Natuna (BT) Tim Jelajah Rantau Bertuah (JRB) sasar nelayan tangkap Tradisional di Sebala Desa Batu Gajah, memberikan sejumlah bantuan kepada 12 orang nelayan Sebala.
Besok, Pangdam 1/BB Mayjen TNI MS Fadhilah Pimpin Upacara Sertijab Danyonkomposit I/Gardapati Natuna
Natuna (BT) – Pangdam 1/BB Mayjen TNI. MS. Fadhilah beserta rombongan tiba di Bandara Raden Sadjad Ranai, Kamis (22/08/2019) pukul 12.28 Wib.
Menggunakan pesawat Wings Air No. PNB. IW 1271, Call Sign PK WHJ, Rute BTH-RSA-BTH dengan Pilot Erick Alejandro.
Rayakan HUT RI ke-74, KJRI Jeddah Berikan Paspor Gratis bagi Pemohon
Jeddah— Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah dari tahun ke tahun terus berupaya menghadirkan pelayanan yang tak biasa bagi Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di wilayah kerjanya.
Kali ini Teknis Imigrasi KJRI Jeddah dalam rangka memperingati HUT Kemerdekaan Republik ke-74 memberikan kejutan berupa paspor gratis bagi 11 pemohon.
Penyerahan paspor gratis dilaksanakan Rabu, 21 Agustus 2019, di ruang pelayanan imigrasi KJRI Jeddah oleh Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, didampingi jajaran homestaff dan pegawai setempat KJRI dan disaksikan oleh para pemohon yang hadir saat itu.
“Kejutan ini merupakan wujud kepedulian Teknis Imigrasi terhadap masyarakat Indonesia di wilayah kerja KJRI Jeddah,” ucap Ahmad Zaeni, Konsul Teknis Imigrasi KJR Jeddah dalam Release yang dikirim ke redaksi Batamtimes. co, Rabu, (21/8/2019).
Meskipun dilaksanakan sederhana, prosesi penyerahan paspor gratis ini dikemas dalam nuansa kegembiraan dan semangat merayakan hari lahirnya Bangsa Indonesia. Sejumlah layar monitor antrean pemohon menayangkan lagu kebangsaan Indonesia Raya dan mengumandangkan lagu-lagu perjuangan kemerdekaan.
Semarak HUT kemerdekaan semakin terasa dengan ornamen khas 17 Agustus-an, antara lain balon dan bedera merah putih berukuran kecil, yang dipasang di bebera sudut ruangan. Beberapa produk minuman asal Indonesia disajikan gratis bagi para pemohon.
Dalam sambutannya, Konjen menyatakan, pemberian paspor gratis merupakan inisiatif Teknis Imigrasi KJRI Jeddah untuk berbagi kegembiraan dan sebagai rasa syukur atas nikmat kemerdekaan Bangsa Indonesia yang tahun ini telah memasuki usia ke-74.
Disebutkan Konjen, salah satu agenda prioritas dalam Nawa Cita Presiden Jokowi adalah menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman bagi seluruh warga negara di mana pun berada.
“Hidup secara layak dan hidup secara aman merupakan hak azasi manusia,” ujar Konjen.
Sebagai salah satu bentuk kehadiran negara di luar negara bagi warganya, KJRI Jeddah memastikan agar rasa aman dan rasa nyaman itu bisa dinikmati oleh warga Indonesia.
Disampaikan Konjen, setiap hari menerima pengaduan 30 kasus yang menimpa WNI, mulai dari kekerasan fisik, pelecehan seksual, tidak dipulangkan dan gaji tidak dibayar.
“Bagi kami zero tolerance. Siapa pun yang mengalami kezaliman akan kami bela. Pengguna jasa yang melakukan kezaliman akan kami buru,” tegas Konjen seraya mengibaratkan pelayanan dan pelindungan bagai dua sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan.
Halimatus Sakdiyah, salah seorang pemohon yang beruntung mengungkapkan kegembiraannya mendapatkan kejutan paspor gratis.
“Alhamdulillah, seneng banget,” ungkap pekerja migran asal Lombok yang telah 4 tahun bekerja mengurus panti jompo di Madinah.
(red/GM)
Sofyan Djalil : ibu kota akan dipindahkan ke Kaltim
Jakarta – Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil mengatakan ibu kota akan dipindahkan ke Kalimantan Timur (Kaltim). Nantinya, kata dia, lahan yang disiapkan untuk tahap pertama sekitar 3.000 hektare.
“Kalimantan Timur, tapi lokasi spesifiknya yang belum,” kata Sofyan saat ditemui di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (22/8/2019).
Adapun luas keseluruhan yang rencananya akan disiapkan untuk ibu kota baru tersebut adalah 200.000 Ha hingga 300.000 Ha.
Ia menyampaikan bahwa ibu kota baru nanti akan didesain sebagai kota taman.
“Kota taman, kota yang indah, banyak tamannya, orang bisa hidup sehat, udaranya bisa bersih dan lainnya sehingga kita harapkan kota ini akan berkembang menjadi kota yang menarik untuk tempat kita hidup,” tuturnya.
Lebih lanjut, Sofyan menyampaikan pembangunan yang akan dilakukan di tahap pertama, antara lain kantor presiden, gedung kementerian, gedung DPR dan lainnya.
Lahan yang akan digunakan, kata dia, adalah sebagian besar lahan pemerintah. Dengan begitu, biaya pembebasan tanah bisa diminimalisir.
(red/MI)
Keberadaan rumah ibadah segera lapor di aplikasi siramah.batam.go.id
Batam- Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kota Batam (Setdako) Batam melaunching aplikasi siramah.batam.go.id, Rabu (21/8/2019).
Ke depan rumah ibadah di Kota Batam harus mendaftarkan keberadaan rumah ibadahnya ke aplikasi ini. Kabag Kesra Setdako Batam, Riama Manurung mengatakan di aplikasi ini enam agama, Islam, Kristen Protestan, Katolik, Budha, Hindu dan Khonghucu dapat melaporkan rumah ibadahnya pada aplikasi ini.
“Setelah masuk ke aplikasi nanti bisa meng klik daftar rumah ibadah. Silahkan isi data rumah ibadah dan lengkapi sesuai yang diminta oleh aplikasi. Setelah didaftarkan kami di bagian Kesra yang akan meng approve,” kata Riama.
Setelah mendaftar bagian admin di Bagian Kesra Setdako Batam akan mengecek dan akan diaktifkan. Rumah Ibadan yang sudah didaftarkan nantinya akan mendapat user name dan password dari Bagian Kesra Setdako Batam. Berbekal username dan password yang diberikan, warga harus melengkapi data administrative masjid.
“Harus meng uploud surat legalitas lahan, susunan kepengurusan masjid, keterangan domisili, surat terdaftar di Kemenag dan rekomendasi FKUB. Rekomendasi FKUB ini wajib di uploud. Jika terkait dana hibah maka harus di uploude identitas pengurus rumah ibadah, foto kopy KTP, foto kopy buku tabungan, RAB proposal,” jelasnnya.
Aplikasi ini menurutnya terintegrasi dengan Kementrian Agama Kota Batam dan FKUB Kota Batam juga kecamatan. Melalui aplikasi ini juga bisa diketahui letak rumah ibadah tersebut, karena aplikasi ini juga dilengkapi dengan google map. Untuk itu pengurus rumah ibadah diharapkan dapat mengisi alamat dengan jelas dan lengkap.
Sampai saat ini sudah 73 rumah ibadah yang terdaftar melalui aplikasi ini, khususnya rumah ibadah di Kecamatan Lubuk Baja. Ia mengimbau agar warga Kota Batam dapat mendaftarkan rumah ibadahnya ke situs di atas. Apabila sudah didaftarkan maka rumah ibadah bisa terferivikasi dengan lengkap.
“Dengan begitu kita bisa menjalankan Ibadah dengan tenang karena rumah ibadah harus legal secara formal. Artinya jika sudah terdaftar maka legalitasnya sudah jelas,” pungkasnya.
Harapannya seluruh rumah ibadah di Kota Batam dapat mendaftar ke aplikasi ini. Dengan begitu akan mempermudah dalam hal pemberian bantuan kepada rumah ibadah. Dari data yang diuploud, Bagian Kesra Setdako Batam tinggal mengecek sehingga tidak perlu mengantarkan berkas seperti saat pengurusan yang berlangsung selama ini.
(red/hp/GM)
Mahasiswa Papua di Kota Batam Sebut Batam rumah kita
Batam – Mahasiswa Papua di Kota Batam sepakat menyatakan bahwa Batam adalah rumah mereka juga. Hal ini disampaikan Penasihat Mahasiswa Papua Batam, Max Ebe usai rapat bersama Walikota dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam. Pertemuan dilaksanakan di Kantor Walikota Batam, Selasa (20/8/2019).
“Mahasiswa Papua sudah katakan bahwa Batam is my home, ini adalah rumah kita juga,” tutur Max.
Di Batam, sambungnya, terdapat 50 mahasiswa asal wilayah paling timur Indonesia tersebut. Sedangkan jumlah seluruhnya ada 30 kepala keluarga. Kesepakatan untuk menjaga Batam aman dan kondusif ini tak hanya datang dari kalangan mahasiswa. Tapi juga semua tokoh dan warga Batam asal Papua.
“Kita hargai juga pemerintah, tokoh agama, tokoh gereja, semua siap membangun Batam,” ujarnya.
Persoalan hari ini, kata Max, bukan hanya persoalan Papua dengan Surabaya, Malang, dan Semarang. Tapi menjadi beban Indonesia. Karena itu perlu untuk tetap menjaga kesatuan Indonesia dengan seutuhnya.
“Harapan kami untuk masyarakat dan mahasiswa Papua, melihat hal ini sesuatu yang kita belajar bersama supaya ke depan lebih baik dari hari ini,” kata Max.
Sementara itu Walikota Batam, Muhammad Rudi mengatakan semua tokoh, FKPD, organisasi kemasyarakatan sepakat untuk menjaga Kota Batam. Tak hanya dari masyarakat Papua tapi juga seluruh paguyuban daerah yang ada di Batam.
“Semua tokoh sepakat bahwa Batam ini harus kita jaga sama-sama. Kita minta statement adik-adik mahasiswa Papua, lebih sepakat mereka sebetulnya. Belum saya kumpulkan sudah OK semua bahwa mereka akan jaga Kota Batam,” sebut Rudi.
Menurutnya kejadian seperti di daerah lain itu bisa dicegah melalui koordinasi. Sehingga apapun yang terjadi cepat diinformasikan dan bisa cepat diselesaikan.
“Maka FPK (Forum Pembauran Kebangsaan) ini kita hidupkan supaya sering koordinasi, sehingga tidak terjadi,” kata dia.
(red/hp/GM)
Kisah Haru, Tiga Pelajar Asal Natuna Lolos Paskibra Di Kepri
Natuna (BT) – Banyak kisah dibalik keberhasilan tiga pelajar asal Natuna menjadi anggota Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra) pada upacara Hari Ulang Tahun Ke-74 Kemerdekaan RI di Gedung Daerah, Tanjungpinang, Kepri, pada Minggu (17/98/2019), dipimpin Plt, Gubernur Kepulauan Riau, Isdianto.
BUMN Watch Minta Rini Soemarno Dicopot
Jakarta – Perintah Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno untuk menggelar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) terhadap 5 BUMN akhir bulan Agustus ini dinilai kurang tepat.
Bahkan, kebijakan Rini tersebut dianggap tidak patuh terhadap perintah presiden Joko Widodo atau Jokowi agar para menteri untuk tidak melakukan keputusan strategis hingga bulan Oktober.
Seperti diketahui, presiden Jokowi melarang para menteri mengeluarkan keputusan yang bersifat strategis. Larangan ini berlaku hingga berakhirnya masa jabatan Jokowi-Jusuf Kalla pada Oktober 2019.
“Para menteri diimbau untuk, diminta untuk tidak mengeluarkan kebijakan strategis dan juga penempatan atau penggantian jabatan-jabatan atau posisi tertentu. Dua hal itu,” kata Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2019).
“Kalau menteri BUMN Rini Soemarno tidak patuh lagi terhadap presiden sebaiknya dicopot saja,” demikian dikatakan kepada wartawan Ketua Koordintor BUMN Watch Naldy Haroen, SH di komplek MPR/DPR Rabu (21/8/2019).
Lebih jauh Naldy Haroen menjelaskan, rencana perombakan jajaran direksi BUMN atas arahan Menteri BUMN Rini Soemarno itu dapat berimplikasi negatif bagi perekonomian nasional.
“Salah satu indikator yang bisa ,,dilihat adalah menurunnya saham perbankan di pasar modal sejak rencana RUPSLB ini diumumkan,” tuturnya.
Menurut Naldy, tidak ada hal urgent untuk digelarnya RUPSLB di 5 BUMN tersebut. Bahkan, lanjutnya, peristiwa ini akan semakin menjauhkan target pertumbuhan ekonomi yang dipatok Presiden Jokowi sebesar 5,3 persen di tahun ini.
“Sebaiknya rencana tersebut dibatalakan atau ditunda sampai terbentuk kabinet baru pada Oktober mendatang. Jika Rini ngotot tetap menggelar itu, ini catatan buruk bagi Rini setelah peristiwa blakout PLN beberapa waktu lalu,” ujar Naldy.
BUMN Watch khawatir, jika Rini Soemarno tetap memaksakan kehendak untuk menggelar RUPSLB terhadap 5 BUMN akan berimbas pada citra pemerintahan presiden Jokowi. Bahkan, Naldy Haroen menduga ada motif lain dibalik rencana Rini Soemarno ini.
“Kalau pergantian direksi bank BUMN tetap dilakukan, patut diduga latar belakangnya bukan soal masalah ekonomi atau kinerja BUMN iti. Tapi lebih karena pertimbangan politik, dan hal ini tidak bagus bagi stabilitas perekonomian nasional,” pungkasnya.
Sebelumnya, atas permintaan Rini Soemarno, lima BUMN akan menggelar RUPSLB pada 28 Agustus – 2 September 2019. Kelima BUMN itu adalah 4 BUMN perbankan (Bank Mandiri, BRI, BNI, dan BTN), dan 1 BUMN Migas (PGN).
Salah satu agenda RUPSLB adalah mengganti pengurus perusahaan, yakni jajaran direksi dan komisaris. Rencana ini sudah diagendakan dan dipublikasikan di Bursa Efek Indonesia (BEI).
(red/Tanto)
Ini Fokus BNN Tanjungpinang Tahun 2019
Tanjungpinang – Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Tanjungpinang fokus kepada penguatan Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN).
Kepala BNN Kota Tanjungpinang, AKBP Darsono menjelaskan P4GN bertugas untuk melaksanakan pencegahan, pemberantasan dan rehabilitasi terhadap pengguna Narkoba.
Darsono menyebutkan nanti P4GN akan bergerak dari empat yaitu Lingkungan Pendidikan, Lingkungan masyarakat, Lingkungan Swasta dan Juga Lingkungan Aparatur Negeri (ASN).
“Semua kegiatan kita laksanakan secara tersusun. Sesuai dengan rencana kegiatan yang sudah kita buat dari mulai pencegahan, pemberantasan sampai rehabilitasi,” sebut Darsono saat menghadiri Paripurna di DPRD Tanjungpinang, Rabu(21/8) pagi.
Darsono membeberkan dalam rehabilitasi BNN memfokuskan dalam dua tahap yaitu rehabilitasi rawat jalan dan rehabilitasi rawat inap.
“Nantinya untuk rawat inap kita kirim ke Loka rehabilitasi di Batam,” bebernya.
Penulis : Budi Arifin
PMD Disdukcapil Beri Pelatihan Terhadap Kelompok Usaha Ekonomi Desa
Tanjungpinang – Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kependudukan dan Pencatatan Sipil (PMD Disdukcapil) Provinsi Kepulauan Riau menggelar Kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Desa/ Kelurahan Tahun 2019.
Kadis PMD Disdukcapil Provinsi Kepri, Drs. H.Sardison, M.TP mengatakan tujuan dari kegiatan Pelatihan Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat ini adalah untuk meningkatkan Sumber daya manusia (SDM).
Karena, Kata Sardison pengurus Kelompok Usaha Ekonomi Masyarakat dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian masyarakat dan industri rumah tangga di Desa/Kelurahan.
“Sehingga dapat mendaya gunakan kelompok usaha ekonomi masyarakat sebagai penggerak perekonomian lokal,” paparnya, Selasa (20/08/2019) malam, saat membuka kegiatan di Hotel Aston Tanjungpinang.
kegiatan ini diikuti sebanyak 35 orang yang terdiri dari:
– Kabupaten Bintan 7 peserta.
– Kota Tanjungpinang 7 peserta.
– Kota Batam 5 org peserta.
– Kabupaten Lingga 5 peserta.
– Kabupaten Karimun 5 peserta.
– Kabupaten Kepulaun Anambas 3 peserta.
– Kabupaten Natuna 3 Peserta.
– Pendamping DPMD Kabupaten/Kota.
Acara ini berlangsung selama 4 hari dari tanggal 20-23 Agustus 2019.
Sedangkan, untuk narasumber sendiri diundang dari Balai Pelatihan Masyarakat Pekanbaru Kementerian Desa PDT, Transmigrasi, dari Balai Pemerintahan Desa Regiona Lampung Kementerian Dalam Negeri serta narasumber dari OPD Provinsi Kepri, Lembaga Halal MUI Kepri, BRI, dan Unsur parktisi/Akademisi lainya.
Penulis : Agung Hertadinata
Nasional
