Jakarta – Haidar Alwi Penanggung Jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) mengatakan, saat ini sudah tidak pantas lagi kita membicarakan soal Suku Ras Agama dan Antar golongan atau SARA. Karena, menurutnya, itu sama saja kita mundur lagi jauh kebelakang. Dan, akhirnya kita menjadi bangsa yang tidak beradab.

“Kita sebagai umat Islam yang baik dan benar tidak diperkenankan membeda-bedakan agama apalagi memusuhi agama lain. Karena, agamaku adalah agamaku. Dan, agamamu adalah agamamu,” kata Haidar kepada wartawan Senin (20/5/2019).

Masih menurutnya, kalau kita umat Islam dipaksa untuk memusuhi orang china, orang asing, atau agama lain; itu sama saja kita dipaksa menjadi budak orang munafik.

Karena, lanjutnya, yang memaksa kita untuk memusuhi sebenarnya sudah menunjukan sekaligus mengajarkan kemunafikannya. Dimana, mereka pada setiap harinya menggunakan hand phone atau komputer dan produk lainnya yang dibuat oleh orang yang dimusuhinya.

“Selama kita hidup di dunia jangan pernah kita membeda-bedakan manusia yang satu dengan manusia yang lain dengan latar belakang suku maupun agamanya. Karena, semua manusia di ciptakan oleh Tuhan,” jelasnya.

Jadi selama di dunia kita tidak usah dibeda-bedakan; “Innaladzi na’amanu walladzi nahadu, washobiru, wanashoro, wal makjuz, walladziina asyroku, innallaha yafsyiru bainahu yaumal kiyyamah.”

Selama di dunia, orang yang beriman, orang yahudi, nasrani, dan majusi, orang musryik, di dunia silakan berlomba berbuat kebaikan, silakan hidup berdampingan, bersahabat berbisnis dan lain-lain. Nanti, dipisahkannya dan ditentukan siapa yang selamat atau tidak itu Tuhan.

Tapi kapan? Saat di yaumil akhir. Jadi jangan mengklaim kita selamat, lainnya kafir-kafir dan neraka-neraka. Karena, yang mempunyai kapasitas untuk menghakimi umat manusia pada akhir zaman hanyalah Tuhan.

Jadi, kata Haidar, sebagai umat manusia jangan pernah kita menjanjikan orang lain akan masuk surga. Karena, itu otoritas Tuhan secara tunggal. Dan, manusia seperti itu sangat menyesatkan.

“Salah satu jalan menuju surga adalah amal dan perbuatan kita. Bukan, hanya bisa mengklaim sebagai manusia suci dan wajib memusuhi atau memerangi umat manusia ciptaan Tuhan yang tidak sama dengan pahamnya,” ungkap Haidar.

Sudah seharusnya,  kita semua membina kejernihan hati, niat yang baik, kesolehan kita, ketenangan jiwa untuk membangun masa depan keberagaman kehidupan Indonesia yang damai demi anak cucu kita.

“Oleh karena itu, mari kita buang isu SARA yang menyesatkan demi persatuan kesatuan Indonesia secara khususnya. Dan, masyarakat dunia secara umumnya,” demikian Haidar Alwi.

(red/Tanto)

Jakarta – Pemilihan umum (pemilu) yang digelar beberapa waktu lalu didasarkan pada peraturan, ketentuan, dan mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Undang-undang itu sendiri dalam proses pembentukannya dibicarakan dan disepakati oleh seluruh pihak di DPR.

Maka, sebagai negara yang menganut prinsip-prinsip demokrasi yang baik, sudah selayaknya apabila seluruh pihak berpedoman pada mekanisme yang ada, termasuk untuk menyelesaikan perselisihan bila memang diperlukan.

“Ini kan mekanisme menurut Undang-Undang yang sudah disepakati bersama di DPR. Semua fraksi ada, semua partai ada. Harusnya mekanisme konstitusional yang diikuti. Kita ini membuat fondasi dalam berdemokrasi, harus diikuti,” demikian pandangan Presiden Jokowi terkait penyelenggaraan Pemilu yang disampaikan selepas acara berbuka puasa bersama dengan Partai Golkar di Jakarta, 19 Mei 2019.

Apalagi ajang demokrasi Pemilu yang digelar lima tahunan ini bukanlah kali pertama digelar di negara kita. Masyarakat pun sudah terbiasa dan memahami proses serta tahapan yang dilalui untuk menentukan pemimpin bangsa pilihannya masing-masing.

“Kita ini sudah menyelenggarakan Pemilu secara langsung bukan sekali-dua kali. Prosesnya itu sudah jelas. Tanggal 17 April yang lalu rakyat sudah memutuskan. Setelah itu ada proses penghitungan. Proses ini semua diikuti. Proses demokrasi memang seperti itu,” kata Presiden.

Dengan demikian, dirinya berharap agar apabila nantinya terdapat pihak-pihak yang merasakan ketidakpuasan atas hasil Pemilu yang ditetapkan, pihak-pihak tersebut bersedia memberikan pembelajaran politik dan demokrasi yang baik dengan mengikuti mekanisme yang tersedia dan menjadi aturan main bersama.

“Yang namanya kalah itu pasti tidak puas. Enggak ada yang namanya kalah terus puas. Nah, kalau (merasa) ada kecurangan laporkan ke Bawaslu, kalau yang besar sampaikan ke MK,” tuturnya.

(red /Biro Pers Istana Kepresidenan)