8.6 C
New York
Sunday, April 19, 2026
spot_img
Home Blog Page 896

Bupati Sampang Pimpin Upacara Pembukaan TMMD ke-105

0

Sampang- Bupati Sampang, H. Slamet Junaidi memimpin prosesi berlangsungnya  pembukaan program Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-105 di wilayah Kabupaten Sampang, Madura, Jawa Timur. Kamis, 11 Juli 2019.

Dalam prosesi upacara pembukaan tersebut, Slamet sangat mendukung berlangsung program yang dinilai mampu membangun daerah terisolir di wilayahnya.

“Kami sangat mendukung kegiatan ini. Sebab, TMMD mampu memajukan Desa tertinggal. Tentunya, Pemkab Sampang siap mendukung segala aktifitas TMMD,” jelasnya.

Sejatinya, kata dia, penerapan pola gotong-royong selama berlagsungnya program tersebut, dinilai mampu memperlancar proses pelaksanaan program TMMD di Kabupaten Sampang.

“Anggarannya cuma sedikit. Untuk itu, penerapan sistem gotong-royong merupakan solusi utama pelaksanaan program ini,” pungkasnya.

Sementara itu, Danrem 084/Bhaskara Jaya, Kolonel Inf Sudaryanto memastikan jika pelaksanaan program tersebut, dapat berjalan sesuai dengan prosedur tetap yang sudah dijadikan acuan bagi personel TMMD.

Bahkan, orang nomor satu di tubuh Korem Bhaskara Jaya itu memastikan jika seluruh pengerjaan maupun pembangunan di lokasi TMMD, dapat diselesaikan dengan baik. “Semuanya kita pastikan berjalan dengan sesuai rencana, dan sudah saya koordinasikan dengan pihak Pemda dan Dansatgas,” tegasnya.

Usai mengikuti prosesi upacara pembukaan TMMD, Danrem bersama Forkopimda Sampang menyerahkan bantuan bibit durian ke para kelompok Tani di wilayah Kecamatan Ketapang.

Penyerahan bibit itu, merupakan ikon jika Kabupaten Sampang, merupakan wilayah yang memiliki potensi menghasilkan durian.

KJRI Jeddah Pulangkan PMI Penderita Kanker Usus

0

Jeddah—Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memulangkan seorang Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mengidap kanker usus.

PMI bernama Rubinah Widi Adam (RWA) diantar oleh seorang staf dari KJRI Jeddah, Kamis, 11 Juni 2019, karena kondisi kesehatan yang tidak memungkinkan melakukan perjalanan sendirian.

Informasi yang berhasil dihimpun KJRI, perempuan kelahiran 1983 ini diberangkatkan ke Arab Saudi dengan visa ziarah (kunjungan).

Setelah 6 bulan bekerja, dia  minta kepada majikan untuk dipulangkan karena alasan sakit.

“Dia mengaku ditelantarkan majikannya di Bandara Jeddah dengan asalan mau dipulangkan. Sayangnya, dia (RWA) tidak mengetahui identitas dan alamat majikannya,” tutur Mochamad Yusuf, Konsul Teknis Tenaga kerja kepada Batamtimes .

Awalnya, tambah Yusuf, Teknis Tenaga Kerja KJRI Jeddah membawa RWA ke klinik terdekat untuk mendapatkan pengobatan. Namun, ternyata dia diindikasikan mengidap kanker usus sehingga harus dirujuk ke rumah sakit besar untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.

Perempuan kelahiran Semarang, Jawa Tengah, ini kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum (RSU) King Fahad dan sesuai arahan dokter rumah sakit dia harus menjalani operasi pengangkatan kanker. Setelah 10 hari menjalani perawatan di rumah sakit pascaoperasi, RWA dibawa kembali ke shelter KJRI.

Sambil mengurus final exit bagi RWA, Tim Pelanayan dan Pelindungan KJRI Jeddah melakukan pendekatan kepada pihak rumah sakit  untuk mendapatkan keringanan biaya pengobatan.

Menyikapi maraknya WNI, khususnya kaum perempuan, yang diberangkatan secara tidak prosedural ke Arab Saudi untuk bekerja, Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Mohamad Hery Saripudin, mengajak seluruh instansi terkait dan para pemuka masyarakat di daerah untuk ikut menyadarkan warganya agar tidak berangkat ke Arab Saudi untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga.

“Berangkat dengan visa kunjungan (ziarah) untuk bekerja cukup beresiko dari sisi perlindungan, karena tidak memiliki ikatan kontrak yang legal antara PMI dan pengguna jasa. Sulit pembelaannya jika terjadi sengketa antara keduanya. Karena status keberadaan dia (PMI) di Arab Suadi sudah menyalahi aturan,” terang Konjen.

Ditambahkan Konjen, Pemerintah telah resmi memberlakukan kebijakan moratorium pengiriman PMI ke beberapa negara, termasuk Arab Saudi, untuk bekerja sebagai asisten rumah sesuai dengan Kepmenaker Nomor 260 Tahun 2015 tentang Penghentian dan Pelarangan Penempatan TKI Pada Pengguna Perseorangan di Negara-Negara Kawasan Timur Tengah.

Namun demikian, KJRI Jeddah dalam sepekan menerima lebih dari 5 orang WNI perempuan yang kabur dari tempat kerjanya. Mereka umumnya dipekerjakan di sektor domestik dan didatangkan dari Tanah Air dengan cara Ilegal.

“Umumnya mereka direkrut oleh sponsor atau calo juga  perusahaan, tapi kemudian disalurkan ke sektor rumah tangga untuk bekerja sebagai asisten rumah tangga,” pungkas Konjen Hery.

Bertemu Prabowo, Presiden Jokowi: Tidak Ada Lagi “Cebong” dan “Kampret

0

Jakarta – Kontestasi pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden 2019 telah berakhir. Komisi Pemilihan Umum (KPU) pun telah resmi menetapkan pasangan Joko Widodo-K.H. Ma’ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2019-2024 melalui rapat pleno pada 30 Juni 2019 lalu.

Saat Presiden RI terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT) Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, (13/7/ 2019), keduanya mengajak seluruh rakyat untuk merajut kembali persatuan sebagai saudara sebangsa dan setanah air.

“Setelah pilpres usai, silaturahmi antara saya dan Pak Prabowo bisa kita lakukan pada pagi hari ini. Alhamdulilah, sekali lagi sebagai sahabat, kawan, dan saudara. Saya sangat berterima kasih atas pengaturan sehingga kami bisa bertemu dengan Pak Prabowo. Kita juga berharap agar para pendukung juga melakukan hal yang sama karena kita adalah saudara sebangsa dan setanah air,” kata Presiden Jokowi.

Keduanya berharap, pertemuan ini bisa ditiru oleh pendukung masing-masing dan membuat mereka bersatu kembali tanpa ada istilah “cebong” untuk pendukung Jokowi dan “kampret” untuk pendukung Prabowo.

“Tidak ada lagi yang namanya 01 tidak ada lagi yang namanya 02. Tidak ada lagi yang namanya ‘cebong’. Tidak ada lagi yang namanya ‘kampret’. Yang ada adalah garuda. Garuda Pancasila,” tegasnya.

“Marilah kita rajut, kita gerakkan kembali, persatuan kita sebagai sebuah bangsa. Karena kompetisi global dan antarnegara sekarang ini semakin ketat sehingga memerlukan sebuah kebersamaan dalam membangun negara yang kita cintai,” ungkapnya.

Prabowo Subianto pun mengungkapkan hal yang senada. Walaupun pertemuan seolah-olah tidak formal, menurut Prabowo pertemuan tersebut memiliki suatu dimensi dan arti yang sangat penting.

“Ada yang bertanya kenapa Pak Prabowo belum ucapkan selamat atas ditetapkannya Pak Jokowi sebagai presiden 2019 2024. Saya katakan saya ini bagaimana pun ada _ewuh pekewuh_, ada _toto kromo._ Jadi kalau ucapan selamat maunya langsung tatap muka,” ungkap Prabowo.

Prabowo sepakat bahwa ia dan Presiden Jokowi adalah sahabat. Meski keduanya bersaing saat berkontestasi di pilpres 2019, atau pun saat ia melontarkan kritik, hal tersebut menurutnya adalah tuntutan politik dan demokrasi.

“Jadi kalau kita kadang-kadang bersaing, kadang-kadang saling mengkritik itu tuntutan politik dan demokrasi. Tetapi sesudah berkompetisi dan bertarung dengan keras, kita tetap dalam kerangka keluarga besar Republik Indonesia. Kita sama-sama anak bangsa, kita sama-sama patriot, dan sama-sama ingin berbuat terbaik untuk bangsa,” tuturnya.

Prabowo berujar bahwa ia paham jika banyak hal yang masih harus diperbaiki. Tetapi menurutnya, jika di antara pemimpin memiliki hubungan yang baik, maka mereka bisa saling mengingatkan.

“Kalau beliau mau ketemu saya ya saya akan manfaatkan untuk menyampaikan hal-hal demi kebaikan bersama. Jadi saya ucapkan selamat bekerja. Menjadi presiden itu mengabdi. Masalah yang dipikul besar. Kami siap membantu kalau diperlukan. Mohon maaf kalau kita mengkritisi bapak sekali-sekali,” ujarnya.

Dalam pertemuan tersebut Presiden Jokowi tampak didampingi oleh Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan.

Tampak hadir juga Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf Erick Thohir dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani.

 

 

(red/Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/Chandra A. Kurniawan)

Momen Pertemuan Presiden Jokowi dan Prabowo Subianto

0

Jakarta – Presiden RI terpilih periode 2019-2024 Joko Widodo bertemu dengan Prabowo Subianto. Pertemuan yang ditunggu-tunggu masyarakat di Tanah Air ini terjadi di Stasiun Moda Raya Terpadu (MRT), Lebak Bulus, Jakarta, Sabtu, (13/7/2019).

Sekitar pukul 10.05 WIB, keduanya bertemu dan bersalaman di depan loket Stasiun MRT Lebak Bulus. Senyum terpancar dari wajah keduanya dalam pertemuan hangat tersebut.

Momen itu langsung diabadikan oleh para jurnalis yang telah menunggunya sejak pagi hari. Masyarakat yang sedang berada di stasiun MRT pun langsung riuh menyambut pertemuan keduanya.

Keduanya kemudian berjalan bersama, menuju _tap gate_, lalu bergegas naik menuju peron stasiun. Sesaat setelah keduanya naik di gerbong 2, kereta pun melaju.

Di dalam kereta tampak keduanya mengobrol dengan akrab dan hangat. Tawa ringan keduanya sesekali menyelingi obrolan keduanya. Tak terasa kereta yang mereka tumpangi pun tiba di Stasiun MRT Senayan, Jakarta.

“Seluruh rakyat Indonesia yang saya cintai, pertemuan saya dengan Bapak Prabowo Subianto pada pagi hari ini adalah pertemuan seorang sahabat, pertemuan seorang kawan, pertemuan seorang saudara,” kata Presiden Jokowi dalam keterangannya kepada awak media.

Sementara itu, Prabowo mengatakan pertemuan di atas MRT itu adalah gagasan dari Presiden Jokowi. Menurutnya, ia juga belum pernah naik moda transportasi anyar di Jakarta ini.

“Ini juga gagasan beliau. Beliau tahu bahwa saya belum pernah naik MRT jadi saya terima kasih. Saya naik MRT luar biasa. Kita bangga bahwa Indonesia akhirnya punya MRT yang bisa membantu kepentingan rakyat,” ungkapnya.

Dari Stasiun MRT Senayan, keduanya berjalan menuju FX Sudirman yang berjarak sekitar 350 meter. Setibanya di FX Sudirman, keduanya langsung menuju salah satu restoran untuk santap siang bersama.

Duduk semeja, obrolan ringan dan hangat kembali terjadi di antara keduanya. Beberapa hidangan yang disajikan yaitu sate kambing, sate ayam, lontong, pecel madiun, ongol-ongol, hingga es kelapa batok.

Usai santap siang bersama, Prabowo berpamitan untuk pulang terlebih dahulu. Tak lama berselang, Presiden Jokowi pun meninggalkan pusat perbelanjaan tersebut.

 

 

(red/Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden/Chandra A. Kurniawan)

Sah, Isdianto Plt Gubernur Kepri, usai Nurdin ditetapkan sebagai tersangka

0

Jakarta – Wakil Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Isdianto menerima mandat sebagai Plt Gubernur Kepri dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Hal ini untuk mengisi kekosongan kursi Gubernur Kepri yang semula diduduki Nurdin Basirun, yang kini terjerat kasus di KPK.

“Penugasan Wakil Gubernur Kepulauan Riau selaku pelaksana Gubernur Kepulauan Riau, berkenaan dengan ditetapkannya saudara Doktor Nurdin Basirun S.Sos Msi, Gubernur Kepulauan Riau, sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada tanggal 10 Juli 2019,” kata Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD Kemendagri Budi Santosa di Gedung A, kantor Kemendagri, Jalan Medan Merdeka Utara, Sabtu (13/7/2019).

Budi Santosa menerangkan penunjukan Isdianto sebagai Plt Gubernur telah sesuai dengan Pasal 65 ayat 4 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, “Menyatakan dalam hal kepala daerah sedang menjalani masa tahanan atau berhalangan, sementara wakil kepala daerah melaksanakan tugas dan wewenang kepala daerah,” jelas Budi.

Usai acara penyerahan Surat Keputusan (SK) Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Sekjen Kemendagri Hadi Prabowo menyampaikan penangkapan Nurdin menjadi pelajaran bagi para kepala daerah lainnya untuk tidak melakukan hal di luar kewenangan yang bersifat melanggar hukum.

“Tentunya menjadi referensi bagi kepala daerah lainnya untuk tidak melakukan hal-hal di luar kewenangannya, sehingga tidak akan menimbulkan permasalahan hukum lagi. Namun demikian kita tahu bahwa dari satu peristiwa, muncul peristiwa lagi dan sebagainya,” ujar Budi.

Pada kesempatan yang sama, Isdianto menerangkan saat ini roda pemerintahan di Kepri berjalan normal pasca-OTT oleh KPK. Dia mengatakan akan memperingatkan para aparatur sipil negara (ASN) di Pemprov Kepri agar menghindari perilaku koruptif.

“Saya kira kalau masalah pemerintahan pasti akan berjalan sebagaimana biasa. Kami akan peringatkan ASN supaya bekerja baik, bekerja sesuai aturan dan memberikan masukan-masukan kepada pimpinan dengan aturan yang benar,” tutur Isdianto.

“Ini sudah kami peringatkan dan insyaallah dalam waktu dekat juga kami akan minta Kemendagri untuk turun memberikan pencerahan kepada seluruh pegawai yang ada di provinsi Kepulauan Riau,” sambungnya.

(red/dtk)

Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan calon presiden Prabowo Subianto di Stasiun MRT Lebak Bulus

0

Jakarta- Presiden terpilih Joko Widodo bertemu dengan calon presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto. Pada kesempatan itu, Jokowi mengungkapkan tidak ada lagi kubu-kubu dan tidak ada lagi dukung mendukung salah satu.

“Saya berterima kasih atas pengaturan ini sehingga kami bisa bertemu Pak Prabowo. Kita berharap pendukung juga melakukan hal sama. Tidak ada lagi cebong, tidak ada lagi kampret. Yang ada adalah Garuda Pancasila,” ujarnya, di Stasiun MRT Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Sabtu,( 13 /7/2019).

Jokowi mengaku telah menantikan pertemuan dengan Prabowo. Namun padatnya kegiatan dan kunjungan kerja ke daerah-daerah di Indonesia sedikit menghambat pertemuan tersebut.

Namun ia memastikan silaturahmi dengan Prabowo tetap terjalin. Jokowi juga mengajak seluruh masyarakat merajut kembali persatuan sebagai bangsa.

“Pertemuan pagi ini adalah pertemuan dua sahabat, dua kawan, dan dua saudara. Kita rajut kembali persatuan karena kompetisi global antarnegara semakin ketat sehingga perlu kebersamaan membangun negara tercinta ini,” pungkasnya.

(red/medcom)

Sabtu SK Plt Gubernur Kepri diserahkan Mendagri

0

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo dijadwalkan akan menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau sekaligus memberikan arahan pada Plt Gubernur Kepri pada Sabtu (13/07/2019).

“Besok (Sabtu, 13/07/2019) Pak Menteri akan menyerahkan SK Plt Gubernur Kepri. Mendagri besok juga akan memberikan pengarahan khusus kepada Plt Gubernur Kepri” kata Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Bahtiar.

Guna memastikan penyelenggaraan Pemerintahan di Kepulauan Riau tetap berjalan lancar dan tidak terjadi kekosongan, pihaknya mengaku siap bekerja dan menyerahkan SK Plt meski hari libur.

“Walau libur, namun untuk memastikan penyelenggarakan pemerintahan di Provinsi Kepri berjalan, maka hari sabtu pun siap masuk kantor. Sedetikpun pemimpin pemerintahan Pemda Kepri tidak boleh kosong,” ungkapnya.

Ditambahkan Bahtiar, kegiatan  penyerahan SK Plt merupakan kebijakan responsif yang dilakukan Mendagri yang selalu siap dan cepat memberi solusi dan kepastian hukum.

“Kegiatan besok ini hari sabtu (13/07/2019) sebagai contoh keteladanan Mendagri yang selalu sigap mengambil keputusan dan sangat cepat memberi solusi dan kepastian hukum. Jadi, walau hari libur beliau tetap bekerja demi kepentingan negara dan daerah,” kata Bahtiar.

Pengarahan khusus diberikan Mendagri mengingat, Provinsi Kepulauan Riau merupakan zona merah yang mendapatkan perhatian dari Inspektorat khusus Kemendagri dan Korsugah KPK.

“Memperhatikam Kepri adalah zona merah yang jadi perhatian Inspektorat Khusus Kemendagri dan juga Korsugah KPK, Mendagri akan beri pengarahan khusus Plt Gubernur Kepri supaya tahu, paham dan sadar betul bahwa kedudukan gubernur selain sebagai kepala daerah juga sebagai wakil pemerintah pusat di daerah,” imbuhnya.

Sebagai wakil pemerintah pusat di wilayah provinsi, gubernur diharapkan mampu menjadi teladan bagi bupati maupun walikota.

“Gubernur adalah representasi pemerintah pusat di wilayah provinsi, dia pejabat tertinggi di wilayah provinsi.

Gubernur juga berkewajiban membina bupati walikota. Bagaimana bisa membina bupati/walikota, jika gubernur dan wagub tidak bisa diteladani oleh bupati/walikota. Gubernur adalah pemimpin wilayah provinsi bukanlah sekedar pejabat biasa. Maka, keteladaanan sangatlah

Pembangunan Jembatan Babin direncanakan mulai dibangun tahun 2020

0

Jakarta – Guna meningkatkan konektivitas, mengurangi biaya logistik di Kepri serta mendukung Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Tanjung Sauh, kawasan industri serta pariwisata di Pulau Galang dan Bintan yang berdekatan dengan Negara Singapura, pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tengah mempersiapkan kajian pembangunan Jembatan Batam – Bintan (Babin) di Kepulauan Riau (Kepri).

“Pembangunan Jembatan Babin, direncanakan mulai dibangun pada tahun 2020, tentunya didasarkan kelayakan teknis dan ekonomisnya,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono sebagaimana dikutip portal Kementerian PUPR, Kamis (11/7) ini.

Menteri PUPR mengaku dirinya sempat bertanya kepada Duta Besar Indonesia di Singapura saat datang ke sini, bahwa Singapura sedang membuat Terminal 5 Changi (Bandara International Changi) yang intermoda sampai ke Bintan, sehingga jembatan itu sangat mendukung sekali.

Sementara  Presiden Joko Widodo, menurut Menteri PUPR, telah memutuskan jembatan Batam-Bintan untuk dibangun dimana lama konstruksinya sekitar 3-4 tahun.

“Saat ini Kementerian PUPR tengah menyusun Feasibility Study (FS) dan Detail Engineering Design (DED) yang diharapkan dapat selesai pada akhir tahun 2019,” ungkap Basuki.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono memperkirakan, biaya pembangunan Jembatan Babin itu akan mencapai Rp 3 triliun – Rp 4 triliun dengan skema tahun jamak (multiyears contrac).  Namun Menteri Basuki menekankan hitungan tersebut tergantung pada hasil DED yang tengah disusun Kementerian PUPR. Pemerintah juga membuka peluang partisipasi Badan Usaha dalam bentuk Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) untuk pembiayaan Jembatan Babin.

Atas rencana pembangunan Jembatan Babin, Kementerian PUPR melalui Badan Pengembangan Infrastruktur Wilayah (BPIW) telah menindaklanjuti dengan melakukan survei lapangan dan kajian terkait keterpaduan dengan pengembangan wilayah/kawasan serta daya dukung.

Survei dilakukan secara bertahap dengan meninjau landing point rencana kaki Jembatan Babin di sisi Bintan (Tanjung Uban) untuk rencana trase lama/awal. Dilanjutkan dengan susur landing point di sisi Kabil, yakni di Pulau Tanjung Sauh, Pulau Ngenang dan di Tanjung Uban.

Kepala BPIW Hadi Sucahyono mengatakan pembangunan Jembatan Babin membutuhkan perhatian semua pihak karena telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 dan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang (RTR) Pulau Sumatera.

Pembahasan pembangunan Jembatan Babin akan dilakukan BPIW bersama seluruh stake holder (pemangku kepentingan) untuk membahas aspek-aspek teknis terkait informasi dari aspek geologi, design teknis jembatan karena melalui palung yang dalam serta aspek nilai tambah dan manfaat pembangunan jembatan.

“Diharapkan pembangunan Jembatan Batam Bintan ini semakin membuka peluang pengembangan kegiatan wisata yang bertumpu pada keindahan alam, sehingga dimensi daya dukung lingkungan termasuk penataan kawasan permukiman nelayan seyogyanya menjadi bagian yang tidak terpisahkan,” tutur Hadi Sucahyono.

Survei dan kajian yang komprehensif mengenai rencana pembangunan jembatan Babin terus dilakukan mengingat karakteristik wilayah yang berbentuk kepulauan.

Jembatan Babin memiliki empat tapak (pilar) utama yang memanjang dari barat ke timur mulai Tanjung Talok Pulau Batam, Pulau Ngenang, Pulau Tanjung Sauh, dan di Kecamatan Seri Kuala Lobam di Pulau Bintan.

Panjang jembatan 7.035 meter yang pembangunannya dibagi menjadi 3 trase, yakni trase pertama menghubungkan Pulau Batam ke Pulau Tanjung Sauh sepanjang 2.124 meter, trase kedua Pulau Tanjung Sauh ke Pulau Buau sepanjang 4.056 meter dan trase ketiga Pulau Buau ke Pulau Bintan sepanjang 855 meter. (ES)

Presiden Jokowi Buka Pameran Karya Kreatif Indonesia 2019

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo membuka pameran bertajuk Karya Kreatif Indonesia 2019 di Hall A, Jakarta Convention Center, Senayan, Jakarta, pada Jumat, 12 Juli 2019. Pameran yang menyuguhkan tema “Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Melalui UMKM Go Export dan Go Digital” ini diselenggarakan oleh Bank Indonesia (BI) dan menjadi kegiatan rutin tiap tahunnya.

Presiden yang sempat meninjau sejumlah stan dan produk-produk UMKM lokal yang dipamerkan dalam pameran tersebut mengaku melihat adanya peningkatan kualitas akan produk-produk yang dihasilkan. Utamanya, ia melihat adanya lompatan kualitas yang luar biasa dari sisi pengemasan dan juga pembentukan merek produk yang dijajakan.

“Saya melihat produk-produk UKM-UKM yang didampingi, dikawal, dan dibina oleh Bank Indonesia ini ada lompatan dari sisi kualitas,” kata Presiden selepas peninjauan.

Selain itu, Kepala Negara juga mengaku senang dengan adanya inisiatif untuk memasukkan produk-produk tersebut ke dalam pasar digital. Dengan masuk ke pasar digital itu, bukan tak mungkin nantinya produk-produk UKM kita akan merambah hingga mancanegara.

“Saya kira cara-cara yang dilakukan oleh BI ini sangat bagus. Diseleksi, dikuratori, memang prosesnya seperti itu sehingga ketemu produk-produk yang premium dan kualitasnya tinggi dan ya dijual harga berapapun orang akan senang,” ucapnya.

Saat peninjauan sejumlah stan tersebut, Kepala Negara melihat adanya potensi besar dari UKM kita utamanya untuk produk-produk seperti kerajinan buatan tangan. Untuk dapat bersaing dengan negara-negara lainnya, menurutnya Indonesia harus lebih memfokuskan diri pada kekuatan utama dari sisi kerajinan tersebut.

“Yang benar ya seperti ini, produk-produk _handicraft_ yang penuh dengan keterampilan tangan, _handmade_, kekuatan kita ya di situ. Coba dilihat produk-produk yang ada di sini, semua kelihatan kelasnya. Masuknya di situ,” tuturnya.

Untuk diketahui, pameran Karya Kreatif Indonesia 2019 digelar oleh BI sebagai salah satu wujud apresiasi bagi UMKM-UMKM yang berhasil meningkatkan kualitasnya dan mampu menembus pasar digital serta ekspor ke mancanegara. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjiyo, yang memberikan laporannya mengatakan bahwa dari 898 UMKM binaan BI, sebanyak 91 di antaranya telah berhasil menembus pasar ekspor.

“Alhamdulillah sudah 91 UMKM ekspor. Nilainya Rp1,4 triliun selama setahun terakhir. Tapi UMKM kita tidak hanya sudah ekspor, juga sudah _go digital_,” kata Perry.

Perry juga mengatakan bahwa UMKM yang tergabung dalam pameran ini merupakan UMKM yang telah terseleksi dan terkurasi oleh pihak BI sehingga menampilkan produk-produk kelas premium namun dengan harga yang bersahabat.

“Kami sudah pilih 370 UMKM dari 898 yang mereka ini _best of the best_. Produknya adalah produk unggulan dan produk pilihan. Kualitas produknya sangat bagus tapi harganya harga pengrajin,” ujarnya.

Dalam acara ini, Presiden Joko Widodo tampak didampingi oleh Ibu Negara Iriana Joko Widodo dan istri Wakil Presiden Ibu Mufidah Jusuf Kalla. Hadir pula dalam acara tersebut Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Badan Ekonomi Kreatif Triawan Munaf.

Jakarta, 12 Juli 2019
Plt. Kepala Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden

Chandra A. Kurniawan

Haidar Alwi: Idiologi Partai Politik Sudah Tenggelam

0

Jakarta – Penangung jawab tunggal Aliansi Relawan Jokowi atau ARJ Haidar Alwi mengatakan, situasi dan kondisi politik di tanah air pasca keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) semakin jelas orientasinya.

Semua partai politik yang ideologinya beraroma nasionalis maupun religius seakan tidak lagi menjadikan ideologi partai politiknya sebagai tujuan utama yang harus diperjuangkan dengan sikap idealis hingga akhir hayat.

Tetapi, lanjut Haidar, hakekat dari daripada tujuan partai politik itu sendiri untuk berada didalam kekuasaan telah membuat ideologi partai politik menjadi tenggelam dengan sendirinya.

“Partai nasionalis dan religius tidak lagi bertahan untuk mempertahankan ideologi partainya masing-masing. Tetapi, memilih untuk kompromi agar berada di dalam pusaran kekuasaan merupakan kesamaan tujuan yang  menyatukan partai nasionalis dan partai religius tersebut,” ujarnya kepada wartawan Jumat (12/7/2019).

Sesungguhnya,  menurutnya, air dan minyak memang tidak pernah bisa bersatu. Tetapi, air dan minyak bisa bergandengan sekalipun minyak selalu berada di atas air. Dan, ini adalah situasi politik tanah air kita saat ini.

“Kompromi politik kaum elite papan atas untuk berbagi kursi kekuasaan adalah hal yang wajar. Tetapi, menjadi tidak wajar jika memaksakan jatah kursi kekuasaan tersebut secara berlebihan,” ujarnya.

Saat ini, masih menurut Haidar, partai politik tidak boleh terus menurus melihat ke atas. Karena, pekerjaan rumah pemerintahaan mendatang masih ada.

Persoalan dalam waktu dekat adalah persoalan rekonsiliasi yang tidak boleh hanya terjadi ditingkatan level elite politik saja.

Akan menjadi sia-sia, ketika di level elite politik sudah clear tetapi di level akar rumput tidak clear terjadi proses rekonsiliasi. Karena, itu akan menambah pekerjaan pemerintahan mendatang.

“Oleh karena itu, setiap partai politik harus melihat ke bawah. Dan, turun langsung ke basis masing-masing merajut rekonsiliasi untuk melangkah maju bersama membangun masa depan Indonesia,” pungkas Haidar Alwi.

 

(red/ Tanto)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga