Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra
batamtimes.co, Batam – BP Batam memfasilitasi sosialisasi Permenaker (Peraturan Menteri Tenaga Kerja) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Struktur Skala Upah yang di inisiasi oleh Himpunan Kawasan Industri bekerjasama dengan Kementerian Tenaga Kerja. Bertempat di Ruang Balairungsari lt.3, BP Batam, kegiatan diikut oleh 300 peserta dari pelaku usaha, perusahaan dan mitra HKI.
Kegiatan dibuka oleh Direktur Lalu Lintas Barang BP Batam, Tri Novianta Putra (6/4) dalam sambutannya mengatakan, seiring dengan pertumbuhan penduduk yang semakin meningkat dengan kemajuan Batam sebagai kawasan industri, maka akan berpengaruh pada faktor penentuan UMK. Seperti kenaikan UMK Batam dari tahun 2016 ke tahun 2017 mengalami peningkatan 8,25%.
Sehingga untuk meningkatkan iklim investasi di Batam dan menjaga kondusivitas maka perlu disosialisasikan Struktur Skala Upah sesuai Permenaker Nomor: 1 Tahun 2017, agar dapat diaplikasikan sesuai ketentuan dan dapat dipahami bersama oleh semua pihak bagaimana teknis penentuan struktur skala upah bagi tenaga kerja di Batam.
Novi berharap sosialisasi ini dapat menciptakan iklim industrial yang kondusif antara pekerja dan pengusaha. Sehingga tercipta kesetaraan upah untuk tenaga kerja, memberikan motivasi bagi tenaga kerja untuk terus berinovasi dan menjadi tenaga kerja handal, dan tentu akan berdampak positif bagi perusahaan serta menarik investasi datang di Batam.
Sementara itu Direktur Pengupahan, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jamsos Tenaga Kerja, Kementerian Tenaga Kerja, Andriani selain memaparkan dan memandu secara teknis bagaimana mengatur dan menentukan struktur skala upah untuk tenaga kerja Batam, dirinya juga menekankan akan kesetaraan terhadap tenaga kerja. Ia menghimbau perusahaan tidak melakukan diskriminasi terhadap tenaga kerja dari segi gender ataupun kewarganegaraan.
Skala Upah Tenaga kerja ditentukan oleh nilai dari beban kerja dan produktivitas atau kemampuan individu. “Tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal Batam, bukan berarti tenaga kerja asing pasti lebih hebat dan harus dibayar lebih mahal, antara gender wanita dan laki-laki, bukan berarti wanita pasti dibayar lebih murah daripada laki-laki. Tidak boleh ada diskriminasi, semua bergantung pada nilai dan produktivitas individu” terangnya.
Mengingat Batam sebagai kawasan industri dan perdagangan yang sedemikian dinamis dan berkembang pesat dengan penduduk lebih dari 1 juta penduduk pertumbuhan 4% pertahun, industri Batam menyerap tenaga kerja lebih dari 500.000 orang dengan lebih dari 5.800 merupakan tenaga kerja asing.
Dirinya mengatakan bahwa dengan Permenaker ini akan menjamin aspek keadilan (tidak diskriminatif) sehingga tercipta kesetaraan upah, kenyaman bekerja dan menciptakan iklim yang kondusif, ketenangan dan kelangsungan berusaha. Hadir dalam acara tersebut Komisi IV DPRD Provinsi Kepri, DR. Teungku Afrizal Dahlan; Direktur Intelkam Polda Kepri, Kombes Musa M Tambupolon; Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kepri, Tagor
batamtimes.co , Medan – Sejumlah kepala sekolah menengah atas (SMA) mengharapkan, Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak melakukan pemadaman listrik selama pelaksanaan ujian nasional berbasis komputer (UNBK), yang akan dimulai Senin (10/4) besok.
“Seluruh anak didik yang berjumlah 225 orang sudah siap untuk mengikuti UNBK. Namun, hal yang dikhawatirkan jika listrik tiba-tiba padam,” ujar Kepala SMA Santo Thomas 2 Medan, Nelson Nababan, Minggu (9/4).
Nelson mengatakan, pemadaman listrik jika terjadi saat berlangsung UNBK dikhawatirkan menimbulkan kepanikan peserta. Kondisi ini, kata dia, dipastikan mengganggu konsentrasi peserta yang tengah melaksanakan ujian.
Wakil Kepala SMA Negeri 1 Medan, Buang Agus, mengaku, telah mengirimkan surat kepada PLN untuk menyediakan mesin genset sebagai bentuk antisipasi jika terjadi gangguan jaringan pada pembangkit listrik.
“Untuk peserta UNBK di sekolah ini berjumlah 658 siswa. Tidak bisa dipungkiri, seluruh sekolah yang melaksanakan UNBK apalagi pelajar, ketakutannya bila terjadi pemadaman listrik,” sebutnya.
Seperti yang diketahui, pemadaman listrik secara bergilir masih sering terjadi di daerah tersebut. Krisis listrik ini berlangsung lebih dari sepuluh tahun. Masyarakat resah setiap pemadaman itu terjadi.
Belakangan, pemadaman listrik memang jarang terjadi. Namun, masyarakat masih tetap mengkhawatirkan pemadaman jika kembali terjadi.
Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dituntut pidana penjara 6 tahun.
batamtimes.co , Sidoarjo – Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan dituntut pidana penjara 6 tahun dan denda Rp750 juta subsider 6 bulan penjara pada persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo.
“Menyatakan terdakwa Dahlan Iskan secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama,” kata Jaksa Penuntut Umum Trimo saat membacakan tuntutannya di persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Surabaya di Sidoarjo, Jumat (7/4).
Jaksa penuntut umum menyatakan Dahlan selaku direktur utama bersalah dalam kasus pelepasan aset BUMD Provinsi Jawa Timur, PT Panca Wira Usaha.
Dalam persidangan ini, jaksa mewajibkan membayar ganti rugi Rp8,3 miliar kepada terdakwa Dahlan Iskan dan PT Sempulur Adi Mandiri, dengan pembagian terdakwa Rp4,1 miliar.
“Jika tidak dibayar hingga ada keputusan hukum tetap (inkrah), diganti dengan penjara selama 3 tahun 6 bulan,” ujarnya.
Menurutnya, pelepasan aset PT Panca di Kediri dan Tulungagung pada 2003 banyak melanggar prosedur sehingga menyebabkan kerugian negara Rp11 miliar.
Di antaranya transaksi sudah dilakukan dengan PT Sempulur Adi Mandiri, perusahaan pembeli aset, sebelum pembukaan penawaran dan RUPS.
“Terdakwa Dahlan dinyatakan melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP,” katanya.
Sementara itu, Dahlan Iskan mengaku tidak kaget dengan tuntutan jaksa tersebut karena kejaksaan sejak awal memang telah mengincar supaya dirinya masuk penjara.
“Jadi tentu dituntut setinggi-tingginya meskipun tadi jelas saya tidak terima uang apa pun,” kata dia usai persidangan.
Sebelumnya, Dahlan ditetapkan tersangka karena dugaan pelanggaran penjualan aset PWU di Kediri dan Tulungagung pada tahun 2003 lalu.
Waktu itu, Dahlan menjabat Direktur Utama PT PWU dua periode, dari tahun 2000 sampai 2010. Sebelum Dahlan, penyidik terlebih dahulu sudah menetapkan mantan Kepala Biro Aset PT PWU, Wishnu Wardhana sebagai tersangka.
batamtimes.co , Batam – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan memperkenalkan sejumlah manfaat kartu kepesertaan, antara lain untuk mendapatkan pinjaman uang muka KPR, dan potongan harga di sejumlah mitra usahanya di Batam, Kepulauan Riau.
“Cukup menunjukkan kartu peserta BPJS Ketenagkerjaan, bisa mendapatkan fasilitas potongan harga saat makan dan menginap serta servis di tempat tersebut,” kata Kepala Bidang Pemasaran BPJS Ketenagkerjaan Batam-Nagoya A Fauzan di Batam, Jumat.
BPJS Ketenagakerjaan menggandeng sejumlah mitra usaha mulai dari restoram, hotel, bengkel hingga jasa servis AC dalam program itu.
Beberapa mitra BPJS Ketenagakerjaan antara lain Rumah Makan Ikan Bakan Cianjur Batam, Cheerful Vegan Cafe Batam, Hotel Kaliban, Yamaha Alfa Scorpi, Hotel Horison Utama Kings Batam, Servis AC Cuidado Sarana Sukses, dan Oli Texas Lubricant Indo Makmur.
Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Batam-Nagoya, Achmad Fatoni menyatakan selain manfaat potongan harga di sejumlah mitra usaha, peserta BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mendapatkan manfaat layanan tambahan (MLT) berupa pinjaman pembiayaan rumah dan uang muka kredit pemilikan rumah (KPR) dengan bunga ringan sesuai dengan Permenaker No 35 tahun 2016.
MLT dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan peserta melalui pemilikan rumah yang layak dan sekaligus mendukung program sejuta rumah dari pemerintah.
“MLT bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan terdiri dari KPR, pinjaman uang muka perumahan, pinjaman renovasi perumahan dan fasilitas pembiayaan perumahan pekerja atau kredit konstruksi,” ujar Toni.
Pemberian KPR dan PUMP bagi masyrakat berpenghasilan rendah (MBR) diatur pemerintah, dengan maksimal pembiayaan KPR dan PUMP mencapai 99 persen dari harga rumah.
Sementara bagi pekerja pada kategori non-MBR, pemberian KPR maksimal sebesar 95 persen dengan harga rumah paling mahal Rp500 juta dan diperuntukan khusus bagi pekerja yang belum memiliki rumah
Dan bagi peserta yang telah memiliki rumah, maka bisa memanfaatkan pinjaman fasilitas perumahan (PRP) untuk renovasi rumah, dengan dana pinjaman maksimal Rp50 juta rupiah.
Peserta yang berminat mengajukan fasilitas KPR, PUMP atau PRP diminta menyerahkan salinan bukti kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan. Kemudian pihak bank melakukan verifikasi dan BI checking, lalu melanjutkan permohonan kredit ke Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan untuk dilakukan pengecekan kepesertaan.
Selanjutnya, Kantor Cabang BPJS Ketenagakerjaan akan mengirimkan formulir persetujuan kepada Bank untuk kemudian diproses atau ditolak, sesuai dengan hasil verifikasi kepesertaan.
Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga membuka kesempatan bekerja sama dengan perusahaan pengembang yang ingin membangun perusahaan karyawan atau perumahan khusus bagi peserta BPJS Ketenagakerjaan.
batamtimes.co , Anambas – Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo memerintahkan Komandan Lanal Tarempa, Kabupaten Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau Letkol Laut (P) Johan Wahyudi untuk menyegel kabel fiber optik bawah laut milik PT Sacofa di Desa Tarempa Barat, Kecamatan Siantan.
Dalam “press release” Danlantamal IV Laksma TNI S. Irawan melalui Kepala Dispen Lantamal IV Mayor Laut (KH) Josdy Damopoli, Kamis (6/4), menjelaskan kabel fiber optik bawah laut milik PT Sacofa asal Malaysia tersebut, telah melanggar kedaulatan NKRI.
Gatot mengatakan penghentian operasional perusahaan telekomunikasi tersebut sesuai dengan Undang-Undang Internasional Nomor 1 Tahun 1983, termasuk Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982 yang diratifikasi menjadi Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985.
“Karena belum memiliki izin pengoperasian dari Pemerintah Indonesia, sehingga melanggar hukum dan aturan hukum Internasional terkait keamanan suatu negara,” kata Josdy dalam keterangannya.
Josdy menjelaskan sebagaimana disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, kabel fiber optik milik PT Sacofa yang melintang di bawah laut RI dapat membahayakan sistem keamanan dan kedaulatan negara.
“Kabel fiber optik dan server PT Sacofa dapat langsung terhubung ke satelit, apabila ada tambahan perangkat lain sehingga bisa menyensor seluruh getaran, baik yang ada dipermukaan maupun kapal selam,” ujarnya.
Panglima menjelaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 tahun 1985, tertuang bahwa negara kepulauan memberikan kesempatan untuk memasang kabel bawah laut dan perusahaan yang menggelar kabel di bawah laut harus mengurus perizinan dari negara bersangkutan.
Jenderal Gatot Nurmantyo mengatakan, operasional PT Sacofa telah berakhir pada 26 November 2016 dan sudah diputuskan untuk berhenti beroperasi, namun pada tanggal 23 Maret 2017 perusahaan tersebut masih beroperasi kembali.
“Dari Kemenko Polhukam sudah menyampaikan bahwa perusahaan ini tidak boleh beroperasi lagi karena masalah ini menyangkut kedaulatan negara, dan kedaulatan negara adalah urusan TNI,” katanya.
Menurut Panglima TNI, Pulau Anambas dan Natuna merupakan pulau yang lokasinya sangat strategis karena berbatasan langsung dengan negara Singapura dan Malaysia.
“Tentara Nasional Indonesia wajib melindungi agar kedaulatan NKRI tetap terjaga,” ujarnya.
Ketua LPERKINDO dan Sekretaris Perusahaan bright PLN Batam Samsul Bahri,
batamtimes.co , Batam – Persoalan kenaikan tarif Listrik di kota batam jangan dijadikan akomodir kepentingan Politik semata.Bright PLN Batam sebagai perusahaan swasta sudah mampu memberikan tarif murah yang cukup lama pada masyarakat Batam.
Jangan sampai, Bright PLN Batam mundur dan menyerahkan seluruhnya pengurusan listrik di Kota Batam dipegang oleh Perusahan Listrik Nasional (PLN Persero).Tarif Dasal Listrik (TDL) naik tiap dua Bulan Sekali,untuk Maret 2017 TDL sudah sebesar RP 1.467.28 perkwh.
“kalau boleh jujur kita harus bersyukur Bright Pln Batam yang nota bene perusahaan swasta menerapkan tarif jauh lebih murah daripada perusahaan plat merah seperti PLN Persero .PLN Persero menerapkan TDL Lebih mahal padahal sudah disubsidi silang oleh Pemerintah,”kata Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen Kelistrikan Indonesia (L PERKKINDO) Thomas AE di Nagoya Jumat (7/4/2017).
Penetapan TDL PLN Persero Bulan April dan Maret 2017 .
Dikatakan Thomas,dulunya masalah kelistrikan kita hampir mirip dengan salah satu kota di Kalimantan yaitu Tarakan,dimana Listrik di wilayah tersebut dikelola Perusahaan Swasta bukan Perusahaan Negara.
Selanjutnya sesuai dengan waktu, Pln di Tarakan menaikan TDL,kenaikan tersebut diangap masyarakat cukup tinggi dan mereka menolak.
“karena terjadi gelombang demo menolak kenaikan TDL tersebut PLN Tarakan menyerahkan pada PLN Pemerintah,hasilnya harga TDL yang lebih mahal harus dibayarkan,” ujarnya
LPERKKINDO sudah miliki data tariff TDL yang dimiliki Persero tersebut mengalami kenaikan setiap dua bulan sekali. PT PLN (Persero) mulai 1 Januari 2017 memberlakukan kenaikan tarif listrik secara bertahap bagi rumah tangga golongan mampu dengan daya 900 VA.
Dan perihal itu sudah dikatakan Kepala Satuan Komunikasi Korporat PLN I Made Suprateka tambah Thomas, kenaikan Mulai 1 Januari 2017, pelanggan listrik rumah tangga mampu berdaya 900 VA dikenakan kenaikan tarif secara bertahap.
“Kenaikan tarif dilakukan setiap dua bulan sekali yakni 1 Januari 2017, 1 Maret 2017, dan 1 Mei 2017,”kata Thomas merujuk kenaikan PLN Persero
Dengan skenario tersebut, maka secara bertahap tarif pelanggan rumah tangga mampu 900 VA akan mengalami kenaikan dari Rp605 menjadi Rp791 per 1 Januari 2017, Rp1.034 mulai 1 Maret 2017, dan Rp1.352/kWh per 1 Mei 2017. Lalu, mulai 1 Juli 2017, pelanggan rumah tangga mampu 900 VA itu akan dikenakan penyesuaian tarif otomatis setiap bulan seperti 12 golongan tarif nonsubsidi lainnya.
Nah,jika dibandingkan dengan Tarif Bright PLN Batam yang hanya menaikan Tarif sebesar 45 Persen.”itu sudah termaksud baik Jika membandingkan dengan tariff PLN Persero secara Nasional yang sudah menaikan Tarif sekarang sudah Rp 1.467.28.Hanya saja Bright PLN Batam kurang mensosialisasikan pada masyarakat padahal TDL sudah naik sejak Maret yang lalu.”katanya
Sekretaris L PERKKINDO Budi utama mengatakan, Kenaikan tarif dasar listrik Bright PLN Batam sudah mulai diberlakukan sejak bulan Maret,dan tahap pembahasan sudah dimulai sejak 13 Bulan.
Bahkan kenaikan tarif sudah mendapatkan persetujuan Gubernur Kepri, Nurdin Basirun itu berlaku untuk empat golongan dari 17 golongan tarif yang ada.
Empat golongan tersebut yakni R1/1300 VA, R1/2200 VA, R2 diatas 2200 VA, dan sosial komersil S3/TM diatas 200 kVA.
“harga besar kenaikan tariff per Kwh dapat dilihat di situs plnbatam.com tampak besaran tarif kenaikan itu tertera dengan jelas.Dalam situs tersebut tertera daftar tarif yang mengalami kenaikan, terutama tarif rumah tangga. Rumah Tangga (R1) 6 ampere, naik dari Rp 930,- menjadi Rp 1.002,-“katanya
Kemudian,katanya lagi, tarif golongan Rumah Tangga (R2) 10 ampere, naik dari Rp 970,- menjadi Rp 1.234,Selain itu kenaikan tarif golongan Rumah Tangga (R3) untuk kategori 10 ampere ke atas, naik dari Rp1.422,- menjadi Rp 1.574.
Menurutnya, meski naik, tarif listrik Batam masih di bawah tarif nasional, atau tarif yang berlaku di Tanjungpinang, Tanjung Uban, dan Belakangpadang.
Kembali dikatakannya, hanya saja Brigh PLN Batam untuk penyusunan tariff sangat disayangkan tidak mengikut sertakan LPERKINDO sebagai mitra dari Bright Batam. “Padahal mulai penyusunan gagasan kenaikan tarif sudah dimulai sejak 13 Bulan silam,beberapa lembaga juga sudah diikut sertakan ,”sesalnya
Sekretaris Perusahaan bright PLN Batam Samsul Bahri, menyatakan, kenaikan TDL itu melalui pengajuan pada Maret 2016 kepada DPRD Provinsi Kepri, serta rangkaian pembahasan di pemerintahan setempat.
Penyesuaian tarif listrik yang dilakukan dalam dua tahap sesuai dengan rekomendasi dan petunjuk teknis Pemerintah Provinsi Kepri.Kali ini penyesuaian tarif dilakukan untuk golongan rumah tangga (konsumtif) R1/1300 VA, R1/2200 VA, R2 di atas 2200 VA dan sosial komersial S3/TM di atas 200 kVA. Penyesuaian tarif ini dilakukan karena ada kenaikan biaya pokok produksi (BPP) tenaga listrik.
“Kenaikan nilai tukar dolar AS terhadap rupiah membuat pembelian harga energi primer meningkat dan juga karena tingkat inflasi,” ujarnya dalam rilis Senin malam (3/4).
Persentase setiap pelanggan akan berbeda-beda sesuai dengan pemakaian masing-masing pelanggan. Penyesuaian tarif listrik Batam masih lebih rendah 17,53% untuk golongan R1/1300 VA dari tarif nasional, sedangkan untuk R1/2200 VA lebih rendah 14,02% dari tarif nasional.
Harga TDL yang dicantumkan pada situs www.plnbatam.com
Samsul mengatakan, ketika menyusun TLB pada Juli 2014, BPP bright PLN Batam sudah mencapai Rp1.218 per kwh. Kurs saat itu masih berkisar Rp9.000 per dolar AS.Dengan keluarnya Peraturan Gubernur maka bright PLN Batam memberlakukan tarif baru tahap pertama untuk beberapa golongan di atas.
Tarif R1/1300 VA dari Rp930,74/kWh menjadi Rp1.210/kWh, R1/2200 VA dari Rp970,01/kwh tarif baru menjadi Rp1.261/kWh. Tarif di atas 2200 VA dari Rp1.436/kWh tarif baru menjadi Rp1.508/kWh, sedangkan untuk S3 sosial komersial 200 kVA ke atas dari Rp843/kWh menjadi Rp885/kWh.
Saat ini kebutuhan listrik golongan rumah tangga lebih besar dan terus tumbuh dari tahun ketahun melebihi kebutuhan listrik golongan industri. Pada 2015 kebutuhan listrik golongan rumah tangga sebesar 32% sedangkan pada 2016 sudah berubah menjadi 37%.
Pada sisi golongan industri dari 32% pada 2015 turun menjadi 25%. Hal inilah yang menjadi salah satu pertimbangan mengapa perlu dilakukan penyesuaian tarif.
Dengan adanya penyesuaian tarif listrik yang dilakukan ini, bright PLN Batam akan memperoleh pendapatan yang wajar untuk mendukung operasional penyediaan tenaga listrik di Kota Batam dan sekitarnya.
Seorang pria berkewarganegaraan Singapura menyekap anaknya Maisa yang masih berusia delapan tahun di rumahnya di perumahan Seraya Garden, Kamis (6/4/2017).
batamtimes.co , Batam – Seorang pria kamarul (52) berkewarganegaraan Singapura menyekap anaknya Maisa yang masih berusia delapan tahun di rumahnya di perumahan Seraya Garden, Kamis (6/4/2017).
Walaupun akhirnya Jajaran kepolisian akhirnya bisa membebaskan Maisa yang disekap oleh ayahnya.
Proses pembebesan itu cukup menegangkan.Saat polisi masuk ke rumah itu, sekitar pukul 19.00 WIB, terdengar jeritan dan teriakan.
Tak hanya berjaga, polisi juga memasang garis polisi dan larangan pada orang-orang untuk mendekati rumah nomor 41 di perumahan tersebut. Polisi berjaga sejak pukul 11.00 WIB.
Atuk yang berada di dalam rumah bersama sang anak sempat keluar sambil menggendong Maisa sambil memegang parang dan mengancam agar orang-orang tidak mendekati rumahnya.
Peristiwa tersebut pun menarik perhatian warga sekitar dan terlihat menyaksikan penyekapan dari jarak jauh karena Polisi terlihat menjaga parimeter aman agar orang tidak dapat lalu lalang di dekat rumah itu.
Selain garis kuning, sebuah batang pohon pun diletakan di tengah jalan untuk menghalangi orang lewat.
Perbuatan nekat Kamarul, seorang warga Singapura yang menyekap putrinya sendiri bukan tanpa alasan.
Ia melakukan aksi tersebut diduga karena permintaan cerai oleh istrinya. Istri Atuk yang dikenal dengan Kak Neng itu sempat mengungkapkan ingin berpisah.
Pertengkaran pun sempat terjadi, sampai akhirnya Neng pergi keluar rumah.Namun ia tak disangka, suaminya itu malah menyekap anaknya di dalam rumah.
Pramugari VietJet Air berpose dengan bikini yang menjadi seragam dinas mereka.(VietJet Air)
batamtimes.co , Jakarta – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan belum menerima permohonan maskapai penerbangan asal Vietnam, VietJet Air untuk membuka penerbangan ke berbagai kota di Indonesia.
“Jadi sampai saat ini, belum ada permohonan dari maskapai VietJet Air untuk membuka penerbangan ke Indonesi,” ujar Kepala Bagian Kerjasama dan Humas Direktorat Jenderal Hubungan Udara Kemenhub, Agus Soebagio, saat dihubungi, Jakarta, Kamis (6/4/2017).
Agoes menuturkan, jika maskapai asing yang ingin membuka rute di Indonesia, maka harus disertakan dukungan dari negara asal. Dalam hal ini, VietJet Air juga harus menyertakan persetujuan dari pemerintah Vietnam.
Selain itu, terang dia, Kemenhub tidak serta merta langsung memberikan izin pembukaan rute kepada VietJet Air. Kemenhub perlu mengevaluasi operasional maskapai sesuai dengan regulasi yang ditetapkan.
“Jadi kami evaluasi terlebih dahulu seperti izin rutenya, teknis operasionalnya. Kalau semua syarat terpenuhi baru mendapatkan izin, tetapi kalau belum dipenuhi semuanya belum dapat izin,” jelasnya.
Sementara itu, terkait dengan busana pramugari VietJet Air yang menggunakan bikini selama penerbangan, Agoes tidak mau berkomentar lebih jauh. Menurut dia, hal tersebut bukan domain dari Kemenhub.
“Domain Kemenhub itu mengevaluasi maskapai yang buka penerbangan ke sini sesuai dengan regulasi. Kalau kita lihat busana Pramugrari juga ada yang baik dan sopan. Jadi kalau maskapai sudah dapat izin disini harus mengikuti aturan sesuai yang ditetapkan,” tandasnya.
Ruhut Sitompul dipecat karena memilih untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama di pemilihan gubernur Jakarta
batamtimes.co , Jakarta – Dua orang anggota Parlemen baru pengganti antar waktu (PAW) dari Fraksi Partai Demokrat dilantik dalam rapat paripurna DPR, Kamis (6/4). Mereka adalah Roy Suryo menggantikan Ambar Tjahyono, dan Abdul Wahab Dalimunthe menggantikan Ruhut Sitompul.
Pimpinan sidang paripurna, Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan, membimbing keduanya untuk membacakan sumpah sebagai anggota DPR.
“Ini sesuai mekanisme dan aturan yang ada,” kata Taufik, dalam rapat yang digelar di Gedung Parlemen itu.
Baik Roy maupun Dalimunthe pun turut mengucapkan sumpah, lalu meneken surat pengangkatan keduanya. Setelah itu keduanya baru diperbolehkan duduk di jejeran kursi anggota dewan.
Dalimunthe menggantikan Ruhut Sitompul yang dipecat karena memilih untuk mendukung pasangan Basuki Tjahaja Purnama di pemilihan gubernur Jakarta.
Saat itu, Ruhut mengingatkan pimpinan Partai Demokrat agar tak mengajukan pasangan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni. Di luar itu, ada sejumlah kasus dugaan pelanggaran kode etik yang dimunculkan demi alasan memecat Ruhut.
Sementara Roy Suryo menggantikan Ambar Tjahyono lewat proses politik yang menarik perhatian publik. Roy sempat berusaha menggugat kursi Ambar lewat proses hukum sengketa hasil pemilu. Namun Roy kalah.
Belakangan, Ambar yang sakit dianggap tak bisa menjalankan fungsinya dengan baik, dan kursinya diserahkan ke Roy. Diketahui, Ambar sudah melayangkan gugatan kepada Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono, menyangkut keputusan mengesahkan kursi untuk Roy Suryo itu.
Polda Kepri Naik Peringkat Dari Awal hanya Tipe B Menjadi TIpe A
batamtimes.co , Batam – Direktorat Narkoba Polda Kepulauan Riau memusnahkan beberapa barang bukti (BB) narkoba jenis sabu 387,17 gram, 281 butir pil ekstasi dan 423,6 gram daun ganja kering, Kamis (6/4/2017) siang.
Pemusnahan BB yang dilaksanakan di ruang Dit Resnarkoba tersebut merupakan tangkapan sejak 12 Maret 2017.
“Dari BB ini, ada enam orang ditangkap dan dijadikan tersangka,” kata Kabag Wassidik Ditresnarkoba Pold Kepri AKBP Tua Turnip.
Lanjut Turnip, keenam pria yang dimaksud masing-masing berinisial TG, DR, IJ alias IN, US alias WU, M alias AT dan HE.
Atas perbuatan keenamnya, terancam hukuman 20 tahun penjara. Kepada mereka disangkakan pasal 114 ayat (2) dan Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
