Batam- Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan RSUD Embung Fatimah Batam mendapat penghargaan atas pelayanan publik yang telah dilaksanakan. Kedua instansi Pemerintah Kota Batam ini memperoleh predikat Sangat Baik berdasarkan hasil evaluasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB).
“Hari ini kita menerima penghargaan dua. Untuk DPMPTSP dan RSUD. Sebenarnya yang dinilai tiga. Tapi Disduk (Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil) nilainya rendah, kalau tidak salah C,” kata Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad usai menghadiri acara Penyerahan Hasil Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I di Hotel Aston Batam, Kamis (7/11/2019).
Meski menerima penghargaan, ada penurunan nilai untuk DPMPTSP. Yakni dari A menjadi A-. Namun di sisi lain, penilaian terhadap RSUD Embung Fatimah mengalami peningkatan. Naik dari B menjadi A-.
“Setelah kita evaluasi, DPMPTSP itu turun nilainya karena sejak dibangun tahun 2017 sampai sekarang begitu-begitu saja. Belum ada terobosan. Sekarang sedang disiapkan integrasi sistem. Daerah lain yang tadinya belajar dengan kita, ada yang sudah membuat sistem terintegrasi itu,” terang Amsakar.
Menurutnya integrasi sistem ini belum bisa terbangun di Batam karena tidak bisa serta merta menggabungkan berbagai pelayanan yang ada. Apalagi di Batam terdapat beberapa instansi berbeda. Contohnya dalam layanan perizinan yang berkaitan antara Pemerintah Kota dengan Badan Pengusahaan (BP) Batam.
“Sedang dicari formulasinya. Di daerah lain ada yang sudah terintegrasi semua. Seperti Bogor. Jadi tadi saya sampaikan ke Arya (Walikota Bogor), nanti kita akan belajar ke sana. Artinya kita harus bersungguh-sungguh lagi mengejar capaian itu,” ujarnya.
Sementara itu, Direktur RSUD Embung Fatimah Batam, Ani Dewiyana mengatakan beberapa hal yang sudah dilakukan adalah penerapan e-resep. Kemudian untuk pelayanan ke pasien, manajemen RSUD juga menyiapkan kotak makanan gratis.
“Kita buat seperti konter, food box gratis. Jadi pasien yang datang, misal belum sarapan, sambil menunggu antrean bisa mendapat snack gratis. Sumbernya dari siapa saja yang mau bersedekah,” tutur Ani.
Ke depan ia bersama jajaran akan memikirkan inovasi-inovasi lain. Agar penilaian tahun depan bisa naik lagi menjadi A atau predikat Layanan Prima. Bahkan ia menargetkan dapat masuk dalam Top 99 Innovation Award tahun berikutnya.
Menteri PANRB, Tjahjo Kumolo mengatakan tujuan evaluasi itu adalah untuk memastikan masyarakat mendapat pelayanan yang prima dan tidak terjebak dalam alur birokrasi yang panjang. Pemangkasan alur birokrasi itu pula menjadi salah satu prioritas utama Presiden Joko Widodo. Alur birokrasi yang mudah dalam pelayanan akan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah.
“Harapan presiden, reformasi birokrasi harus dipercepat. Itu juga bisa mempercepat proses investasi dan mampu meningkatkan ekonomi,” ujar Tjahjo dalam siaran pers KemenPAN-RB.
