Jakarta – Pakar Komunikasi politik Emrus Sihombing mengatakan saat ini ada sejumlah pejabat Kementerian sekaligus manjadi komisaris di BUMN tertentu. Salah satunya adalah Budi Gunadi Sadikin (BG), sebagai  Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan sekaligus Wakil Komisaris Utama PT. Pertamina (persero).

Emrus menyebut, dirinya menemukan banyak pejabat di Kementerian yang merangkap menjadi komisaris di mesin pencarian google.

Kata dia, setidaknya ada tujuh hal dapat disimpulkan tentang rangkap jabatan di Kementerian dan juga komisaris di BUMN. Pertama, sepanjang jabatan rangkap itu sesuai dengan aturan yang berlaku, maka itu legal.

Namun serta merta muncul pemikiran kritis, kepentingan siapa saja dan bagaimana proses munculnya pasal-pasal sehingga melegalkan rangkap jabatan tersebut berpotensi menjadi beban keuangan negara. Sebab, narasi sebuah aturan tidak ada di ruang hampa. Sarat dengan kepentingan dari para aktor sosial terkait terhadap isi sebuah pasal atau keseluruhan undang-undang.

“Kedua, dipastikan terjadi conflict of interest. Dengan rangkap jabatan tidak terhindarikan terjadi conflict of interest, langsung atau tidak langsung dari orang yang bersangkutan. Dengan demikian, pengelolaan BUMN sulit  bergerak fleksibel, menghadapi persaingan bisnis di tingkat lokal, regional apalagi global serta sulit memprediksi masa depan BUMN lebih “cerah”. Akibatnya, bisa saja BUMN selalu berada pada status quo, atau malah merugi terus. Bukankah sejumlah BUMN kita sampai sekarang masih ada merugi. Padahal, di sana ada sejumlah komisaris yang juga dari kementerian. Lalu apa fungsi komisaris kalau sejumlah BUMN kita tetap merugi? Untuk itu, sudah saatnya Kementerian BUMN meninjau keberadaan semua komisaris di seluruh BUMN kita,” ujar Emrus Kamis (28/11/2019).

Ketiga, lanjut dia, rangkap jabatan itu akan menimbulkan kecemburuan sosial. Di satu sisi, komisaris BUMN yang sekaligus juga pejabat di Kementerian, misalnya eselon satu, mendapat penghasilan dua kali dari tempat yang berbeda dengan sumber yang sama, yaitu dari uang negara. Sementara pemerintah merencanakan akan meniadakan beberapa eselonsisasi di Kementerian.

“Jadi, rangkap jabatan dan pengurangan eselonisasi, dua hal yang tampaknya berseberangan. Di satu pihak, pejabat sudah sejahtera di kementariannya dan masih mendapat penghasilan yang tak kalah jumlahnya dari BUMN. Di pihak lain, jenjang PNS “dipangkas”, sehingga harapan memperoleh tambahan penghasilan yang legal bisa terganggu,” ujanya.

Keempat, pembenaran. Ratusan orang yang memiliki jabatan rangkap tersebut seolah negara membenarkan bahwa hanya mereka sajalah yang mempunyai kemampuan luar biasa sehingga mereka wajar memperoleh kedudukan rangkap tersebut dibanding ratusan juta penduduk Indoensia lainnya. Tentu, ini pemikiran yang sagat keliru. Dengan kata lain, langsung atau tidak langsung negeri ini memposisikan mereka lebih superior dari seluruh rakyat Indonesia lainnya.

Padahal, dipastikan tidak selalu demikian. Masih sangat banyak WNI lainya mempunyai kemampuan, keahlian dan daya kreatif serta inovatif yang luar biasa dibanding dengan para komisaris di BUMN, terutama yang berasal dari pejabat pemerintah.

Kelima, BUMN bisa tersandera. Dengan masuknya ratusan pejabat pemerintah sebagai komisaris BUMN, membuat perusahaan-perusahaan plat mereh ini sulit bersikap dan bertindak objektif, netral, independen, professional untuk mampu bersaing bisnis di kancah nasional maupun internasional. BUMN menjadi terjebak dan tersandera dari kepentingan para komisaris tersebut.

Keenam, mereka beban BUMN. Sebagai komisaris di salah satu BUMN, mereka mendapat sejumlah fasilitas yang menjadi beban keuangan BUMN yang terkait. Beban itu meliputi antara lain gaji/honorarium, tunjangan jabatan, bonus, mobil dinas dan supir, biaya operasional, perjalanan dinas, tunjangan kesehatan dan lain sebagainya yang sangat fantastif di tengah pembiayaan BPJS kesehatan kita yang belum mencukupi.

“Karena itu, tidak heran acapkali kita dengar pertumbuhan usaha BUMN dari aspek keuangan selalu bermasalah. Konsekuensinya, BUMN menjadi “terbonsai”,” jelasnya.

Ketujuh, perlakukan yang berbeda. Ratusan pejabat Mementerian bisa menjadi komisaris di BUMN. Kenapa orang yang berada pada jabatan tertinggi (Presiden), menengah atau tentunya juga yang terendah (PNS golongan satu) di republik ini, menurut hemat kami, tidak menjadi komisaris di BUMN. Jadi, ketika bicara keadailan sosial, harus ada perlakuan yang sama. Nyatanya, yang terjadi perlakukan yang berbeda.

Merujuk setidaknya pada ketujuh hal di atas, saya sejatinya Kementarian BUMN perlu melakukan evaluasi keberadaan komisaris-komisaris di seluruh usaha BUMN, terutama yang bersumber dari kementerian-kementerian yang terkait dan yang lain.

Untuk itu, saya menyarankan agar para komisaris BUMN  dari pejabat pemerintah perlu ditinjau ulang, Sebaiknya, komisaris dari para professional sesuai dengan bidangya. Jumlah komisaris pun harus dikurangi secara signifikan sesuai dengan kompleksitas BUMN itu sendiri.

“Dengan demikian, komisaris bisa bekerja lebih efektif dan efisien,” pungkas Direktur Eksekutif Emrus Corner ini.

(red/Tanto)

Jakarta – Belakangan, Agnez Mo menjadi sorotan. Hal itu karena pengakuannya yang mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki darah Indonesia dalam wawancara dengan Build Series by Yahoo.

Dalam wawancara tersebut, sebenarnya Agnez Mo hendak mengatakan bahwa dirinya berasal dari golongan minoritas sehingga ia merasa berbeda.

Pada wawancara yang sama, Agnez Mo juga menjawab mengenai persoalan cultural appropriation yang dilayangkan padanya. Ia dianggap menggunakan gaya kepang cornrow ala Papua secara tidak sensitif dalam video klip ‘Diamonds’.

Ia pun menjelaskan bahwa ia tidak memiliki maksud demikian. Dirinya hanya ingin mempromosikan keberagaman Indonesia tanpa menyadari apa yang ia lakukan dapat disebut sebagai cultural appropriation.

“Aku hanya berpikir aku tumbuh dengan itu. Tapi yang menarik, aku juga tumbuh dengan bernyanyi di gereja dan kamu mengetahui ada beragam musik Indonesia, tapi di waktu yang sama, kamu juga bernyanyi untuk gereja dan semuanya bagian dari diriku,” tuturnya.
“Ini sangat menarik karena Indonesia memiliki 18 ribu pulau. Kami memiliki bahasa dan bebunyian yang berbeda, baju daerah yang berbeda-beda, perkusi, musik, kami memilikinya dengan sangat beragam,” ujarnya.

Agnez Mo mengatakan dirinya sejak kecil terbiasa dengan keberagaman budaya yang ada. Lebih jauh ia menjelaskan bahwa dirinya tidak bermaksud merepresentasikan Papua dengan gaya rambutnya.

Ia mengira, karena dirinya sejak kecil lahir dan tumbuh dengan budaya yang beragam di Jakarta, sehingga tidak akan menjadi masalah untuknya apabila ia memperkenalkan budaya dari suku yang bukan miliknya

“Jadi, aku berpikir ini bukan hanya tentang keterwakilan budaya, namun bagaimana budaya bisa menjadi sesuatu yang inklusif,” katanya

(red/detik)

Jakarta – Pakar Komunikasi Politik Universitas Pelita Harapan (UPH) Dr Emrus Sihombing mengatakan, ada ketidak laziman dalam managemen organisasi terkait pengangkatan Budi Gunadi sebagai Wakil Komisaris utama (Komut) PT. Pertamina (persero) sementara yang bersangkutan duduk sebagai Wakil menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Emrus menjelaskan, dalam organisasi yang linier seperti ini tidak lazim jika jabatan Wamen dan wakil Komut Pertamina dipegang oleh orang  yang sama.

“Suatu saat pasti akan mepempengaruhi psikologis yang bersangkutan. Karena, dia menjadi bos. Suatu saat juga dia bisa menjadi anak buah,” jelas Emrus saat dihubungi wartawan Selasa (26/11/2019) malam.

Untuk itu, Emrus memberikan dua solusi agar tidak terjadi beban psikologis terhadap
mantan Direktur Utama PT Inalum (Persero) ini.

Solusi pertama, kata Emrus, Budi Gunadi harus secara ksataria mengundurkan diri dari jabatan Wakil Komisaris PT Pertamina.

“Sebaiknya pak Budi Gunadi mundur dari jabatan Wakil Komut Pertamina. Karena, tidak mungkin dia mundur dari Wamen BUMN,” ujar Emrus.

Solusi kedua, masih kata Emrus, yang memberikan jabatan kepada Budi Gunadi sebagai Wakil Komut Pertamina bisa mencabutnya.

“Saat Budi Gunadi ditunjuk menjadi Wakil Komut di Pertamina kan melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Maka RUPSLB itu harus menganulir jabatan yang kini diemban pak Budi Gunadi. Masak dari ratusan juta penduduk Indonesia tidak ada yang mampu menjadi Wakil Komut Pertamina,” ungkapnya.

Emrus Sihombing menambahkan, tujuan Erick Thohir menempatkan Basuki Tjahaja Purnama alis Ahok sebagai Komuty Pertamina dan wakilnya karena ada yang perlu diperbaiki di perusahaan pelat merah itu.

Namun, masih menurut Emrus, penempatan Budi Gunadi sebagai wakil Komut Pertamina tidak lazim dalam pekerjaaan yang linier seperti ini. Sebaiknya, Budi Gunadi memiliih salah satu jabatan saja.

Emrus khawatir jika hal ini tidak ditangani dan dibiarkan berlaurut-larut akan berpengaruh pada psikilogis yang terhadap yang bersangkutan.

“Efek psikologis dalam berorganisasi pasti akan terjadi. Karena, dia bisa duduk dalam satu pekerjaan yang linier. Kalau bukan pekerjaan yang tidak linier tidak jadi persoalan,” pungkas Emrus Sihombing.

(red/Tanto)