Jakarta – batamtimes.co – Kuasa hukum dari organisasi Pemuda Patriot Nusantara, Rusdiansyah, mengapresiasi langkah Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Sarjana Kehutanan milik Presiden ke-7 RI, Ir. Joko Widodo (Jokowi), adalah asli berdasarkan hasil uji laboratorium forensik. Pernyataan tersebut dinilai sebagai bukti profesionalisme Polri dalam menangani kasus yang menjadi sorotan publik.

“Kami mengapresiasi kinerja Kabareskrim Polri, Komjen Wahyu Widada. Di bawah kepemimpinannya, Bareskrim mampu mengimplementasikan visi Presisi — Prediktif, Responsibilitas, dan Transparansi Berkeadilan — secara nyata,” ujar Rusdiansyah kepada wartawan, Kamis (22/5).

Diketahui, Pemuda Patriot Nusantara yang dipimpin Andi Kurniawan telah melaporkan empat terduga pelaku penghasutan terkait tuduhan pemalsuan ijazah Jokowi ke Polres Metro Jakarta Pusat pada Rabu, 23 April 2025. Keempat terlapor berinisial RS, RSN, RF, dan TT diduga melanggar Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Laporan tersebut teregistrasi dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

Rusdiansyah berharap Polres Metro Jakarta Pusat segera menindaklanjuti laporan tersebut dan memberikan kepastian hukum terhadap para terduga pelaku.

“Dengan telah disampaikannya hasil penyelidikan dan uji forensik oleh Bareskrim Polri yang menyatakan ijazah Jokowi asli, kami meminta Polres segera memproses dan menindaklanjuti laporan kami,” tegasnya.

Ia juga menambahkan bahwa kasus ini harus menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat agar tidak sembarangan menuduh seseorang tanpa dasar dan data yang sahih.

“Semoga ini menjadi kasus terakhir. Jangan sampai ada lagi masyarakat yang menjadi korban tuduhan tak berdasar seperti ini,” tutup Rusdiansyah.

Sebelumnya, Bareskrim Polri melalui Direktur Tindak Pidana Umum, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, menyampaikan hasil uji laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Pemeriksaan dilakukan terhadap bahan kertas, pengaman, bahan cetak, tinta tulisan tangan, cap stempel, hingga tanda tangan dekan dan rektor.

“Dari penelitian tersebut, maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama,” ungkap Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta.

Penulis : Tanto

Editor : Pohan

Jakarta – batamtimes.co – Bareskrim Mabes Polri menyatakan bahwa ijazah Sarjana Kehutanan milik Presiden ke-7 Republik Indonesia, Ir. Joko Widodo (Jokowi), yang diterbitkan oleh Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada (UGM), adalah asli.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro, usai pelaksanaan uji laboratorium forensik (labfor) terhadap ijazah yang sebelumnya dilaporkan palsu oleh Ketua Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA), Eggi Sudjana.

“Dari hasil penelitian labfor terhadap bahan kertas, pengaman, tinta tulisan tangan, cap stempel, dan tanda tangan dekan serta rektor, diperoleh hasil bahwa dokumen tersebut identik dengan dokumen pembanding resmi. Artinya, berasal dari satu produk yang sama,” jelas Djuhandhani dalam konferensi pers di Bareskrim, Kamis (22/5).

Menanggapi temuan tersebut, Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO) for Prabowo-Gibran, HM Darmizal, memberikan apresiasi atas sikap tegas dan cepat Bareskrim dalam menangani laporan tersebut. Ia menegaskan bahwa sejak awal telah meyakini keaslian ijazah Jokowi.

“Saya pribadi sejak awal yakin bahwa ijazah Pak Jokowi yang diterbitkan UGM itu asli. Pernyataan Bareskrim hari ini mempertegas keyakinan itu,” ujar Darmizal kepada wartawan.

Darmizal juga mendesak agar laporan terhadap pihak-pihak yang telah menuduh ijazah Jokowi palsu segera ditindaklanjuti. Ia merujuk pada dua laporan polisi, yakni di Polda Metro Jaya pada 30 April 2025, dan di Polres Metro Jakarta Pusat oleh Pemuda Patriot Nusantara pimpinan Andi Kurniawan SH MH, dengan nomor laporan LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

“Semua harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Para pelaku fitnah harus diproses secara hukum sesuai undang-undang yang berlaku,” tegasnya.

Lebih lanjut, Darmizal menekankan pentingnya prinsip equality before the law dalam penegakan hukum, tanpa memandang status sosial atau jabatan seseorang.

“Siapa pun yang bersalah harus dihukum. Maka itu, saya minta Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Pusat segera menetapkan tersangka,” katanya.

Ia berharap proses hukum terhadap penyebar fitnah bisa menjadi pembelajaran agar tidak ada lagi pihak yang sembarangan menuduh seseorang tanpa bukti sahih dan verifikasi.

“Di antara pelaku fitnah ini bahkan pernah terjerat UU ITE. Harusnya bisa belajar dari pengalaman itu,” pungkas Darmizal, yang juga merupakan alumni UGM.

Penulis : Tanto

Editor : Pohan

Jakarta – batamtimes.co – Dalam rangka memperingati 27 tahun Reformasi 1998, Pergerakan Advokat menyampaikan keprihatinan bahwa cita-cita utama reformasi belum tercapai secara substansial. Penegakan hukum yang menjadi tujuan utama reformasi masih jauh panggang dari api.

Ketua umum Pergerakan Advokat, Heroe Waskito, menyatakan bahwa reformasi tidak hanya ditandai oleh perubahan aktor politik, tetapi harus dibuktikan melalui sistem hukum yang benar-benar memastikan terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

“Reformasi bukan hanya tentang pergantian rezim. Reformasi baru berhasil jika hukum ditegakkan, melindungi hak asasi dan hak warga negara. Hukum menjadi alat bagi terwujudnya keadilan sosial,” tegas Heroe Waskito di Jakarta, Rabu 21 Mei 2025.

Pergerakan Advokat menilai bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki peluang besar untuk menjadikan penegakan hukum benar-benar terwujud dalam masa kepemimpinannya. Dengan mandat politik yang kuat dan stabilitas pemerintahan yang relatif tinggi, Prabowo diharapkan mampu membangun sistem hukum yang adil dan berdampak nyata bagi keadilan sosial.

“Penegakan hukum adalah pondasi bagi semua agenda lain baik ekonomi, sosial, maupun politik. Banyak persoalan bangsa hari ini berakar dari belum tegaknya hukum. Ini adalah solusi persoalan Indonesia hari ini, sekaligus visi dari reformasi,” lanjutnya.

Pergerakan Advokat juga menyoroti bahwa persoalan penegakan hukum tidak hanya terletak pada kelemahan regulasi, tetapi juga pada lemahnya integritas lembaga dan aparat penegak hukum. Upaya penegakan harus mencakup reformasi institusi, peningkatan akuntabilitas, serta pembersihan praktik koruptif.

Sebagaimana diketahui, Pergerakan Advokat adalah organisasi advokat yang didirikan dan beranggotakan para advokat berlatar belakang aktivis mahasiswa. Organisasi ini dideklarasikan pada 21 Mei 2023, dan saat ini telah berkembang dengan jaringan yang mencakup hampir seluruh wilayah di Indonesia.

“Kami akan terus menyuarakan agenda penegakan hukum. Kami tidak berada di posisi menunggu, tetapi akan aktif mengingatkan, mendorong, dan mengawasi. Ini adalah tugas profesi sekaligus tugas sejarah kami,” ujar Heroe.

Melalui pernyataan ini, Pergerakan Advokat menyerukan kepada seluruh elemen bangsa untuk tidak melupakan arah utama reformasi, yaitu penegakan hukum yang adil sebagai jalan menuju keadilan sosial. Reformasi belum selesai, dan perjuangan harus terus dilanjutkan.

“Mari kita kawal bersama penegekam hukum di rezim Prabowo ini. Jangan sampai penegakan hukum rezim ini justru lemah dari pemerintahan sebelumnya,” demikian Heroe Waskito.

Penulis : Tanto

Editor : Pohan