batamtimes.co , Batam- Keterlambatan pengesahan APBD 2017 juga berdampak kepada gaji dari petugas Satgas Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Bidang Pengelolaan Persampahan dulunya Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) Kota Batam.
Ketua Komisi III DPRD Batam Djoko Mulyono mengatakan OPD baru, setiap daerah kesiapannya berbeda-beda dalam hal melantik pejabat yang berwenang di bidang itu.
“Kita berharap ada kebijakan dari pusat, entah itu satu sampai tiga minggu terhadap daerah yang baru melaksanakan pilkada,” kata Djoko, Rabu (4/1/2017). Katanya, jika APBD tidak segera disahkan, lanjut Djoko masyarakat sendiri yang akan dirugikan.
“Secara otomatis Satgas Kebersihan atau honorer itu gajinya dari APBD, kecuali PNS gajinya dari pusat,” tambahnya. Tapi, lanjut politisi Partai Golkar itu, pimpinan memiliki kebijakan atau alternatif lain.
Pewarta : AHS
