Batamtimes. Co, Natuna- Arizki Fil Bahri merasa terancam keselamatannya. Ketika wartawan Data Riau Natuna itu, mempublikasi berita, judul: Persatuan Pemuda Tempatan Natuna Silahturahmi Bersama Bupati.” Akibat pemberitaan itu, Ardi Wijaya, salah seorang pengurus Persatuan Pemuda Anak Tempatan, bukan Persatuan Pemuda Tempatan tak senang.

Kronologis kejadian, menurut Arizky -biasa disapa Ari, Ardi bersama sejumlah rekan-rekannya menyambangi tempat tinggalnya, di Kantor DPC Aliansi Jurnalis Online Indonesia (AJOI) Natuna, Jalan Pramuka, Ranai, Rabu 13 Februari 2019, sekitar pukul 22.00 Wib.

Ari mengetahui disambangi, malam mulai larut itu, ketika pintu kantor di gedor orang.

Melihat ada yang datang, dengan wajah kurang bersahabat, Ari pun mengajak para tamu, Ardi dan rekannya berbicara di teras Kantor AJOI Natuna.

Hasil bincang-bincang, baru diketahui, Ardi tak terima berita silahturahmi organisasinya dengan Bupati Natuna Abdul Hamid Rizal dipublikasi.

“Ardi tampak emosi. Mengajak saya berantam, satu persatu dengan Ardi dan rekan-rekannya,” kata Ari kepada rekan media di Kantor AJOI Natuna, Kamis, (14/2 /2019).

“Rekan-rekan Ardi, sekitar 4 atau 5 orang,” katanya lagi, sambil menambahkan, Ardi bersama rekannya sambangi Kantor AJOI Natuna, dengan menaiki mobil.

Melihat gelagat tak beres, Ari hanya diam, tak mau melawan. Kejadian itu, sempat diketahui sejumlah warga sedang ngopi malam di Warung Mangga Dua, depan Kantor AJOI Natuna.

“Saya melihat kejadian itu,” ujar Bernad, rekan media. “Tapi saya tak tahu masalahnya, karena lagi nongkrong di Mangga Dua.”

Atas kejadian itu, Ketua DPC AJOI Natuna Roy Sianipar segera mengadakan rapat pengurus.

Dalam rapat pengurus, atas persetujuan DPD AJOI Kepulauan Riau diputuskan, Ari segera melapor kejadian tersebut pada Satreskrim Polres Natuna.

“Sudah saya diajak berantam, Ardi pun meminta menghapus berita silahturahmi organisasinya dengan Bupati Natuna,” kata Ari, dalam rapat pengurus.

“Jelas, saya tak mau hapus berita telah dipublikasi.”tambahnya

Menurut Roy Sianipar, permasalahan Ari, sudah mengganggu AJOI Natuna. Sebab pengurus organisasi tak mau dipublikasi silahturahmi dengan Bupati Natuna itu, telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan dihalaman kantor.

Apalagi dipermasalahkan hanya sebuah pemberitaan serimonial.

“Dimana letak salah berita itu. Hanya berita silahturahmi, tak perlu dipermasalahkan,” kata Roy.

Apalagi sambil mengancam meminta berita dihapus, jelas melanggar Undang-Undang Pers 40/1999,” timpal Ari.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, BAB VIII Ketentuan Pidana, Pasal 18 ayat (1) tertulis, setiap orang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp500 juta.

Pasal 4 ayat 2 tertulis, terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran. Ayat 3, untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

Sementara Surat Tanda Terima Laporan Polisi Nomor : STLP/14/II/2019/SPKT – Natuna, nama Arizky File Bahri (korban), mengalami pengancaman oleh Ardi Wijaya di Kantor DPC AJOI Natuna, Jalan Pramuka, Ranai pada Kamis 13 Februari 2019.

(red/RLS DPD AJOI KEPRI)

Batamtimes. Co, Batam – Kepergian Bripka Kristian Poltak Bosta Sitorus yang diduga bunuh diri dengan cara menembakan kepalanya Rabu (13/2) siang, menyita perhatian sejumlah pihak.

Tidak saja keluarga,  namun kerabat juga mengungkapkan keprihatinannya.

Kepritahatinan salah satunya datang dari Ketua Forum Halak Batak Batam Niko Nikson Situmorang SH, MH.

Niko Nikson Situmorang mendorong keluarga untuk memohonkan kepada polisi untuk dibentuk tim pencari fakta (TPF) terkait kebenaran pasti kematian korban.

Hal itu dikatakan pria yang juga praktisi hukum ini,  untuk menjawab penasaran publik. Dan juga sebagai evaluasi bagi instansi polri terhadap anggotanya.

“Untuk membuktikan bahwa korban memang benar-benar meninggal karena bunuh diri. Kan bisa diikuti dari percakapannya, ada masalah atau tidak,  terus bagi kepolisian itu juga perlu. Misalnya itu karena tekanan pekerjaan terus karena masalah apa. Supaya diperbaiki sistem nya. Karena bintara itu kan pendidikannya cuman tujuh bulan. Begitu habis pendidikan jadi polisi,  jadi penegak hukum. Nah ini kan perlu kematangan. Supaya pendidikan polri itu juga diperbaharui. Karena sesuai informasi senjata dari kawannya,” Papar Niko Nikson Situmorang.

Niko Nikson Situmorang mengatakan,  sesorang bunuh diri tentu ada hal yang melatarbelakangi.

Selain itu, tujuan TPF kata Nikson untuk menjawab penasaran publik.

“Misalnya tidak ada masalah tiba-tiba orang bunuh diri kan tanda tanya? Harus ada penjelasan yang kuat. Apa yang melatarbelakangi. Apa lagi senjata itu milik teman,” ucapnya.

Nikson mendorong keluarga,  untuk memohonkan TPF. Bisa dari Kompolnas dan Polri. Agar persoalan clear.

Nikson juga mengatakan,  permintaan mendorong keluarga untuk membentuk TPF,  bukan semata-mata over dugaan. Akan tetapi,  juga sebagai masukan bagi polri. Sebab kata Nikson,  polisi bunuh diri bukan kali pertama.

Di beberapa daerah juga ada. “Jadi biar ada semacam edukasi dan apa pokok dari persoalan ini,” katanya

(red / Veri gulo)