Jakarta, CNBC Indonesia – Semua kasus ini berawal dari data nasabah yang ada di Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK) yang ada di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

SLIK yang dahulu biasa dikenal dengan BI Checking ini berisi informasi seperti nomor KTP, hingga jumlah tagihan atau utang yang ada di industri perbankan.

Nah, bagaimana kerja penjahat menggunakan data SLIK ini?

Adalah H [inisial tersangka]. Seorang pegawai Bank Bintara Pratama yang menyalahgunakan wewenang dengan cara menjual data-data nasabah bank. Pasalnya sebagai karyawan bank memang ada kewenangan mengecek SLIK di OJK.

H ini menjual data-data ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab seharga Rp 100.000 per data. Data itu berisi nama lengkap nasabah si calon korban, nomor telepon, alamat, hingga jumlah uang.

Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, mengatakan sendiri apa yang ada di SLIK OJK tersebut.

“SLIK OJK di situ ada data-data pribadi lengkap seseorang yang memiliki rekening atau limit rekening yang ada secara random dia bisa tahu,” kata Yusri dilansir detikcom.

“Dia menggunakan kewenangannya ini untuk berbuat jahat. Dia menjual ke orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” sambungnya.

Orang yang tidak bertanggungjawab lainnya adalah oknum D [inisial tersangka]. H menjual datanya kepada D dan memilih secara acak nasabah yang siap menjadi korban. Sampailah kala itu nama Ilham Bintang.

Ilham Bintang adalah seorang pengusaha Indonesia, pelopor jurnalistik infotainment.

Penjahat-penjahat tersebut kemudian membuat sebuah KTP palsu sesuai dengan data Ilham Bintang di SLIK OJK. Busuknya, ia menggunakan foto oknum lain bernama A.

KTP tersebut digunakan para penjahat ini ke Gerai Indosat di Bintaro, Tangerang Selatan. Pada 4 Januari 2020, A dan dibantu para penjahat lain mengaku ingin mengganti nomor atau SIM Card dan beralasan ponselnya hilang.

Singkat cerita, pergantian SIM Card sukses. Para pelaku pun langsung masuk ke dalam email pribadi dan memanfaatkan one time password (OTP). Biasanya OTP digunakan bila ada lupa password.

Setelah berhasil menduplikat nomor handphone korban, para tersangka kemudian membobol e-mail serta mengganti password-nya, termasuk kode m-banking milik korban. Tersangka D yang berlokasi di Palembang langsung beraksi menguras uang tersangka.

“Setelah e-mail terbuka keluarlah data Bank BNI dan Commonwealth yang dilaporkan Ilham Bintang kalau 2 rekening beliau habis terkuras. Kerugian total dari Commonwealth Rp 200 juta lebih, BNI Rp 83 juta. Dari BNI sudah mengembalikan sebanyak Rp 83 juta ke korban, yang dari Commonwealth kami belum dengar kabar sampai saat ini,” papar Yusri.

Pihak OJK melalui Juru Bicara, Sekar Putih Djarot, memberikan klarifikasi soal SLIK. “Yang menyatakan bahwa terdapat oknum bank yang menyalahgunakan data SLIK, dengan ini OJK menegaskan bahwa SLIK merupakan sistem pelaporan dari LJK kepada OJK yang berisi data fasilitas pinjaman debitur dan bukan data simpanan nasabah. OJK akan membantu pihak kepolisian untuk dapat segera mengungkap kasus ini,” kata Sekar.

Seperti diketahui, Ilham Bintang melaporkan kasus pembobolan ponsel dan rekening ke Polda Metro Jaya pada 17 Januari 2020. Polisi mengusutnya hingga menangkap 8 tersangka itu. Para tersangka memiliki peran masing-masing dari otak perencanaan, membuat SIM card korban, membuat KTP palsu korban, hingga menguras uang Ilham.

(red/CNBC)

Jakarta – Warga negara Singapura disebut memborong masker dari Batam, Kepulauan Riau, guna perlindungan diri mengantisipasi wabah virus corona.

“Ada banyak informasi yang saya dapat bahwa warga Singapura membeli masker hingga berkarung-karung. Ini tidak dibenarkan,” kata Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kepulauan Riau, Tjetjep Yudiana, Kamis (6/2/2020) seperti dilansir Antara.

Tjetjep mengatakan sikap warga Singapura itu mendapat protes dari warga Batam, terutama yang kesulitan mendapatkan masker.

Ia menduga, jarak yang dekat antara Singapura dan Batam memudahkan warga negara jiran itu membeli masker. Bahkan, kata Tjetjep, mereka juga memborong sabun cuci tangan kemasan.

Terkait persoalan itu, Tjetjep mengatakan pihaknya akan berkoordinasi dengan Bea dan Cukai guna mencegah warga Singapura memborong masker.

“Hari ini kami akan bahas soal itu, dan yang lainnya,” katanya.

Di satu sisi, Tjetjep mengemukakan Kemenkes sudah menyiapkan sebanyak 150 ribu masker untuk masyarakat Kepri. Sedangkan untuk warga Kabupaten Natuna, yang menjadi tempat karantina untuk observasi virus corona, disiapkan 100 ribu masker.

Terkait kasus tenaga kerja wanita (TKW) di Singapura yang terjangkit virus corona, ia menegaskan di Kepri, khususnya Tanjungpinang, Batam dan Karimun terus mewaspadainya. Petugas di seluruh pintu keluar masuk Kepri wajib mengenakan masker.

“Untuk warga lainnya, belum wajib menggunakan masker, kecuali yang dalam kondisi batuk, pilek dan gangguan pernapasan,” kata dia.

Selain itu, berdasarkan pantauan CNNIndonesia.com, peredaran masker–terutama jenis N95–mulai langka, bahkan jikapun ada harganya berlipat ganda. Salah satunya, pantauan di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta Timur. Di pasar yang menjual obat, dan alat-alat kesehatan tersebut, harga N95 berlipat ganda hingga lebih dari Rp1 juta per kotak (isi 20 masker). Padahal, sebelum terjadi kepanikan akibat wabah virus corona dari China, jenis masker tersebut kisaran Rp200-500 ribu.

Sekretaris Jenderal Himpunan Pedagang Farmasi Pasar Pramuka (HPFPP) Yoyon menduga ada permainan kartel terkait kenaikan harga masker dan kekosongan stok barang di Pasar Pramuka, Matraman, Jakarta. Kartel masker disebut memanfaatkan wabah virus corona.

“Ada sebuah kartel yang mempermainkan harga masker,” tutur Yoyon kepada CNNIndonesia.com, di Pasar Pramuka, Selasa (4/2/2020).

Yoyon mengaku kaget dengan lonjakan harga masker yang terjadi dua pekan terakhir di Pasar Pramuka. Beberapa konsumen dan penjual sering mengeluh kepadanya.

Ia menduga ada pihak yang sedang memainkan harga dan stok masker sehingga terdapat kekosongan di beberapa kios dan imbasnya terjadi lonjakan harga masker.

(red/antara/cnn)

Surabaya – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B,mengatakan jika penyelenggaraan karir kedua bagi prajurit TNI-AD saat ini, ditujukan untuk menyalurkan sumber daya prajurit berpotensi yang nantinya dibutukan oleh instansi lain atas dasar permintaan.

Melalui amanat yang dibacakannya, Jenderal bintang dua kelahiran Kota Surabaya itu mengungkapkan jika sosialisasi penyelenggaraan karir kedua bagi prajurit TNI-AD, merupakan aturan dari
Pemerintah Indonesia.

“Aturan itu dijabarkan dalam bentuk peraturan Panglima TNI, dan peraturan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dalam rangka memberikan peluang bagi prajurit TNI, khususnya yang mendekati MPP, atau
yang berkeinginan untuk menjalani alih profesi,” jelas Pangdam, Kamis,
(6 /2/2020).

Ia mengungkapkan jika nantinya terdapat beberapa kriteria yang harus dipenuhi oleh prajurit yang berkeinginan mengajukan karir kedua. Selain sudah menjalani masa dinas selama 20 tahun, beberapa
persyaratan lainnya juga harus bisa dilewati oleh para prajurit,termasuk salah satunya ialah mempunyai minat, bakat hingga keahlian.

“Keberhasilan pencapaian sasaran dalam acara sosialisasi ini, tergantung pada para peserta. Saya berharap, ada komunikasi timbal balik antara tim sosialisasi dengan para peserta,” pinta Pangdam.

(red/KAPENDAM V/BRAWIJAYA)

Jakarta- Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Idam Aziz diminta memerintahkan Kapolda Sumatera Barat Irjen Toni Harmanto untuk memeriksa orang-orang yang terlibat dalam skenario penjebakan prostitusi daring atau online di kamar 606 Hotel (Kyriad) Bumi Minang, Padang pada Minggu 26 Januari 2020 lalu.

“Penggrebekan itu terlihat over acting,” itulah kalimat pertama yang keluar dari Ketua Migrant Care dan Advokasi Hukum Depimnas ReJO, Relawan Jolowi Dr. Hendri Jayadi, SH, MH saat dimintai tanggapan ihwal penggrebekan PSK di Padang, Kamis 6 Januari 2020 malam.

Kata Jayadi, penggrebekan itu hanya untuk membuat pencitraan diri dengan mengangkangi hukum yang berlaku di Indonesia.

“Dan juga merupakan pembodohan hukum kepada masyarakat. Kita sepakat bahwa prostitusi adalah sesuatu pelanggaran terhadap hukum. Tapi penegakkan hukum tidak boleh dengan cara melanggar hukum”.

“Semua orang sama dimata hukum dan harus tajam untuk semua. Jadi saya berharap dan meminta Kapolri segera perintahkan Kapolda Sumbar untuk memeriksa orang-orang yang terlibat dengan kasus itu,” kata Dr Hendri Jayadi.

Menurut Dosen Pasca Sarjana Universitas Kristen Indonesia (UKI) ini, metode undercover buying atau pembelian terselubung yang dilakukan anggota DPR RI dapil Sumbar I Andre Rosadie tidak sepatutnya dilakukan olehnya. Karena, kata dia, Andre Rosadie bukanlah aparat penegak hukum ataupun orang yang diperbantukan di kepolisian.

“Undercover buy, hanya berlaku didalam Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Itupun syaratnya sangat ketat. Apalagi Andre Rosadie bukan aparat penegak hukum,” kata Jayadi.

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 pasal 79 jelas diatur yang bisa melakukan tindakan itu adalah informan/anggota polisi/orang lain yang diperbantukan pada polisi.

“Jadi tidak bisa sembarang orang untuk melakukan cara demikian itu. Ini sudah salah kaprah penafsirannya,” ujar Jayadi.

Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini menduga, langkah penggrebekan yang dilakukan Andre Rosadie bersama petugas kepolisian dari Polda Sumbar dan menangkap PSK berinisial NN dan seorang mucikari adalah cacat hukum atau ilegal.

“Kalau OTT prostitusi itu tidak sesuai prosedur undercover buying di UU 35 Tahun 2009 dan ada dugaan mall admistrasi kami minta bebaskan perempuan itu. Menegakkan hukum harus sesuai prosedur hukum. Itu sudah prinsip!,” tuturnya.

Masih menurut Jayadi, orang yang melakukan penjebakan itu bisa terkena jeratan hukum pidana. Karena, proses penggrebekan itu tidak berdiri sendiri. Ada yang sudah menyewa kamar, ada pelaku, penjaja seks dan mucikari. Bisa jadi, awalnya NN tidak sedang beraktifitas, kemudian masuk pesan yang membuat dia tertarik kemudian sampai bertransaksi. Apalagi kini NN dan sang mucikari sudah mendekam di penjara dan dijadikan tersangka.

“Tindakan demikian itu sudah sistematis. Mestinya semua yang terlibat bisa kena jeratan hukum. Ada pasal 55 KUHP yang mengatakan turut serta. Dalam pasal 55 Ayat (1) KUHP berbunyi: Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu. Menurut saya Andre Rosadie sudah memenuhi unsur pasal 55 KUHP itu,” tegas Jayadi.

Tidak hanya itu, Andre juga harus diperiksa secara etik oleh Mahkamah Kehormatan Dewan, karena dengan jabatannya sebagai anggota DPR telah melakukan serangkaian kegiatan yang diduga melanggar etika.

Untuk itu, Jayadi meminta siapapun yang terkibat dalam kausus itu harus diperiksa. Tak terkecuali Andre Rosadie dan ajudannya yang bernama Bimo.

“Kita minta semua diperiksa tanpa terkecuali. Polisi jangan tumpul keatas tajam kebawah,” pungkas Hendri Jayadi.

Sebelumnya, Andre Rosadie bersama kepolisian dari Polda Sumbar melakukan penggrebekan prostitusi online yang dilakukan didalam kamar 606 Hotel (Kyriad) Bumi Minang pada Minggu (26/1/2020). Dalam penggrebekan itu petugas menangkap perempuan bernisial NN sebagai pelaku prostitusi online dan seorang mucikari. Namun, petugas tidak menangkap penyewa jasa prostitusi itu.

Keduanya kini mendekam dipenjara dan dijerat dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Pasal 27 ayat (1) jo pasal 45 ayat (1), serta pasal 296 jo pasal 506 KUHP.

Dari dokumen yang didapat wartawan, nama Andre Rosadie memesan kamar 606 hotel tersebut pada tanggal 26 Januari dan berakhir pada 27 Januari.

(red/Tanto)