8.6 C
New York
Saturday, May 9, 2026
spot_img
Home Blog Page 757

Sekarang, Bayar SPP Sudah Bisa Pakai GoPay

By
admin
-
0

Jakarta – Para orang tua dan wali murid kini dapat membayar SPP dan biaya pendidikan lain seperti buku, seragam, dan kegiatan ekstrakurikuler dengan GoPay.

Pembayaran dapat dilakukan melalui aplikasi Gojek di fitur GoBills. Saat ini ada sekitar 180 lembaga pendidikan seperti pesantren, madrasah, sekolah dan tempat kursus di Indonesia yang telah terdaftar di GoBills.

Hal ini sejalan dengan strategi GoPay untuk tetap menjadi dompet digital terdepan di Indonesia melalui inovasi dan pengembangan fungsi.

Baru-baru ini, IPSOS perusahaan riset global, mengungkapkan GoPay sebagai dompet digital yang memiliki loyalitas pengguna tertinggi, dilihat dari jumlah pengguna yang tetap menggunakan GoPay meskipun tanpa promosi.

Arno Tse, Senior Vice President Sales GoPay, menjelaskan, “Sebagai uang elektronik yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia, GoPay terus meningkatkan loyalitas pengguna dengan selalu menawarkan kemudahan dan kebebasan dalam bertransaksi; dari membayar berbagai layanan Gojek, tagihan, pajak, hingga donasi. Layanan terbaru ini membebaskan orang tua dan wali murid untuk membayar pendidikan anak dimana saja dan kapan saja tanpa harus hadir ke sekolah. Orang tua yang sibuk dapat fokus dengan kepentingan lain seperti pekerjaan tanpa khawatir akan melewatkan tenggat pembayaran.”katanya, Senin, (17/2/2020)kepada Batamtimes.

Sejak diluncurkan pertama kali di tahun 2017, GoBills telah berkembang menjadi sebuah fitur lengkap yang memberikan kemudahan dan kenyamanan untuk membayar berbagai jenis tagihan; tidak hanya pendidikan, pengguna setia Gojek dapat menggunakan fitur GoBills untuk membayar tagihan sehari-hari seperti air, listrik, pulsa, BPJS kesehatan, internet, TV kabel, asuransi, pajak hingga zakat.

“Selain memudahkan para orang tua, lembaga pendidikan yang tergabung juga ikut merasakan manfaat transaksi digital, di antaranya penerimaan iuran yang jelas dan pencatatan transaksi yang lebih rapi dan teratur. Kami berharap dapat menjangkau lebih banyak lagi lembaga pendidikan di seluruh Indonesia untuk menerapkan pembayaran digital,” tutup Arno.

Di bidang pendidikan, GoPay telah membantu Madrasah Miftahul Akhlaqiyah di Ngaliyan di Semarang, Universitas Tarumanegara dan Universitas Bunda Mulia untuk mengimplementasikan QRIS. Di awal tahun 2019, GoPay juga telah menjadi uang elektronik pertama yang membangun ekosistem non-tunai dengan 50 SMK di Jakarta Utara.

 

(redaksi)

BPS Kabupaten Ngawi menggelar rapat koordinasi sensus penduduk tahun 2020 bersama Forkopimda

By
admin
-
0

NGAWI-  Sensus penduduk merupakan salah satu program pemerintah yang akan digunakan sebagai dasar kajian, analisa dan evaluasi pembangunan dalam berbagai bidang.

Guna mensukseskan program
tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Ngawi telah menggelar
rapat koordinasi sensus penduduk tahun 2020 bersama Forkopimda Kabupaten
Ngawi bertempat di Notosuman Convention dan Restaurant, Senin pagi, (17/2/2020).

Acara yang dipimpin oleh Sekda Kabupaten Ngawi, Drs. Sodiq
Triwidiyanto, M.Si tersebut menjelaskan sensus penduduk tahun ini agak
berbeda dengan tahun tahun sebelumnya, pasalnya pemerintah telah
menerapkan metode kombinasi, yakni dengan menggunakan sistem online dan
juga pendataan registrasi dari kantor Dukcapil.

Dengan sistem yang lebih modern ini diharapkan akan lebih tepat dan akurat dalam pendataan penduduk di seluruh wilayah Indonesia.

Kepala BPS Kabupaten Ngawi, Kuncoro, S.St menjelaskan sensus penduduk yang digelar mulai tanggal 15 Februari hingga 31 Maret 2020 ini akan mendata seluruh jumlah penduduk WNI maupun WNA yang telah dan akan tinggal di Indonesia minimal selama 1 tahun.

Selain itu sensus penduduk ke tujuh ini juga akan mendata penduduk di seluruh wilayah Indonesia maupun perwakilan Indonesia yang ada di luar negeri beserta keluarganya.

“Seluruh masyarakat agar memberikan dukungan dan ikut
berpartisipasi mensukseskan program pemerintah ini, karena dari data
sensus penduduk inilah yang nantinya akan digunakan sebagai dasar
kajian, analisa dan evaluasi pembangunan nasional dalam berbagai
bidang,” tegas Kuncoro.

Sementara itu Danyonarmed 12/Divif 2 Kostrad, Letkol Arm
Ronald F. Siwabessy  yang turut hadir dalam acara tersebut menjelaskan
pihaknya akan mendukung penuh guna mensukseskan sensus penduduk tahun
ini.

Perwira Menengah TNI AD ini menegaskan satuannya akan turut serta
membantu pemerintah daerah dalam hal ini BPS Kabupaten Ngawi untuk
mensukseskan pendataan serta sensus penduduk tahun 2020.

“Sebagai warga negara yang baik sudah sepantasnya kita mendukung dan mensukseskan setiap program pemerintah sebagai perwujudan pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai ini,” ujar Pria kelahiran Ambon tersebut. “Sudah saatnya arah penentuan kebijakan dan
strategi berlandaskan pada data statistik yang real dilapangan, agar
kebijakan yang diambil dapat bernilai guna dan berhasil guna,”imbuhnya.

 

(red/DANYONARMED)

KJRI Jeddah menggelar pameran produk layanan haji “Indonesia Hajj Expo 2020″

By
admin
-
0

Jeddah—Konsulat Jenderal RI (KJRI) Jeddah menggelar pameran produk layanan haji “Indonesia Hajj Expo 2020”. Pameran yang berlangsung dari 15-16 Februari di Balai Nusantara dibuka Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Eko Hartono, dan diikuti semanyak 17 peserta yang terdiri dari 13 perusahaan dari Arab Saudi dan 4 dari Indonesia.

Gelaran pameran yang kali ini memasuki tahun ketiga dihadiri oleh pengusaha dari Arab Saudi dan Indonesia, pejabat dari Kementerian Haji Arab Saudi, Muassasah Haji Asia Tenggara, Kadin dan awak media.

Disampaikan Konjen bahwa pameran ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Jemaah Haji Indonesia, khususnya di bidang layanan katering dan transportasi jemaah.

Jemaah haji Indonesia, kata Konjen,  dengan jumlah terbesar yang mencapai 231 ribu orang merupakan pasar yang cukup menjanjikan untuk produk-produk makanan and minuman asal Indonesia. Jumlah ini belum termasuk jemaah umrah yang mencapai lebih dari 1,2 juta orang per tahun.

“Dengan masa menetap jemaah selama 41 hari di Mekkah dan Madinah selama musim haji, ditaksir uang yang beredar dari biaya pelayanan Jemaah Haji Indonesia mencapai 2 miliar riyal Saudi,” ucap Konjen Eko dalam sambutannya.

Selain itu, untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah haji, pemerintah tahun lalu telah melakukan kebijakan zonasi akomodasi dan trasportasi, yaitu pemondokan jemaah dikelompokkan berdasarkan daerah asal jemaah untuk mempermudah komunikasi, pengaturan dan pengawasan mobilitas mereka.

Inovasi terus dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pelayanan bagi jemaah. Tahun ini pemerintah hadir dengan terobosan baru, yaitu zonasi cita rasa. Para jemaah asal daerah tertentu akan memperoleh sajian masakan dengan cita rasa yang sesuai asal daerah mereka.

Ditambahkan Konjen, bahwa mulai tahun ini, 50 persen jemaah haji akan mendarat di Madinah dan sisanya akan mendarat di Jeddah.

Konsul Teknis Urusan Haji, Endang Jumali, menyebutkan tahun ini jemaah haji akan memperoleh layanan katering di Mekkah sebanyak 50 kali dan di Madinah 18 kali.

Pameran ini digelar sebagai warm up menuju gelaran Halal Industry Summit 2020 di Indonesia pada November tahun ini.

Kepala BPIP Bisa Dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara

By
admin
-
0

Jakarta – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi dapat dilaporkan ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) atas pernyataannya yang menyebut agama adalah musuh terbesar Pancasila.

Pengamat politik dan hukum Universitas Nasional (Unas) Jakarta Saiful Anam mengatakan, bagi individu atau kelompok masyarakat dapat melaporankan ke KASN karena Kepala BPIP juga merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN)A Sunan Kalijaga, Yogyakarta yang juga seorang pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN siapapun punya hak melaporkan Kepala BPIP ke KASN,” kata Saiful Anam Sabtu 15 Februari 2020.

Dikatakan Saiful Anam, laporan ke KASN tersebut bisa dilakukan kapanpun. Dirinya yakin, KSAN akan menerima setiap pengaduan ataupun laporan dari masyarakat terkait etika maupun perilaku ASN yang diduga menyalahi aturan.

Saiful Anam mengungkapkan, seseorang yang telah menjadi pegawai ASN wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa sebagaimana tercatum dalam pasal 23 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN.

“Saya menduga pernyataan Kepala BPIP yang membuat kontroversi itu telah melanggar UU ASN maka bisa dilaporkan ke KSAN,” ujar Saiful.

Menurut dosen Pasca Sarjana Unas ini, sebagaimana telah diatur dalam pasal 31 UU Nomor 5 tahun 2014 tentang ASN, KSAN bisa menerima laporan terhadap pelanggaran norma dasar serta kode etik dan kode perilaku pegawai ASN.

“Jika ada pengaduan dari masyarakat, saya berharap 7 orang anggota KASN nantinya bisa memanggil, melakukan sidang dan memberikan sanksi terhadap Kepala BPIP,” ungkap Saiful Anam.

Dia melanjutkan, meskipun Kepala BPIP telah meluruskan pernyataannya namun tidak bisa menyurutkan niat seseorang tersebut untuk melaporkannya.

“Laporan tersebut tentunya untuk pembelajaran bagi pegawai ASN agar tidak sembarangan membuat pernyataan yang cenderung bisa membuat gaduh dan memecah belah bangsa,” pungkas Saiful Anam.

(red/Tanto)

Lelaki Bertato Naga & Kalajengking Ditemukan Gantung Diri

By
admin
-
0

Sleman – Sesosok mayat laki-laki tanpa identitas ditemukan tergantung dipohon gayam samping pinggir kali Tambakboyo Puluhdadi RT 18/02 Padukuhan Seturan, Desa Caturtunggal, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, DI Yogyakarta Jumat 15 Februari sekira pukul 14:00 WIB.

Mayat tersebut pertama kali ditemukan dua orang bernama Andiyono dan Setyo Aji Gunawan warga Krodan RT01/03 Maguwoharjo Depok Sleman. Saat itu keduanya sedang memancing dikali tersebut.

“Sekira pukul 14.00 Wib bertempat di pinggir aliran sungai Tambakboyo sebelah barat tepatnya sebelah barat kantor pelayanan Pajak Pratama Sleman, Puluhdadi RT. 18 RW. 02 Padukuhan Seturan Caturtunggal Depok Sleman, telah ditemukan orang meninggal dunia dalam kondisi tergantung,” kata Kasubag Humas Polres Sleman Iptu Edy Widaryatna saat dihubungi Jumat malam.

Edy menambahakan, semula kedua orang itu sedang memancing disisi utara lokasi. Karena tidak ada ikan kemudian keduanya bergeser ke sebelah selatan dan melihat seseorang sudah menggantung di pohon Gayam dengan seutas tali tambang.

Melihat hal tersebut, keduanya langsung melaporkan ke Polsek Depok Timur yang kemudian diteruskan ke Polsek Depok Barat.

Lantas, petugas Polsek Depok Barat yang mendapat laporan tersebut langsung melakukan pengecekan dan pengamanan lokasi yang dipimpin oleh Ka SPK Iptu Condro Sasmito serta Kanit SPKT Polres Sleman Ipda Danu W beserta anggota.

Setelah jenazah diturunkan kemudian dilakukan identifikasi dan pemeriksaan awal oleh Inafis Polres Sleman, Reskrim Polsek Depok Barat serta Urkes Polres Sleman yang dipimpin oleh Penata Rini Wuryani (Paurkes Polres Sleman).

“Mayat tanpa identitas berjenis kelamin laki-laki, umur sekitar 25 tahun. Terdapat tato dibagian perut sebelah kanan bergambar Scorpio atau kala jengking dan dada sebelah kiri bergambar naga. Selain itu ditemukan juga uang disaku celana korban sebanyak Rp107.500,” ucapnya.

Edy menambahkan, dibagian tubuh korban tidak ditemukan adanya tanda-tanda penganiayaan.

“Tidak ada tanda-tanda luka karena kekerasan,” jelas Edy sembari menambahkan jenazah kemudian dibawa ke RS Bhayangkara Polda DIY  guna identifikasi lebih lanjut.

 

(red/Tanto)

229 personel Polda Kepri yang diperbantukan dalam Satgas Kemanusiaan Natuna

By
admin
-
0

Batam- Dansat Brimob Polda Kepri Kombes M Rendra Salipu menyambut kedatangan pasukan yang diperbantukan dalam Satgas Kemanusiaan Natuna, Minggu, ( 16 /2/2020).

Sedikitnya, 229 personel yang pulang kembali dengan selamat dalam Satgas Kemanusiaan Natuna.

Artinya, jumlah personel yang berangkat dan kembali tidak berkurang, semua selamat. Penyambutan pun diawali dengan melaksanakan apel di Mapolres Batam.

“Alhamdulillah, mereka yang melaksanakan Satgas Kemanusiaan Natuna tidak ada kenapa-napa. Pasukan sudah digeser dari Bandara Ranai ke Batam,” katanya di Bandara Hang Nadim Batam.

Sebanyak 229 personel diterbangkan tidak langsung sekaligus. Ada 4 kloter penerbangan mereka yang terpisah.

Tidak hanya Dansat Brimob yang menyambutnya. Juga ada pejabat utama di lingkungan Satbrimobda Kepri.

“3 penerbangan dari jam 10.00, 11.00 dan 14.00 WIB, jumlahnya ada 71 personel masing-masing keberangkatan tersebut. Penerbangan terakhir 16 orang yang direncanakan tiba pukul 16.00 WIB,” beber mantan Kapolres Binjai itu.

Setelah mereka tiba di Batam, sambungnya, seluruh personel dilakukan pemeriksaan kesehatan dari Biddokkes Polda Kepri di Mako Satbrimob.

“Selanjutnya dilakukan apel konsolidasi dan anggota seluruhnya kembali ke rumah masing-masing. Brigade,” tutupnya. (*)

Polda Kepri Ungkap Kasus Penculikan dan Penampungan PMI Ilegal

By
admin
-
0

Batam –  Polda Kepulauan Riau (Kepri) berhasil mengungkap Tindak Pidana Penculikkan dan Pengiriman Pekerja Migran Indonesia Illegal.

Polisi berhasil mengamankan EB (39) warga Kecamatan Batu Aji, Kota Batam yang berperan sebagai pengurus dan penampung Pekerja Migran Indonesia (PMI) Ilegal dan dua orang pelaku perempuan berinisial PM dan MD yang berperan sebagai penculik korban.

Pengungkapan kasus tersebut berawal dari informasi masyarakat bahwa di daerah Kavling Saguba, Sungai Binti, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam ada kedatangan tamu dari Jakarta yang diduga merupakan korban penculikkan anak yang terjadi di Jakarta Utara dan dibawa ke Kota Batam, setelah dikonfirmasi ke Polres Jakarta Utara bahwa benar bahwa telah ada Laporan Polisi di Jakarta Utara dengan nomor : LP/08/B/II/2020/PMJ/RESJU.

Korban V (13) dibawa oleh dua orang pelaku PM dan MD yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumahnya korban. Tak hanya itu, setelah dilakukan pengembangan Polisi menemukan tindak pidana lain yang terjadi di Kavling Saguba, Sungai Binti, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam yakni penampungan Pekerja Migran Indonesia Illegal.

Sebanyak 7 korban Pekerja Migran Indonesia lainnya yang akan dikirim ke Malaysia berhasil diselamatkan di lokasi tersebut.

Atas perbuatannya para pelaku dijerat Pasal 81 dan atau pasal 83 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ancaman paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 ( lima belas miliar rupiah).

Dan untuk pelaku penculikkan dikenakan pasal Pasal 332 ayat 1 KUHP dengan ancaman penjara maksimal tujuh tahun.

Bersempenaan memperingati empat Tahun kepemimpinan Abdul Haris-Wan Zuhendra, melakukan dialog bersama buruh

By
admin
-
0

Anambas- Letung, Bersempenaan dengan dilaksanakan Senam dan Jalan Santai memperingati 4 (empat) Tahun masa kepemimpinan Abdul Haris-Wan Zuhendra, Wakil Bupati Kepulauan Anambas melakukan dialog secara langsung bersama para buruh yang berada di Lapangan bola Letung Kecamatan Jemaja, Minggu ( 16/02/2020)
⠀
Para Buruh ikut serta dalam pemeriksaan kesehatan gratis seperti pengecekan gula darah, tensi, kolesterol dan lainnya yang dilaksakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Kepulauan Anambas seraya mendukung peryaaan 4 (empat) Tahun kepemimpinan Abdul Haris-Wan Zuhendra.
⠀
Dalam dialog Wakil Bupati Bersama Para buruh beliau menyampaikan “agar para pekerja seperti buruh lepas diajak bersama-sama untuk segera mendaftarkan diri mengikuti program BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan, agar didalam bekerja sudah terlindungi apabila terjadi kecelakaan didalam bekerja. Pekerja cukup membawa KTP dan melaporkan melalui Camat setempat, selanjutnya biar para camat yang berkoordinasi ke dinas PTSP dan Tenaga Kerja, ujarnya.”

⠀
(red/Diskominfotik KKA)

Kabaharkam Komjen Pol Agus Andrianto akan menindak tegas WNI eks ISIS yang pulang ke Indonesia

By
admin
-
0

Batam-Pemerintah secara resmi memutuskan tak akan memulangkan WNI eks ISIS. Pemerintah beralasan ingin memberi rasa aman kepada 267 juta rakyat dari ancaman tindak terorisme.

Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komisaris Jenderal (Komjen) Polisi Agus Andrianto memastikan akan menindak tegas WNI eks ISIS yang pulang ke Indonesia. “Pokoknya kalau dia ada di Indonesia maka akan dilakukan tindakan,” katanya di sela kegiatan Bhakti Sosial Polri di, Blora, Jawa Tengah, Sabtu (15/2/2020).

Agus berpandangan, para kombatan ISIS itu sudah bukan lagi WNI. Hal itu terkait aksi membakar paspor yang dilakukan WNI eks ISIS saat bergabung dengan kelompok teroris internasional itu.

Sudah ada undang-undang yang baru disahkan, terkait dengan terorisme, ada kewenangan untuk melakukan pendalaman kepada mereka, akan diberikan upaya hukum terhadap para warga negara (yang bergabung dengan teroris), dan (mereka sudah) bukan warga negara Indonesia karena paspornya dibakar,” tuturnya.

Sebelumnya Pengamat Timur Tengah dan Terorisme, M Syauqillah menyebutkan keputusan pemerintah tidak memulangkan memberikan dampak baik pada keamanan negara dan masyarakat.

Namun dia mengingatkan, keputusan tersebut juga akan memberikan dampak sebaliknya yakni Indonesia akan ditanya dunia internasional mengapa menolak warga negara. Belum lagi, potensi mereka kembali ke Indonesia dengan mengelabui pemerintah.

“Sebetulnya mereka tidak dipulangkan pun sekarang bukan berarti itu jaminan mereka tidak pulang, (bahasanya) merembes ke negara kita,” ucapnya.

Syauqillah menyarankan, Pemerintah memiliki skenario hukum yang jelas terkait kebijakan pemulangan atau penolakan WNI yang terlibat jaringan ISIS atau terorisme lainnya.

“Ini perdebatan bukan soal memulangkan atau menolak WNI eks ISIS, misalnya kalau menolak maka skenario hukumnya apa, kalau kembali maka skenario hukum apa? Itu harus jelas dulu diatur,” ujarnya.

(red/indeks.id)

Indosat merumahkan ratusan karyawan

By
admin
-
0

Jakarta  – Indosat Tbk mengakui melakukan penawaran PHK kepada karyawannya. Akan tetapi, jumlah yang menerima tawaran PHK itu tidak hanya sebanyak 500 karyawan, namun mencapai 677 karyawan.

“Per tanggal 14 Februari 2020 kemarin, dari 677 karyawan yang terdampak, lebih dari 80% telah setuju menerima paket kompensasi ini dan kami juga menjalin kerja sama dengan mitra Managed Service untuk memberi kesempatan bagi mereka agar tetap dapat bekerja di mitra kami tersebut,” ujar Director & Chief of Human Resources Irsyad Sahroni dalam rilis resmi yang diterima detikcom, Sabtu, (15/02/2020).

Lebih lanjut, Irsyah berdalih langkah itu diambil Indosat sebagai upaya perubahan organisasi yang dirancang untuk menjadikan bisnis lebih lincah sehingga lebih fokus kepada pelanggan dan lebih dekat dengan kebutuhan pasar.

“Kami akan terus melanjutkan strategi 3 tahun untuk bertransformasi menjadi perusahaan yang lebih lincah dan terpercaya. Hari ini kami telah mengumumkan langkah baru untuk menyesuaikan organisasi kami dengan perubahan kebutuhan pasar,” sambungnya.

Setidaknya ada tiga perubahan vital yang hendak digerakkan Indosat demi kesehatan bisnis perseroan. Salah satunya dengan memperkuat tim regional agar lebih cepat mengambil keputusan dan lebih dekat dengan pelanggan.

Lalu, mengalihkan penanganan jaringan ke pihak ketiga, penyedia jasa Managed Service, sejalan dengan praktik terbaik di industri. Terakhir, Rightsizing organisasi, menambah SDM untuk meningkatkan daya saing dan meningkatkan kualitas layanan dan pengalaman pelanggan, serta merampingkan SDM di beberapa fungsi bisnis.

“Kami telah mengkaji secara menyeluruh semua opsi, hingga pada kesimpulan bahwa kami harus mengambil tindakan yang sulit ini, namun sangat penting bagi kami untuk dapat bertahan dan bertumbuh,” sambungnya.

Menurut Irsyad dalam menawarkan PHK pihaknya senantiasa mengambil langkah yang adil sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mengkomunikasikan langsung secara transparan kepada setiap karyawan baik yang terkena dampak maupun yang tidak, serta memberikan paket kompensasi yang jauh lebih baik dari yang dipersyaratkan oleh undang-undang bagi karyawan yang terkena dampak.

“Kami percaya langkah ini akan meningkatkan kinerja Indosat, membantu kami untuk tetap kompetitif di tengah tantangan disrupsi, mengoptimalkan layanan kami, dan menghadirkan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan. Ini adalah salah satu langkah strategis dalam menjadikan Indosat Ooredo sebagai perusahaan telekomunikasi digital terdepan yang terpercaya,” pungkasnya.

PHK 500 Karyawan, Indosat Rugi Rp 284 M Hingga September 2019

Indosat Tbk (ISAT) masih belum bisa keluar dari kerugian. Hingga semester III-2019 perusahaan masih rugi Rp 284,59 miliar.
Melansir laporan keuangan PT Indosat Tbk, Sabtu (15/2/2020), Indosat sebenarnya berhasil menekan kerugian dari rugi bersih sebelumnya yang sebesar Rp 1,54 triliun. Rugi bersih yang berhasil ditekan itu terjadi seiring dengan pendapatan perusahaan yang naik pada periode tersebut.

Jumlah pendapatan Indosat di semester III-2019 sebenarnya naik 12,40% dari posisi 2018 sebesar Rp 16,77 triliun menjadi Rp 18,85 triliun

Pendapatan itu berasal dari pendapatan selular yang naik dari naik menjadi Rp 15,08 triliun dari sebelumnya Rp 13,18 triliun.

Sementara untuk pendapatan dari multimedia, komunikasi data, dan internet naik tipis dari Rp 3,02 triliun menjadi Rp 3,24 triliun. Pendapatan telekomunikasi turun tipis dari Rp 568,5 miliar jadi Rp 520,3 miliar.

Sayangnya jumlah beban naik dari posisi 2018 sebesar Rp 16,5 triliun jadi Rp 17,3 triliun. Beban paling besar masih dari beban penyelenggaraan jasa yang naik menjadi Rp 8,92 triliun serta penyusutan dan amortisasi sebesar Rp 7,08 triliun.

Jumlah aset perusahaan pun hingga akhir September 2019 sebesar Rp 58,37 triliun. Angka itu naik dari posisi akhir 2018 sebesar Rp 53,13 triliun.

Sementara jumlah liabilitas pada akhir September 2019 sebesar Rp 46 triliun. Angka itu juga naik dari posisi akhir 2018 sebesar Rp 41 triliun.

 

(red/detik. Com)

1...756757758...1,369Page 757 of 1,369

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga

OPINI

POLITIK

KETEGIORI BERITA

TENTANG KAMI

batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.

Iklan: (+62)81275301238

Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com

FOLLOW KAMI

© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri