Jakarta – Presiden Joko Widodo meminta maaf kepada para pejabat eselon III dan IV yang hadir dalam acara pertemuan tahunan Bank Indonesia 2019 di Artpreneur Lotte Shopping Avenue, Jakarta Selatan.

Permintaan maaf Jokowi dikarenakan pada tahun awal tahun depan kedua jabatan tersebut akan dipangkas demi menciptakan percepatan pengambilan keputusan.

“Maaf kalau di sini ada eselon III dan eselon IV kita akan pangkas mulai tahun depan agar terjadi kecepatan dalam setiap memutuskan perubahan dunia yang begitu cepat, pelan-pelan saja,” kata Jokowi di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Mantan Wali Kota Solo ini menjelaskan bahwa pemangkasan jabatan eselon III dan IV di kementerian/lembaga (k/l) tidak akan mengganggu pendapatan yang selama ini sudah diterimanya.

“Ini tidak akan mengganggu income atau gaji atau menurunkan pendapatan eselon. Saya sudah berbicara dengan yang jago IT kalau bisa diganti AI, sehingga muncul sebuah kecepatan, muncul budaya kerja, dan kultur baru,” jelas dia.

Lebih lanjut Jokowi mengungkapkan bahwa program prioritas pemerintah selama lima tahun ke depan adalah pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM). Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur dengan mengintegrasikan ke kawasan industri, pertanian, wisata.

Bahkan, dikatakan Jokowi bahwa pemerintah akan mencetak lapangan kerja melalui UU omnibus law cipta lapangan kerja yang merevisi 70-an. Targetnya pada Desember dan Januari akan diserahkan kepada DPR.

“Penyederhanaan regulasi yang segera Desember kita ajukan omnibus law ke DPR. Januari juga omnibus law kedua ke DPR, sehingga terjadi sebuah kecepatan dalam dunia usaha apabila ingin menanamkan modalnya. Inilah namanya UU cipta lapangan kerja karena mulai dari setiap investasi di dalam dan luar negeri adalah cipta lapangan kerja karena masih 7 juta masyarakat yang berada pada posisi pengangguran,” ungkap dia. regulasi yang segera Desember kita ajukan omnibus law ke DPR.

Januari juga omnibus law kedua ke DPR, sehingga terjadi sebuah kecepatan dalam dunia usaha apabila ingin menanamkan modalnya. Inilah namanya UU cipta lapangan kerja karena mulai dari setiap investasi di dalam dan luar negeri adalah cipta lapangan kerja karena masih 7 juta masyarakat yang berada pada posisi pengangguran,” ungkap dia.

(red/detik. com)

Jakarta – Pengamat politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam mengatakan, uji materi tentang konstitusionalitas kedudukan Wakil Menteri yang diajukan oleh warga Petamburan, Jakarta Pusat bernama Bayu Segara ke Mahkamah Konstitusi (MK) hanya membuang-buang waktu.

Diakui oleh Saiful Anam yang merupakan dosen Hukum Tata Negara  (HTN) Unas Jakarta ini, bahwa gugatan yang diajukan tidak ada nilai kebaruannya. Selain itu gugatan tersebut sudah selesai, dimana posisi dan keudukan Wakil Menteri dianggap konstitusional oleh MK melalui putusan nomor 79/PUU/IX/2011.

“Tidak ada yang baru gugatan yang diajukan. Pasal dan argumentasinya sama, ini kan lagu lama kaset baru. Hal tersebut sudah lengkap dipertimbangkan oleh MK, dimana posisi dan kedudukan Wakil Menteri melalui putusan nomor 79/PUU/IX/2011 Konstitusional. Saya yakin MK akan menyatakan Nebis In Idem,” kata Saiful Anam saat dihubungi Kamis (28/11/2019).

Lebih lanjut Saiful Anam menyatakan, apabila alasan uji materi yang digunakan hanya menyatakan tidak sesuai dengan putusan MK nomor 79/PUU/IX/2011 seperti yang didalilkan dalam permohonan, maka jelas hal tersebut salah alamat. Karena ketidaksesuaian dalam pelaksanaan putusan MK bukan wilayah kompetensi lembaga itu untuk memeriksa dan mengadilinya. Untuk itu, Saiful Anam menyarankan agar Bayu Segara mencabut uji materi yang diajukan karena akan menyita dan membuang waktu saja.

“Saya sudah membaca dengan seksama permohonan yang diajukan, bahwa alasan pengujian dikarenakan Presiden dianggap tidak sesuai dengan putusan nomor 79/PUU/IX/2011. Tentu kalau alasannya demikian, bukan wilayah MK untuk memeriksa dan mengadilinya. Ketidaksesuaian tersebut, lanjut dia, merupakan wilayah pengadilan yang lain untuk menilainya,” ujarnya.

Namun begitu, Saiful Anam menghormati hak warga negara dalam mempertahankan hak-haknya termasuk di Mahkamah Konstitusi. Hanya saja menurutnya, selain dirinya tau betul kedudukan dan posisi Wakil Menteri karena pernah menelitinya dalam bentuk tesis pada program Pascasarjana Magister Hukum Tata Negara Universitas Indonesia (UI).

Jangan sampai menurut Saiful Anam, gugatan posisi Wakil Menteri ke MK itu terkesan hanya untuk mendongkrak popularitas semata.

“Tesis saya tentang Wakil Menteri, dan saya tau betul kedudukan dan posisi itu. Karena saya pernah membahasnya dalam tesis pada saat mengambil S2 di Fakultas Hukum UI dan menerbitkannya dalam bentuk buku,” pungkas Saiful Anam.

(red/Tanto)