Sleman- Ketua DPRD Kabupaten Sleman, DIY Yogyakarta Haris Sugiharta mengatakan, Peraturan Daerah atau Perda tentang keterbukaan informasi publik sangat dibutuhkan diwilayahnya saat ini.

DPRD Kabupaten Sleman menganggap menurut Haris, dengan pengaturan keterbukaan informasi akan dapat menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik.

“Kami menganggap dengan pengaturan keterbukaan informasi akan dapat menjamin hak setiap orang untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik,” ujar Haris saat dihubungi Selasa 21 Januari 2020 malam.

Dirinya berharap, dengan adanya peraturan tersebut dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan badan publik yang baik.

Lebih lanjut dikatakan politisi PDI Perjuangan ini, keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sleman belum sepenuhnya dilakukan sehingga dibutuhkan peraturan itu.

Haris mengatakan, pemerintah Kabupaten Sleman pada tahun 2019 lalu mendapatkan berbagai penghargaan terkait keterbukaan informasi. Bahkan, kata dia, di Kabupaten Sleman sudah ada Peraturan Bupati Nomor 9 tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik.

“Tetapi DPRD Kabupaten Sleman menganggap bahwa belum ada jaminan kepastian hukum hak masyarakat Sleman untuk berperan aktif dalam pembangunan,” pungkasnya.

Diketahui, DPRD Kabupaten Sleman akan membas 4 Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) diawal tahun 2020 ini. Raperda atas inisiatif DPRD Kabupaten Sleman yakni; Raperda pengelolaan pascaprogram nasional pemberdayaan masyarakat dari pusat, Raperda keamanan pangan, Raperda kedudukan protokoler pimpinan dan anggota DPRD dan Raperda keterbukaan informasi publik.

Saat ini, Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) telah menyampaikan hasil kajian terhadap 4 Raperda itu. Setelah penyampaian dari Bapemperda, akan dilanjutkan pandangan fraksi-fraksi terhadap Raperda inisiatif. Kemudian akan dilanjutkan dengan pembentukan panitia khusus (Pansus) untuk membahas Raperda tersebut.

Anggota Bapemperda DPRD Kabupaten Sleman Tri Mulia Wijayanti mengungkapkan, sebelumnya telah dilakukan kajian atas 4 Reperda itu. Hasil dari kajian itu, ditindaklanjuti dengan pengajuan untuk dilakukan pembahasan di tingkat Pansus. “Dari hasil kajian, empat Raperda ini memang layak untuk segera di bahas,” pungkasnya.

(red/Tanto)

Jakarta – Wakil Sekjend Relawan Jokowi atau ReJO Sulaiman Haikal mengungkapkan, sejatinya menjadi seorang relawan itu didasari dari niat yang tulus dan bekerja tanpa pamrih atau tidak berharap sesuatu apalagi upah atas apa yang telah dia perjuangkan.

“Seorang relawan harus bekerja ikhlas dan tanpa pamrih. Itu yang kami pahami dan tanamkan kepada kawan-kawan relawan. Seorang Relawan akan mendedikasikan diri sesuai kompetensinya untuk berjuang atas kemauan sendiri” kata Haikal dalam siaran persnya Selasa 21 Januari 2020.

Hal itu dikatakan Sulaiman Haikal menyikapi pernyataan Ketua Koordinator Poros Benhil Aznil Tan yang tersebar di media sosial WhatsApp yang meminta presiden Jokowi memecat Kepala Sekretariat Presiden Jenderal (purn) Moeldoko dari jabatannya dari Kepala KSP. Diketahui, poros Benhil merupakan salahsatu relawan pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin pada Pilpres 2019 lalu.

Haikal mengungkapkan, sepengetahuannya, Moeldoko merupakan Ketua Dewan Pembina di Poros Benhil bentukan Aznil Tan tersebut.

“Bagaimana mungkin Aznil mengaitkan pak Moeldoko dengan kasus Jiwasraya. Sedangkan Moeldoko sendiri sudah membantahnya. Kan, pernyataan Aznil itu tidak ketemu nalar,” tegas Haikal.

Dirinya yakin Kejaksaan Agung akan profesional dalam menangani kasus Jiwasraya yang diduga merugikan negara sekitar Rp 13 triliun itu.

“Saya yakin Kejaksaan Agung akan profesional dalam menangani kasus ini. Pak Jokowi juga tidak akan melindungi siapapun yang terlibat. Marilah kita hormati proses hukum yang sedang berjalan,” ucapnya.

Mantan aktivis ’98 ini mensinyalir ada upaya sistematis untuk melemahkan lembaga Kantor Staf Presiden melalui serangan bertubi-tubi kepada figur Moeldoko. Sejak pelantikan Kabinet Indonesia Kerja Oktober 2019, tercatat berbagai isu melanda mantan Panglima TNI tersebut.

“Isu pertama. Tuduhan serampangan kepada Moeldoko terkait masalah Jiwasraya. Tuduhan itu murni fitnah dan tidak memiliki konstruksi hukum sama sekali,” jelasnya.

Dikatakan Haikal, bekas Direktur Keuangan Jiwasraya Hary Prasetyo masuk kerja di lingkungan KSP pada tahun 2018 melalui sistem rekrutmen terbuka dan profesional. Pada saat itupun kasus Jiwasraya sama sekali belum mencuat ke publik. Bahkan Jiwasraya diketahui mencatatkan profit sebagaimana hasil audit Price Waterhouse cooper di tahun 2017.

Kedua, kata Haikal, isu rekrutmen so called ‘kadrun’ sebagai staf di KSP. Rekrutmen staf KSP melalui seleksi ketat berdasar profesionalisme murni dengan memperhatikan perimbangan jender. KSP di bawah Moeldoko juga menjunjung inklusivitas dan keragaman sesuai dengan fakta sosiologis Indonesia yg terdiri atas berbagai suku, agama dan kepercayaan.

Ketiga, lanjut Haikal, isu Kepala KSP meninggalkan relawan juga tidak benar alias hoaks. Jika ada beberapa relawan yang tidak puas dan merasa diabaikan pak Moeldoko, perlu ditilik musabab yg sesungguhnya. Ketika relawan telah diberi kesempatan ikut dan ternyata tidak lulus seleksi team assessment.

“Tentu saja itu sudah di luar tanggung jawab pak Moeldoko. Karena bagaimanapun lembaga-lembaga negara menerapkan prinsip profesionalisme yang tinggi,” jelas Haikal.

Terlebih, menurut Haikal, KSP yang bekerja di lingkungan Istana negara, merupakan etalase Republik Indonesia. KSP harus diisi orang-orang berkompeten yang jelas dan teruji apakah perjalanan akademiknya, track pengabdiannya kepada negara baik di lingkungan formal negara ataupun civil society.

“KSP harus mengadakan assessment rekrutmen yang selektif seperti ini agar didapatkan super team dan kami sebagai Relawan Jokowi sangat menghormatinya,” pungkas Sulaiman Haikal.

(red/Tanto)