8.6 C
New York
Monday, May 4, 2026
spot_img
Home Blog Page 778

STIA LAN Jakarta Resmi Berubah jadi Politeknik STIA LAN 

0

Jakarta – Srkolah Tinggi Ilmu Administrasi, Lembaga Administrasi Negara (STIA LAN) resmi berubah nama menjadi Politeknik STIALAN. Perubahan itu bersamaan dengan acara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan pejabat pimpinan tinggi pratama dan pejabat Politeknik STIALAN Jakarta, Makassar, Bandung serta pejabat fungsional dilingkungan LAN jl Veteran Jakarta Senin 6 Januari 2020.

Pelantikan dipimpin oleh Kepala LAN Dr. Adi Suryanto. Sedangkan 3 Kepala STIA LAN  yang dilantik menjadi Direktur Politeknik STIALAN adalah; Prof.Dr. Nurliah Nurdin,MA sebagai Direktur Politeknik STIALAN Jakarta, Dr. Joni Dawud, DEA sebagai Direktur Politeknik STIALAN Bandung dan Prof. Amir Imbaruddin, MDA, Ph.D sebagai Direktur Politeknik STIALAN Makassar.

Direktur Politeknik STIALAN Jakarta, Prof Dr. Nurliah Nurdin,MA kepada wartawan mengatakan, dengan berubahnya nama tersebut secara resmi kami membuka diri bagi masyarakat umum yang ingin menimba ilmu dan berkuliah disini.

Dia menambahkan, untuk pendaftaran gelombang pertama mahasiswa baru Politeknik STIALAN Jakarta saat ini sudah ditutup. Namun, kata dia,  masyarakat tidak perlu khawatir karena
Politeknik STIALAN Jakarta membuka pendaftaran gelombang ke II hingga pertengahan tahun nanti.

“Gelombang pertama sudah dibuka sejak bulan September 2019 hingga awal 6 Januari 2020.  Sedangkan, pendaftaran gelombang kedua akan dimulai dari 13 Januari hingga bulan 12 Juni 2020,” jelasnya Selasa (7/1/2020).

Nurliah berharap, dengan dengan berubahnya nama tersebut kampus
Politeknik STIALAN Jakarta semakin dikenal dikalangan masyarakat umum karena selama ini user kami adalah Kementerian, Lembaga, Pemda,TNI/Polri,BUMN,BUMD

“Jadi kampus ini dulu hanya dikenal sebagai tempat kuliah Aparatur Sipil Negara (ASN) saja. Namun, mulai tahun ini masyarakat umum bisa berkuliah di kampus negeri dengan biaya perkuliahan yang sangat terjangkau” kata dia.

Jadi, lanjut Nurliah, orangtua punya alternatif untuk menguliahkan anaknya di kampus negeri. Dirinya juga menjamin, dosen atau pengajar yang ada Politeknik STIALAN Jakarta sudah memiliki  sertifikasi kompetensi yang handal.

“Sehingga mahasiswa yang telah selesai berkuliah langsung bisa menerapkan ilmunya dtempat dirinya kerja nanti,” jelasnya.

Nurliah berharap, dengan bergabungnya mahasiswa umum di kampus Politeknik STIA LAN Jakarta ini akan lebih menambah semarak dan aktif dalam berbagai kegiatan kemahasiswaan yang ada.

“Karena selama ini kampus kami aktif saat pulang jam kerja sehingga pagi hari kegiatan kemahasisaan tidak tampak. Dengan adanya mahasiswa umum akan lebih lebih semarak lagi,” tambahnya.

Dirinya mengklaim, kampus Politeknik STIALAN yang nyaman dan hijau, biaya kuliah tingkat Sarjana Terapan dan Magister Terapan di Politeknik STIA LAN Jakarta lebih murah dibandingkan dengan perguruan tinggi lain.

Menurut Nurliah, tahun ini untuk program strata satu atau sarjana Politeknik STIA LAN Jakarta menerima sekitar 400 siswa, program strata dua menerima 200 orang dan program doktor hanya menerima 8-12 orang.

“Disamping biaya kuliah yang murah lokasi Politeknik STIALAN Jakarta juga strategis di pusat kota Jakarta. Sehingga, mudah dijangkau dari manapun,” pungkas Prof Nurliah Nurdin sembari menyebut pada bulan November 2019 lalu pihaknya menerima
Penghargaan Penyelenggaraan Pelayanan publik Kategori Baik tahun 2019 dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN RB).

 

(red/Tanto)

Presiden Jokowi Instruksikan Jajaran Terkait Bantu Penanganan Banjir

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajaran terkait untuk turun langsung ke lapangan dalam melakukan penanganan banjir yang terjadi di beberapa wilayah. Secara khusus, Kepala Negara menggarisbawahi soal pentingnya pemberian pelayanan kesehatan serta bantuan bagi warga terdampak banjir.

“Seluruh kementerian yang berkaitan dengan banjir benar-benar terus terjun ke bawah,” ujarnya dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, pada Senin, 6 Januari 2020.

Kepala Negara menginstruksikan Kementerian Kesehatan untuk menangani persoalan kesehatan yang dialami warga terdampak. Selain itu, Presiden juga meminta Kementerian Sosial dan Kementerian BUMN untuk bergerak memberikan bantuan-bantuan yang dibutuhkan.

“Yang berkaitan dengan kesehatan, berarti Menteri Kesehatan, yang berkaitan dengan bantuan-bantuan, berarti Menteri Sosial. Mungkin juga di Kementerian BUMN bisa menggerakkan BUMN agar bergerak,” tuturnya.

Adapun Kementerian Dalam Negeri ditugaskan oleh Presiden untuk mengingatkan seluruh kepala daerah agar meningkatkan kewaspadaan menghadapi musim hujan dengan kondisi yang cukup ekstrem seperti sekarang ini. Kewaspadaan tersebut dapat berwujud perencanaan maupun persiapan untuk melakukan evakuasi bagi warganya yang terdampak banjir.

Sementara itu, TNI beserta Polri, Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan, dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana diminta untuk terjun langsung dan memberikan bantuan tenaga ke lokasi terdampak banjir.

“TNI dan Polri setiap kejadian agar secepatnya bisa membantu ke lapangan, juga Basarnas dan BNPB. Saya kira perintah tidak usah saya ulang-ulang lagi,” tandasnya.

 

(red/Sekretariat Presiden)

Ketua LAMI Provinsi Kepri Tok Agus menyayangkan anggota Panwascam Lingga terpilih rangkap jabatan

0

Lingga – Panwascam Kabupaten Lingga  terpilih pada 13 Desember 2019 lalu diduga masih ada yang rangkap jabatan, sebagai ketua masyarakat (kepala dusun).

Ketua Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia ( LAMI)  Provinsi Kepri Abd Karim atau yg sering di panggil Tok Agus sangat menyayangkan anggota Panwascam terpilih masih ada yang bertugas sebagai Kepala dusun.

“Seharusnya pihak Bawaslu harus komitmen dan tegas dalam mengambil keputusan Karena menyangkut nama baik Bawaslu Lingga. “ungkap Tok Agus kepada media Batamtimes, Senin, (6/1/2020),melalui sambungan telepon.

Menurut, Ketua LAMI Provinsi Kepri itu, pihak Bawaslu Kabupaten Lingga harus sesuai perkataan dengan perbuatan.

” Bila, Kepala dusun menjadi panwascam, akan memicu kecurangan. Sebaiknya anggota Panwascam terpilih mundur dari Organisasi kemasyarakatan atau mundur dari Panwascam” imbuhnya

Sebelumnya, Ketua bawaslu Lingga Zambroni mengatakan, salah satu syarat menjadi panwascam ialah tidak menjabat kepala masyarakat seperti kepala Dusun.  RT/RW.

“Jika terpilih wajib mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan.” katanya

Hal itu pun dibenarkan oleh Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga, Ardi Aulia mengatakan Bawaslu menjamin semua panwascam yang terpilih bersih dari keanggotaan partai politik, sebagaimana persyaratan yang di amanatkan UU. Mereka diseleksi secara terbuka, dan kita juga mengakomodir semua tanggapan masyarakat selama berlangsung tahapan seleksi.

Sampai berita ini ditayangkan Batamtimes masih berupaya menghubunggi Ketua Bawaslu Lingga untuk mendapatkan informasi terkait, angota terpilih Panwascam rangkap jabatan, dan sanksi yang menanti..

(red/Trimo)

Konflik di Perairan Natuna, Arahan Presiden: Pemerintah Tegas Sekaligus Prioritaskan Diplomatik Damai

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan arahan dalam menangani konflik di Perairan Natunal, yakni telah terjadi pelanggaran batas wilayah dalam Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia oleh kapal China yang memasuki wilayah tersebut.

Berdasarkan arahan Presiden  @jokowi pemerintah Indonesia bersikap tegas sekaligus memprioritaskan usaha diplomatik damai dalam menangani konflik di perairan Natuna, “Tak ada kompromi dalam mempertahankan kedaulatan Indonesia!”, kata juru bicara Presiden, Fadjroel Rahman, melalui akun twitternya @fadjroel yang diunggahnya Sabtu (4/1/2019) malam.

Fadjrol merujuk pernyataan yang disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi usai mengikuti rapat koordinasi di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, mengenai 4 (empat) sikap resmi pemerintah RI. Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia.

Pertama, telah terjadi pelanggaran oleh kapal-kapal Tiongkok di wilayah ZEE Indonesia. Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982).

Kedua, wilayah ZEE Indonesia telah ditetapkan oleh hukum internasional yaitu United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS 1982). Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982.

Ketiga, Tiongkok merupakan salah satu partisipan dari UNCLOS 1982. Oleh karena itu merupakan kewajiban bagi Tiongkok untuk menghormati implementasi dari UNCLOS 1982. Keempat, Indonesia tidak pernah akan mengakui nine dash line atau klaim sepihak yang dilakukan oleh Tiongkok yang tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional terutama UNCLOS 1982.

China Tidak Punya Hak Klaim

Sementara itu Menteri Koordinator (Menko) bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD mengatakan, secara hukum, China tidak memilki hak mengklaim Perairan Laut Natuna sebagai wilayah teritori mereka. Ia menegaskan, pemerintah akan melakukan langkah-langkah untuk menjaga kedaulatan negara.

Kalau secara hukum, China tidak punya hak karena Indonesia tidak punya konflik perairan dengan itu (Natuna),” kata Menko Moh. Mahfud MD kepada para wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Jumat (3/1).

Menko Polhukam mengungkapkan, sebelumnya China juga pernah memiliki konflik dengan Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam, Vietnam, dan Taiwan di Laut Cina Selatan yang telah diakui oleh Southern Chinese Sea (SCS) Tribunal Tahun 2016.

Keputusannya China tidak punya hak atas itu semua dan itu semua konfliknya bukan dengan Indonesia, (tetapi) dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya,” ungkap Mahfud MD Selain itu, berdasarkan United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) 1982 ditetapkan bahwa secara hukum internasional, Perairan Laut Natuna merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia.

Itu ditetapkan oleh UNCLOS, itu satu unit PBB yang menetapkan perbatasan tentang wilayah air antar negara sudah diputuskan,” jelas Mahfud MD.

(red/Humas Kemenko Polhukam/ES)

Optimalkan Pelaksanaan Legalitas Aset Tanah, PLN Teken MoU dengan BPN Jateng

0

YOGYAKARTA – UNIT Unit Induk PLN se-wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah melakukan penandatanganan Memorandum of Understanding (MoU) dengan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Jawa Tengah. Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Nota Kesepahaman Bersama antara Direktur Utama PLN dengan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN pada November 2019 lalu.

Acara penandatanganan kerjasama ini diikuti oleh Vice President Revitalisasi & Pemeliharaan Aset Properti, General Manager PLN Unit Induk Transmisi JBT, PLN Unit Induk Pembangunan JBT II, PLN Unit Induk Distribusi Jateng & DIY, PLN Unit Induk Pusmanpro. PLN Unit Induk Pembangkitan Tanjung Jati B, dan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah.

General Manager PLN UID Jateng & DIY, Feby Joko Priharto mengatakan pada sambutannya bahwa tujuan diadakannya acara ini adalah untuk mewujudkan sinergi antara PLN dan BPN.

“Tujuan dari perjanjian kerjasama ini adalah untuk mewujudkan sinergi dan optimalisasi pelaksanaan legalitas aset tanah yang dimiliki PLN meliputi pendaftaran tanah, penanganan permasalahan tanah dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum di lingkungan kerja PLN, khususnya di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah,” tuturnya Kamis 2 Januari 2020 lalu.

Sementara itu, Jonahar selaku Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Tengah mengatakan akan memberikan support kepada PLN dalam rangka membangun bangsa terutama dalam hal pengadaan tanah untuk kepentingan negara.

Ia menambahkan, sebagai tindak lanjut penandatanganan kerjasama ini, selanjutnya perlu diadakan Forum Konsigneering Data untuk penyelesaian pensertifikatan aset tanah milik PLN yang belum bersertifikat, perpanjangan sertifikat HGB yang habis masa berlakunya, pembaharuan sertifikat format lama dengan format baru, dan pensertifikatan untuk lahan yang baru dibebaskan dalam rangka pembangunan instalasi PLN.

Melalui kerjasama ini diharapkan pelaksanaan pendaftaran tanah, penanganan permasalahan tanah dan pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.

“Disisi lain dari pertemuan juga diharapkan dapat menghasilkan kontribusi optimal dan positif terhadap pelayanan kepada masyarakat dan tentunya dapat meningkatkan kemakmuran di Provinsi Jawa Tengah,” pungkas Jonahar.

 

(red/Tanto)

Kapolres Sleman Simbolis Tanam 261 Pohon

0

Sleman- Kapolres Sleman AKBP Rizky Ferdiansyah secara simbolis melakukan penananam sebanyak 261 pohon untuk penghijauan. Penanaman pohon berjenis jambu air, kelengkeng, mangga, durian, sawo, jambu biji dan sirsak dilakukan dilingkungan kantor Polres Sleman Jalan Magelang, Sleman Yogyakarta Sabtu (4/1/2020) serta di 19 kantor Polsek yang ada di wilayah Sleman.

Saat melakukan penanaman, Kapolres Rizky terlihat lihai saat memegang cangkul didampingi sang istri Sasha Rizky dan Wakapolres Sleman Kompol M. Kasim Akbar Bantilan. Kegiatan kali ini merupakan program 1.000 pohon yang telah dicangkan oleh Polres Sleman.

“Penanaman pohon ini merupakan kegiatan kita untuk melakukan pengihijaun. Hari ini kita tanam sebanyak 14 pohon dilingkungan Polres dan 247 di 19 kantor Polsek. Jadi seluruhnya ada 261 pohon berbagai jenis yang kita taanam,” kata Rizky Ferdiansyah.

 

(red/Tanto)

Zambroni :Untuk menjadi anggota Panwascam tidak boleh rangkap jabatan

0

Untuk menjadi anggota Panwascam Bawaslu Lingga menetapkan beberapa syarat mutlak yaitu tidak menjabat kepala masyarakat seperti Dusun, RT/RW,atau jabatan Politik, BUMN/BUMD.

Ketua Bawaslu Lingga Zambroni kepada media menyatakan, syarat menjadi panwascam tidak boleh rangkap jabatan, jika masih menjabat wajib mengundurkan diri.

“Jika terpilih menjadi anggota Panwascam wajib mengundurkan diri dari organisasi kemasyarakatan. Serta, bersedia mengundurkan diri dari dari Jabatan politik, jabatan pemerintahan BUMN/BUMD selama masa keanggotaan.”ungkapnya belum lama ini.

Lebih jauh Dikatakanya, syarat untuk menjadi anggota Panwascam juga diatur tidak pernah menjadi anggota partai politik sedikitnya 5 tahun. Tidak menjadi anggota tim kampanye anggota DPR, DPD, DPRD, serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, sekurang-kurangnya 5 tahun.

Komisioner Bawaslu Divisi Pencegahan dan Hubungan antar lembaga, Ardi Aulia mengatakan Bawaslu menjamin semua panwascam yang terpilih bersih dari keanggotaan partai politik, sebagaimana persyaratan yang di amanatkan UU. Mereka diseleksi secara terbuka, dan kita juga mengakomodir semua tanggapan masyarakat selama berlangsung tahapan seleksi.

“Pada intinya, semua panwascam yang telah di lantik beberapa waktu lalu, merupakan hasil penyaringan yang ketat sebagaimana pedoman perekrutan yang kami pedomani.”katanya

Meskipun ketentuan tidak mengatur secara khusus, kami bawaslu mengharapkan komitmen dari semua pelamar agar tidak terlibat lagi dengan jabatan kepala masyarat seperti dusun rt/rw setelah menjadi panwascam. Karena dikhawatirkan tidak fokus dalam melaksanakam tugas panwascam.

(red/Trimo)

Masyarakat kebun nyiur tunjukan kekompakan dalam menyambut desa persiapan tahun 2020

0

Lingga – Masyarakat kebun nyiur tunjukan kekompakan dalam menyambut desa persiapan tahun 2020 ini.

Dengan sepanduk yang ditampilkan “kami masyarakat kebun nyiur sudah siap menyambut kedatangan desa persiapan desa kebun nyiur kecamatan singkep kabupaten lingga”.

Kepala dusun aripin mengatakan alhamdulillah kami sudah siap menyambut kedatangan desa persiapan desa kebun nyiur, untuk itu kami masyarakat kebun nyiur adakan gotong-royong bersama dilokasi yang rencananya akan bangun kantor desa kebun nyiur.

” kami berharap bupati lingga menyempatkan untuk mengunjungi kebun nyiur dalam menyambut desa persiapan desa kebun nyiur dan dapat melihat bahagianya masyarakat dengan harapan masyarakat yang sudah terang”.

Kepala desa batu berdaun zainal dan ketua pemekaran datok madil juga ikut bersama sama membersihkan lokasi yang direncanakan akan di bangun kantor desa kebun nyiur nantinya.

Kebun nyiur yang merupakan dusun III Desa Batu Berdaun yang terdapat 6 (RT) 2 (RW) dan 1 (Dusun) sudah di disahkan bupati lingga untuk menjadi desa sendiri yaitu desa kebun nyiur.

Pada tahun 2020 ini kebun nyiur akan menjadi desa persiapan selama 3 tahun.

 

(red/Trimo)

FKDB Berkominten Jadi Forum Lincah Sesuai Perkembangan Zaman

0

Jakarta – Ketua umum Forom Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) H Ayep Zaki mengatakan sampai akhir tahun 2019 ini, FKDB genap berumur 4 tahun. Akan tetapi, kata dia, perjuangan FKDB sebenarnya sudah dimulai dari tahun 2005.

Dimana Ayep Zaki, atau sering kita kenal dengan nama Aa Zaki, yang dengan pengalaman memimpin dari tahun 1989, telah membuat sebuah pondasi yang luar biasa di bidang pendidikan dan ekonomi sebagai bentuk komitmennya terhadap cita-cita bangsa.

Hal itu dilakukannnya untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Pada awal tahun 2005 memang awal yang berat untuk mencoba. Berbekal dari ketiadaan, Aa Zaki dan kawan-kawannya mulai merintis usaha dengan satu komitmen bahwa apa yang diperjuangkan adalah untuk bangsa Indonesia.

“Ini semua untuk bangsa Indonesia,” ucap Aa Zaki Kamis (2/1/2020).

Aa Zaki meminta kepada kawan-kawannya untuk selalu menjadi pejuang dan meletakkan perjuangan ini menjadi bentuk prinsip yang fundamental. Bahwa tak ada perjuangan tanpa melangkah.

Bahwa bibir berucap dan hanya  mengomentari keadaan bangsa saja tak akan menyelesaikan masalah dan menjadikan Indonesia lebih baik.

“Tapi tangan bersama yang membentuk karyalah yang akan mewujudkannya,” kata dia.

Dikatakan Zaki, semua perjuangan besar berasal dari sesuatu yang sederhana. Ya, FKDB sebagai suatu wadah yang menaungi ratusan UMKM dan puluhan satuan pendidikan berawal dari sesuatu yang sederhana juga.

Disektor ekonomi lanjut dia, diawali dengan penggilingan padi. Berlanjut dengan pendirian koperasi dan UKM kecil yang terus berlanjut sampai sekarang menghasilkan ratusan UMKM yang tersebar di sepenjuru Indonesia.

“Disektor pendidikan, dimulai dengan bimbingan belajar intensif untuk masuk ke perguruan tinggi negeri. Pada waktu itu tembuslah beberapa orang mahasiswa pertama yang dibiayai oleh Aa Zaki dan kawan-kawan sebagai sebuah komitmen terhadap pendidikan, yang terus berlanjut sampai sekarang menghasilkan beasiswa untuk ratusan mahasiswa yang puluhan alumninya telah tersebar di berbagai sektor untuk menyokong perjuangan FKDB sampai sekarang,” ujar dia.

Apakah perjalanan ini mulus? Tentu saja tidak. Seperti halnya perjuangan para perintis besar. Tidak ada jalan yang mudah untuk sebuah perjuangan hebat. Lika-liku perjuangan dan berbagai permasalahan dari tahun 2005 sampai dengan saat ini sangatlah menguras tenaga dan pikiran.

Tetapi komitmen Aa Zaki tidak pernah luntur dan terus membakar jiwa orang-orang disampingnya.

“Sebuah nilai perlu ditebus dengan sebuah harga. Nilai yang hebat memerlukan harga yang mahal. Dan memperjuangkan kemakmuran bangsa sampai tetes darah penghabisan adalah harga yang perlu dibayar oleh setiap insan bangsa ini untuk mendapatkan nilai berupa kemakmuran bangsa Indonesia,” tuturnya.

“Saya sudah berkomitmen sampai akhir untuk mengambil jalan itu”.

Maka dari perjuangan tersebut, pada tahun 2010, berdirilah Yayasan Pembina Pendidikan Doa Bangsa (YPPDB) sebagai pusat kegiatan sektor pendidikan dan Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) pada tahun 2015 sebagai pusat kegiatan ekonomi sekaligus menjadi pengendali dan pengawas seluruh program dan kegiatan, baik ekonomi dan Pendidikan.

“Maka hari ini bisa kita lihat bersama betapa luar biasanya bangunan yang telah dibangun dengan susah payah itu. Ratusan UMKM tersebar di seluruh Indonesia telah memberikan ratusan lapangan pekerjaan dan menghidupi ribuan orang,” terangnya.

Proyek nutrisi, ucap dia, tanaman FKDB telah terbukti meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kesejahteraan para petani. Ratusan beasiswa untuk mahasiswa yang telah memberikan kesempatan kepada putra dan putri terbaik bangsa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagai bekal untuk menjadi para pemimpin terbaik untuk Indonesia di masa yang akan datang.

“Serta puluhan sekolah yang tersebar di seluruh Indonesia, yang telah menciptakan ribuan generasi terbaik dengan berbagai prestasi yang membanggakan,” jelas Aa Zaki.

Narasi ini tidak akan berhenti sampai disini. Kedepan masih banyak tantangan besar yang harus dijawab. Sebuah era yang dinamakan dengan era disrupsi yang akan menghilangkan jutaan lapangan pekerjaan sekaligus membuka berbagai lapangan pekerjaan baru ada di depan mata kita semua.

“Sebuah arus besar yang akan menghantam mereka yang hanya diam tanpa ada satu tindakan nyata, dan FKDB tidak mau menjadi bagian dari hal itu. Justru tantangan segar ini akan menjadikan FKDB lebih semangat dalam berjuang,” ungkapnya.

Dia menambahkan, berbekal tempaan dari berbagai pengalaman, menjejakan kaki ditahun 2020.

“FKDB berkomitmen untuk menjadi sebuah forum terbaik yang bergerak secara efektif, lincah, dan adaptif dengan perkembangan zaman, demi terwujudnya kemakmuran di seluruh penjuru Indonesia,” pungkas Aa Zaki.

 

(red/Tanro)

Bupati Hamid : Beban Kerja OPD Tahun 2020, Akan Semakin Berat

0

Batamtimes.co – Natuna – Bupati Natuna Drs.Abdul Hamid Rizal, pemerintah Kabupaten Natuna menuturkan bahwa beban kerja Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada tahun 2020 mendatang akan semakin berat. Oleh karenanya Hamid  berharap kepada OPD agar tetap bersemangat dalam pengabdian serta ikhlas dan amanah dalam menunaikan tanggungjawab sesuai tugas dan fungsi yang diemban.

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga