Batam- Infrastruktur yang dibangun Pemerintah Kota Batam di masa kepemimpinan Muhammad Rudi-Amsakar Achmad berkorelasi positif dengan perekonomian daerah. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad dalam musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) Kelurahan Teluk Tering Batam Kota, Senin (3/2).
“Buktinya adalah angka pertumbuhan ekonomi yang meningkat dari tahun ke tahun,” kata Amsakar.
Pertumbuhan ekonomi Batam sempat melambat sejak 2015. Hingga terpuruk di kisaran 2 persen. Padahal tahun-tahun sebelumnya laju pertumbuhan ekonomi Batam selalu di atas nasional. Terbaru, pertumbuhan ekonomi Batam sudah bangkit kembali menuju angka 5 persen.
“Jalan yang dilebarkan sekarang sudah ‘bedelau’. Harga bangunan di sekitarnya pun ikut naik,” ujarnya.
Selain pembangunan infrastruktur di jantung kota, Pemko Batam juga tetap memerhatikan kebutuhan warga di tingkat kelurahan. Melalui program percepatan infrastruktur kelurahan (PIK), ratusan kilometer jalan di lingkungan pemukiman warga sudah dibangun. Belasan kilometer drainase perumahan juga diperbaiki.
Menurut Amsakar, program PIK adalah murni kebijakan pasangan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Batam periode 2016-2021 tersebut. Dana yang digunakan bersumber dari APBD Kota Batam.
“Untuk pembenahan infrastruktur di lingkungan kami juga anggarkan PIK. Posting satu kelurahan Rp1 miliar di tahun pertama. Naik jadi Rp1,1 miliar, lalu Rp1,3 miliar tambah Rp350 juta dari Pak Jokowi (DAU tambahan). Tahun ini Rp1,6 miliar dan kalau masih ada program Pak Jokowi Rp350 juga maka satu kelurahan bisa sampai Rp2 miliar. Sehingga infrastruktur di tingkat kelurahan cepat terbangun,” kata dia.
Amsakar mengatakan pos anggaran untuk infrastruktur ini mencapai 30 persen dari APBD. Menurutnya APBD Batam sudah terkelola secara efektif dan efisien. Buktinya adalah hasil audit BPK RI yang menyatakan laporan keuangan Pemko Batam wajar tanpa pengecualian selama tujuh tahun berturut-turut.
Pemko Batam juga diasistensi KPK dalam mengelola pendapatan daerah. Batam jadi percontohan program tapping box atau alat perekam transaksi. Lebih dari 500 alat sudah terpasang di tempat-tempat pemungutan pajak daerah seperti hotel, restoran, dan tempat hiburan.
“Beberapa terobosan itu membuat pendapatan asli daerah (PAD) kita dari waktu ke waktu meningkat. Tahun ini dari Rp2,8 triliun APBD Batam, PAD kita diperkirakan mencapai Rp1,3 triliun. Di samping menunjukkan kita sudah mandiri, juga berarti masyarakat kita taat membayar pajak,” tuturnya.
Ia bersama Wali Kota, sambung Amsakar, sudah berupaya sekuat tenaga untuk memenuhi keinginan masyarakat. Itu juga alasan kedua pimpinan daerah ini selalu turun di musrenbang mulai dari tingkat kelurahan.
“Kami ingin mendengar dari dekat, melihat langsung, memotret fakta yang ada. Sehingga pembangunan yang dilakukan bermanfaat bagi semua,” pungkas Amsakar.
