8.6 C
New York
Friday, April 17, 2026
spot_img
Home Blog Page 277

Kabel Listrik Pedestrian Dijarah, BP Batam Taksir Kerugian Hingga Ratusan Juta

By
admin
-
0

Batam – batamtimes.co – Maraknya perusakan dan pencurian kabel listrik pada lampu di area pedestrian Batam Center menimbulkan kerugian besar bagi Badan Pengusahaan Batam (BP Batam).

Kepala Sub Direktorat Pembangunan Kepelabuhanan Dan Bandara BP Batam, Boy Zasmita, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), mengatakan lokasi ini telah dijarah sebanyak tiga kali, dimana kegiatan penjarahan terakhir terjadi pada Selasa (27/12/2022).

Sebelumnya, Kepala BP Batam Muhammad Rudi beserta jajaran telah meresmikan lajur pedestrian dan sepeda di kawasan Batam Center pada Oktober silam.

Lajur pedestrian dan sepeda tersebut dibangun BP Batam lebih kurang sepanjang 2,7 km dengan lebar lajur pejalan kaki 4 m. Lajur ini juga dilengkapi taman rumput, pohon tabebuya, tempat duduk dan lampu penerangan.

Boy mengatakan, kabel listrik yang dicuri merupakan jenis kabel yang ditanam di bawah tanah yang telah dibeton.

Dari keterangan yang diperoleh, para pelaku mencuri dengan cara merusak beton dan memotong kabel listrik tersebut.

Kegiatan penjarahan ini diketahui setelah mendapat laporan dari saksi mata yang berada di area First City Complex Batam Center yang menangkap basah para pelaku saat sedang membongkar bibir beton pedestrian.

Namun sayang, belum sempat tertangkap, para pelaku dengan gesit melarikan diri setelah diketahui oleh saksi mata.

“Dari keterangan saksi, para pelaku berjumlah 4-5 orang dan menggunakan becak motor untuk mengangkut barang curian pada pukul dua siang,” ungkap Boy.

“Ini sudah tiga kali terjadi. Pertama, sekitar bulan September dengan panjang kabel curian hampir 200 meter, kemudian awal bulan November, dan terakhir hari Selasa kemarin. Dan dari ketiga kejadian, diindikasi pelakunya sama,” lanjutnya.

Sebagai tindak lanjut, BP Batam telah menghubungi pihak kepolisian untuk menyelidiki dan mengusut tuntas kasus perusakan dan pencurian kabel listrik ini sesuai ketentuan yang berlaku.

Dari kegiatan perusakan ini, BP Batam menaksir kerugian yang ditimbulkan mencapai ratusan juta rupiah.

“Saat ini kabel-kabel yang dicuri dan seluruh kerusakan telah diganti dan diperbaiki oleh kontraktor, karena masih dalam masa pemeliharaan pekerjaan sampai bulan Maret 2023 mendatang,” ujar Boy.

Meski demikian, Boy mengimbau agar masyarakat ikut menjaga fasilitas umum yang telah dibangun oleh pemerintah daerah.

“Besar harapan kami masyarakat turut menjaga fasilitas umum yang sudah tersedia. Dan jika ditemukan kegiatan pencurian, mohon untuk segera dilaporkan karena manfaat, keamanan, dan kenyamanan fasilitas umum adalah tanggung jawab kita semua,” harap Boy.

(Red/Adi )

Anggota DPRD Blora AA Resmi jadi Tersangka

By
admin
-
0

Jateng – batamtimes.co – Anggota  DPRD Kabupaten Blora, Jawa Tengah berinisial AA resmi ditetapkan menjadi tersangka atas dugaan dugaan penyerobotan tanah milik seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) berinisial SB (39).

Pria yang belum genap 3 bulan menjabat anggota DPRD itu dilaporkan atas dugaan melakukan tindak pidana pembuatan atau penggunaan akta autentik berupa akta jual beli dan penggelapan dan penipuan sebagaimana sesuai Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP.

Kuasa hukum SB, Toni Triyanto mengungkapkan, politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut sudah dipanggil oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah ini.

“Saat ini perkara kasus tanah tersebut sudah naik penyidikan. Hal itu sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan Nomor : B/660/XII/RES.1.11/2022 tertanggal 5 Desember 2022 status terlapor sudah menjadi tersangka,” ujar Toni kepada wartawan, Minggu 25 Desember 2022.

Dirinya berharap, penyidik segera menuntaskan kasus itu secara hukum yang berkeadilan.

Informasi yang terhimpun, lanjut Toni, saat ini juga sudah dilakukan penyitaan barang bukti atas dugaan kasus tersebut.. Selain menyeret politisi dari PKB, polisi juga menetapkan status tersangka kepada oknum notaris.

Toni Triyanto menceritakan awal mula kasus tersebut, kliennya memiliki tanah dan bangunan dengan luas 1.310 meter persegi di Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.

“Klien saya meminta tolong ada AA untuk dicarikan pinjaman dana sebesar Rp 150 juta dengan jaminan sertifikat hak milih tanahnya,” ujar Toni.

Menurutnya, disaksikan oleh oknum dari pegawai PPAT Elizabeth Estiningsih, pinjaman tersebut akan kembali 2 hingga tiga bulan ke depan. Namun, selang tiga bulan, sertifikat milik klien kami sudah dibalik nama.

“Kami berharap penyidik dapat menuntaskan penanganan perkara ini. Hal itu sesuai arahan dari bapak presiden Jokowi untuk menggebuk dan memberantas mafia tanah di Indonesia,” urai Toni.

Tak menemui titik terang kasus tersebut lantas klien kami melaporkan AA dan seorang notaris Elizabeth Estiningsih pada 7 Desember 2021 berdasarkan Nomor : STTLP/237/XII/2021/JATENG/SPKT.

“Yang kami laporkan waktu itu adalah dugaan tindak pidana pembuatan atau penggunaan akta autentik berupa akta jual beli dan penggelapan dan penipuan, sesuai Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP,” tegasnya.

Toni memperkirakan, harga tanah serta bangunan milik kliennya tersebut sekitar Rp 900 juta.

“Diperkirakan harga tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya tersebut sekitar Rp 900 juta. Lokasinya berdekatan dengan perumahan Blingi Bahagia, Kecamatan Tunjungan , Kabupaten Blora, Jawa Tengah,” demikian Toni Triyanto.

 

(Red/Tanto)

BP Batam Kembangkan Kawasan Kebandarudaraan

By
admin
-
0

Batam – batamtimes.co – Batam sebagai salah satu lokomotif pertumbuhan ekonomi kian diperhitungkan. Pembangunan kawasan di bawah kepemimpinan Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam Muhammad Rudi, terus berjalan masif dan progresif.

Hal itu tidak terlepas dari peran BP Batam dalam melaksanakan tata kelola lahan dengan baik dan terukur, salah satunya adalah pengalokasian lahan di Kawasan Bebas Batam.

Dari data olahan BP Batam, secara komulatif realisasi pengalokasian lahan tahun 2022 mencapai luas 678,25 Ha yang diperuntukan untuk fasilitas umum, industri, kawasan pariwisata, perumahan, jasa dan perdagangan.

Kepala Biro Humas Promosi dan Protokol BP Batam Ariastuty Sirait mengatakan terdapat juga alokasi lahan yang merupakan bagian dari evaluasi atas alokasi lahan yang terdiri dari lahan tak kunjung dibangun atau disebut tanah terlantar.

“Alokasi tersebut mencangkup 158 alokasi dengan luasan 500,79 Ha yang telah dilakukan evaluasi” kata Ariastuty di Batam Center, Senin (26/12/2022).

Ariastuty juga menerangkan pihaknya tengah mendorong percepatan pembangunan di kawasan kebandarudaraan Hang Nadim Batam melalui alokasi lahan. Kawasan tersebut nantinya akan menjadi penunjang kegiatan industri dan perdagangan di Kawasan Bebas Batam.

Pengalokasian di kawasan Bandara tersebut telah mengacu pada kebutuhan tata ruang dan pemanfaatan lahan sesuai Keputusan Menteri (KM) Perhubungan RI nomor 47 tahun 2022 tentang Rencana Induk Bandar Udara Hang Nadim. Dalam KM Perhubungan itu disebutkan luas lahan kawasan Bandara sebesar ± 1.762,70 Ha.

Direktur Pengelolaan Pertanahan BP Batam Ilham Eka Hartawan menyebutkan pengalokasian di Kawasan bandara saat ini baru seluas 365,18 Ha dengan rincian peruntukan industri sebesar 259,77 Ha dan komersial seluas 105, 41 Ha.

“Zona yang tercantum dalam lampiran peta KM (Keputusan Menteri) 47 tahun 2022 tersebut dapat dimanfaatkan untuk pembangunan dan pengembangan yang mendukung kegiatan atau aktifitas pengusahaan di kawasan Bandara tersebut,” sebut Ilham.

Senada, Kepala Pusat Perencanaan Program Strategis BP Batam Fesly Abadi Paranoan menambahkan bahwa alokasi lahan yang dilakukan telah berpedoman pada peraturan-peraturan terkait tata ruang di Batam.

Secara khusus untuk alokasi di kawasan Bandara, ia merinci sejumlah peraturan terkait. Pertama, Lampiran Peta Peraturan Presiden nomor 87 tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Batam Bintan Karimun. Disebutkan peruntukan di lokasi tersebut adalah untuk penyelenggaraan kegiatan Kawasan Bandar udara (B6.1) dan kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat meliputi pemanfaatan tanah dan atau perairan dan ruang udara di sekitar bandar udara umum serta kegiatan lain yang tidak mengganggu keselamatan operasi penerbangan dan fungsi bandar udara umum.

Kedua, Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam tahun 2021-2041. Lokasi tersebut adalah kawasan peruntukan transportasi, dan kegiatan yang diperbolehkan bersyarat dan atau terbatas untuk kegiatan industri pendukung kawasan, perdagangan dan jasa dengan memperhatikan ketersediaan lahan.

Ketiga, Peraturan Wali Kota Batam nomor 60 tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Nongsa, Batam Kota, Bengkong, Batu Ampar, Lubuk Baja, Sekupang, dan Batu Aji Kota Batam tahun 2021-2041. Peruntukan di lokasi tersebut adalah zona kawasan transportasi dan kegiatan yang diperbolehkan meliputi kegiatan pergudangan yang terdiri dari aktivitas cold storage, bounded warehousing, pergudangan dan penyimpanan lainnya.

“Pembangunan kawasan tersebut telah mengikuti perencanaan sesuai kebutuhan dan pemanfaatan lahan. Penyelenggaraannya meliputi kegiatan pengoperasian, pelayanan, pengelolaan, pengusahaan, serta pembangunan dan pengembangan,” imbuh Fesly.

Dengan demikian, BP Batam berharap melalui proses alokasi lahan mampu menstimulasi iklim investasi berjalan dengan lebih baik. “Pembangunan di Batam secara keseluruhan telah tertata dan terencana, tentu harapannya dapat menjaga iklim investasi dan menjadikan Batam lebih berdaya saing di kancah Internasional,” imbuh Ariastuty mengakhiri.

 

(Red/Adi)

Sudah jadi Tersangka, Abdullah Aminudin Diminta Mundur dari PKB

By
admin
-
0

Jakarta – batamtimes.co – Direktur dan Pendiri (PRPHKI) Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia Dr Saiful Anam meminta DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) segera memberhentikan anggota DPRD Kabupaten Blora

Abdullah Aminudin alias AA karena telah ditetapkan sebagai tersangka atas dugaan kasus melakukan tindak pidana pembuatan atau penggunaan akta autentik berupa akta jual beli dan penggelapan dan penipuan.

Saiful Anam menilai, demi menjaga marwah dan nama baik PKB penonaktifan serta pemberhentian AA sebagai anggota DPRD penting dilakukan.

“Tentu, kita harus hormati proses hukum yang sedang berjalan saat ini. Asas praduga tak bersalah harus kita hormati. Namun, DPP PKB harus mengambil sikap atas kasus yang menimpa AA tersebut,” kata Saiful Anam, Selasa 27 Desember 2022.

Menurut peraih gelar doktor dari Universitas Indonesia (UI) itu, langkap paling tepat dilakukan DPP PKB adalah mencopot atau memberhentikan AA sebagai anggota dewan.

“Biarlah AA fokus dengan permasalahan hukum yang dihadapi saat ini. Kalau penonaktifan AA ini tidak segera dilakukan tentu akan berimplikasi pada suara PKB tahun 2024 nanti,” ujarnya.

Dijelaskan ahli hukum tata negara itu, pun demikian jika DPP PKB tidak mengambil langkah tegas harusnya AA sadar diri dan mengundurkan diri sebagai anggota dewan terlebih dahulu.

“Hal itu dilakukan untuk menjaga nama baik partai yang digawangi Cak Imin itu. Jika DPP PKB tidak langkah secepatnya saya khawatir suara partai itu akan jeblok pada Pileg yang tidak lama lagi digelar. Kan pasti jadi pertanyaan masyarakat, kenapa AA yang sudah jadi tersangka kok gak diberhentikan dari partainya,” demikan Saiful Anam.

Sebelumnya, kuasa hukum pelapor AA yang merupakan pegawai negeri sipil (PNS) berinisal SB (39), Toni Triyanto mengungkapkan, AA sudah dipanggil oleh penyidik sebagai tersangka dalam kasus mafia tanah ini.

“Saat ini perkara kasus tanah tersebut sudah naik penyidikan. Hal itu sesuai Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor : B/660/XII/RES.1.11/2022 tertanggal 5 Desember 2022 status terlapor sudah menjadi tersangka,” ujar Toni, Minggu 25 Desember 2022.

Toni menceritakan awal mula kasus tersebut, kliennya memiliki tanah dan bangunan seluas 1.310 meter persegi di Desa Sukorejo, Kecamatan Tunjungan, Kabupaten Blora.

“Klien saya meminta tolong ada AA untuk dicarikan pinjaman dana sebesar Rp 150 juta dengan jaminan sertifikat hak milih tanahnya itu,” ujar Toni.

Menurutnya, disaksikan oleh dari pegawai PPAT Elizabeth Estiningsih, pinjaman tersebut akan dikembalikan 2 hingga tiga bulan ke depan. Namun, selang tiga bulan, sertifikat milik kliennya itu malah sudah dibalik nama.

“Kami berharap penyidik dapat menuntaskan penanganan perkara ini. Hal itu sesuai arahan dari bapak presiden Jokowi untuk menggebuk dan memberantas mafia tanah di Indonesia,” urai Toni.

Tak menemui titik terang kasus tersebut, lanjut Toni, kliennya melaporkan AA dan seorang notaris Elizabeth Estiningsih pada 7 Desember 2021 berdasarkan Nomor : STTLP/237/XII/2021/JATENG/SPKT.

“Yang kami laporkan waktu itu adalah dugaan tindak pidana pembuatan atau penggunaan akta autentik berupa akta jual beli dan penggelapan dan penipuan, sesuai Pasal 264 KUHP, Pasal 266 KUHP, Pasal 372 KUHP dan Pasal 378 KUHP,” tegasnya.

SPPI Teken PKB Perlindungan Awak Kapal Perikanan di Taiwan

By
admin
-
0

Jakarta – batamtimes.co -Serikat Pekerja Perikanan Indonesia (SPPI) menanadatangi kerja bersama “Promosi kondisi kerja yang sesuai untuk Awak Kapal Perikanan dan berkelanjutan industri Perikanan” Asosiasi Tuna Taiwan (TTA) dan Asosiasi Cumi Taiwan (TSSFA) terkait perlindungan awak kapal perikanan di Hotel Ambassador di Kaohsiung, Taiwan pada Jum’at (16/12/2022).

Kerjasama tersebut merupakan Perjanjian Kelompok untuk Pembangunan Berkelanjutan”, melalui kesepakatan kelompok multinasional, dikombinasikan dengan industri dalam negeri, pemerintah dan akademisi, untuk bekerja sama melindungi hak-hak buruh dan kepentingan awak kapal Perikanan di Taiwan; tujuannya adalah untuk meningkatkan kualitas industri dari sumbernya dan mendorong pembangunan perikanan yang berkelanjutan.

Melalui pelayanan satu atap SPPI yaitu rekrutmen, pelatihan, pemondokan, dan pemulangan ke dalam negeri, SPPI nantinya akan memperkenalkan tenaga kerja perikanan dengan keterampilan profesional yang sesuai kebutuhan, sekaligus menjamin berbagai sumber daya manusia. masalah hak untuk memastikan pekerjaan yang wajar bagi awak kapal asing sesuai kondisi di Taiwan.

Ketua Umum SPPI, Achdianto Ilyas Pangestu mengatakan HAM merupakan isu yang sangat penting dalam industri perikanan yang perlu mendapat perhatian serius, berdasarkan pencegahan dan perlindungan, serikat akan menyelenggarakan serangkaian pelatihan pra kerja, termasuk fisik, mental, disiplin, Kompetensi , bahasa dll, agar ABK mengetahui hukum Taiwan dan hak-haknya terlebih dahulu.

Selain Asosiasi Taiwan, Ilyas menerangkan yang menandatangani kontrak bersama kali ini, ia juga berharap organisasi, perusahaan, dan pemerintah terkait di industri perikanan Taiwan semuanya dapat memperhatikan masalah yang akan dihadapi Awak Kapal ketika mereka datang ke Taiwan.

“SPPI secara kelembagaan telah melakukan upaya dengan melakukan komunikasi dan kordinasi dengan semua pihak Kementrian Lembaga di Indonesia dan Taiawan untuk mendorong adanya MOU tentang Penempan dan Perlindungan awak kapal Perikanan Laut lepas yang bekerja di kapal berbendera Taiwan,” katanya.

Sebagai informasi, perikanan pelagis adalah industri utama di Kaohsiung, dan juga merupakan industri diplomatik penting di Taiwan Dalam hal skala dan kekuatan penangkapan ikan, Taiwan telah menjadi pemain kunci dalam perdagangan global. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kualitas tenaga kerja perikanan perairan jauh Taiwan telah berulang kali dipertanyakan secara internasional. Pada tahun 2015, terdaftar oleh Uni Eropa sebagai peringatan kartu kuning bagi negara-negara yang tidak kooperatif dalam memerangi ilegal, tidak dilaporkan dan tidak diatur (IUU) perikanan, dan pada tahun 2020. Pada tahun 2021, dimasukkan dalam daftar kerja paksa oleh Departemen Tenaga Kerja A.S., dan pada tahun 2021, dicantumkan dalam “Laporan Peningkatan Manajemen Perikanan Internasional” dari National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) .

Asosiasi Industri Perikanan Pelagis mengakui bahwa perlindungan kondisi tenaga kerja adalah kunci untuk operasi industri yang berkelanjutan, dan juga berharap untuk memenuhi tanggung jawab sosial industri (CSR). Dalam beberapa tahun terakhir, telah secara aktif berdiskusi dengan pemerintah, penelitian akademik lembaga, perusahaan swasta, dan organisasi asing untuk meningkatkan lapangan kerja perikanan domestik, lingkungan, hak asasi dan langkah-langkah khusus.

Lin Yuzhi, Ketua Asosiasi Industri Ekspor Kapal Perikanan Longline Tuna Pelagis Taiwan (Asosiasi Tuna), mengatakan bahwa untuk mendapatkan Pekerja awak kapal (Crew) pemilik kapal dan nelayan membutuhkan waktu, transportasi, dan biaya lainnya. Untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi bagian ini, asosiasi akan Membentuk kelompok kerja untuk membuat informasi kapal nelayan transparan melalui teknologi informasi, sehingga para nelayan dapat sepenuhnya memahami lingkungan kerja masa depan dan memilih pekerjaan yang sesuai dengan kebutuhan mereka sebelum menaiki kapal.

“Selain itu, WIFI akan disediakan di setiap kapal untuk memastikan bahwa para kru dapat Segera menggunakan LINE untuk menanggapi informasi perusahaan dan mempermudah dalam Pengawasan dan pengaduan,” katanya.

Chen Huangcheng, Ketua Asosiasi Ekspor Ikan Cumi-Cumi Pelagis dan Kapal Perikanan Saury Taiwan (Squid Association), mengatakan kerja sama ini untuk memberi perusahaan pelayaran lebih banyak saluran untuk mempekerjakan karyawan tanpa mengubah metode ketenagakerjaan sebelumnya, sehingga perusahaan pelayaran dapat Lebih cepat memilih perantara Indonesia yang dapat mempertimbangkan kepentingan ABK dan industri.

Apresiasi di berikan kepada Prof.Liu Huang dan team serta Romo Yance dan team juga semua pihak yang terlibat sehingga di tanda tanganinya kesepakan Bersama Ini, dan apresiasi Kepada Pemerintah Taiwan telah melakukan lompatan yang luar biasa terkait peraturan sesuai kebutuhan terkini dan menyesuaiakan dengan norma Konvensi ILO C188.

Lai Zhenchang, anggota Komisi Hak Asasi Manusia Nasional, mengatakan bahwa dalam beberapa tahun terakhir, kapal penangkap ikan lepas pantai yang mempekerjakan nelayan di luar negeri telah melibatkan beberapa kasus kerja paksa, yang telah menarik perhatian internasional terhadap hak asasi manusia dalam penangkapan ikan lepas pantai.

“Memecahkan masalah hak asasi manusia. nelayan; menegaskan bahwa dua asosiasi perikanan besar secara aktif mempromosikan kerja sama dengan serikat nelayan Indonesia. Ini adalah langkah maju yang besar untuk hak asasi manusia negara,” katanya.

Lin Guoping, wakil direktur Badan Perikanan, mengatakan Indonesia dan Korea Selatan memiliki sekolah untuk manajemen awak kapal. Tentunya Taiwan harus menindaklanjuti langkah-langkah yang bermanfaat bagi industri. “Namun, karena situasi internasional, efisiensi dan kedalaman Kerjasama antar pemerintah terkadang tidak sebaik swasta, kali ini kerjasama tersebut diprakarsai oleh asosiasi, dan pemerintah dengan senang hati berperan sebagai pendukung,” jelasnya.

 

(Red/Adi)

Presiden Joko Widodo akan melarang penjualan rokok secara Ketengan

By
admin
-
0

Jakart – batamtimes.co – Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan melarang penjualan rokok secara ketengan atau batangan. Pemerintah akan mulai memberlakukan larangan penjualan rokok ketengan (per batang) pada 2023.

Rencana pemerintah ini terungkap dalam salinan keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 2022 tentang Program Penyusunan Peraturan Pemerintah Tahun 2023.

“Pelarangan penjualan rokok batangan,” dikutip dari Keppres Nomor 25 Tahun 2022 yang diunggah di di situs resmi Kementerian Sekretariat Negara seperti dikutip, Senin (26/12/2022).

Dalam aturan Keppres tersebut terdapat tujuh keputusan yang mengatur produk nikotin itu antara lain soal penjualan rokok batangan, rokok elektrik, dan iklan di media.

Pemerintah juga mengatur pembesaran ukuran gambar dan tulisan peringatan kesehatan pada setiap kemasan produk tembakau.

Ada juga soal penegakan dan penindakan kawasan tanpa rokok, serta pelarangan dan pengawasan iklan produk tembakau.

“Pelarangan iklan, promosi, dan sponsorship produk tembakau di media teknologi informasi,” dikutip dari keppres itu.

Aturan-aturan baru tentang rokok dan produk tembakau itu digagas oleh Kementerian Kesehatan. Aturan itu merupakan turunan dari pasal 116 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Sebelumnya, pemerintah juga sudah mengeluarkan kebijakan baru soal rokok untuk menekan para perokok aktif yang ada di Indonesia. Sebab setiap tahun angka perokok aktif terus naik, dan mayoritas berasal dari umur produktif atau remaja.

Pengetatan soal rokok juga pemerintah lakukan terhadap iklan di media massa, dan sponsorship dalam kegiatan musik, olahraga dan yang lainnya. Selain itu pemerintah memberlakukan kawasan tanpa asap rokok di setiap gedung atau perkantoran.

Yang terbaru, pemerintah menaikan harga cukai rokok yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 192/PMK.010/2021 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau Berupa Sigaret, Cerutu, Rokok Daun atau Klobot, dan Tembakau Iris. Aturan itu sudah berlaku sejak 17 Desember 2021.

 

 

Sumber : inilah.com

Malam Puncak BBFW 2022, Semangat bergelora Marlin kembangkan UKM Batik Batam

By
admin
-
0

Batam – batamtimes.co –  Malam puncak Batam Batik Fashion Week (BBFW) 2022 berlangsung spektakuler di Dataran Engku Putri Batam Center, Jumat (23/12/2022) malam. Show pamungkas para model tampan dan jelita yang menampilkan aneka motif kerajinan batik khas Batam itu dibuka langsung oleh Wakil Gubernur Kepri Hj Marlin Agustina Rudi.

Malam puncak Batam Batik Fashion Week 2022 ini digelar selama tiga hari mulai 23 hingga 25 Desember 2022. Selama puncak Batam Batik Fashion Week 2022 ini, juga digelar pameran seni dan kerajinan hingga bazar kuliner.

Marlin yang juga Ketua Dewan Kerajinan Nasional Daerah (Dekranasda) Kota Batam menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada semua pihak yang mendukung kegiatan tersebut. Untuk diketahui, roadshow Batam Batik Fashion Week telah dilakukan di beberapa kota di Kepri yakni di Tanjungbalai Karimun, Tanjungpinang, Lingga, dan Anambas.

Program khusus memperkenalkan kerajinan Batik khas Batam ke saentero Kepri ini dipelopori Dekranasda bekerjasama dengan Disperindag Kota Batam. Diantara motif batik yang jadi andalan adalah batik ikan Marlin, dan batik tenun yang produksinya berpusat di Pulau Ngenang.

“Motif batik yang kita perkenalkan adalah asli buatan pengrajin Batam. Meski baru beberapa tahun memulai tapi semangat kita bergelora untuk mengembangkan produk industri dan usaha kecil menengah Kota Batam,” papar Marlin.

Di kesempatan itu, Marlin mengapresiasi para desainer dan semua pihak yang terus bergandengan tangan dengan Dekranasda Batam dalam memajukan batik Batam. Meski harus jatuh bangun namun dia mengaku batik Batam mampu booming ke pentas nasional dan internasional.

Untuk itu, dia mengajak seluruh pihak dan warga Batam ikut memakai dan mempromosikan batik Batam sebagai bentuk dukungan terhadap pengrajin dan UMKM daerah. Marlin berharap, melalui kegiatan ini ekonomi masyarakat akan terus berputar karena telah mempromosikan produk kerajinan hingga kuliner daerah

Marlin juga menyinggung adanya keluhan soal sulitnya mendapatkan batik khas Batam tersebut. Dia mengaku telah merencanakan untuk membuka galeri dimana semua orang dapat menemukan seluruh jenis dan motif batik khas produk pengrajin Kota Batam.

“Semoga Batik Batam makin maju dan semakin dikenal lagi,” tegasnya bersemangat disambut tepukan yang hadir.

Malam puncak Batam Batik Fashion Week 2022 semakin meriah dengan kehadiran artis Donnie Sibarani (vokalis ADA Band) dan Maggy Diaz. Selain itu, warga yang berjubel disuguhkan penampilan model-model cantik dan tampan dalam balutan busana batik yang sangat menarik.

Warga yang hadir pun tampak antusias. Beberapa kali warga berdiri berkerumun sembari menjepretkan kamera ponselnya, ke arah model yang melenggok-lenggok di atas catwalk.

Hadir dalam kegiatan itu, Walikota-Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi, Wakil Wali Kota Amsakar Achmad, Sekdako Jefridin Hamid, Bupati Karimun Aunur Rofiq, dan Forkompimda. Sejumlah pejabat Pemko dan BP Batam juga terlihat hadir.

Silaturrahmi dengan Warga asal Lintas Buo ,Walikota Rudi ajak dukung Bangun Batam Kota Baru

By
admin
-
0

Batam- batamtimes.co – Walikota-Kepala BP Batam Haji Muhammad Rudi menghadiri silaturrahmi dengan warga Kota Batam asal Lintau Buo Kabupaten Tanah Datar, Sumbar, Minggu (25/12/2022) malam. Kegiatan yang dihadiri juga oleh Bupati Tanah Datar Eka Putra itu digelar di Ballroom Restoran Golden Prawn, Bengkong.

Silaturrahmi tersebut berlangsung penuh keakraban. Terlebih, beberapa pejabat Batam berasal dari Tanah Datar.

Arlon Veristo selaku Ketua IKLB (Ikatan Keluarga Lintau Buo) Kota Batam mengucapkan terima kasih atas kehadiran Walikota Rudi pada acara tersebut. Dia mengaku warga Batam asal Lintau Buo sangat kompak yang dibuktikan dengan antuasias ratusan warga yang hadir pada acara itu.

“Kami berterima kasih pada Pak Walikota Rudi. Batam yang pesat membangun dan kondusif ini membuat hidup kami adem-ayem di sini. Yang berdagang sukses dengan dagangannga,, yang pejabat sukses dalam jabatannya, yang punya rental mobil sukses dengan rental mobilnya,” ungkap Arlon.

Sementara itu Bupati Eka Putra mengaku datang ditemani sejumlah kepala OPD. Dia merasa bangga dengan banyaknya warga asal Tanah Datar yang sukses di Kepri, terutama.di Batam.

“Terima kasih Pak Walikota, yang telah membina dan mempercayakan warga asal Tanah Datar. Terima kasih atas perhatiannya,” ungkapnya.

Bupati Eka juga memaparkan bahwa Tanah Datar punya objek wisata potensial. Selain keindahan alam juga ada Istana Pagaruyung.

Sedangkan Walikota Rudi dalam sambutannya menegaskan bahwa perantau Tanah Datar di Batam adalah warga Batam. Untuk itu dia merasa lebih tepat menyebut warga Batam asal Tanah Datar.

Rudi pun berterima kasih atas kontribusi warga asal Tanah Datar terhadap pembangunan Kota Batam. Menurutnya, pembangunan tidak dapat dilakukan bila situasi tidak aman. Sementara keamanan terwujud atas kerjasama seluruh masyarakat.

Rudi juga memaparkan tentang proyek strategis pembangunan Kota Batam. Dimulai pengembangan Bandara Hang Nadim, Pelebaran jalan-jalan protokol, perluasan Pelabuhan Kontainer Batuampar hingga pengembangan KEK Kesehatan Sekupang.

“Semua ini kita lakukan untuk mewujudkan Batam Kota Baru yang mensejahterakan seluruh warganya. Mari bapak ibu menangkap peluang pembangunan ini terlebih warga asal Lintau masakannya enak-enak,” ajak Walikota Rudi.

Dia pun meminta warga asal Lintau mendukung pembangunan Batam. Meski demikian, Walikota Rudi meminta warga tetap ingat kampung halaman agar dapat membantu Bupati Eka membangun Tanah Datar.

IPAL Kembali Digesa, BP Batam Pelajari Teknologi WWTP Underground Korea

By
admin
-
0

Batam- batamtimes.co – General Manager Pengelolaan Lingkungan Iyus Rusmana selaku PPK proyek Sewerage System Batam (IPAL) mengatakan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) merupakan langkah untuk meminimalisir air limbah yang mencemari lingkungan.

Air limbah rumah tangga maupun industri mengandung berbagai jenis zat limbah diantaranya limbah dari tubuh manusia, sisa makanan, minyak, sabun hingga bahan kimia.

“Di rumah, air limbah juga termasuk air dari wastafel, pancuran, bak mandi, toilet, mesin cuci dan sebagainya. Dunia industri juga menyumbang sebagian besar air bekas yang perlu dibersihkan.” Katanya.

IPAL merupakan proses yang digunakan untuk menghilangkan kontaminan dari air limbah dan mengubahnya menjadi zat atau bahan yang dapat dimanfaatkan kembali ke dalam siklus air. IPAL menciptakan dampak positif bagi lingkungan dan digunakan kembali untuk berbagai keperluan.

Sebelumnya, BP Batam telah melakukan pertemuan sekaligus penandatanganan Memorandum of Meeting (MoM) pada 22 Deseember 2022, dengan Economic Development Cooperation Fund (EDCF) The Export-Import Bank of Korea selaku lender; Sunjin Engineering & Architecture Co, Ltd selaku Engineer ; dan Hansol Paper Co, Ltd selaku Kontraktor Proyek, di Kantor EDCF, Yeongdeungpo-gu, Seoul, Korea Selatan.

MoM menyatakan komitmen semua pihak untuk kembali memulai proyek pengerjaan IPAL di Batam. IPAL ditargetkan akan selesai pada akhir 2024, khusus untuk IPAL Domestik Batam.

Delegasi BP Batam kemudian melakukan kunjungan ke salah satu WWTP Underground (bawah tanah) bernama Clean Water Management Office (Water Quality Restoration Centre) di Seongnam City Hall, 283 Sampyeong-dong, Bundang-gu, Seongnamsi, Gyeonggi-do, Korea Selatan.

“Setelah survey dan pelajari bersama, IPAL domestik ini berkapasitas besar yakni 47.000 m3/hari, lebih dari dua kali lipat dari IPAL Domestik punya kita yang 20.000 m3/hari.” Kata Iyus.

“Teknologinya sama yakni memanfaatkan bakteri pengurai. Namun, ada satu yang menarik adalah konsep buildingnya. IPAL ini meminimalisir ruang, bangunan di bawah (underground) adalahIPAL dan di atasnya gedung kantor dan ruangan monitoring/control panel serta gedung lainnya. Ini bagus dan efisien, tapi membutuhkan biaya lebih besar. Serta kelemahannya adalah bau tinja yang menyengat karena udara terjebak dalam ruangan meskipun ada exhaust ‘. Kata Iyus menjelaskan.

Menurutnya, bagi negara maju pengembangan IPAL sudah tak asing lagi. Masyarakat urban di negara maju juga telah beradaptasi dengan teknologi ini, dan tertib terhadap pengelompokkan limbah atau sampah.

“Kita bisa mencontoh mereka, tentu butuh dukungan masyarakat dari semua baik pemerintah maupun masyarakat, agar apa yang telah diupayakan dapat membawa manfaat ke depan. Harus ada yang memulai dan BP Batam sejak 1995 sudah membangun dan terus mengembangkannya .” terang Iyus.

Seorang perwakilan dari Water Quality Restoration Center di Seongnam City Hall mengatakan WWTP ini dibangun sejak 1978 dengan mengusung tema Underground atau bawah tanah. Dengan memanfaatkan luas bangunan, WWTP dibangun di bawah tanah, sementara operasional dan administrasi berada di lantai dasar.

Dengan sumber daya manusia hanya 17 orang, IPAL ini beroperasi setiap hari dengan mengolah 47.000 ton limbah rumah tangga. Air baku hasil pengolahan kemudian dialirkan kembali ke sungai yang berada di tengah kota Seoul.

“SDM kami sedikit, tapi multitasking. Skill SDM harus disiapkan dengan baik.” Kata Perwakilan dari Water Quality Restoration Center di Seongnam City Hall.

Ia juga menambahkan bahwa semua negara harus segera memulai proyek seperti ini. Fasilitas ini sangat penting untuk menjaga kesehatan masyarakat dan fasilitas lingkungan.

“Di negara atau kota manapun harus investasi ini, untuk jaga kesehatan masyarakat. Memang biaya besar, tapi manfaatnya juga sangat besar termasuk investasi jangka panjang.” Pungkasnya.

Kunjungan kemudian dilanjutkan dengan melihat sungai buatan di tengah Kota Seoul bernama Kali Cheonggye atau Cheonggyecheon, tempat dimana hasil recycle water dialirkan dan berada di tengah kota Seoul.

Dalam kunjungan kerja, hadir Direktur Badan Usaha Fasilitas dan Lingkungan Binsar Tambunan, Kepala Satuan Pemeriksa Intern Konstantin Siboro, Kepala Biro Keuangan Siswanto, Kepala Biro Hukum Alex Sumarna, Kepala Biro Sumber Daya Manusia (SDM) Lilik Lujayanti, Manager Operasional dan Pemeliharaan Unit Usaha Pengelolaan Lingkungan Raden Rara Elly Nugrahini, dan Kasubbag Dukungan Strategis Pimpinan Batami Lily Marlina.

 

(Red/Adi )

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan Pembangunan Gereja dan pura di Kepri

By
admin
-
0

Riau – batamtimes.co – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meresmikan pembangunan gereja dan pura di Kepulauan Riau (Kepri). Acara peresmian itu berlangsung hari ini.
“Tadi juga kita tinjau dan resmikan pembangunan rumah ibadah ada dua, Gereja dan Pura. Di samping tentunya masjid yang sudah berdiri,” kata Sigit di Polda Kepri dalam keterangannya, Jumat (23/12/2022).

Menurut Sigit, pembangunan rumah ibadah merupakan cerminan dari menjaga kerukunan antar umat beragama. Toleransi, lanjutnya, merupakan salah satu dasar untuk terus menjaga serta mempertahankan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Tentunya ini menjadi bagian etalase kerukunan dan toleransi beragama yang ada di Polda. Dan ini yang tentunya kita imbau bahwa rumah ibadah yang ada bukan hanya untuk anggota tapi bisa digunakan untuk masyarakat. Dan tentunya ini harus terus dikembangkan dan ditingkatkan karena yang namanya keberagaman, kerukunan, toleransi, menjaga persatuan dan kesatuan adalah modal dasar bagi siapapun untuk menjaga stabilitas kamtibmas,” ucap Sigit.

Terjaganya stabilitas keamanan dan politik serta toleransi beragama yang tinggi tentu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sigit kerap menggelorakan terkait isu tersebut di berbagai kesempatan.

Baca artikel detiknews, “Kapolri Resmikan Pembangunan 2 Rumah Ibadah di Kepri”

Apalagi, Indonesia mulai memasuki tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) serentak 2024. Jadi, Sigit betul-betul mengingatkan seluruh jajaran serta masyarakat terus menjaga persatuan dan kesatuan serta menghindari politik identitas.

“Karena kita ingin, kita maju ke depan, tidak mundur menghadapi situasi global yang sangat berat. Sehingga kita butuh persatuan dan kesatuan sebagai fondasi awal untuk Indonesia bisa menjadi negara yang lebih baik, demokrasi yang mapan, pertumbuhan baik dan rakyatnya menjadi sejahtera,” papar Sigit.

Sigit turut mengapresiasi sinergi Forkopimda yang terjalin di wilayah Kepri. Diketahui, Kepri berada di peringkat keenam dari 34 wilayah Indonesia terkait toleransi kerukunan umat beragama. Oleh sebab itu, Sigit berharap Polda jajaran lain dapat menjadikan hal tersebut sebagai role model.

Tentu, dengan tingginya kerukunan antarumat beragama, hal itu akan mengundang investor dalam negeri maupun asing untuk bisa berinvestasi kemudian melakukan transfer knowledge membangun industri.

“Dan itu semua salah satunya yang dilihat adalah bagaimana terkait hal-hal mendasar yang ditakutkan terkait masalah isu-isu SARA. Ini menjadi salah satu perhatian mereka. Manakala ini bisa kita jaga, saya yakin tingkat toleransi, tingkat kerukunan akan meningkat dan pasti pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan tentunya harus kita jaga,” tutur Sigit.

Kemudian, Sigit bicara mengenai pembangunan rumah tinggal untuk personel kepolisian. Saat ini, sudah berdiri target 365 rumah yang akan didirikan.

“Tadi sudah saya tanyakan bahwa hampir 100 persen semua sudah diambil. Tentunya saya ucapkan selamat ke Pak Kapolda dan seluruh anggota. Dan ini menjadi bagian dari upaya kita untuk terus melakukan kerja sama dengan stakeholder terkait ada Pak Gubernur tentunya, kemudian teman-teman dari perbankan ada perusahaan gas negara yang semuanya mendukung,” tutur Sigit.

Sigit berharap, dengan adanya pembangunan rumah tinggal untuk polisi, hal itu akan meningkatkan kinerja dalam melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat.

“Sehingga rumah untuk anggota tentunya menjadi salah satu kebutuhan dasar yang akan meningkatkan motivasi. Sehingga akan mendukung di dalam bekerja dan pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik,” tutup Sigit.

1...276277278...1,365Page 277 of 1,365

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga

OPINI

POLITIK

KETEGIORI BERITA

TENTANG KAMI

batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.

Iklan: (+62)81275301238

Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com

FOLLOW KAMI

© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri