Oleh: Redaksi Batamtimes.co
Ada kalimat yang pendek, tapi lukanya panjang. Kalimat itu tertulis resmi dalam surat klarifikasi Nomor 01/KP/X/2026, tertanggal 24 Oktober 2026, dari Pemimpin Redaksi Koran Perbatasan, Amran, kepada Bupati Natuna, Cen Sui Lan c/q Kepala Dinas Kominfo Natuna.
Kalimat itu diucapkan Bupati Natuna kepada wartawan Koran Perbatasan, saat kegiatan makan siang bersama sejumlah wartawan di Rumah Makan Ajo Basamo, Jumat 23 Oktober 2026.
“Kamu dari mana? Koran Perbatasan? Tidak masuk!!”_
Wartawan Koran Perbatasan saat itu ditugaskan meliput kegiatan Bupati bersama insan pers dalam acara itu. Bupati mengajak pers 56 media untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui pemberitaan yang aktif, informatif, dan mampu mengangkat potensi sumber daya alam (SDA) Natuna agar semakin dikenal serta menarik minat investor dari luar daerah.
Ia tidak tahu bahwa jamuan makan bersama Bupati itu khusus untuk media yang bekerjasama dengan Pemkab Natuna. Ia hanya menjalankan tugas liputan.
Ia ikut meliput. Ia ikut makan. Tapi satu kalimat itu yang membuat semua liputannya terasa dipermalukan.
Persoalannya bukan soal makan. Persoalannya adalah cara seorang pejabat publik memperlakukan wartawan di depan umum.
ISI SURAT AMRAN, INI YANG DIMINTA
Dalam suratnya, Amran tidak marah. Ia justru menulis bahwa ia telah berupaya mendidik wartawan Koran Perbatasan agar menjunjung tinggi etika dan profesionalisme jurnalistik.
Ia khawatir kejadian itu berdampak pada mental, kepercayaan diri, dan semangat kerja wartawannya.
Karena itu, Amran memohon penjelasan atas 3 hal:
1.Apa maksud Bupati dengan ucapan “Koran Perbatasan? Tidak masuk!!” dan apakah ada alasan khusus di baliknya?
2. Apakah ucapan itu berkaitan dengan persoalan tertentu antara Bupati dan Koran Perbatasan?
3. Apa penjelasan Diskominfo Natuna terkait undangan kegiatan tersebut serta peristiwa yang dialami wartawan kami?
Permohonan ini mengacu pada UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, Pasal 4 ayat (3) tentang hak pers mencari dan menyebarluaskan informasi, serta Pasal 8 tentang perlindungan hukum bagi wartawan.
Ini surat yang sangat sopan. Tidak menuntut, tidak mengancam. Hanya minta dijelaskan.
PERMINTAAN KLARIFIKASI TERBUKA
Surat itu sudah dilayangkan Sabtu malam 24/10/2026. Amran juga sudah meminta saran ke Ketua PWI Natuna, pada hari ini Minggu 25/10/2026, belum ada respon dari Bupati, Diskominfo, maupun PWI Natuna.
Karena itu, melalui opini ini kami sampaikan Permintaan Klarifikasi Terbuka:
Kepada Bupati Natuna c/q Diskominfo: Tolong jawab 3 pertanyaan di surat Nomor 01/KP/X/2026 itu.
Apakah ajakan Bupati Natuna kepada pers 56 media itu untuk memperkuat sinergi dengan pemerintah daerah melalui pemberitaan yang aktif, informatif, dan mampu mengangkat potensi sumber daya alam (SDA) Natuna agar semakin dikenal serta menarik minat investor dari luar daerah hanya untuk media mitra saja?
Kalau memang ada salah paham, kami buka ruang hak jawab.
Kepada PWI Natuna. Wartawan yang dipermalukan itu adalah wartawan yang sedang tugas.
Jangan biarkan Amran dan wartawanya menghadapi ini sendirian. Yang diremehkan bukan orangnya sebagai pribadi, tapi profesi wartawan.
Koran Perbatasan memang tidak bekerjasama dengan Pemkab Natuna. Itu bukan aib, itu pilihan independen.
Media yang tidak kerjasama justru lebih bebas mengkritisi. Kalau media yang kritis dipermalukan dengan kata “Tidak masuk!!”, pesan yang sampai ke wartawan Natuna adalah kalau mau dihargai, jangan kritis.
Kami tidak minta Bupati dihukum. Kami hanya minta klarifikasi itu dijawab secara terbuka dan profesional, seperti yang diminta Amran dalam suratnya.
Karena kalau hari ini Wartawan Koran Perbatasan dibiarkan dipermalukan, besok wartawan lain yang kritis akan takut. Yang rugi bukan Koran Perbatasan, tapi masyarakat Natuna yang tidak lagi dapat berita kritis soal pembangunan daerahnya.
Bupati boleh tidak suka beritanya, tapi jangan pernah membenci wartawannya.
