Jakarta – Presiden Joko Widodo atau Jokowi menyoroti penolakan renovasi pembangunan Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, yang ditolak oleh sekelompok warga. Jokowi menegaskan, bahwa negara Indonesia menjamin kebebasan beragama.

“Ini masalah intoleransi, saya kira sudah berkali kali saya sampaikan bahwa konstitusi kita menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadat seusai kepercayaannya. Jelas konstitusi kita berikan payung kepada seluruh rakyat,” kata Jokowi di Istana Negara, Jakarta , Rabu (12/2/2020),seperti yang dikutip media ini dari merdeka.com.

Kepala negara pun sudah memerintahkan Menkopolhukam Mahfud MD dan Kapolri Jenderal Idham Azis untuk menjamin terlaksananya kebebasan beribadah dan menindak tegas kelompok atau masyarakat yang mengganggu.

“Sesuai dengan jaminan konstitusi yang saya sampaikan. jangan sampai intoleransi itu ada,” tegas Jokowi.

Dia menambahkan, bahwa mestinya pemerintah daerah bisa menyelesaikan masalah tersebut. Tapi, Jokowi melihat tidak ada langkah yang diambil untuk menyelesaikan konflik tersebut.

“Saya perintahkan Menkopolhukam dan Kapolri tegas ini harus diselesaikan. Baik yang berkaitan dengan gereja di Karimun Tanjung Balai, atau masjid yang ada di Minahasa Utara. Harus dirampungkan karena jadi preseden yang tidak baik dan bisa menjalar ke daerah lain,” tutupnya.

Untuk diketahui, pembangunan bangunan baru Gereja Paroki Santo Joseph di Tanjung Balai Karimun, Kepulauan Riau, terpaksa dihentikan karena penerbitan izin mendirikan bangunannya digugat oleh sekelompok warga. Nasib kelanjutan pembangunannya baru bisa diputuskan setelah ada putusan pengadilan. Warga juga sempat menghendaki gereja tersebut direlokasi dan dijadikan cagar budaya.

(red/merdeka.com)

Jakarta – Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang sekaligus Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta Prof Yudian Wahyudi meluruskan soal ucapannya yang menilai polemik soal agama adalah musuh terbesar Pancasila.

“Yang saya maksud adalah bahwa Pancasila sebagai konsensus tertinggi bangsa Indonesia harus kita jaga sebaik mungkin. Pancasila itu agamis karena ke 5 sila Pancasila dapat ditemukan dengan mudah dalam kitab Suci ke enam agama yang diakui secara konstitusional oleh NKRI,” kata Yudian dalam pesan singkat yang diterima wartawan Rabu 12 Februari 20020.

Namun, pada kenyataannya, lanjut Yudian, Pancasila sering dihadap-harapkan dengan agama oleh orang-orang tertentu yg memiliki pemahaman sempit dan ekstrim, padahal mereka itu minoritas (yang mengklaim mayoritas).

Dalam konteks inilah, “agama” dapat menjadi musuh terbesar karena mayoritas, bahkan setiap orang, beragama, padahal Pancasila dan Agama tidak bertentangan, bahkan saling mendukung.

“Jadi, hubungan antara Pancasila dan Agama harus dikelola sebaik mungkin,” pungkas Yudian.

Sebelumnya, Yudian dalam sebuah wawancara dengan media online menyebut, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara telah diterima oleh mayoritas masyarakat, seperti tercermin dari dukungan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an. Tapi memasuki era reformasi asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena.

“Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif,” kata Prof Yudian Wahyudi.

Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” papar Yudian yang masih merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

(red/Tanto)

Jakarta – Ketua Umum FORMAMA (Forum Masyarakat Maluku) Arnold Thenu mengatakan, keputusan presiden menolak kepulangan eks ISIS kembali ke Indonesia sudah tepat sesuai konstitusi. Dan, itu adalah bentuk ketegasan presiden yang harus kita apresiasi.

“Jika, ada oknum yang mendukung kepulangan eks ISIS berarti sudah bisa dipastikan oknum itu adalah penghianat NKRI dan Pancasila. Jadi, yang mendukung kepulangan eks ISIS ke Indonesia adalah penghianat!,” kata Arnold Rabu 12 Februari 2020.

Menurutnya, membela eks ISIS dengan dalil HAM untuk dapat kembali ke Indonesia adalah logika sesat. Karena, bagaimana mungkin eks ISIS yang merupakan penjahat HAM berat dengan ajaran sesatnya membunuh manusia seperti binatang dapat dibela dengan dalil HAM.

“Jadi, biarkan saja pemerintah Suriah dan Irak mengadili mereka disana. Karena, mereka yang bekas WNI telah bergabung dengan ISIS telah secara nyata merusak kedaulatan Suriah dan Irak sekaligus menjadikan wilayah itu menjadi neraka,” jelasnya.

Dikatakannya, pekerjaan presiden tidak ubah seperti kerja seorang petani yang sentiasa membuang duri serta mencabut rumput yang tumbuh di celah-celah tanamannya.

“Dan, tugas kita sesunguhnya adalah mengawal dengan segenap jiwa raga keputusan presiden yang menolak kembalinya eks ISIS kembali ke Indonesia,” pungkas Arnold Thenu.

(red/Tanto)

Jakarta-Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Prof Yudian Wahyudi dituntut meminta maaf sekaligus klarifikasi dan menjelaskan secara terbuka atas ucapannya yang menyebut agama adalah musuh terbesar Pancasila.

“Jika benar dia ucapkan kalimat tersebut, saya rasa merupakan ungkapan yang sesat dan menyesatkan. RèJO meminta Presiden Jokowi untuk menegur keras Kepala BPIP,” kata Ketua umum Relawan Jokowi (ReJO) HM Darmizal MS dalam pesan elektroniknya Rabu 11 Januari 2020.

Menurut Darmizal, ungkapan tersebut berpotensi menciptakan kegaduhan yang mengganggu stabilitas pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Oleh karenanya dia harus segera melakukan klarifikasi dan meminta maaf secara terbuka supaya publik paham apa yang dia maksud secara utuh,” ungkap Darmizal.

Alumni Universitas Gajah Mada (UGM) Yogyakarta ini menambahkan, pemimpin harus tampil sejuk dan menyejukkan. Hentikan ucapan yang bernuansa propaganda atau ungkapan yang tidak semestinya diucapkan.

Dikatakan Darmizal, BPIP sebagai benteng Pancasila seharusnya menanamkan nilai-nilai kebaikan yang dilandasi mulianya ajaran agama dan budaya luhur bangsa. Sudah sangat jelas, bahwa agama sebagai inspirasi utama lahirnya Pancasila, sebagaimana yang dicantumkan sebagai sila pertama Pancasila. Pemimpin tidak boleh menggulirkan pernyataan kontroversi yang berpotensi menciptakan kegaduhan.

“Saat ini bangsa Indonesia sedang berjuang mempercepat pembangunan dengan lompatan panjang dalam segala bidang. Maka diperlukan keselarasan dan akselarasi dalam segala hal pula. Setiap kegaduhan akan menghambat capaian sebagaimana visi nya bapak Presiden,” pungkas Darmizal.

Sebelumnya, Yudian dalam sebuah wawancara dengan media online menyebut, Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang telah diterima oleh mayoritas masyarakat, seperti tercermin dari dukungan dua ormas Islam terbesar, NU dan Muhammadiyah sejak era 1980-an. Tapi memasuki era reformasi asas-asas organisasi termasuk partai politik boleh memilih selain Pancasila, seperti Islam. Hal ini sebagai ekspresi pembalasan terhadap Orde Baru yang dianggap semena-mena.

“Dari situlah sebenarnya Pancasila sudah dibunuh secara administratif,” katanya.

Belakangan juga ada kelompok yang mereduksi agama sesuai kepentingannya sendiri yang tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila. Mereka antara lain membuat Ijtima Ulama untuk menentukan calon wakil presiden. Ketika manuvernya kemudian tak seperti yang diharapkan, bahkan cenderung dinafikan oleh politisi yang disokongnya mereka pun kecewa.

“Si Minoritas ini ingin melawan Pancasila dan mengklaim dirinya sebagai mayoritas. Ini yang berbahaya. Jadi kalau kita jujur, musuh terbesar Pancasila itu ya agama, bukan kesukuan,” papar Yudian yang masih merangkap sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta.

(red/Tanto)