Jakarta – Relawan Jokowi atau ReJO menilai masih terlalu dini memberikan penilaian atas kinerja Kabinet Indonesia Maju. Terlalu prematur, jika ada lembaga survei yang melakukan kajian lantas mengumumkannya kepubik atas tingkat kepercayaan kepada Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik pada 23 Oktober 2019 lalu.

“Terlalu dini dan prematur survei yang dilakukan untuk menilai tingkat kepercayaan dan kinerja Kabinet Indonesia Maju, karena kabinet ini belum genap bekerja 100 hari. Saya kira dalam rentang 30 hari bertugas, terutama Menteri yang baru bergabung, mereka sedang berusaha keras untuk memformulasikan skala prioritas yang akan dijalankan sebagai jawaban dari penugasan sesuai Visi Misi Presiden dan Wakil Presiden sekaligus evaluasi atas berbagai kekurangan dimasa sebelumnya,” kata Ketua umum ReJO HM Darmizal kepada wartawan Senin (25/11/2019).

Menurut Darmizal, Kabinet Indonesia Maju yang baru dilantik seyogyanya diberikan waktu 100 hari untuk bekerja. Setelah 100 hari mereka bekerja, pasti akan ada evaluasi untuk melihat performance para pembantu Presiden. Apakah kinerja mereka berhasil sebagaimana yang diharapkan publik, ataukah hanya berlari ditempat tanpa arah tanpa kemajuan.

“Atau bahkan hanya sekedar gaya-gayaan membangun citra sebagai Menteri dan pejabat tinggi negara,” jelasnya.

Namun begitu, masih menurut pria alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta, dia menghormati hasil kajian dari sembaga lembaga survei itu. Karena, kata dia, hasil dari satu survei haruslah merupakan kajian ilmiah yang harus dapat dipertaggung jawabkan metodologi dan hasilnya.

Darmizal mengharapkan dan juga mewanti-wanti agar survei tidak dilakukan berdasarkan pesanan kelompok tertentu dengan tujuan tertentu pula.

“Seperti ingin menghantam seseorang yang telah dibidik untuk menjadi target. Dalam artian yang lebih sederhana, hasil survei tidaklah ditujukan untuk mengganggu reputasi seseorang atau lembaga”.

“Survei jangan dijadikan sebagai alat demi memuaskan orang atau kelompok tertentu. Dalam pengambilan sampling harus dilakukan sesuai dengan metodologi dan sebaran responden yang betul-betul mewakili secara keseluruhan. Tidak ada sama sekali unsur like or dislike,” tuturnya.

Darmizal juga meminta seseorang atau lembaga yang disurvei tidak perlu meradang dan menelan mentah-mentah hasil yang dipublikasikan. Jadikan hasil survei sebagai motivasi pemicu bekerja lebih tangkas, lebih cepat, efektif dan lebih efisien. Masih lebih banyak rakyat, yang paham bahwa pimpinan lembaga tersebut sudah bekerja maksimal dan semakin profesional.

“Tidak perlu meradang atau tersinggung dan marah, kemudian menolak mentah- mentah hasil survei itu. Jika tidak puas, lakukan survei tandingan dengan lembaga yang dipandang lebih kredible dan publikasikan lebih luas. Survei jawab dengan survei. Saya termasuk orang yang percaya bahwa Mendagri Prof Tito Karnavian bekerja profesional dan On The Track,” jelas tokoh Minang ini.

Sebelumnya, pada Sabtu 23 November 2019 lalu, Lembaga survei Indonesia Opinion (IPO) merilis hasil survei respons publik atas Susunan Kabinet Indonesia Maju. Survei tersebut digelar pada Oktober-November 2019 terhadap 800 responden. Survei dilakukan menggunakan metode purposive sampling dengan batas kesalahan (margin of error) 4,5 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Dalam survei tersebut, IPO mencatat 64 persen optimistis terhadap susunan kabinet. Sementara 23 persen menyatakan tidak optimistis, 9 persen mengatakan ragu, sedangkan 4 persen sisanya tak memberi jawaban.

Kemudian, survei itu juga menanyakan tingkat popularitas, kepercayaan, dan keraguan publik terhadap pejabat menteri Kabinet Indonesia Maju.

Tingkat kepercayaan publik pada Tito hanya 1,0 persen. Tingkat keraguan publik pada Tito juga termasuk besar yakni 14,7 persen, di bawah Menko Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan yakni sebesar 15,2 persen.

(red/Tanto)

Batam- Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy N Haroen SH meminta negara tidak boleh kalah terhadap premanisme berdasi di PT Pertamina (persero) yang menolak mantan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang akan duduk di jajaran petinggi BUMN. Naldy mengatakan, preman berdasi itu adalah kelompok Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang secara-terangan menolak Ahok.

“Sekali lagi negara tidak boleh kalah dari oknum-oknum orang Pertamina seperti itu. Jika kalah, saya khawatir akan muncul jargon-jargon lain yang tidak pantas dilakukan. Aksi-aksi “brutal” mereka menolak Ahok masuk ke jajaran Pertamia jelas-jelas tidak dibenarkan,” kata Naldy Jum’at (22/11/2019).

Naldy mengingatkan, PT Pertamina bukan punya nenek moyang mereka. Pertamina punya rakyat Indonesia sebagai stakeholder. Pertamina adalah coorporasi. Dimana pemegang saham mayoritas adalah pemerintah yang di wakili oleh Menteri Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

“Mereka hanya pegawai tidak ada hak sama sekali menentukan untuk menentukan Board of Director (BOD) atau pun Dewan Komisaris. Yang berhak menentukan adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS),” jelas Naldy.

Lebih lanjut dia menanyakan motif kelompok itu menolak Ahok. Karena, menurut Naldy, Ahok merupakan orang yang pas di Pertamina untuk membersihkan “kotoran” disana.

“Kalau mereka mengadakan penolakan dasarnya apa. Bahkan penolakan itu bisa dikategorikan tindakan kriminal yang bisa dijerat secara  hukum pidana,” tutur Naldy.

Untuk itu, dirinya meminta ketegasan negara dalam hal ini Menteri BUMN Erick Thohir agar tidak gentar menghadapi penolakan yang dilakukan FSPPB terhadap Ahok.

“Sejatinya, penolakan yang dilakukan  FSPPB terhadap Ahok tersebut ingin menguji nyali Erick Thohir agar bisa menyingkirkan ‘kotoran’ yang ada di Pertamina,” ujarnya.

Naldy yakin, sebagai orang yang belatar belakang pebisnis handal Erick Thohir akan mampu menghadapi rintangan yang dilakukan kelompok kecil di Pertamina itu. “Sehingga bisa menempatkan orang yang profesional dan handal untuk mengurus BUMN,” jelas Naldy.

Dirinya menyarankan FSPPB tidak larut dalam permainan politik ditanah air. Sebab, saya menduga, penolakan terhadap Ahok itu bukan murni masalah kinerja tapi sudah disusupi kepentingan politik.

“Kuat dugaan saya kelompok itu sudah disilusupi kepentingan politik. Mereka, hanya diperalat untuk kepentingan tertentu,” pungkas Naldy Haroen.

(red/Tanto)