Batam- Sebagai rangkaian dari kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR), PT TDK Electronics Indonesia bekerja sama dengan Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melaksanakan penanaman 1.000 mangrove, pada Minggu (5/12/2021) di Kaki Hilir Bendungan Tembesi.

Penanaman mangrove ini merupakan lanjutan dari penanaman 1.000 batang pohon jenis Saga, Mahoni, Kaya dan 20 pohon endemic asli Kepulauan Riau, yang telah dilaksanakan pada Sabtu (20/11/2021) lalu di Kawasan Daerah Tangkapan Air (DTA) Waduk Duriangkang.

Facility and Security Manager PT TDK Electronics Indonesia, Raja Muhammad Amin, mengatakan, penanaman mangrove ini juga merupakan upaya untuk menjaga pentingnya penyediaan air baku dan antisipasi air bersih di Kota Batam, serta komitmen perusahaan untuk melestarikan lingkungan yang dilaksanakan secara berkala oleh PT TDK setiap tahun.

“Kegiatan ini merupakan wujud peduli perusahaan terhadap keberlangsungan sumber air bersih di Kota Batam. Kami berharap mangrove yang ditanam hari ini dan penanaman pohon beberapa waktu lalu akan mampu meningkatkan daya resapan air, sehingga Batam tidak lagi khawatir kekurangan air bersih di kemudian hari,” ujar Raja.

Raja Muhammad Amin juga mengapresiasi BP Batam yang telah bekerja sama dan mendukung pelaksanaan penanaman mangrove dan penanaman pohon untuk menjaga ketersediaan air bersih serta kelestarian hutan di Kawasan DTA waduk-waduk di Batam.

“Kegiatan ini menjadi bukti sinergi yang sangat baik antarkedua instansi agar mampu memberi manfaat jangka panjang kepada masyarakat Batam,” ujar Raja.

Pada kegiatan sebelumnya, Wakil Kepala BP Batam, Purwiyanto, dalam sambutannya mengatakan, Batam merupakan salah satu wilayah di Kepulauan Riau dengan geografi yang tidak memiliki sungai dan sedikit sumber air tanah, maka Batam membutuhkan waduk atau bendungan untuk menampung air yang nantinya akan menopang aktivitas di Kota Batam.

Menurutnya, dengan ekosistem yang baik di resapan air pada DTA waduk, maka kuantitas dan kontinuitas air baku di Kota Batam juga akan terjaga.

Sumber : BP Batam

Batam- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Batam menggelar rapat tertutup di Kantor Wali Kota Batam. Membahas sejumlah hal terkait dengan persiapan Natal 2021 dan Tahun Baru (Nataru) 2022.

Wakil Wali Kota Batam, Amsakar Achmad usai memimpin rapat tersebut mengatakan ada sejumlah hal yang memang perlu dibahas dan diantisipasi bersama.

“Pertama tentu terkait persiapan jelang Natal 2021 dan Tahun Baru 2022,” kata Amsakar, Selasa (7/12/2021).

Kemudian, juga terkait dengan rencana pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dari Malaysia yang akan melalui Batam.

Selanjutnya terkait stok kebutuhan pokok dan juga upaya untuk menekan harga di pasaran. Selain itu juga membahas terkait aksi unjuk rasa yang digelar oleh para buruh.

“Ada sekitar tujuh agenda yang tadi kita bahas dan alhamdulillah semua sudah terurai,” katanya.

Pada intinya kata Amsakar, Forkompinda Kota Batam sudah satu persepsi terkait langkah-langkah yang akan dijalankan menyambut Natal dan Tahun Baru ini.

Seperti halnya pengamanan di sejumlah posko yang akan didirikan di peabuhan dan bandara. Di mana dari kesiapan petugas khususnya TNI dan Polri sudah tidak ada masalah.

“Pada intinya kita semua sudah siap menyambut pelaksanaan Natal dan Tahun Baru,” ujarnya.

Batam- Badan Pengusahaan Batam (BP Batam) melalui Pusat Pengembangan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam (KPBPBB) dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) menghadiri Rapat Rancangan Peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Fasilitas Kartu Elektronik (Smart Card) pada Sistem Perlintasan Keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi pada KEK.

Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Jumat dan Sabtu, tanggal 3-4 Desember 2021, bertempat di Lido Lake Resort, Bogor.

Rapat rancangan tersebut dihadiri oleh Sekretaris Dewan Nasional KEK, Elen Setiadi beserta jajaran; Wakil Direktur Utama PT MNC Land Tbk, Edwin Darmasetiawan beserta jajaran; Anggota Bidang Kebijakan Strategis BP Batam, Enoh Suharto Pranoto; Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir Widyasa dan Kepala Bidang Pengembangan KEK, Hermawan.

Dalam pertemuan tersebut, BP Batam berkesempatan memaparkan progres perkembangan usulan KEK Kesehatan Internasional Sehat (KIS) di Sekupang, kepada Sekretariat Dewan Nasional KEK.

Dalam sambutannya, Anggota Bidang Kebijakan Strategis, Enoh Suharto Pranoto mengatakan, Thumbay Group telah mengukuhkan posisi sebagai calon investor dalam pengembangan KEK KIS di Sekupang. Enoh berharap, penyampaian progres pengembangan KEK KIS ini mampu menggesa proses sidang dan penetapan kawasan sebagai KEK.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Pusat Pengembangan KPBPBB dan KEK, Irfan Syakir, mengatakan, rancangan peraturan Menteri Hukum dan HAM tentang Fasilitas Kartu Elektronik (Smart Card) pada sistem perlintasan keimigrasian di tempat pemeriksaan imigrasi pada KEK akan mempermudah lalu lintas keimigrasian untuk KEK yang ada di Batam.

“Saat ini, baik KEK Nongsa dan KEK Batam Aero Teknik, maupun Rencana KEK KIS Sekupang masih dalam proses penerbitan Peraturan Pemerintahnya. Melalui Permen Hukum dan HAM ini, diharapkan mampu menjadi magnet pemikat bagi investor untuk berinvestasi pada KEK di Batam,” harap Irfan.

Selepas rapat, kegiatan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan lapangan ke lokasi pembangunan Kantor Administrator dan Lokasi Pengembangan KEK Lido, Bogor.

Sumber : BP BATAM

Batam-  Pemerintah Kota (Pemko) Batam mendapat dana transfer sebesar Rp1.249.101.377.000 untuk tahun anggaran 2022. Anggaran ini diungkapkan saat penyerahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kepri tahun 2022 di Dompak, Tanjungpinang, Senin (6/12/2021).

Angka tersebut naik 17 persen dibandingkan tahun lalu, di mana Batam pada 2021 mendapat dana transfer Rp1.036.911.979.

Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, mengungkapkan, dari total dana transfer yang diterima Batam tersebut terdiri Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp167.979.097.000. Kemudian, Dana Alokasi Umum (DAU) Rp627.464.615.000.

“Kemudian Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp63.711.034.000,” ujar Rudi.

Selanjutnya, DAK Nonfisik, Batam mendapat Rp364.105.171.000. Kemudian untuk Dana Insentif Daerah, Batam menerima Rp25.781.460.000.

“Anggaran ini akan digunakan sebagaimana semestinya, sesuai fungsi yang ditetapkan,” ujarnya.

Rudi terus menekankan kepada semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemko Batam agar menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas dalam mengelola anggaran tersebut.

“Kami selalu tekankan ini demi menciptakan pemerintah yang bersih,” kata dia.

Untuk diketahui, dalam pengelolaan keuangan daerah, Batam sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI sebanyak sembilan kali berturut.

“Ini berkat kerja bersama antara legislatif dan juga eksekutif dan tentunya masyarakat Batam secara keseluruhan,” kata Rudi.