Jakarta – Basuki Tjahaja Purnama alias BTP, hari ini, Senin (25/11/2019), sah menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (persero).

Hal itu setelah mantan Gubernur DKI Jakarta menerima Surat Keputusan (SK) Menteri BUMN dengan nomor 282/MBU/11/2019.

VP Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman menjelaskan tugas Komisaris Utama adalah menjadi pengawas internal perseroan.

BTP bersama komisaris lainnya merupakan perwakilan pemegang saham yakni Kementerian BUMN.

“Pada intinya, sebagai komisaris tugasnya mengawasi pengelolaan perusahaan. Memberi saran kepada direksi untuk langkah-langkah strategis dan itu pasti dilakukan Pak Basuki selaku komisaris utama beserta komisaris lainnya,” kata Fajriyah di komplek Kementerian BUMN, Senin (25/11).

Selain itu, dia mengungkapkan arahan menteri melalui Wakil Menteri II Kartiko Wirjoatmodjo kepada pengurus baru baik dewan komisaris maupun direksi adalah agar bisa mendorong kinerja perseroan.

Pengurus baru yang dinilai punya kapabilitas selanjutnya bisa membuat Pertamina menjadi lebih baik ke depannya.

“Ada beberapa langkah yang harus dilakukan selanjutnya oleh pengurus yang baru untuk bisa meningkatkan kapasitas dan membawa Pertamina menjadi global player di masa depan,” tuturnya.

Adapun pengurus baru yang ditunjuk sebagai berikut; Basuki Tjahaja Purnama menjadi komisaris utama menggantikan T Tanri Abeng, Budi Gunadi Sadikin menjadi wakil komisaris utama menggantikan Archandra Tahar, dan Condro Kirono sebagi komisaris menggantikan Gatot Trihargo.

Sementara Sri Martini mejadi direktur keuangan menggantikan Pahala Mansury melalui SK nomor 283/MBU/11/2019.

“Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada 22 november 2019,” pungkasnya.

(red/MI)

Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung membantah isu yang dilontarkan salah satu kubu di Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengenai adanya permintaan mahar sebesar Rp500 miliar bagi calon menteri dari kalangan profesional.

“Yang pertama ingin kami sampaikan bahwa proses rekrutmen untuk calon menteri itu sebenarnya dilakukan secara teliti, hati-hati oleh Bapak Presiden. Dan kemudian kalau pada hari ini ada isu seperti itu, uang Rp500 miliar itu kan bukan uang kecil, uang sangat besar sekali, bagaimana uang itu ada, dan kalau ada dengan gampang dilacak oleh PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan),” kata Seskab menjawab wartawan di ruang kerjanya, Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (25/11) siang.

Menurut Seskab, semua tahu dalam proses penentuan menteri, Presiden secara langsung yang memilih, sangat hati-hati, kemudian representasi partai pun tidak semua yang diusulkan partai itu disetujui oleh presiden.

Bahkan beberapa nama-nama yang cukup kredibel dan juga nama besar, Presiden ada yang tidak setuju. Sehingga dengan demikian isu itu pasti isu yang tidak akan bisa dibuktikan.

“Engga mungkin. Untuk apa kasih uang Rp500 miliar hanya sekedar jadi menteri. Kan ini secara logika juga tidak masuk akal. Menteri gajinya enggak sampai Rp100 juta bagaimana bisa kemudian uang dengan sejumlah itu dikeluarkan,” tegas Seskab saat wartawan kembali menanyakan mengenai kemungkinan adanya mahar Rp500 miliar bagi calon menteri itu.

Hak Prerogatif Presiden

Terkait masih adanya sejumlah partai politik pendukung Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang belum mendapatkan jatah menteri, wakil menteri atau staf khusus, Seskab Pramono Anung mengingatkan, bahwa penentuan menteri, wakil menteri, staf khusus presiden itu merupakan hak prerogratif presiden dan sepenuhnya adalah kewenangan presiden.

Tentunya, lanjut Seskab, presiden memikirkan semua partai yang pada waktu itu memberikan dukungan kepada beliau. Nah mengenai tempat dan sebagainya ya presiden yang akan memutuskan.

“Tapi yang jelas bahwa memang ada aturan main, ada hitungan yang sudah disampaikan oleh presiden ke partai sebelum pelaksanaan pilpres ini berlangsung, sehingga sudah ada gambaran. Karena ini kan presiden pada periode kedua, sehingga aturan mainnya sudah ada,” jelas Seskab.

Mengenai hitungannya dengan jumlah suara yang diraih partai politik, Seskab menunjuk yang sudah mendapatkan komposisi dan sebagainya, kenapa  PDIP dapat 6, kenapa Golkar dapat 3 dan seterusnya.

“Itu ada hitungannya,” ujarnya. Mengenai kemungkinan partai politik yang belum mendapatkan posisi diakomodir di wakil menteri (Wamen), Seskab kembali menegaskan, itu kewenangan Presiden.

Mengenai kapan wamen baru diumumkan, Seskab Pramono Anung mengatakan,bahwa  sekarang ini konsentrasi presiden adalah memperbaiki perekonomian kita. Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah di BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN-BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan.

Di antaranya yang sekarang sudah dilakukan adalah Pertamina,  sebentar lagi PLN, kemudian juga Inalum, perbankan kita Bank Mandiri, bank BTN dan beberapa bank lainnya.