Batam- DPRD Batam bersama  BP Batam menggelar Rapat koordinasi (Rakor) terkait kelanjutan konsesi air pada tahun 2021 mendatang.

Beberapa catatan penting perlu disampaikan pada rapat tersebut, diantaranya, Sebanyak 570 Karyawan PT ATB nantinya akan dialihkan ke Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Hal ini disampaikan Wakil ketua II DPRD kota Batam Ruslan Ali Wasyim. Menurutnya, semua karyawan PT ATB sebanyak 570 itu kita minta tanpa ada seleksi atau tidak ada pakai tes jika nantinya yang mengelola Pemerintah. Sebab mereka itu sudah lama berkarya dan pengalaman tentu lebih banyak dalam mengelola air bersih di Batam.

Hanya saja upaya kita bagaimana pengelolaan air bersih ini nanti, lebih baik lagi kedepannya. Soal teknisnya itu ada pada BP Batam seperti apa bentuknya apakah sama dengan PT ATB atau berbeda cara pelayanan itu kita serahkan pada tim teknis,” ucap Ruslan Ali Wasyim, Rabu (17/6/2020) usai rapat koordinasi bersama pihak BP Batam di ruang Pimpinan DPRD Batam.

Ia mengatakan, kita sebagai lembaga DPRD hanya mendorong bagaimana supaya air bersih di Batam dikelola dengan baik. “Masyarakat Batam butuh air untuk kehidupan sehari-hari,”tutur Ruslan.

Ruslan menyebut, dengan ketentuan dan mekanisme tersebut, maka telah diambil kesimpulan bahwa pelaksanaan secara resmi kapan itu dilaksanakan tender kita serahkan ke pihak BP Batam selaku yang akan mengelola melalui BUMD.

Selain itu, tim ahli bidang air kan banyak, jadi perlu sekali konsep yang matang agar air di Batam bisa lebih bagus, bahkan kalau bagaimana cara mengolah air langsung minum itu sangat lebih baik lagi.

Seperti diketahui bersama, Konsesi akan berakhir tahun ini, tepatnya, pada tahun 2020. Poin pertama yang dibicarakan adalah setelah konsesi berakhir, infrastruktur menjadi aset BP Batam.

“Kalau nanti disambung lagi misalnya ATB, maka jelas itu persoalan lain, yang penting kembali ke induknya yakni BP Batam dulu,”sebut Ruslan.

Sebab, kata Ruslan air ini menyangkut hajat hidup orang banyak, air seyogianya turut dikelola pemerintah. Dimana biasanya ada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang dikelola oleh BUMD.

(red/Wartakepri.co.id)

Batam – Regulasi tentang kelonggaran di tempat keramaian jadi perhatian DPRD Batam.

Ini dikarenakan terdapat pasien positif Covid-19 yang aktif di pasar tradisional di Kota Batam, Provinsi Kepri.

Pendekatan secara persuasif melalaui imbauan, diketahui masih dikedepankan Pemko Batam tanpa adanya langkah tegas.

“Besok ini kan ada pelonggaran nih, maka sebelum tanggal 15 Juni itu saya minta Pemerintah untuk mematangkan persiapan dan kesiapan, dari segi protokol, aturan, hingga petugas-petugasnya,” sebut Ketua DPRD Batam, Nuryanto, Minggu (14/6/2020).

Menurutnya, regulasi dan aktivitas pengawasan ini tentu dijalankan secara perlahan dan bertahap.

Melihat tren perkembangan Covid-19 yang naik, serta masih banyaknya masyarakat yang tidak mematuhi protokol kesehatan, Nuryanto meminta agar personel pengawasan di beberapa ruang publik, khususnya di pasar juga ditambah.

Meski demikian, agar kebijakan dapat berjalan lancar, penting pula disusun regulasi dan aturan yang jelas.

Sebab, dengan adanya aturan mendasar, para petugas pelaksana dapat berpegang pada regulasi tersebut dalam upaya pengawasan dan pencegahan sebaran Covid-19.

Nuryanto memang menilai Kota Batam belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan untuk menjalankan kebijakan New Normal, oleh karena status epidemiologinya.

Namun, dari segi kesiapan teknis, ia menganggap, Kota Batam sudah lebih siap dibandingkan daerah lain untuk menjalankan pelonggaran aktivitas pada tanggal 15 Juni 2020 tersebut

Kota Batam ini dibandingkan daerah lain sebenarnya lebih siap, dilihat dari rumah sakitnya, dan fasilitas kesehatannya,” tambah Nuryanto.

DPRD Batam terus mengimbau agar masyarakat juga turut menjaga situasi kondusif dengan terus mematuhi protokol kesehatan, selama masa pelonggaran nantinya.

(red/Tribun)

Batam-Warga Perumahan Buana Bukit Permata yang dikelola pengembang PT.Buana Cipta Propertindo, keluhkan Uang Wajib Tahunan Otorita Batam (UWTO) yang harus dibayar segera Tahun 2020.

Perihal itu terungkap saat Rapat dengar Pendapat (RDP) di Komisi 1 DPRD Kota Batam, Senin (15/06/20), hadir dari pihak perusahaan Husman Wakil GM PT. Buana Cipta Propertindo dengan didampingi kuasa hukumnya, warga perumahan, serta Komisi 1 DPRD Kota Batam hadir Utusan Sarumaha,Likhai.

Komisi 1 DPRD Kota Batam merasakan ada ke ganjalan terhadap keluhan masyarakat Perumahan Buana Bukit Permata tentang permasalahan Sah Hak Guna Bangunan (SHGB) serta UWTO.

Anggota Komisi I Utusan Sarana mengatakan, untuk permasalah tentang perpanjangan UWTO adalah tanggung jawab pihak Devloper untuk melakukan perpanjangan UWTO.

“Proses perpanjangan UWTO memang kewajiban Pengembang, dan saat proses KPR di Bank pengembang harus memberitahukan WTO kapan akan habis, dan selama itu developer wajib membayar kan WTO ke BP Batam.”ujar Sarumaha

“Ini warga tidak mengetahui, serta tidak adanya pemberitahuan sebelumnya dari pihak Pengembang  bahwa UWTOnya akan berakhir pada tahun 2020”,jelasnya.

Menurut Utusan Sarumaha jika dilihat dari hasil RDP Komisi I bersama masyarkat dan pihak pengembang PT. Buana Citra Propertindo tersebut terdapat adanya pelanggaran Undang-undang perlindungan Konsumen.

“Kalo Kita kaji dari hasil RDP kali ini, ada pelanggaran Undang-undang Perlindungan Konsumen tentang pihak Pengembang yang tidak terbuka kepada Konsumennya tentang informasi habisnya UWTO pada tahun 2020”,paparnya.

Sementara itu, Komisi I Lik Khai memprotes keras tindakan Properti yang dinilai telah merugikan masyarakat.

“Kalau dilihat brosur dari warga pengembang tidak mencantumkn kapan habis UWTO, jelas pihak pengembang telah melakukan pembohongan publik dan ini bisa dibawa keranah hukum, dan Kami dari Lembaga akan memberikan rekomendasi jika nanti ada pelanggaran, “ serunya disambut riuh oleh masyarakat.

Dikatakan Warga Perumahan yang hadir di RDP mereka baru tinggal 9 Tahun, tapi sudah harus bayar UWTO, padahal kewajiban itu milik Developer sebagai pengembang, lagipula UWTO dibayarkan 30 Tahun, ini baru KPR sudah bayar.

“ Kami saat membeli tidak diberitahukan kapan UWTO habis dalam brosur pemasaran, yang Kami tau UWTO dibayarkan setelah 30 tahun kedepan namun kenyataannya tidak sampai 30 tahun sudah harus bayar, “ Jelas warga.

Ia berharap dengan adanya RDP yang digelar di DPRD Komisi I bisa memberikan solusi terbaik dan adil untuk masyarakat.

Husman Wakil GM PT. Buana Cipta Propertindo dengan didampingi kuasa hukumnya menyampaikan akan mencarikan solusi yang tepat untuk masyarakat dengan mengumpulkan data data yang ada yang akan disampaikan di RDP lanjutan 2 minggu yang akan datang yang sempat tertunda karena tidak dihadiri pimpinanannya selaku penganggil kebijakan, Senin (15/06/2020).

“ Kami dari pihak pengembang akan tetap bertanggungjawab dan memberikan solusi yang terbaik untuk para konsumen tapi Kami masih harus kaji dan kumpulkan data terlebih dahulu yang nantinya akan Kami sampaikan di RDP mendatang, “ pungkasnya.

(red/man)