8.6 C
New York
Thursday, April 2, 2026
spot_img
Home Blog Page 980

Inovasi dan Teknologi Harus Diimbangi Regulasi

0

Batamtimes. Co, Jakarta – Perkembangan inovasi-inovasi dan teknologi baru harus diimbangi dengan regulasi, termasuk juga di bidang transportasi. Namun, cepatnya inovasi dan teknologi baru yang muncul seringkali tidak diimbangi dengan payung hukum yang menaunginya.

Saat bersilaturahmi dengan para pengemudi transportasi daring di Hall A2 dan A3 JI-Expo Kemayoran, Jakarta, pada Sabtu, 12 Januari 2019, Presiden Joko Widodo mengungkapkan fenomena belum adanya regulasi untuk sebuah inovasi baru ini tidak hanya dirasakan oleh Indonesia saja.

“Memang kita harus ngomong apa adanya, bahwa inovasi dan teknologi baru ini lebih cepat dari pada regulasi peraturannya. Tidak hanya di Indonesia, di semua negara tertatih-tatih. Barangnya sudah keluar, regulasinya belum siap, aturannya belum siap,” tutur Presiden.

Untuk itu pada tahun 2018, Presiden telah memerintahkan Menteri Perhubungan untuk segera menyusun regulasi terkait transportasi daring ini. Hal ini kemudian direspon dengan terbitnya Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 118 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus.

“Sebentar lagi akan keluar lagi untuk payung hukum agar bapak, ibu, dan saudara-saudara sekalian bisa bekerja dengan tenang karena ada payung hukumnya,” ujar Presiden.

Aturan ini, menurut Presiden harus bisa mengakomodir kepentingan semua pihak, baik pengemudi, konsumen, maupun penyedia aplikasi. “Semuanya harus berada pada posisi saling diuntungkan. Di situ senang, di sini senang, semuanya senang. Yang paling penting kan itu,” kata Presiden kepada para jurnalis seusai acara.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam laporannya mengungkapkan peraturan baru tentang ojek daring ini dibuat setelah melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan stakeholder, aplikator, juga pengemudi asosiasi. Aturan ini, kata Budi, akan berasaskan kesetaraan, keadilan, dan mengedepankan keselamatan.

“Kami harapkan peraturan ini memberikan situasi, kondisi yang win-win antara aplikator, pengemudi, dan penumpang dalam upaya meningkatkan keselamatan,” kata Menteri Perhubungan.

Di hadapan ribuan pengemudi transportasi daring yang hadir, Presiden pun mengingatkan agar mereka bisa menaati segala aturan yang ada. Misalnya, tidak menggunakan telepon genggamnya saat mengemudikan kendaraan.

“Saya titip hati-hati karena bapak, ibu, saudara sekalian itu memiliki keluarga. Jangan sampai karena kecerobohan, nyetir sambil terima order sehingga menyebabkan kelalaian dan kecelakaan. Saya titip karena saya sering lihat dari mobil. Kita tidak ingin saudara-saudara celaka sekecil apa pun. Jangan sampai terjadi. Kita semuanya berdoa agar semuanya berangkat selamat, pulang selamat,” tandasnya.


(Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden)

Bupati Donggala Pimpin Relawan Jokowi

0

Batamtimes. Co, Palu- Dewan Pimpinan Provinsi Relawan Jokowi atau ReJo Sulawesi Tengah  (Sulteng) menyerahkan SK mandat pembentukan ReJo Kabupaten Donggala kepada Drs H Kasman Lassa SH selaku Bupati Donggala di kediamananya Rabu 9 Januari 2019 lalu.

Selain, Kabupaten Donggala, akan lahir kepengurusan ReJo di Kabupaten maupun Kota yang ada di Sulteng.

Ketua ReJo provinsi Sulteng Jimmy Tompodung mengatakan, Drs H Kasman Lassa SH sangat antusias untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Amin di Kabupaten Donggala.

“Beliau minta dibuatkan mandat. Lantas sudah diserahkan pada Rabu 9 Januari. Pada tanggal 10 Januari tim ReJo Sulteng bersama rombongan, Ketua Rejo Donggala serta anggota DPR RI Mat Ali dari Fraksi Nasdem menghadiri pertemuan dengan ribuan orang pendukung Jokowi di Kecamatan Banawa Selatan,” kata Jimmy kepada wartawan Jum’at (11/1/2019).

Jimmy menegaskan alasannya untuk mendukung Jokowi. Kata dia, Jokowi telah terbukti memimpin bangsa Indonesia selama 4 tahun ini.

“Sama halnya dengan Kasman Lassa telah terbukti membangun Donggala sehingga Kasman Lassa terpilih kembali periode kedua,” terangnya.

Jimmy berharap kepada seluruh tim Rejo mau bekerja dengan ikhlas untuk memenangkan Jokowi-Maruf Amin di Sulteng. 

Diakuinya Jimmy, tantangan diSulteng  yang dihadapi untuk memenangkan Jokowi-Amin cukup luas. Misalnya, jangkauan yang dihadapi dengan 13 Kabupaten/Kota yang ada di Sulteng.

“Terlebih Gubernur Sulteng saat ini menjabat sebagai Ketua Plt partai Gerinda yang notabene pendukung capres Prabowo-Sandaiaga Uno,” jelasnya.

Namun, Jimmy kembali menegaskan, hal itu bukan halangan bagi ReJo Sulteng untuk memenangkan Jokowi-Ma’ruf Aminm.

“Ibarat Jokowi sebuah pohon yang sudah berbuah kita tinggal menambah pupuk buahnya akan lebih banyak daripada mau menanam pohon yang baru belum tentu bisa tumbuh atau jadi. Dengan bekerja tulus dan ikhlas saya yakin kita akan menang,” pungkas Jimmy Tompodung.

(red/Tanto)

Rudy Chua :Kisruh Bazar Imlek Setelah diamati para Uztad Tidak ada Masalah

0

Batamtimes. Co, Tanjungpinang – Anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Rudy Chua silaturahmi dengan Walikota Tanjungpinang H. Syahrul, S. Pd bertempat di kediamannya Rumah Dinas Bukit Manuk pada Kamis malam (10/1).

Kehadiran Rudy ke rumah Syahrul tadi malam pada saat wirid mingguan sedang berlangsung, disaksikan oleh para ulama, LAM Kota Tanjungpinang, kepala OPD, Camat, Lurah serta RT/RW setempat. Setelah acara wirid selesai dan para tamu meninggalkan tempat, dilanjutkan pertemuan Rudy dan Syahrul yang dipandu Ustad Riswandi, dihadiri oleh Asisten Ekonomi dan Pembangunan Irwan, S. Sos, beberapa orang ulama dan Ketua LAM Kota Tanjungpinang Wan Rafiar.

Menurut Ustad Riswandi bahwa pertemuan tersebut merupakan kelanjutan dari pertemuan dengan ulama, tokoh adat (LAM) bersama Rudy yang juga dihadiri oleh Wakapolres Tanjungpinang di Hotel Furia kamis sore.

Rudy mengatakan, bahwa kisruh yang terjadi merupakan suatu hal yang tidak diinginkan.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pada pertemuan sore tadi bersama ulama sudah dicari video lengkap kisruh bazar imlek yang sudah dilihat oleh para ustad, dan setelah diamati memang tidak ada masalah, namun yang beredar di media sosial video tersebut sudah diedit atau disetting tertentu, sehingga menimbulkan polemik, dan semua yang hadir sepakat meminta wakapolres untuk mengusut tuntas pelaku yang sengaja menunggangi permasalahan tersebut.

Dikatan Rudy, adanya berita yang beredar seakan-akan Tanjungpinang dalam keadaan darurat dan sangat-sangat kisruh sekali, padahal yang terjadi tidak seperti itu.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Wan selaku ketua LAM yang sudah mefasilitasi pertemuan ini dan berharap permasalahan ini tidak menggoyahkan suasana Tanjungpinang yang sudah kondusif ini, “ujar Rudy.

Ia juga berharap pada tahun politik ini untuk tidak memanfaatkan suasana tersebut dan menghimbau kepada masyarakat Tanjungpinang khususnya warga Thionghoa agar menghentikan segala macam berita yang tidak benar baik yang pro maupun yang kontra.

“saya mendukung apa yang disampaikan Pak Syahrul untuk menyemarakkan bazar imlek, dan menciptakan Tanjungpinang dalam suasana yang kondusif dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Syahrul dengan bijak telah memberikan tempat di samping polsek Jalan Merdeka untuk bazar imlek”, tambahnya.

Menyikapi hal tersebut Syahrul mengatakan, apa yang terjadi merupakan perjalanan hidupnya , dan kerikil dalam menjalankan roda pemerintahan. Secara pribadi dirinya tidak menaruh dendam kepada Rudy, hanya Allah yang tahu apa isi hatinya, namun masyarakat yang menilai.

Sebelum pelaksanaan bazar tersebut, Syahrul sudah menyampaikan kepada Rudy akan mengakomodir semua lini. Apa yang terfikir oleh Syahrul sebelum mindahkan bazar imlek ke jalan Teuku Umar karena ingin menggeliatkan ekonomi masyarakat dan menghidupkan kota lama sebagai kota pusaka, dan tahun ini merupakan tahun politik sehingga pengelolaannya diserahkan kepada LPM Tanjungpinang Kota.

Adanya petugas pengamanan yang berjaga di Jl. Pasar Ikan sebelumnya, kata Syahrul untuk menjaga agar Tidak timbul bentrokan. “TNI dan Polri memang sudah tugasnya selaku pemerintah untuk menjaga keamanan agar Tanjungpinang selalu dalam keadaan kondusif,”tambahnya.

Seperti yang sudah disampaikan Syahrul sebelumnya, terdapat beberapa pertimbangan untuk merelokasi bazar tersebut, menurut Syahrul pemindahan lokasi tersebut mendapat masukan dari perwakilan masyarakat, organisasi Tionghoa, LPM yang mengikuti rapat bersama beberapa waktu lalu di Kantor Walikota Tanjungpinang dan berdasarkan hal tersebut RT dan RW serta sebagian besar dari masyarakat sekitar lokasi Jalan Pasar Ikan memberikan dukungan atas relokasi bazar imlek.

“Beberapa organisasi yang menjadi perwakilan masyarakat memberikan respon positif terhadap relokasi tersebut dan telah disepakati bersama bahwa yang mengakomodir kegiatan tersebut adalah LPM Kelurahan Tanjungpinang Kota, selain itu juga RT dan RW serta masyarakat sekitar juga setuju bazar imlek berada di Jalan Teuku Umar,” lanjutnya.

Terkait terdapat beberapa pedagang yang sudah membayar kepada pengelola bazar di Pasar Ikan, Syahrul mengatakan para pedagang tersebut sesuai pertimbangan diperbolehkan untuk membuka lapaknya di Jalan Merdeka pada lokasi sebelah Kantor Polsek Tanjungpinang Kota mulai dari Toko Minolta sampai ke Jalan Teuku Umar.

Akhir pertemuan tersebut keduanya saling berjabat tangan dan bermaaf-maafan dan saling bergenggaman tangan bersama para ustad dan ketua LAM. Dibalik peristiwa pasti ada hikmahnya, semoga apa yang telah terjadi mengantarkan Tanjungpinang lebih dikenal nasional maupun mancanegara, sehingga membuat wisatawan penasaran dan tertarik datang ke negeri ini untuk menyaksikan langsung pasar imlek kota Tanjungpinang 2019 yang cukup fenomenal. “Mari beramai-beramai kunjungi pembukaan bazar imlek pada Sabtu malam (12/1) pukul 19.30 wib di jalan Teuku Umar dan jalan Merdeka”, himbau Syahrul.

(red/Budi Arifin)

Kemenag Tanjungpinang Siap Adakan Kartu Nikah

0

Batamtimes.co,Tanjungpinang – Kementerian Agama (Kemenag) Kota Tanjungpinang berencana mencoba terobosan inovasi berupa penerbitan kartu nikah di tahun 2019 ini. 

Kepala Kantor Kemenag Kota Tanjungpinang Erman Zaruddin menegaskan saat ini dirinya tengah menunggu anggaran dari Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Kepri agar program ini dapat berjalan.

“Kita tunggu anggaran untuk pengadaan Printernya. Soalnyakan satu printer harga 20 juta Rupiah di Tanjungpinang inikan ada 4 Kecamatan jadi kita Butuh 4 Printer untuk itu,” ungkapnya.

Emran menegaskan kartu nikah berisi tentang informasi pernikahan yang bersangkutan seperti nama, nomor akta nikah, nomor perforasi buku nikah, tempat dan tanggal nikah. Di dalam kartu nikah tersebut, akan ada kode QR yang terhubung dengan aplikasi Simkah (Sistem Informasi Manajemen Nikah).

“Nanti kalau masuk hotel kita tinggal tunjuk aja, kartu nikahnya tak perlu tunjuk – tunjuk buku nikah,” tegasnya.

(red/budi arifin)

Polsek Tanjungpinang Timur Siap Amankan Pileg dan Pilpres

0

Batamtimes. Co, Tanjungpinang- Kepolisian Sektor (Polsek) Tanjungpinang Timur siap mengamankan agenda kegiatan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pilpres pada Bulan April 2019.

Kapolsek Tanjungpinang Timur AKP Indra Jaya menegaskan telah melakukan pendekatan dengan masyarakat melalui Bhabinkamtibmas agar pesta demokrasi ini dapat berjalan.

“Kita mengedepankan Bhabinkamtibmas untuk mencari informasi atau keluhan yang ada di Masyarakat,” ucap Indra Jaya kepada media ini, Jumat(11/1) pagi.

Pria kelahiran Pulau Penyengat ini, menegaskan saat ini ia bersama anggotanya juga sering mengadakan pertemuan dengan RT dan RW yang ada di Kecamatan Tanjungpinang.

“Kita setiap Bulan mengadakan pertemuan dengan masyarakat untuk menampung keluhan ataupun Informasi yang ada di Masyarakat,” tegasnya.

Mengingat Pileg dan Pilpres yang sudah semakin dekat. Indra pun menghimbau kepada masyarakat agar jangan mudah percaya dengan informasi yang belum tentu kebenarannya.

“Jangan mudah percaya dengan berita – berita yang belum tentu kebenarannya. Kalau masih ragu laporkan aja ke kami (Polsek) biar kami kroscek kebenarannya,” sebutnya.

(red/budi arifin)

Dua rumah belajar Pondok Pesantren Al Idris di Toapaya Dibangun PLN Tanjungpinang

0

Batamtimes. Co, Batam – Menjadi bagian dari Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Tidak lantas membuat PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Tanjungpinang mengejar keuntungan semata.

Hal terserbut terpapar ketika Yayasan Baitul Maal (YBM) PLN UP3 Tanjungpinang terus hadir dan memberikan bantuan kepada masyarakat yang membutuhkan melalui dana zakat maal yang potong dari gaji setiap pegawai PLN serta dana bantuan Corporate Social Corporate Social (CSR).

“Kita melalui dana CSR dan Bantuan Pimpinan PLN Tanjungpinang di Bulan Desember lalu, membantu membangun dua rumah belajar untuk pondok pesantren Al Idris di Toapaya,” ungkap Bendahara YBM PLN Tanjungpinang Elmi Tanjungpinang, Rabu(9/1) pagi.

Elmi menegaskan pembangunan tersebut akan selesai dan resmikan oleh Manager UP3 PLN Tanjungpinang Fauzan di Bulan Februari 2019.

Selain itu, kata Elmi, YBM PLN Tanjungpinang juga memberikan bantuan sembako dan bantuan lain yang dibutuhkan masyarakat.

“Hampir setiap bulan kita turun untuk memberikan bantuan baik itu sembako maupun bantuan lainnya misalnya saja bantuan seragam sekolah,” ungkapnya.

Elmi menegaskan bantuan tersebut didapatkan dari pemotongan dua setengah persen setiap gaji pegawai PLN.

“Pendistribusiannya rata dari pusat itu zakat maal untuk masyarakat yang membutuhkan,” bebernya.

Elmi menuturkan dengan adanya bantuan ini masyarakat juga bisa datang ke Kantor PLN untuk mengajukan bantuan, selanjutnya akan ada petugas amil zakat yang mensurvey ke lokasi ,apakah termasuk dalam delapan Asnaf.

(red/budi arifin)

Keputusan SKB Tiga Menteri Empat Belas ASN Pemkab Natuna, Terancam Diberhentikan Mantan Napi Korupsi

0

Batamtimes.co – Natuna
Pemerintah Kabupaten Natuna segera menyelesaikan empat belas ASN dijajaranya terdapat mantan napi korupsi paling lama bulan Desember 2018 sudah diberhentikan sesuai dengan keputusan SKB tiga Menteri yakni, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo bersama Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN-RB) Syafruddin dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana.

Surat keputusan bersama terkait pemecatan 2.357 Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang berstatus koruptor. SKB tersebut secara umum mengatur pemberhentian tidak hormat para PNS yang terlibat korupsi.

Menyikapi hal tersebut Wan Siswandi sekda Natuna membenarkan keputusan SKB tiga menteri tersebut akan diselesaikan paling lama bulan Desember 2018, dia menuturkan untuk ASN Pemkab  Natuna, terdapat empat belas ASN mantan napi korupsi perjanuari 2019 dirumahkan, sebut Sekda

Kepada Batamtimes.co di gedung Serbaguna Sri Serindit pada Jumat (11/01/2019) pagi  sebelum acara pelantikan pejabat dilingkungan Pemkab Natuna.

” Keempat belas ASN tersebut gajinya tidak diberikan sambil menunggu hasil keputusan dari Mahkamah Konstitusi terkait Uji Materi (Judical Review) yang diajukan oleh puluhan ASN dikepri, ucapnya.

Dia juga menjelaskan, manakala suatu hari nanti  ada keputusan MK yang tetap dan mengikat memenangkan gugatan para ASN tersebut, kita akan rapel gajinya,” tambahnya.

Rasa kecewa keputusan SK Tiga menteri juga datang dari salah satu ASN mantan napi koruptor kasus pembebasan lahan berinisial SY (42) Kasi Kantor Camat di Pulau Bunguran mengungkapkan, sangat menyesalkan terbitnya keputusan SKB tiga menteri itu pasalnya dinilai tidak adil sebab sudah bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM), terangnya.

Namun, untuk menghadapi ancaman pemberhentian tidak hormat  tersebut, SY bersama 50 orang ASN rekanya se- Kepri melalui pejabat dari Kabupaten Bintan mencoba melakukan perlawanan dengan mengajukan judicial review (Uji Materi) Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf b dan huruf d Undang-Undang ASN ke Mahkamah Konstitusi.

Adapun jumlah ASN mantan napi koruptor di Provinsi Kepri akan diberhentikan sebanyak 50 orang yakni, lima orang ASN Pemprov Kepri, enam orang ASN Pemkab Bintan, lima ASN Pemkab Karimun. Tiga orang ASN Pemkab Lingga, empat belas orang ASN Kabupaten Natuna, empat orang ASN Pemkab Anambas, tujuh orang ASN Pemko Batam dan enam ASN Pemko Tanjungpinang.

Penandatanganan SKB itu merupakan tindak lanjut dari pembahasan yang dilakukan antara Mendagri, Menpan RB, dan Kepala BKN di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa (4/9/2018) lalu.

Aktipnya para PNS itu merugikan negara yang masih harus mencairkan gaji. Oleh sebab itu, pemerintah mencari cara agar para PNS itu bisa diberhentikan secepatnya. 

Selain itu, Mendagri juga menindaklanjuti pertemuan di KPK dengan menerbitkan surat edaran nomor 180/6867/SJ tentang pemecatan aparatur sipil negara (ASN) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi.

Surat edaran tersebut menggantikan surat edaran lama Kemendagri nomor 800/4329/SJ tanggal 29 Oktober 2012. Diterbitkannya surat edaran baru lantaran yang lama, seperti dikatakan Tjahjo, seolah membolehkan para PNS yang terlibat korupsi tetap menduduki jabatan struktural.

Sementara itu, Kepala BKN Bima Haria Wibisana mengatakan, saat ini, jumlah PNS koruptor yang telah divonis inkrah masih terus diverifikasi dan divalidasi.

“Ini sementara sudah berkurang, ada beberapa kabupaten atau kota yang secara proaktif langsung melakukan pemberhentian, sudah ada yang masuk (datanya) tapi belum kami hitung,” kata Bima.

Sebagai informasi, pemberian sanksi kepada PNS yang telah divonis bersalah dan telah inkracht tersebut harus diberhentikan dengan tidak hormat.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo Pasal 251 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang manajemen PNS, sumber dikutip dari kompas.com.

(Red/Pohan)

Hamid : Jangan Pernah Minta-minta Jabatan, Kami Prioritaskan Yang Berpotensi

0

Batamtimes.co – Natuna
Sebanyak Enam Puluh Dua pejabat dilingkungan Pemkab Natuna yakni, jabatan administrator, pengawas, dan penugasan guru sebagai Kepala Sekolah mengikuti pengukuhan dan pelantikan, pada Jumat (11/01/2019) pagi di Gedung Serbaguna Sri Serindit Jalan Yos Sudarso Ranai, Natuna, Kepri.

Pelantikan dilaksanakan langsung oleh Bupati Natuna Drs.Abdul Hamid Rizal, MS.i didampingi Sekda Natuna Wanita Siswandi, S.Sos.

Sepuluh CPNS dilantik menjadi PNS oleh Bupati Natuna di Gedung Serbaguna Sri Serindit Jalan Yos Sudarso Batu Hitam Ranai, Natuna, Kepri, pada Jumat (11/01/2019)

Pelantikan dan pengukuhan tersebut dilaksanakan untuk menata organisasi pemerintah sesuai dengan UU yang berlaku.

Selain pelantikan, dilakukan pula pengukuhan dan pengangkatan sumpah jabatan sepuluh orang CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemkab Natuna.

Bupati Natuna teken pengangkatan sumpah jabatan pejabat dan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemkab Natuna

“Sekali lagi saya tegaskan saat ini para pejabat sudah resmi dilantik dan berhak mendapat tunjangan dan perlu diingat jabatan adalah amanah yang harus dijaga dengan baik itu juga rejeki, ucapnya.

Namun para pejabat yang belum memiliki tempat untuk tidak berkecil hati, karena penataan ini akan terus dilakukan jika ada pejabat yang tidak bekerja maksimal dan tidak memiliki inovasi,” tegasnya.

Bupati Natuna sampaikan arahan seusai melantik pejabat dan pengangkatan CPNS menjadi PNS dilingkungan Pemkab Natuna

Bahkan Hamid berpesan kepada seluruh pejabat untuk tidak meminta-minta jabatan kepada Bupati karena kata dia, dalam pemberian amanat jabatan semuanya sesuai dengan kemampuan dan kualitas pejabat yang bersangkutan.

“Kalau tidak sesuai kemampuannya, bisa jadi dua minggu atau satu bulan kemudian akan dilakukan penataan dan pelantikan ulang terhadap para pejabat tersebut.

Tidak usah minta-minta jabatan. Kami memberikan prioritas kepada mereka yang memiliki inovasi dan keinginan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat,” tandasnya.

(Red/Pohan)

SD Melati Akhirnya Dapat Belajar di Gedung SD Negri

0
Anak sekolah SD belajar di Gedung DPRD Kota Batam (foto : Kepri Update)

Batamtimes.co,Batam – Setelah beberapa hari belajar di loby Kantor DPRD Kota Batam, Sekolah Dasar (SD) Melati akhirnya mendapat peluang untuk belajar di gedung SD Negeri.

Kabar ini disampaikan Perwakilan Dinas Pendidikan (Disdik), Kasi Peserta Didik, Dessi Anita saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) di ruang rapat pimpinan DPRD Lantai II, Rabu (19/12/2018) Rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto.

Dessi memberikan solusi kepada anak-anak untuk ditumpangkan ke sekolah negeri yang lain. Kalau anak-anak tersebut tidak dialihkan, ujian akhir kelas VI nantinya susah, apalagi data anak sekolah tak ada.

“Selama ini komunikasi dari pihak sekolah kurang kepada kami. Kalau tak kami yang memanggil. Yang penting anak-anak ini kita selamatkan ke sekolah lainnya. Teknisnya kita bicarakan nanti,” tutur Dessi.

Ia menambahkan apalagi ujian sekolah saat ini sudah menggunakan sistem dari Disdik. Jadi takutnya anak-anak tidak terdaftar dan tak diakuinya nantinya.

Perwakilan BP Batam, Wesly Silalahi, mengatakan pihaknya sudah paham bahwa pihak sekolah membutuhkan lahan. Ia merekomendasikam silahkan bermohon ke BP Batam.

“Nanti kami mohon ke pimpinan juga,” katanya.

Sementara itu Perwakilan sekolah SD Melati Indah, awalnya bersikeras mempertahankan anak-anak. Mulai sekarang dan tahun baru pihaknya tak belajar lagi di loby gedung DPRD Batam karena sudah dapat tempat.

“Anak-anak tetap di sini. Kami hanya memohon anak-anak ini tidak dilepaskan. Kalau dilepaskan ke sekolah lain susah. Takutnya tak ada sekolah yang menerima anak-anak ini nantinya,” katanya.

Mereka juga tampak takut, jika anak-anak murid tak ada lagi sekolah nantinya akan bubar. Namun hal tersebut dibantah oleh Nuryanto.

Pimpinan RDP, Nuryanto menegaskan tetap mengarahkan anak-anak disalurkan ke sekolah lainnya.

“Bapak sama ibu kalau memberikan anak-anak tersebut ke sekolah yang lain sekolahnya pasti tak bubar karena yayasannya masih ada. Anak-anak ini tetap kita harus selamatkan. Tunggu rekomendasi saya, Insya Allah biar cepat,” tegas Nuryanto.

Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kota Batam Muhammad Yunus, mengatakan selama ini pihak DPRD miris melihat anak-anak ini belajar di bawah dan melantai. Alangkah baiknya memang tetap disalurkan.

(Red /tribun batam)

Satu Meninggal Dunia, Dua Korban Tenggelam Terseret Arus Laut Pasang Berhasil Selamat

0

Batamtimes.co – Natuna

Tiga remaja warga asal Pulau Laut yang asyik mandi berenang di Pantai Tanjung Desa Limau Manis, Kecamatan Bunguran Timur Laut, Natuna, Kepri, tenggelam akibat terseret arus pasang laut, Kamis (10/01/2019) sekira pukul 17.15 Wib.

Satu di antaranya Alek Sandra (18) ditemukan Kritis oleh tim Basarnas dan Polairud Polres Natuna, tak jauh dari lokasi tempat kejadian.

Demikian diungkapkan Moran warga Tanjung dikonfirmasi lewat sambungan selulernya disela-sela kejadian kepada awak media.

Sebelumnya korban hendak menyelamatkan dua temanya yang  terseret arus pasang yakni Weni Apriansyah (18) dan Widya Angelina (18)
berhasil diselamatkan dan korban sendiri tenggelam terseret arus pasang dan sempat menghilang.

Tim Basarnas tiba di Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekitar pukul 18.00 Wib atas laporan warga langsung melakukan pencarian korban tenggelam bersama tim Polairud namun sekitar pukul 18.15 Wib korban berhasil ditemukan kondisi kritis

Korban langsung dilarikan ke RSUD Ranai menggunakan mobil Patroli Polsek dikawal satlantas polres Natuna untuk mendapat pertolongan medis. Namun setiba di RSUD Ranai sekitar pukul 19.15 Wib nyawa korban tak dapat diselamatkan dan akhirnya korban meninggal dunia.

Kapolres Natuna, Nugroho Dwi Karyanto, Kapolsek Bunguran Timur, satlantas Polres Natuna, Basarnas dan TNI turun ke Tempat Kejadian Perkara.

Jenazah korban sudah kemasi untuk dibawa kerumah duka. Sementara dua korban selamat saat ini sedang dalam perawatan tim medis di RSUD Ranai.

(Red/Pohan)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga