Batam- Gubernur Sumatera Utara Edy Rahmayadi akhirnya buka suara terkait aksi unjuk rasa yang dilakukan sejumlah massa dari Gerakan Aksi Damai #savebabi di depan DPRD Sumut, Senin (10/2).

Edy mengatakan unjuk rasa tidak tepat jika diarahkan ke Pemprov Sumatera Utara. Sebab pihaknya tidak memiliki rencana untuk memusnahkan seluruh babi yang ada di Sumut.

“Yang mau memusnahkan (babi) siapa ?” kata Edy menjawab pertanyaan wartawan di kantor Gubernur Sumut.

Edy mengatakan saat ini Pemprov Sumut terus bekerja menangani persoalan babi yang terjangkit wabah flu babi (hog cholera) atau African Swine Fever (ASF). Bahkan Edy sudah meminta semua pihak yang terlibat dalam penanganan babi untuk ikut mencari solusi permasalahan ini.

” Untuk itu harus bersama-sama kita mengatasinya. Tak bisa dijadikan itu persoalan, ribut sana ribut ini. Kita sudah berkali-kali rapat membahas bagaimana jalan keluarnya,” ucap Edy.

Sejauh ini upaya yang bisa dilakukan Pemprov Sumut hanya sebatas pencegahan. Mulai dari pemberian disinfektan hingga memantau arus keluar masuknya babi dari daerah terjangkit virus hog cholera karena belum ditemukan vaksin penyembuh babi yang terkena virus itu.

“Satu-satunya jalan kita hanya mencegah dengan membersihkan tempat-tempat itu. Kedua babi-babi yang terinfeksi wabah hog cholera ini kita musnahkan yang terinfeksi.Karena belum ada obatnya. Kita melarang rakyat membuang babi-babi sembarangan kalau dia sudah mati,” tegas Edy.

Mengenai permintaan ganti rugi dari pemilik babi yang mati, Edy mengatakan hal itu tidak mungkin dilakukan oleh Pemprov Sumut. Kata Edy, jumlah babi di Sumut mencapai 2 juta ekor sehingga dibutuhkan Rp 4 triliun jika permintaan itu dituruti.

“Siapa yang mau ganti. Bukan itu persoalannya,” ujar Edy.

Edy mengatakan pihaknya tetap membahas bantuan pengganti mata pencaharian masyarakat yang babinya mati karena wabah ini.

“Kalau itu yang dia minta, enggak usah pakai demo. Itu lah yang kita bicarakan, itu kita bahas,” tutup Edy.

Jakarta – Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan resmi merombak skema penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS). Skema baru itu mulai diterapkan pada 10 Februari 2020.

Kementerian Keuangan mengalokasikan anggaran dana BOS sebesar Rp 54,32 triliun atau naik 6,35% dibandingkan tahun sebelumnya. Pencairan akan dilalukan tiga tahap, di mana tahap pertama dicairkan Rp 9,8 triliun untuk 136.579 sekolah di 34 provinsi di Indonesia, seperti yang dilansir dari media,  detik. com.

Pengubahan skema penyaluran ini akan tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan atas PMK Nomor 48 tahun 2019 tentang pengelolaan DAK Non Fisik. Adapun pokok perubahan tersebut adalah penyaluran langsung ke sekolah sesuai ketentuan yang berlaku, percepatan tahap penyaluran, dan penyederhanaan administrasi pelaporan.

Sementara tujuan pengubahan skema penyaluran, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyebut dalam rangka mendukung program merdeka belajar yang digagas oleh Nadiem Makarim selaku Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Lalu, mempercepat penyaluran, meningkatkan akurasi, dan menjaga akuntabilitas.

“Rencananya untuk 10 Februari, 136.579 sekolah yang akan mendapat Rp 9,8 triliun, dana tersebut bisa membantu sekolah beroperasi,” kata Sri Mulyani di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

Sementara itu, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim mengatakan pencairan dana BOS langsung ke rekening sekolah. Sebelumnya, proses transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

“Sebelumnya Kementerian Keuangan transfer ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), sekarang langsung ke rekening sekolah,” kata Nadiem di Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat, Senin (10/2/2020).

Bagaimana perhitungan dana BOS tersebut? Lihat di halaman berikutnya
Ketiga kementerian ini sepakat mengubah skema pencairan dana BOS. Pengubahan skema itu hanya berlaku pada dana BOS reguler, dan tidak berlaku pada BOS kinerja dan BOS afirmasi.

Perubahan skema berlaku untuk seluruh sekolah di Indonesia, terutama kepada sekolah negeri dan beberapa sekolah swasta yang menerima. Perubahan yang terjadi adalah pada besaran unit cost, di mana untuk Sekolah Dasar (SD) menjadi Rp 900 ribu per anak dari yang sebelumnya Rp 800 ribu.

Lalu, untuk Sekolah Menengah Pertama (SMP) menjadi Rp 1,1 juta per anak dari yang sebelumnya Rp 1 juta. Untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) menjadi Rp 1,5 juta per anak dari yang sebelumnya Rp 1,4 juta, dan untuk SMK tetap sama yaitu Rp 2 juta per anak.

Mengenai skema penyalurannya juga berubah, yaitu hanya menjadi tiga tahap dari sebelumnya empat tahap. Pada skema baru ini besaran tahap I adalah 30%, tahap II 40%, dan tahap III sebesar 30%. Adapun, pencairan tahap I paling cepat pada bulan Januari, tahap II paling cepat bulan April, dan tahap III bulan September.

Tidak hanya itu, perubahan lainnya adalah penetapan SK sekolah penerima dilakukan oleh Kemendikbud dengan verifikasi data oleh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota. Sebelumnya, penetapan SK sekolah penerima dilakukan pemerintah daerah.

Lalu, batas akhir pengambilan data 1 x per tahun setiap tanggal 31 Agustus untuk mencegah keterlambatan APBD-Perubahan. Sebelumnya, batas akhir pengambilan data 2 x per tahun yaitu tanggal 31 Januari dan 31 Oktober.

Selanjutnya, dana BOS juga bisa digunakan untuk pembayaran guru honorer yang memiliki Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK) maksimal 50%. Intinya bukan untuk membiayai guru honorer baru. Sebelumnya, pembayaran maksimal hanya 15% di sekolah negeri, dan 30% di sekolah swasta.

Skema yang terakhir, kata Nadiem, adalah tidak ada alokasi maksimal maupun minimal pemakaian dana BOS untuk buku maupun pembelian alat multimedia. Sebelumnya, pembelian buku dibatasi sebesar 20%, dan pembelian alat multimedia ditentukan kualitas dan kuantitas.