Batam- Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyaksikan penyerahan hibah ikan sebanyak 5,28 ton dari Bea Cukai Batam kepada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat (Dinsos PM) Kota Batam, Kamis (9/12/2021).

“Ikan ini akan kita salurkan kepada panti asuhan se-Kota Batam,” ujar Rudi di Kantor Pelayanan Utama Bea Cukai Tipe B Batam.

Adapun hibah ikan tersebut merupakan hasil penangkapan Bea Cukai di perairan Batam. Ikan itu sudah ditetapkan sebagai Barang milik Negara (BMN).

“Tadi sudah dipastikan oleh Bea Cukai bahwa ikan yang dihibahkan layak konsumsi,” ujarnya.

Ia menginstruksikan kepada Dinsos PM Kota Batam, untuk segera menyalurkan ikan tersebut kepada panti asuhan di Batam. Ia berharap ikan tersebut bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Terima kasih kami sampaikan kepada Bea Cukai. Sebelumnya juga kami sudah salurkan hibah dari Bea Cukai berupa beras dan juga gula,” ujar Wali Kota.

Sementara itu, Kepala Bea Cukai Batam, Ambang Priyonggo, menegaskan ikan yang dihibahkan sudah berdasarkan surat keputusan Kementerian Keuangan RI yang menetapkan barang tersebut menjadi BMN. Tak hanya itu, ikan tersebut juga dinyatakan layak konsumsi sesuai hasil penelitian.

“Menkeu juga sudah mengeluarkan SK penggunaan hibah dan sepakat barang ini agar memberikan manfaat seluasnya dan dihibahkan ke Dinsos PM Kota Batam,” ujarnya.

Ia juga mengapresiasi Wali Kota Batam yang terus bersinergi dengan Bea Cukai Batam. Ia berharap, ke depan, sinergi tersebut dapat terus terjalin.

“Semoga (ikan hibah) bisa bermanfaat seluas-luasnya,” ujarnya.

Batam- Pemko Batam turut memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2021. Saban tahun, momentum ini diperingati setiap tanggal 9 Desember di seluruh dunia.

“Mari cegah dan berantas korupsi. Bersatu padu bangun budaya anti korupsi,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi.

Membangun budaya antikorupsi kerap digaungkan Rudi. Bahkan dalam praktik sistem perizinan dibangun untuk menghindari kemungkinan rasuah terjadi. Seperti menghadirkan Mall Pelayanan Publik (MPP) Batam yang sebagian besar dilakukan secara online. Tercatat, Pemko Batam juga kerap mendapat apresiasi dari KPK terkait kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Pemko Batam.

Belum lama ini, Wakil Walikota Batam Amsakar Achmad menghadiri pertemuan dalam mengkoordinasikan pengawasan penyelenggaraan Pemerintah Daerah secara nasional yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Pusat dan Daerah dalam upaya optimalisasi program pencegahan korupsi di daerah.

Amsakar menyampaikan bahwa Kota Batam senantiasa mematuhi berbagai hal yang telah dipetakan delapan area intervensi oleh KPK terhadap lokus Pemerintah Daerah termasuk Pemko Batam.

Pada kegiatan tersebut, seluruh OPD Pemko Batam terkait diikutsertakan secara langsung dalam virtual meeting ini. “Mereka langsung mendengarkan arahan dan penegasan dari Pemerintah Pusat dan institusi pendamping dalam pengawasan dan pencegahan korupsi,” kata Amsakar belum lama ini.

Delapan area fokus intervensi tersebut yakni perencanaan dan penganggaran APBD, pengadaan barang dan jasa, perizinan, pengawasan APIP, manajemen ASN, manajemen aset daerah, optimalisasi pajak daerah, dan tata kelola dana desa.

Batam- Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapat penghargaan sebagai badan publik yang informasi dari Komisi Informasi Kepri.

Kota Batam salah satu dari tiga kabupaten/kota yang keterbukaan informasi publiknya infromatif. Anugerah tersebut diterima langsung oleh Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad di Tanjungpinang, Rabu 8 Desember 2021.

Amsakar mengaku bangga atas penghargaan yang diterima Pemko Batam tersebut. Hal ini tentu saja harus menjadi motivasi bersama untuk ke depan menjadi lebih baik lagi.

“Alhamdulillah dari tujuh kabupaten/kota hanya tiga yang mendapatkan anugera kategori informatif, kita bersyukur Batam salah satunya,” kata Amsakar.

Dijelaskan Amsakar bahwa pemko selama ini memang terus berkomitmen untuk terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Terutama yang berkaitan dengan informasi tersebut.

Pemko Batam tak hanya mendengarkan keluhan-keluhan dari masyarakat tapi juga berupaya secepatnya untuk menindaklanjuti setiap informasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah.

“Pemko Batam akan senantiasa memperperbaiki infromasi kepada masyarakat, sehingga setiap program yang dilakukan pemerintah diharapkan dapat tersampaikan dengan baik,” ujarnya.

Amsakar juga memberikan apresiasi kepada OPD di lingkungan Pemko Batam, khususnya Bidang Humas Pemko Batam yang selama ini dapat menjembatani setiap informasi yang disampaikan masyarakat kepada pemerintah dan begitu juga sebaiknya.

“Kita juga punya Media Center yang selalu update dalam memberikan informasi kepada masyarakat Batam,” katanya.

Sebagaimana diketahui bahwa informatif merupakan indikator penilaian tertinggi dalam penilaian keterbukaan informasi publik. Kota Batam mendapatkan hasil nilai 91,82.

Batam- Workshop Satgas Undang-Undang Cipta Kerja digelar di Radisson Golf & Convention Centre, Rabu (8/12) pagi. Kegiatan yang dilakukan secara hybrid (daring dan luring) ini diikuti oleh empat provinsi sekaligus yakni Kepulauan Riau (Kepri), Riau, Lampung dan Bangka Belitung (Babel).

Workshop merupakan bagian dari Percepatan Sosialisasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja guna mempercepat implementasi UU yang telah diundangkan, pada tanggal 2 November 2020 tersebut.

“Kita tadi sama-sama mendengar, konsennya agar UU Ciptaker bisa dilaksanakan,” kata Wali Kota Batam Muhammad Rudi yang juga Kepala Badan Pengusahaan (BP) Batam.

Rudi mengatakan, melalui workshop ini dapat memberikan keyakinan atas keputusan MK tentang Ciptaker. Ia menyebutkan, Presiden Joko Widodo juga menyampaikan workshop juga untuk mengetahui langsung kendala di lapangan sehingga dapat dicarikan solusinya.

“Saya laporkan ke staf presiden bahwa Batam tak ada kendala. Semua berjalan dengan baik. Kita hanya menjalankan apa yang menjadi kebijakan dari pusat,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, Rudi juga memaparkan perizinan di Kota Batam, khususnya perizinan yang diselenggarakan oleh BP Batam. Yang menurutnya semua berjalan lancar dan baik, terkecuali satu yakni pemberian izin hutan lindung dan lingkungan.

“Hanya satu itu saja yang masih di pusat. Kami berusaha bagaimana itu bisa pindah ke Kota Batam Sesuai dengan UU nomor 11 tahun 2020 dan PP 41 tahun 2021,” ujarnya.

Setelah workshop ini, Satgas akan melaporkan kepada Presiden Joko Widodo maupun BKPM. Sehingga kendala yang ada dapat segera diatasi. Terkait ini, Rudi berharap sistem jaringan pendukung dapat dimaksimalkan sehingga tidak mandek dalam operasionalnya kelak. Walau kini Batam, ia akui telah mengantisipasi terlebih dahulu di tingkat daerah.

“Kami memang ingin memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat maupun pengusaha. Dengan service prima ini, mudah-mudahan Batam cepat dibangun karena perizinan mudah,” harap dia.

Ia mengungkapkan, antrian investasi sudah banyak. Dirinya mengungkapkan, para investor masih menunggu karena Pandemi Covid-19 masih merebak. Ia berharap seiring penanganan pandemi di Batam yang baik, pandemi ini juga lekas teratasi.

“Semoga pandemi ini segera teratasi. Masyarakat dan pengusaha merasa nyaman dan ekonomi kita bangkit lagi,” pungkasnya.

Batam- Pemerintah Kota (Pemko) Batam memastikan stok kebutuhan pokok di Batam tidak ada masalah menjelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022.

Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Batam, Jefridin Hamid mengatakan hal itu berdasarkan hasil rapat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) Kota Batam.

“Alhamdulillah stok aman dan terkendali, tidak ada masalah,” kata Jefridin, Rabu 8 Desember 2021.

Jefridin mengatakan dalam rapat TPID tersebut pihaknya mendapatkan laporan langsung dari Dinas Ketahanan Pangan dan Disperindag Kota Batam.

Selain itu juga laporan dari para distributor dan juga instansi vertikal seperti Bulog dan lainnya. Dan dalam laporannya menyebutkan bahwa persediaan bahan pokok di Batam tidak ada msalah.

“Seperti beras tadi disampaikan Bulog aman, kemudian distributor juga mengatakan demikian,” kata Jefridin.

Sementara, terkait inflasi di tahun 2021 Batam tercatat sekitar 2,97 persen. Secara umum inflasi dapat dikendalikan dengan baik oleh TPID.

Pihaknya juga memberikan apresiasi kepada stake holder yang terlibat dalam pengedalian infkasi di Kota Batam. Baik itu Pemko Batam, intansi vertikal ataupun juga para distributor.

“Hari ini saya mewakili Pak Wali Kota Batam (Muhammad Rudi) memberikan piagam penghargaan kepada para distributor. Sebagai bentuk apresiasi dari Bapak Walikota Batam atas dukungan dalam pengendalian inflasi di Batam,” katanya.