Jakarta – Saat ini Indonesia masih kekurangan tenaga medis terutama didaerah pelosok. Namun, untuk menjalankan profesi tersebut diperlukan perjuangan panjang lantaran prosedur yang rumit dan berbelit-belit karena ada Peraturan Menteri Ristek Pendidikan Tinggi atau Permenristekdikti Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan.

Demikian dikatakan pemerhati dibidang kesehatan Paulina Hutauruk kepada wartawan Rabu (20/11/2019).

Paulina berharap, pemerintah bisa mempermudah ijin profesi tenaga medis yang akan melakukan praktiknya. Sehingga, anak lulus dan sudah mendapat gelar akademik dibidangnya bisa langsung menerapkan ilmu yang telah didapatkannya.

Menurut Paulina, Permenristekdikti Nomor 12 tahun 2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Ujian Kompetensi Mahasiswa Bidang Kesehatan sudah tidak relevan lagi diterapkan. Karena, kata dia, Permenristekdikti itu justru menghambat karir seseorang.

“Permenristekdikti Nomor 12 tahun 2016 sudah tidak pas lagi diterapkan bagi tenaga medis. Jika dibiarkan ini akan berdampak buruk,” ujarnya.

Untuk itu dirinya berharap, Presiden Joko Widodo atau Jokowi bisa meninjau kembali Permenristekdikti tersebut.

“Presiden Jokowi maupun Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim hendaknya memperhatikan dan mengkaji ulang aturan itu. Sehingga, aturan yang akan dibuat nantinya tidak menghambat tenaga medis,” ujar Ketua umum Facebookers Indonesia ini.

Paulina meminta, Presiden Jokowi bisa memerintahkan Nadiem Makarim untuk mencabut aturan itu. Sebab, aturan itu dinilainya tidak menguntungkan bagi tenaga medis.

“Mendiknas Nadiem Makarim harus mencabut Permenristekdikti Nomor 12 tahun 2016 yang dibuat Menteri sebelumnya,” ucap Paulina.

Paulina menjelaskan, dengan adanya aturan itu, saat ini semua sarjana dibidang medis terasa sulit untuk bisa terjun ke lapangan. Bahkan, ada yang sudah ikut ujian Kompetensi sebanyak 20 kali namun tidak lulus.

“Yang lebih memprihatinkan sarjana kedokteran. Ada yang sampai 20 kali ikut ujian Kompetensi namun tidak lulus. Ini kan sangat sangat miris,” tegasnya.

Dia menambahkan, jika ujian Kompetensi bagi tenaga medis dilakukan hanya 1 kali dalam setahun tidak menutup kemungkinan saat dia berusia 50 tahun baru mendapatkan lisensi tenaga medis.

Paulina khawatir, ditengah maraknya radikalismse saat ini tenaga medis juga terkena imbasnya. Karena, menurut Paulina, radikalisme bisa menyasar siapapun.

“Saat ini seperti yang kita ketahui banyak juga tenaga medis terpapar radikalisme. Sehingga diperlukan tenaga medis yang benar-benar mempunyai nasionalisme yang tingggi,” pungkas Paulina.

(red/Tanto)

Jakarta – Presiden Joko Widodo menerima surat kepercayaan dari 14 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh (LBBP) dari negara sahabat baik yang berkedudukan di dalam (designate resident) maupun luar Indonesia (designate non resident)pada Rabu, 20 November 2019. Penyerahan surat kepercayaan tersebut digelar di ruang kredensial, Istana Merdeka, Jakarta, sekira pukul 09.45 WIB.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 10 duta besar di antaranya berkedudukan di Indonesia (Jakarta), sementara 4 duta besar lainnya berkedudukan di luar Indonesia. Penyerahan surat kepercayaan tersebut menandai dimulainya penugasan resmi dari para duta besar tersebut di Indonesia. Adapun para duta besar negara sahabat yang diterima Presiden Joko Widodo kali ini dan berkedudukan di Indonesia ialah:

1. Gustavo Arturo Torres, Duta Besar LBBP Republik Argentina untuk Republik Indonesia;
2. Sophia Nyamudeza, Duta Besar LBBP Republik Zimbabwe untuk Republik Indonesia;
3. Mohammad Khosh Heikal Azad, Duta Besar LBBP Republik Islam Iran untuk Republik Indonesia;
4. Lambertus Christiaan Grijns, Duta Besar LBBP Kerajaan Belanda untuk Republik Indonesia;
5. Vincent Piket, Duta Besar LBBP Uni Eropa untuk Republik Indonesia;
6. Olivier Chambard, Duta Besar LBBP Republik Prancis untuk Republik Indonesia;
7. Jalal Sabir Mirzayev, Duta Besar LBBP Republik Azerbaijan untuk Republik Indonesia;
8. Apostolos Baltas, Duta Besar LBBP Republik Yunani untuk Republik Indonesia;
9. Phomma Sidsena, Duta Besar LBBP Republik Demokratik Rakyat Laos untuk Republik Indonesia;
10. Cameron MacKay, Duta Besar LBBP Kanada untuk Republik Indonesia.

Adapun para duta besar negara sahabat yang berkedudukan di luar Indonesia adalah sebagai berikut:
1. Ernest Mbaimba Ndomahina, Duta Besar LBBP Republik Sierra Leone, berkedudukan di Beijing, RRT;
2. Udaya Raj Pandey, Duta Besar LBBP Republik Demokratik Federal Nepal, berkedudukan di Kuala Lumpur, Malaysia;
3. Leko Ado, Duta Besar LBBP Republik Niger, berkedudukan di New Delhi, India;
4. Darko Pajovic, Duta Besar LBBP Montenegro, berkedudukan di Beijing, RRT.

Penyerahan surat kepercayaan duta besar negara sahabat tersebut dimulai dengan seremonial upacara penyambutan di halaman depan Istana Merdeka. Satu per satu lagu kebangsaan negara sahabat diperdengarkan secara bergantian.

Selanjutnya, secara bertahap para duta besar menuju ruang tunggu Istana Merdeka untuk mengisi buku tamu sebelum menuju ruang kredensial dan menyerahkan surat kepercayaan kepada Presiden Joko Widodo. Acara dilanjutkan dengan _veranda talk_ antara Presiden Jokowi dan para duta besar tersebut. _Veranda talk_ yang dilakukan bersama dengan duta besar negara sahabat tersebut menandakan komitmen pemerintah Indonesia untuk menjalin persahabatan antara kedua negara.

Dalam acara penyerahan surat-surat kepercayaan duta besar negara sahabat kali ini, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

(red/Sekretariat Presiden)