Papua — batamtimes.co – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, untuk bersikap terbuka kepada publik terkait maraknya penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.

Ketua PB HMI Bidang Lingkungan Hidup, Andi Kurniawan Sangiang, menyatakan bahwa penerbitan IUP di wilayah yang dikenal sebagai “surga dunia” tersebut mencerminkan bentuk kesadaran negara dalam mendukung perusakan lingkungan, khususnya pulau-pulau kecil yang ada di Raja Ampat.

“Penerbitan IUP adalah sikap resmi negara. Artinya mereka (pemerintah) tahu betul bahwa ini terjadi perusakan di sana,” ujar Andi kepada wartawan, Kamis (5/6).

Menurutnya, pemerintah melalui Kementerian ESDM seharusnya lebih selektif dan bertanggung jawab dalam memberikan izin tambang, terutama di wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi dan nilai ekowisata global seperti Raja Ampat.

“Negara tidak boleh asal menerbitkan IUP meskipun daerah tersebut memiliki potensi tambang. Raja Ampat harus mendapat perhatian khusus, bukan justru dikorbankan demi kepentingan ekonomi sesaat,” tegas Andi.

Andi mengungkapkan bahwa saat ini terdapat setidaknya empat IUP tambang nikel yang sudah aktif di Raja Ampat. Namun, ia mencurigai masih banyak izin lainnya yang belum diketahui publik.

“Ini baru empat IUP nikel yang terlihat. Kita tidak tahu berapa banyak lagi. Ini saja sudah merusak. Kami minta Pak Bahlil untuk terbuka kepada rakyat bagaimana izin-izin ini bisa keluar di tanah surga dunia ini,” lanjutnya.

Ia menegaskan bahwa Raja Ampat merupakan aset nasional yang keberadaannya diakui dunia karena keindahan alam, laut, serta kekayaan terumbu karangnya. Oleh karena itu, seluruh aktivitas pertambangan di wilayah tersebut harus dihentikan.

“Raja Ampat adalah surga yang diakui dunia. Kerusakan di sana adalah kerugian besar bagi bangsa ini. Semua IUP tambang di sana harus dicabut,” pungkasnya.

Sebagai informasi, saat ini kondisi alam Raja Ampat menjadi sorotan publik. Berbagai gambar dan video yang memperlihatkan eksploitasi pulau-pulau kecil oleh perusahaan tambang, terutama nikel, beredar luas di media sosial. Padahal, selama ini Raja Ampat dikenal sebagai ikon wisata alam Indonesia yang mendunia.

Penulis : Tanto

Jakarta — batamtimes.co –  Sekretaris Jenderal Relawan Ragam Pro Pramono, Rano Karno Azwardi Azwir atau yang akrab disapa Edi, menyambut baik rencana Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menaikkan insentif bagi Ketua Rukun Tetangga (RT) dan Ketua Rukun Warga (RW).

Pemerintah DKI Jakarta diketahui tengah memfinalisasi kebijakan kenaikan insentif tersebut. Nantinya, insentif bagi Ketua RW akan naik dari Rp2,5 juta menjadi Rp5 juta per bulan, sementara Ketua RT akan menerima kenaikan dari Rp2 juta menjadi Rp4 juta per bulan.

“Tentu kami menyambut baik rencana kenaikan insentif RT dan RW ini. Hal ini merupakan sebuah terobosan baru dari pemerintahan DKI Jakarta untuk memberikan yang terbaik bagi Ketua RT dan RW,” ujar Edi kepada wartawan, Kamis (5/6).

Edi yang juga menjabat sebagai Ketua RW 08 Kelurahan Johar Baru, Jakarta Pusat, berharap agar kebijakan serupa juga dapat diterapkan kepada petugas Juru Pemantau Jentik (Jumantik) dan kader Dasawisma. Menurutnya, insentif yang memadai akan memotivasi para petugas lapangan untuk bekerja lebih optimal.

“Kenaikan insentif ini dapat meningkatkan kinerja dan motivasi RT serta RW dalam menjalankan tugasnya untuk melayani masyarakat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Edi menjelaskan bahwa dengan adanya kenaikan ini, RT dan RW akan terdorong untuk lebih aktif dalam merealisasikan program-program pembangunan dan pelayanan sosial yang bermanfaat langsung bagi warga.

Secara terpisah, Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengungkapkan bahwa kebijakan kenaikan insentif tersebut masih dalam tahap penyusunan regulasi. Ia menargetkan kebijakan tersebut bisa mulai diberlakukan pada tahun ini.

“Kami sedang menyelesaikan regulasinya, dan harapannya bisa segera diimplementasikan dalam waktu dekat,” kata Pramono.

Rencana ini mendapat dukungan luas dari berbagai kalangan, terutama di tingkat akar rumput, yang melihat insentif sebagai bentuk apresiasi terhadap kerja keras para pengurus lingkungan yang selama ini menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat.

Penulis : Tanto

Yogyakarta — batamtimes.co – Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta (Polda DIY) terus melanjutkan rangkaian seleksi penerimaan Polri terpadu tahun anggaran 2025. Salah satu tahapan krusial yang saat ini tengah berlangsung adalah pemeriksaan kesehatan tahap II, yang menjadi bagian penting dalam menjaring calon anggota Polri dengan kondisi kesehatan prima dan siap menjalankan tugas sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat.

Tahapan pemeriksaan ini diawali pada Senin, 2 Juni 2025, dengan pelaksanaan tes kesehatan tahap II bagi peserta seleksi Taruna dan Taruni Akademi Kepolisian (Akpol). Bertempat di Laboratorium Parahita, Yogyakarta, sebanyak 10 peserta yang sebelumnya dinyatakan lolos pemeriksaan kesehatan tahap pertama mengikuti serangkaian tes lanjutan. Pemeriksaan mencakup pengambilan sampel darah dan urine serta pemeriksaan radiologi (rontgen) guna mengevaluasi kondisi kesehatan internal secara menyeluruh dan objektif.

Keesokan harinya, Selasa, 3 Juni 2025, giliran 118 peserta seleksi calon Bintara Polri—terdiri dari 104 pria dan 14 wanita—menjalani pemeriksaan kesehatan tahap II. Tes dilakukan di Aula Gedung Promoter Polda DIY dan dilaksanakan oleh tim dari Laboratorium Pramita. Tahap ini menjadi penentu penting dalam kelayakan peserta untuk melanjutkan ke tahapan seleksi berikutnya.

Seluruh proses pemeriksaan dilakukan di bawah pengawasan ketat tim pengawas internal dan eksternal sebagai bentuk implementasi prinsip Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis (BETAH) yang menjadi landasan pelaksanaan rekrutmen Polri.

Kabid Humas Polda DIY, Kombes Pol Ihsan, menegaskan bahwa kerja sama dengan Laboratorium Parahita dan Pramita bertujuan untuk menjamin akurasi dan kredibilitas hasil tes.

“Tahapan pemeriksaan kesehatan ini dilaksanakan oleh pihak laboratorium profesional agar hasilnya benar-benar akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kami ingin memastikan bahwa setiap peserta yang lolos benar-benar memenuhi standar kesehatan dan etika sebagai calon anggota Polri. Ini adalah bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan rekrutmen yang profesional, objektif, dan berintegritas sesuai prinsip BETAH,” ujarnya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa bagi peserta seleksi Akpol yang dinyatakan lulus dalam pemeriksaan tahap II akan melanjutkan seleksi di tingkat pusat di Semarang. Sementara itu, peserta seleksi Bintara yang lolos tahap ini akan mengikuti tes kesamaptaan jasmani sebagai lanjutan proses seleksi.

“Dengan proses seleksi yang akuntabel, transparan, dan diawasi secara terbuka, Polda DIY berkomitmen menjaga kepercayaan publik dan mencetak calon anggota Polri yang berkualitas,” pungkas Kombes Pol Ihsan.

Penulis : Tanto

Jakarta — batamtimes.co – Ketua Umum Relawan Jokowi (ReJO), HM Darmizal, dan Ketua Umum Pemuda Patriot Nusantara, Andi Kurniawan, memenuhi panggilan penyidik di Polres Metro Jakarta Pusat, Senin (2/6). Kehadiran mereka terkait laporan terhadap mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo (RS) dan tiga orang lainnya berinisial RSN, RF, dan TT.

Keduanya tiba di Polres Metro Jakarta Pusat sekitar pukul 11.00 WIB. Sebelum bertemu dengan penyidik, mereka tampak lebih dulu meminta izin kepada petugas jaga di lokasi yang berada di Jalan Garuda, Kelurahan Gunung Sahari Selatan, Kemayoran.

Andi Kurniawan kepada wartawan menyampaikan bahwa laporan pihaknya kini telah resmi dilimpahkan ke Polda Metro Jaya. “Sebelumnya kami sudah diundang oleh penyidik untuk dimintai klarifikasi atas bukti-bukti yang kami ajukan. Ternyata, laporan kami terkait dugaan penghasutan yang dilakukan RS dan kawan-kawan kini dilimpahkan ke Polda Metro Jaya,” ujarnya.

Ia menambahkan, pelimpahan ini diharapkan dapat mempercepat dan mempermudah proses hukum. “Dilimpahkan agar penanganannya lebih efektif dan efisien. Kami berharap penegakan hukum dapat dilakukan secara serius dan konsekuen. Pihak-pihak terlapor, yakni RS, RSN, RF, dan TT, harus diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku,” tegasnya.

Sebagai informasi, pada 23 April 2025 lalu, Pemuda Patriot Nusantara bersama ReJO melaporkan keempat orang tersebut ke Polres Metro Jakarta Pusat atas dugaan pelanggaran Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Laporan itu terdaftar dengan nomor LP/B/978/IV/2025/SPKT/POLRES METRO JAKPUS/POLDA METRO JAYA.

Keempat terlapor diduga telah membuat kegaduhan di tengah masyarakat dengan menyebarkan isu terkait keaslian ijazah Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Penulis : Tanto