tahun 2016 lalu untuk diterapkan di 64 kelurahan,” ucap Jefridin.

Menurutnya, program Kotaku dikoordinasikan oleh Pemko Batam sebagai nakhoda penanganan kumuh dengan pendekatan pemberdayaan terhadap masyarakat, menjadikan masyarakat menjadi subjek pembangunan. “Pendekatan pembangunan yang berbeda inilah yang sejatinya menjadi kunci keberhasilan Kota Batam,” ujarnya.

Lanjut dia, penanganan kumuh yang dilaksanakan melalui kolaborasi dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman diharapkan terjadi keterpaduan antar sektor. Lintas sektor hendaknya sama-sama bergerak mencapai sasaran pembangunan kawasan permukiman untuk mewujudkan kota tanpa kumuh.

Tercatat, selama tahun 2016-2021 telah dilakukan penanganan terhadap capaian kumuh di Kota Batam yang ditangani dengan kolaborasi berbagai sumber. Berdasarkan SK Walikota tentang kawasan Tahun 2019 terdapat 1.627,39 hektar berkurang menjadi 1.486,1 hektar pada tahun 2020.

“Diharapkan pada tahun 2021 ini bisa tertangani sesuai dengan target yang telah di tetapkan,” ujarnya.

Selain itu dalam upaya penanganan kumuh tahun 2021, kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat yang harus ditindaklanjuti oleh Pemko Batam untuk menyusun strategi penanganan kumuh tahun 2021. Serta upaya membangun kolaborasi antar pemko, provinsi, pihak swasta maupun kelompok peduli lainnya.

“Begitu juga dengan rencana keberlanjutan program, penataan dan pemeliharaan lingkungan permukiman juga perlu duduk bersama untuk menyusun strategi bersama dalam pencapaian penanganan kumuh di Kota Batam,” ujarnya.

Selain itu, berdasarkan PermenPUPR Nomor 12 Tahun 2020 Kota Batam harus melakukan restrukturisasi dan revitalisasi Pokja PKP serta membentuk Forum PKP. Tentu saja Pokja PKP dan Forum PKP ini harus aktif guna menyusun strategi bersama sebagai upaya mengoptimalkan kolaborasi dan ketepatan penanganan kawasan kumuh di Kota Batam.

“Untuk itu melalui lokakarya ini, Pemko Batam perlu membangun jaringan untuk saling menguatkan agar upaya penataan permukiman kumuh tercapai dengan baik,” pungkasnya.

 

(red/Ayu)

Rudi menghadiri perayaan Natal Bersama Umat Kristen Se-Kota Batam di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal

0
Walikota Batam Rudi menghadiri perayaan Natal Bersama Umat Kristen Se-Kota Batam di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Selasa (28/12/2021) malam.(Foto : Istimewa /ayu)

Batam- Wali Kota Batam Muhammad Rudi terus menggalang kolektivitas guna menyukseskan pembangunan. Ia percaya kebersamaan adalah pilar penting menuju Batam yang maju dan sejahtera masyarakatnya.

“Pengabdian kami di periode kedua ini tinggal tiga tahun tahun lagi, mohon dukungan bapak ibu semuanya. Kalau kita bersatu padu, tahun 2023 Batam akan berubah total,” ucap Rudi saat menghadiri perayaan Natal Oikumene atau Natal Bersama Umat Kristen Se-Kota Batam di Sport Hall Temenggung Abdul Jamal, Selasa (28/12/2021) malam.

Ia memastikan dirinya hadir untuk seluruh masyarakat kota Batam tanpa memandang latar belakang agama, suku maupun lainnya. Kelak, hasil pembangunan juga akan kembali ke seluruh lapisan masyarakat.

“Pembangunan untuk kita semua dan anak-anak kita, siapapun dia,” katanya.

Seperti diketahui, pembangunan Batam sangat pesat. Terlebih kini Rudi juga secara exofficio menjabat sebagai Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam. YAng artinya, pembangunan Batam disokong dua lembaga tersebut.

“Momentum ini harus kita manfaatkan sebaik mungkin untuk masyarakat,” ucapnya.

Rudi juga mengajak semua pihak untuk ikut turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan Batam. Ia menitipkan hal ini kepada seluruh umat beragama di Batam, pada kesempatan tersebut kepada umat kristiani yang bersukacita merayakan Natal.

“Batam milik kita semua, segala tantangan kita lewati bersama. Saya yakin , kita semua dan saya titip kepada para pendeta tentang hal ini,” katanya.

Selain itu, ia juga mengingatkan bahwa pandemi belum usai walau kini penanganan di Batam cukup baik. Karena itu, ia meminta masyarakat untuk tetap taat prokes. Rudi mengatakan, Batam yang nyaman, damai dan terbebas dari pandemi akan memudahkan bangkitnya ekonomi Batam.

“Tetap taati prokes, agar pembangunan kembali seperti dulu dan lebih cepat, mari tetap ingat tentang prokes ini,” imbuhnya.

 

(red/ayu)

Gubernur Kepri Ansar Ahmad tinjau pelaksanaan vaksinasi anak umur 6-11 di One Batam Mall

0
Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad menerima bingkisan dari seorang anak saat meninjau pelaksanaan vaksinasi bagi anak umur 6-11Tahun di One Batam Mall,Batam center, Ahad, (26/12/2021). (Foto :istimewa)

Batam- Gubernur Kepri H. Ansar Ahmad memanfaatkan waktu luangnya di hari Ahad (26/12/2021) untuk meninjau pelaksanaan vaksinasi anak umur 6-11 di One Batam Mall, Batam Center. Gelaran vaksinasi anak di mall ini merupakan inisiasi dari Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kepri dan Badan Intelijen Negara Daerah (Binda) Kepri.

Saat meninjau vaksinasi tersebut, Gubernur mengatakan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan pemerintah kabupaten/kota akan terus menggesa vaksinasi anak secara harian, meskipun saat ini anak-anak tengah liburan semester di sekolah. Hal ini untuk mengejar target vaksinasi anak umur 6-11 tahun di Kepri tuntas seratus persen di akhir Januari 2022.

“Kita harus terus melakukan vaksinasi harian untuk anak-anak, karena sekarang mereka sedang libur jadi kita lakukan di tempat-tempat umum. Nanti setelah mereka masuk sekolah, kita fokuskan lagi vaksinasi di sekolah-sekolah,” ujar Gubernur.

Gubernur melanjutkan, dirinya bersama Forkompimda Kepri lainnya akan segara berkunjung ke Kabupaten dan Kota di Kepri untuk meninjau langsung vaksinasi anak. Gubernur menambahkan dirinya selalu mendapat instruksi dari pemerintah pusat untuk menuntaskan vaksinasi anak di Kepri.

Gubernur juga mengapresiasi insiatif APINDO Kepri dan Binda Kepri yang menggelar vaksinasi anak kali ini di Batam. Menurutnya, bantuan dari APINDO dan Binda sangat membantu kerja Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menjangkaunya lebih banyak anak-anak yang akan divaksin.

(red/robi)

 

Wawako Batam Amsakar membuka musyawarah Pramuka Kwarran Sekupang

0
Wawako Batam Amsakar membuka musyawarah Pramuka Kwarran Sekupang, di SMP 3 Sekupang, Selasa (28/12/2021). (Foto: Ayu)

Batam-  Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad, membuka musyawarah Pramuka Kwartir Ranting (Kwarran) Sekupang, di SMP 3 Sekupang, Selasa (28/12/2021).

“Musyawarah ini sekaligus memilih ketua baru untuk Kwarran Sekupang,” ujar Amsakar yang juga sebagai Ketua Pramuka Karcab Batam.

Ia menekankan, dalam pemilihan ketua baru harus mengikuti mekanisme yang ada dan sesuai aturan yang berlaku.

“Saya mengapresiasi kwaran Sekupang yang memiliki beberapa kegiatan dan berlangsung dengan baik,” ujarnya.

Dalam musyawarah itu pula, Amsakar berpesan agar selama periode pengurusan yang sudah berlangsung untuk dilakukan evaluasi.

“Mana yang perlu ditingkatkan, mana yang perlu dimunculkan lagi kegiatan baru, silakan dibahas dalam musyawarah,” ujarnya.

Ia berharap, melalui musyawarah tersebut muncul sosok yang mampu membawa Pramuka khususnya di Kecamatan Sekuoang lebih baik ke depan.

“Cari kandidat yang mampu membawa Pramuka lebih baik dan semoga muncul program bagus,” katanya.

(red/Ayu)

Wali Kota Batam Muhammad Rudi melantik 535 pejabat di Pemko Batam

0
Wali Kota Batam Muhammad Rudi melantik sebanyak 535 pejabat Pemko Batam di Panggung Dataran Engkuputri, Selasa (28/12/2021) sore.(Foto : adi)

Batam – Wali Kota Batam Muhammad Rudi melantik sebanyak 535 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota (Pemko) Batam di Panggung Dataran Engkuputri, Selasa (28/12/2021) sore. Adapun rinciannya adalah eselon II sebanyak satu orang, eselon III sebanyak 86 orang serta eselon IV sebanyak 448 orang.

Dalam arahannya, Rudi menyampaikan agar para pejabat dapat bertugas semaksimal mungkin guna menyukseskan rencana pembangunan Kota Batam ke depan. Seperti diketahui, dibawah kepemimpinan Rudi gairah pembangunan Kota Batam sangat intens.

“Dengan jabatan ini mari semakin semangat untuk membangun negeri dan Kota Batam yang kita cintai ini,” ajak Rudi.

Ia mengatakan, kemampuan pegawai yang melaksanakan pelayanan publik harus terus ditingkatkan. Bukan tanpa sebab, pembangunan selalu membutuhkan komitmen, kemampuan dan rasa tanggung jawab dari yang melaksanakan amanah pembangunan.

“Saya sering sampaikan, kalau kita bekerja normatif, kita tidak akan beranjak atau naik tingkat. Gunakan jabatan sebaik mungkin. Hadirkan inovasi sehingga Batam lebih baik lagi,” imbuhnya.

Ia mengingatkan kembali, kini dirinya bersama Wakilnya, Amsakar Achmad sedang membangun Batam. Para pegawai, tak terkecuali pejabat yang baru dilantik, harus seirama dan mendukung upaya mewujudkan Batam yang lebih maju.

“Saya sedang berusaha bangun Batam lebih cepat, wajib diikuti pegawai tanpa kecuali,” ujar dia.

Ia menginginkan, momentum hingga tahun 2024 pada akhir masa jabatannya sebagai walikota periode kedua dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk pembangun Batam. Sehingga ekonomi dapat bangkit dan berjaya. Alhasil masyarakat sejahtera akan terwujud.

“Mari ketuk hati kecil kita, berbuatlah untuk Batam dan rakyat Kota Batam yang kita cintai. Ingat, momentum tak akan selalu datang. Momentum 2021 hingga 2024 adalah waktunya, manfaatkan sebaik mungkin,” pungkasnya.

(red/adi)

PLN Raih 8 Proper Emas dan 20 Proper Hijau

0
Tahun 2021 PLN menyabet 8 penghargaan Program Proper Emas, Penghargaan itu diserahkan oleh Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12/2021).(Foto :Istimewa / adi)

Jakarta – PT PLN (Persero) melalui pilar Green dalam transformasinya terus berkomitmen untuk mengelola pembangkit yang ramah lingkungan. Tahun ini, PLN menyabet 8 penghargaan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (Proper) Emas.

Penghargaan ini diserahkan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin dan disaksikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya di Istana Wakil Presiden, Selasa (28/12).

Wakil Presiden Ma’ruf Amin mengapresiasi PLN dalam menjaga pengelolaan lingkungan yang sehat dan keberlanjutan. Ma’ruf menjelaskan, langkah pemberian Proper ini dilakukan untuk menjadi pendorong bagi perusahaan untuk bisa mendukung rencana pemerintah mencapai _net zero emission_ di 2060 mendatang.

“Semakin banyak perusahaan yang menyadari dalam pengelolaan lingkungan hidup. Tahun ini jumlah penerima Proper Emas, Proper Hijau dan Proper Biru semakin meningkat. Hal ini bisa menjadi motivasi agar semua pihak bisa mendukung tujuan pemerintah dalam mencapai _net zero emission_ pada 2060,” ujar Ma’ruf.

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya merinci tahun ini sebanyak 47 perusahaan menyabet predikat Proper Emas. Dari 47 Proper Emas tersebut, 8 predikat di antaranya dianugerahkan kepada PLN beserta anak usahanya. Selain emas, pada tahun ini ada 186 yang mendapat Proper Hijau. Dalam penghargaan ini, PLN mendapatkan 20 Proper Hijau.

“Prestasi ini patut dijaga dan kami berharap bisa ditingkatkan. Pada tahun ini, pemerintah bisa mengantongi penghematan Rp 102,49 triliun dari 697 eko-inovasi yang dilakukan oleh perusahaan,” ujar Siti.

Sedangkan dari aspek inovasi sosial, menunjukkan terdapat 103 inovasi sosial dari digital marketing, budidaya pakan ternak, mitigasi kebakaran hutan dan lahan, serta pemberdayaan masyarakat adat dan masyarakat lokal di sekitar lokasi perusahaan.

“Dana program CSR yang bergulir ke masyarakat pada tahun ini mencapai Rp 2,6 triliun sebagai kontribusi dunia usaha,” ujar Siti.

Proper Emas untuk PLN diraih oleh Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tanjung Jati B Jepara yang dioperasikan oleh PLN. Selain itu PLTU Grati, PLTU Priok, Pembangkit Listrik Tenaga Diesel Gas (PLTDG) Pesanggaran, dan Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP) Darajat yang dikelola oleh anak usaha PLN yaitu PT Indonesia Power. Proper Emas juga diraih PLTU Paiton, PLTU Rembang dan PLTU Gresik yang dioperasikan anak usaha PLN yaitu PT Pembangkitan Jawa Bali.

Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo menjelaskan prestasi gemilang yang diperoleh merupakan hasil dari upaya kolaborasi yang baik antara PLN dengan masyarakat. Penghargaan ini membuktikan kinerja luar biasa PLN dalam pengelolaan lingkungan hidup dan kehadirannya bermanfaat bagi masyarakat sekitar.

“Penghargaan ini sangat penting bagi PLN. Ini sekaligus menjadi bagian dari semangat transformasi PLN untuk menjalankan kegiatan usaha yang makin berwawasan lingkungan,” ujar Darmawan.

Darmawan menjelaskan, PLN berkomitmen untuk senantiasa menyelenggarakan bisnis pembangkitan tenaga listrik dengan aman, bersih, dan efisien serta memberdayakan masyarakat sekitar.

Proper Emas menjadi penghargaan tertinggi dari penilaian sebagai bukti upaya berkelanjutan perusahaan dalam bidang lingkungan, melakukan inovasi dalam aspek pemberdayaan sumber daya serta pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, yang artinya perusahaan telah menerapkan pengelolaan lingkungan secara menyeluruh dan berkesinambungan.

Sementara Proper Hijau artinya perusahaan tersebut tidak hanya taat, tetapi melebihi ketaatan terhadap peraturan perundangan baik dalam hal penerapan sistem manajemen lingkungan, efisiensi energi, pengurangan dan pemanfaatan limbah B3, penerapan prinsip 3R (reduce, reuse, recycle) limbah padat non B3, pengurangan pencemaran udara dan emisi gas rumah kaca, efisiensi air dan penurunan beban pencemaran air, perlindungan keanekaragaman hayati, serta pemberdayaan masyarakat.

“Pembangkit-pembangkit PLN yang berhasil mendapatkan Proper Emas berhasil mengedepankan aspek perbaikan berkelanjutan (continuous improvement) dan inovasi dalam segala hal sehingga melebihi dari yang dipersyaratkan oleh pemerintah,” ujar Darmawan.

Salah satu peraih proper emas adalah PLN Tanjung Jati B. Terletak di pesisir pantai utara Jawa, PLTU di Jepara ini merupakan salah satu Bachroni sistem kelistrikan Jawa Tengah. Dengan bahan bakar batubara, pembangkit listrik ini menghasilkan kapasitas listrik dengan daya 4×710 MW. Total kapasitas saat ini menyumbang sekitar 12 persen dari total kebutuhan listrik Jawa-Bali dan merupakan salah satu dari obyek vital nasional.

PLTU Tanjung Jati B berhasil melakukan inovasi dengan mengoptimalisasi pemanfaatan fly ash dan bottom ash (FABA) serta pengurangan hingga 126 ribu m2 konsumsi air demin setiap tahun.

Selain itu, PLTU Tanjung Jati B juga telah melakukan pemberdayaan difabel melalui program Rumah Sahabat Difabel (Sadifa). Rumah Sadifa merupakan Rumah yang difasilitasi oleh PLN sebagai tempat berkumpul dan pemberdayaan Komunitas Sadifa Jepara.

Berbagai produk telah dihasilkan oleh Komunitas Sadifa Jepara, salah satunya sirup herbal. Namun saat pandemi, terjadi penurunan permintaan masyarakat terhadap produksi sehingga Komunitas Sadifa Jepara menemui kesulitan.

PLN hadir di tengah permasalahan untuk mencari jalan keluar. PLN memberikan berbagai pelatihan bagi mereka guna mengembangkan kreativitasnya. Kabar baik, kini mereka memproduksi masker ramah disabilitas dan memanfaatkan ampas jahe dari produksi sirup herbal menjadi hand sanitizer. Di tengah pandemi, produk tersebut mengalami lonjakan permintaan. Sehingga, secara ekonomi, anggota Komunitas Sadifa Jepara dapat terus tumbuh berkelanjutan.

(redaksi)

UMP Jakarta : Anies Baswedan sejatinya berpihak pada Buruh

0

Pemda DKI Jakarta melalui Wakil Gubernur, Ahmad Riza Patria (ARP) mengatakan, prinsip penentuan upah minimun propinsi (UMP) Jakarta yaitu terbaik bagi buruh, pengusaha dan masyarakat. Dari tiga subyek (buruh, pengusaha dan masyarakat), yang dapat terukur rasional yaitu terbaik bagi buruh dan pengusaha. Sementara terbaik untuk masyarakat sangat sulit menentukannya karena subyektif dan relatif. Variabel terbaik bagi masyarakat sebaiknya bukan pertimbangan utama, atau dikeluarkan saja dari penentuan UMP Jakarta. Sebab, terbaik bagi buruh dan pengusaha, menurut hemat saya, sudah termasuk terbaik bagi masyarakat. Karena itu, tulisan ini melihat dari perspektif terbaik bagi buruh dan pengusaha.

Sangat ideal pendapat ARP di atas. Itulah tujuan pemimpin mensejahterakan warganya. Pemda DKI Jakarta, di bawah kepemimpinan Anies Baswedan (AB) mutlak mewujudkan kotanya (Jakarta) maju dan bahagia warganya. Itulah salah satu janji politiknya ketika kampanye Pilkada-2017 dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (termasuk buruh dan pengusaha), utamanya bidang ekonomi.

Oleh karena itu, dalam penentuan UMP Jakarta, AB tidak boleh hanya mempertemukan, memediasi, mendengar dan kemudian memutuskan UMP Jakarta atas dasar kemampuan perusahaan dan usulan dari buruh. Selama ini, menurut hemat saya, penentuan UMP Jakarta acapkali dasar utama yang digunakan dari aspek cash flow atau kemampuan finansial perusahan, biaya hidup dan sedikit peningkatan kesejahteraan buruh.

AB sebagai gubernur dan pempimpin yang membahagiakan masyarakat Jakarta, ia harus melihat dan mem-validasi kemampuan perusahaan serta menyimak sungguh-sungguh keinginan buruh untuk berbahagia dalam bidang pendapatan. Sementara kemampuan perusahaan sangat varian sehingga tidak boleh dilakukan generalisasi penentuan UMP. Ada perusahaan yang mampu membayar UMP, bahkan di atas itu. Sebaliknya , ada yang belum kuat membayar batas UMP karena kelesuan ekonomi sebagai dampak Covid-19.

Sebagai pempimpin yang membahagiakan warganya di sektor buruh dan pengusaha, AB harus membuat terobosan baru dengan mengalokasikan sebagian APBD DKI Jakarta kepada buruh. Sebagai contoh memudahkan perhitungan, kemampuan suatu perusahaan membayar upah hanya 3 juta rupiah perbulan, sementara UMP mencapai 5 juta rupiah, tidak ada salahnya APBD DKI Jakarta dialokasikan sebanyak 2 juta rupiah atau lebih agar semua buruh di Jakarta bahagia. Lebih radikal positif, jika Pemda DKI Jakarta memberikan insentif parmanen bagi semua buruh di DKI Jakarta minimal 2,5 juta rupiah atau lebih perbulan.

Pertanyaan apakah itu bisa diwujudkan dari APBD DKI? Menurut hemat saya, sangat bisa. Ini persoalan kemauan, komitmen atas janji politik ketika kampanye dan keberpihakan kepada buruh dan pengusaha yang sedang menghadapi kelesuan ekonomi akibat Covid-19. Lakukan saja secara tegas dan kongkrit pemotongan fasilitas dan pendapatan Gubernur, Wagub, Sekretaris Wilayah Daerah, semua Kepala Dinas serta TKD (tunjangan kinerja daerah) para ASN di Jakarta, yang sangat luar biasa dibanding dengan kepala daerah dan ASN di propinsi lain.

Bahkan saya berpendapat, buruh harus lebih sejahtera dari aspek ekonomi daripada para pejabat dan ASN DKI Jakarta. Mengapa? Melalui keringat para buruh, bukankah perusahaan membayar berbagai pajak dan perijinan sesuai UU kepada Pemda DKI Jakarta sebagai sumber pendapatan daerah. Sementara pejabat dan ASN hanya berfungsi dan bertugas memberi layanan publik kepada masyarakat, termasuk kepada buruh. Buruh menghasilkan uang untuk APBD DKI Jakarta, pejabat dan ASN menggunakan dana yang sebagaian dihasilkan dari keringat buruh. Buruh bekerja dengan keringat sungguhan, sementara ASN bekerja tanpa keringat karena di ruang ber-AC.

Untuk itu, dalam rangka mewujudkan rasa keadilan dan kesejahteran ekonomi bagi buruh dan pengusaha, jika Pemda DKI Jakarta masih sulit berpihak kepada buruh dan pengusaha daripada kepada pejabat dan ASN Pemda DKI Jakarta, setidaknya Gubernur AB memberi perlakukan yang sama dari segi gaji/upah antara ASN dan buruh sesuai golongan dan masa kerja di Jakarta. ASN dan buruh sama-sama berkarya untuk tujuan yang sama yaitu maju kotanya (Jakarta) dan sejahtera warganya (buruh dan ASN diperlakukan sebanding dari segi penghasilan).

Oleh : Dr. Emrus Sihombing
Komunikolog Indonesia

Menagih Janji Pemerintahan Mo – Novi Sejahterakan Nelayan

0

Sumbawa- Pada pilkada 2020 lalu, Nelayan Sumbawa deklarasi dukung pasangan calon Bupati-Wakil Bupati Sumbawa, H Mahmud Abdullah dan Dewi Noviany (Mo-Novi) dalam menghadapi kontestasi pilkada di Kabupaten Sumbawa tahun 2020. Walaupun Barisan Nelayan tidak ikut deklarasi tetapi kami satu kesatuan dalam menggusung ide kebijakan untuk sejahterakan nelayan.

“Pilkada sudah lewat, sekarang kita tagih janjinya. Kan sudah jadi Bupati wakil bupati. Berarti milik semua rakyat. Tapi kami khusus perjuangkan nelayan,” kata Ketua Umum Barisan Nelayan Kabupaten Sumbawa, Jataba Saputra akrabnya di panggil Boy yang berasal dari Labuhan Mapin, Selasa, (28 /12/2021) kepada batamtimes.co.

“Kami dari Barisan Nelayan Kabupaten Sumbawa menagih janji pemerintah sejahterakan nelayan dari pasangan Haji Mo-Novi yang sudah berjalan kurang lebih setahun ini,” katanya.

Boy menegaskan, dukungan nelayan saat itu kolektif. Memberi dukungan bukan tanpa alasan, sebab pasangan Mo-Novi sudah menang dan dinilai mampu membuat suatu perubahan besar untuk kesejahteraan masyarakat pesisir Kabupaten Sumbawa.

“Namun, dukungan tidak searah dengan janjinya. Kami menilai tahun 2021 – 2022 Pak Haji Mo dan Ibu Novi ini dalam memimpin Sumbawa selalu beralasan tidak ada dana karena covid. Mestinya, apapun itu. Bagi kami tidak persoalkan, yang penting segera realisasikan janjinya. Jangan banyak alasan, agar segera berikan nelayan alat tangkap, mesin kapal ketinting, perahu, modal maupun asuransi jiwa,” ujarnya.

Ia juga menyatakan, setelah Mo – Novi menang, pihaknya menilai lemahnya komitmen untuk bekerja secara maksimal, pemerintah tidak menepati janjinya sama sekali,” lanjutnya

“pemerintah terkesan kesampingkan dukungan nelayan, cenderung tidak menepati janji. Nyatanya komitmen kami dilanggar dan tak pernah ajak nelayan dalam mitra strategis pemerintah daerah Kabupaten Sumbawa dalam perumusan kebijakan dan implementasi program pembangunan sektor kelautan dan perikanan sehingga dirasakan sangat sulit mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bagi nelayan dan masyarakat pesisir,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada pemerintahan Mo-Novi untuk segera realisasikan janji dan melaksanakan percepatan program kesejahteraan bagi nelayan, memberikan alat tangkap bagi nelayan, mesin ketinting, perahu, kapal, jaminan asuransi, dan jaminan keamanan bagi seluruh nelayan untuk melaut serta memberi kemudahan dan kelancaran proses perizinan bagi nelayan untuk melaut.

“Kami juga minta kepada pak haji Mo dan bu Novi untuk mengambil kebijakan strategis untuk menunaikan janjinya, seperti program ambulance shipboat untuk layani kesehatan masyarakat pesisir dari barat hingga timur.”

Ia menambahkan “pemerintah harus membuat lembaga keamanan dan pengawasan laut serta memaksimalkan peran perusahaan daerah,” katanya

“Intinya, nelayan Kabupaten Sumbawa meminta realisasikan janjinya, jangan abaikan dukungan nelayan,” tegasnya.

 

(red/Budi)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga