Jakarta – Syarat untuk mendapatkan bantuan langsung tunai (BLT) dana desa adalah masyarakat belum menerima bantuan program lain.

“Penerima PKH, BPNT, Kartu Pra Kerja pasti tidak mendapatkan BLT Dana Desa,” ujar Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) Abdul Halim Iskandar dilansir dari laman Kemendesa.

Karena itu, masalah pendataan untuk penerima BLT dana desa ini menjadi sangat krusial. Kriteria keluarga yang berhak mendapatkan BLT Dana Desa yaitu yang terdampak ekonomi akibat covid 19 kemudian kehilangan mata pencaharian, atau buruh harian seperti kuli bangunan yang terkena dampak covid 19.

Dia menuturkan, ada tiga orang dari pihak rukun tetangga (RT) akan mendata. Tiga orang ini kemudian membangun kesamaan persepsi calon penerima BLT Dana Desa memang orang yang tidak mampu akibat terimbas Covid 19.

Kepala Desa (Kades) dan RT diyakini lebih mengetahui wilayahnya bisa melakukan hal ini. Pemerintah desa, relawan desa, masyarakat, tokoh adat, pemuda, karang taruna hingga PKK yang ikut tahu proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima supaya tidak tumpang tindih dan mendapatkan bansos lainnya.

“Jadi kami yakin benar dan mereka mengerti, jangan sampai tumpang tindih, Inspektorat di tingkat daerah juga turut mengawasi,” kata dia.

Halim Iskandar meminta Kepala Desa agar menggandeng tokoh masyarakat saat melakukan pendataan calon penerima BLT dana desa akibat terdampak covid-19.

Dia menjelaskan, pelibatan tokoh masyarakat itu dalam rangka menghindari kecurigaan antar warga sekaligus sebagai antisipasi adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dibalik wabah Covid-19 ini.

“Makanya pendataan dilakukan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan PKK, RT, RW, Babinsa dan lain-lainnya,” jelas Menteri Halim.

Selanjutnya, hasil pendataan sasaran keluarga miskin dibahas dalam musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.

Kemudian, data yang sudah valid dan ditanda tangani Kepala Desa dilaporkan kepada pemerintah yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.
Kepala Desa (Kades) dan RT diyakini lebih mengetahui wilayahnya bisa melakukan hal ini. Pemerintah desa, relawan desa, masyarakat, tokoh adat, pemuda, karang taruna hingga PKK yang ikut tahu proses pendaftaran dan verifikasi calon penerima supaya tidak tumpang tindih dan mendapatkan bansos lainnya.

“Jadi kami yakin benar dan mereka mengerti, jangan sampai tumpang tindih, Inspektorat di tingkat daerah juga turut mengawasi,” kata dia.

Halim Iskandar meminta Kepala Desa agar menggandeng tokoh masyarakat saat melakukan pendataan calon penerima BLT dana desa akibat terdampak covid-19.

Dia menjelaskan, pelibatan tokoh masyarakat itu dalam rangka menghindari kecurigaan antar warga sekaligus sebagai antisipasi adanya penyelewengan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan dibalik wabah Covid-19 ini.

“Makanya pendataan dilakukan melibatkan tokoh agama, tokoh adat, tokoh perempuan PKK, RT, RW, Babinsa dan lain-lainnya,” jelas Menteri Halim.

Selanjutnya, hasil pendataan sasaran keluarga miskin dibahas dalam musyawarah Desa Khusus, atau musyawarah insidentil. Dalam musyawarah ini akan membahas agenda tunggal yaitu validasi dan finalisasi data.

Kemudian, data yang sudah valid dan ditanda tangani Kepala Desa dilaporkan kepada pemerintah yang lebih tinggi yaitu Bupati atau Wali Kota melalui Camat.

Jakarta –  Anggota Komisi IV DPR RI Effendi Sianipar mengatakan, anggaran pengadaan ayam lokal dalam pos pengembangan unggas lokal dan aneka ternak oleh Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian (Kementan) harus berguna bagi masyarakat dan tepat sasaran.

“Saya minta supaya target program yang hendak dicapai tepat sasaran dan selesai tepat waktu,” kata Effendi dalam pesan elektronik kepada wartawan Sabtu 2 Mei 2020.

Politisi PDI Perjuangan ini menambahkan, pengadaan tersebut harus sesuai aturan yang ada. Sehingga, tidak menimbulkan kecurigaan dikalangan masyarakat.

“Jangan sampai program itu hanya terkesan menghabiskan anggaran semata,” jelasnya.

Menurut Effendi, yang harus lebih diperhatikan lagi jangan sampai program tersebut ada indikiasi dugaan korupsi. Sehingga, nantinya bisa bermasalah dimata hukum.

“Progran itu harus transparan. Jangan sampai ada indikasi korupsi,” pungkas anggota DPR RI dari daerah pemilihan (dapil) Riau I ini.

Dalam persentasi laporan refocusing anggaran APBN 2020 Selasa, 28 April 2020, Kementerian Pertanian mengalokasikan dana sekitar Rp 26,2 miliar untuk pengadaan 35 ribu ekor ayam. Kalau dihitung, satu ekor ayam itu jatuhnya Rp 770 ribu.

Anggaran tersebut dinilai tidak sesuai dengan besaran yang tercantum dalam daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) APBN 2020 Kementerian Pertanian. Sebab, dalam anggaran sebelumnya, Kementerian Pertanian mengalokasikan Rp 551,4 miliar untuk pengadaan 8,8 juta ekor ayam. Dengan demikian, anggaran semula untuk tiap-tiap ekor ayam adalah Rp 62 ribu.

Tak hanya pos untuk pengadaan ayam lokal, Ketua Komisi IV DPR RI Sudin juga mempertanyakan anggaran pengadaan babi yang mencapai Rp 5,03 miliar untuk 550 ekor. Dari total pengadaan babi ini, tiap-tiap ekor seumpama dihitung nilainya mencapai Rp 9 juta.

Sebelumnya, secara keseluruhan, Kementerian Pertanian mengusulkan adanya penghematan sebesar Rp 7 triliun dalam APBN 2020, yakni dari pagu awal Rp 21,05 triliun menjadi Rp 14,05 triliun. Penghematan dilakukan untuk penanganan Covid-19. Adapun upaya ini disesuaikan dengan surat yang diterbitkan Menteri Keuangan Nomor S-302/MK.02/2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja K/L TA 2020.

(red/Tanto)

Sleman – Dampak pandemi Covid-19 ini membuat orang yang mampu terus berbagi kepada masyarakat yang membutuhkan. Tak terkecuali, Ketua DPRD Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Haris Sugiharta bekerjasama dengan PAC PDI Perjuangan Kecamatan Tempel hari ini Sabtu 2 Mei 2020 membagikan 200 paket sembako.

Mereka membagikan paket sembako, masker, sabun cuci tangan kepada para pengendara ojek pangkalan di perempatan Pal Bapang. Selain itu, paket sembako juga dibagikan kepada warga dan penyandang disabilitas di Dusun Sedogan, Lodoyong dan Kopen Lumbungrejo, Kecamatan Tempel.

Ketua DPRD Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Haris Sugiharta kepada wartawan mengatakan, pembagian paket sembako ini sebagai bentuk kepedulian kami kepada masyarakat karena dampak Covid-19.

“Kegiatan ini sebagai kepedulian kami akibat dampak pandemi Covid-19 kepada msayarakat. Pengendara ojek dan warga sangat merasakan dampak ekonomi dari pandemi ini,” ujar Haris.

Politisi PDI Perjuangan ini berharap, bantuan paket sembako yang berisi beras, minyak, sarden dan mie instan tersebut bisa meringankan beban hidup sehari-hari warga yang terdampak.

Dirinya juga berharap, pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Sleman berani mengambil kebijakan yang mengedepankan prioritas kepada warga yaitu jaminan hidup kepada masyarakat.

“Semakin lama terasa dampak ekonominya bagi masyarakat. Maka itu, Pemda harus berani mengambil langkah kongkrit,” pungkas Haris Sugiharta.

(red/Tanto)