Batam – DPRD Kota Batam menolak kebijakan Pemko Batam untuk melaksanakan karantina wilayah bukan suatu hal yang mudah.

Ketua Komisi I DPRD Kota Batam, Budi Mardiyanto, mengatakan, untuk menjalankannya diperlukan persiapan yang matang dari pemerintah dan masyarakat.

Menurut dia, konsekuensi atas kebijakan karantina wilayah ini harus dipersiapkan  semuanya. Bukan hanya sembako saja bagi masyarakat tidak mampu.

Sebab kata dia, jika dilakukan karantina wilayah akan berdampak kepada masyarakat secara keseluruhan.

”Kalau saya katakan orang punya uang, tetapi tidak bisa beli? Bagaimana. Sementara karantina wilayah itu betul-betul tidak boleh melakukan aktivitas hanya di rumah,” tuturnya.

Dengan adanya karantina wilayah tersebut, tentunya tidak ada perputaran ekonomi. Kemudian lanjutnya, setelah karantinawilayah selesai, Budi mempertanyakan apakah sudah terpikirkan pemerintah mau bagaimana ke depannya.

”Jadi, jangan berbicara ini kemanusiaan. Kita pikir saja sekarang selamat. Masalah ekonomi nanti akan kita tumbuhkan. Bukan bicara itu saja. Bisa-bisa nanti Batam ini jadi tidak ada. Dampak dari itu semua bukan kecil,” bebernya.

Untuk itu, ia mendukung apa yang sudah diterapkan Pemko Batam dalam mengatasi penyebaran virus corona.

Dengan melaksanakan sosial distancing dan physical distancing. Jika yang sudah dilakukan saat ini konsisten dan dilakukan, ia menilai penyebaran virus corona
bisa teratasi.

”Penanganan yang sudah ada datanya itu ditangani secara khusus. Pemerintah juga bekerja sana dengan semua stakeholder. Termasuk pengusaha,” tuturnya.

Ia menilai, karantina wilayah dan lockdown itu sama-sama tidak bisa beraktivitas di luar hanya lingkupan karantina wilayah yang lebih kecil.

Oleh karena itu, jika kebijakan ini dilaksanakan, ia tidak bisa membayangkan bagaimana dampaknya terhadap perekonomian.

”Perekonomian berhenti dalam satu hari saja bagaimana dampaknya. Bagaimana kalau satu minggu dan seterusnya. Jadi kalau saya, penanganannya lebih cederung komprehensif dan sistematis,” ujarnya.

Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan Kamis (2/4/2020) lalu pihak rumah sakit menyampaikan Alat Pelindung Diri (APD) tidak ada dan tidak lengkap.

Selain itu, penanganannya menurut Budi tidak maksimal.

(red/Batampos)

Jambi – Dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten Muaro Jambi mendapat kunjungan dari DPRD kota Batam, kedatangan anggota dewan komisi satu DPRD kota Batam Bidang hukum dan pemerintahan ini di sambut langsung oleh Kasubag Humas dan protokol DPRD kabupaten Muaro Jambi Heriyanto Bp, Se. Dan kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di ruang kerja ketua DPRD Muaro Jambi pada Kamis pagi, (12/3/2020).

Harmidi Umar Husen, selaku perwakilan DPRD kota Batam menyebut, kedatangannya ke gedung DPRD kabupaten Muaro Jambi guna membahas masalah penyaluran E-KTP yang menjadi masalah di daerahnya, menurutnya mengunjungi DPRD kabupaten Muaro Jambi merupakan langkah yang tepat mengingat kabupaten Muaro Jambi sejauh ini terbilang baik dalam pelayanan pembuatan E-KTP.

Maslah ini merupakan Masalah yang cukup serius di daerah kita, dengan adanya sharing dengan dewan dan kepala Disdukcapil kabupaten Muaro Jambi bisa memberikan masukan kepda kami untuk mengatasi masalah administrasi data kependudukan di wilayah kota Batam,” sebutnya.

Lebih lanjut, ia menyebutkan selama ini perekaman e-KTP di kota Batam bisa memakan waktu yang sangat lama, sehingga Masalah administrasi kependudukan di kota Batam masih menjadi masalah yang cukup serius.

Di kota Batam untuk pembuatan E-KTP mulai dari perekaman hingga bisa di cetak itu bisa sampai dua tahun, bahkan sebelum e-KTP nya di cetak masyarakat juga tidak di berikan surat keterangan atau KTP sementaranya,” ungkapnya.

Perwakilan DPRD kota Batam juga sangat mengapresiasi atas sambutan dan masukkan yang di berikan oleh DPRD dan Disdukcapil kabupaten Muaro Jambi, ia berharap dengan masukan yang di berikan bisa membantu dalam pembuatan E-KTP di daerahnya.

Kita sangat mengapresiasi sekali atas sambutan dan masukan yang telah diberikan oleh DPRD dan Disdukcapil kabupaten Muaro Jambi, tentunya akan kita serap dan kita terapkan di daerah kita,” tutupnya.

Menanggapi hal itu, Zakaria selaku kepala dinas Kependudukan dan catatan sipil kabupaten Muaro Jambi menyebut, pihaknnya telah memberikan masukan dalam hal pelayanan pembuatan E-KTP, seperti melakukan penambahan pos pelayanan di setiap kecamatan sehingga memudahkan bagi masyarakat dalam proses pembuatan E-KTP.

“Kita saling sharing dan saling memberikan masukan, tentunya dengan kondisi kota Batam yang memiliki penduduk yang besar dan berdekatan dengan negara tetangga tentunya pembuatan e-KTP di sana lebih selektif, Namun saat ada masyarakat yang melakukan perekaman harusnya diberikan suket atau KTP sementara nya, kalau Masalah waktunya yang lama biasanya karena blankonya kurang, tetapi Masalah blanko itu kalau habis biasanya kita tinggal mengajukan saja,” sebutnya.

(red/jambiindependen. co. Id)

Batam – Komisi II DPRD Kota Batam akan usulkan anggaran insentif untuk wartawan di Kota Batam selama Covid-19, karena selain tenaga medis, media juga salah satu garda terdepan dalam masalah Covid-19. Sebab, tanpa media edukasi atau imbauan pemerintah terhadap masyarakat tidak akan sampai.

“Media di tengan wabah saat ini harus dianggarkan insentifnya, nanti saat dalam pembahasan anggaran Covid-19 dengan Pemerintah Kota (Pemko) Batam akan kami usulkan,” ucap anggota Komisi II DPRD Kota Batam, Leo Anggra Saputra, Senin (13/4/2020) di kantornya.

Dikatakan Leo, dalam menagani masalah Covid-19 ini harus ada sinergi antara Pemko Batam dengan DPRD Kota Batam terutama dalam hal penganggaran, yakni harus ada keterbukaan dana yang ada dimiliki oleh Pemko Batam saat ini.

Memang pada beberapa waktu lalu Pemko Batam, yakni Walikota Batam menyampaikan dana Pemko Batam saat tidak ada, tapi sampai sekarang pembahasan anggaran tersebut secara resmi antara DPRD dengan Pemko Batam belum ada juga, padahal DPRD Kota Batam sudah mengirimkan surat beberapa kali.

“Oleh karena itu besok kami Komisi II akan memanggil BPKAD, BP2RD dan dinas penghasil lainnya, betul atau tidak Pemko tidak mempunyai dana saat ini, yakni agar dana yang masuk harus dipungsi alihkan kepada penaganan Covid-19 ini. Dimana dana proyek atau anggaran lainnya distop dulu dan difokuskan untuk Covid-19,” ujar politisi PAN itu.

Menurutnya, hal penting lainnya yang juga harus dibahas oleh DPRD Kota Batam dengan Pemko Batam adalah ketersediaan masker untuk masyarakat, karena jika pemerintah meminta masyarakat untuk memakai masker, ketersediaan masker itu harus dijamin oleh pemerintah.

“Dengan adanya wabah Covid-19 ini pemerintah menyuruh masyarakat pakai masker, tapi masker itu sendiri susah didapatkan oleh masyarakat, maka dalam hal ini pemerintah harus menyiapkannya,” pungkasnya.

(red/Harian Kepri )