8.6 C
New York
Tuesday, April 28, 2026
spot_img
Home Blog Page 847

Badan Pengusahaan Batam Promosikan Batam Di Beijing

0

Batam – Badan Pengusahaan (BP) Batam secara gencar melakukan promosi investasi ke sejumlah negara. Promosi Batam juga dilakukan di negara Tiongkok, tepatnya di Kota Beijing, dalam sebuah agenda Indonesia-China Business Forum on Investment and Tourism dengan mengusung tema “Doing Business with Wonderful Indonesia” yang digagas oleh Kedutaan Besar RI untuk Republik Rakyat China.

Kegiatan ini merupakan salah satu upaya KBRI di Beijing untuk secara aktif mempromosikan potensi investasi dan pariwisata Indonesia kepada para pelaku usaha di Tiongkok. Selain itu, kegiatan ini bertujuan untuk memperluas jejaring sosial antara pemangku kepentingan di Indonesia dan Tiongkok.

Dalam Business Forum yang berlangung pada Rabu (18/9) pagi di Imperial Ballroom, Four Seasons Hotel Beijing, delegasi BP Batam dipimpin oleh Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum, Purwiyanto, bersama Kepala Kantor Pengelolaan Lahan, Imam Bachroni dan Direktur Promosi dan Humas, Dendi Gustinandar, juga dihadiri Duta Besar Indonesia untuk China dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, dan Direktur Jenderal Asia-Fasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya.

Beberapa isu yang diangkat dalam forum internasional itu adalah potensi kerja sama bidang pembangunan kawasan industri, proyek infrastruktur, e-commerce, jamu dan obat tradisional, serta pariwisata.

Dalam sambutan pembukaannya, Dubes RI untuk RRC dan Mongolia, Djauhari Oratmangun, mengatakan salah satu investor dari Venture Beat pernah membandingkan, bahwa berinvestasi di Indonesia saat ini sama seperti berinvestasi di Cina pada tahun 2008. Karena Indonesia memiliki semua bahan yang diperlukan untuk membuat investasi yang menguntungkan.

Hari ini, Indonesia adalah rumah bagi 266 juta penduduk dengan konsumsi tinggi dari warga berpendapatan menengah. Selain telah mendapatkan peringkat investasi BBB dari tiga lembaga pemeringkat kredit besar: Fitch, Moody’s dan Standard and Poor’s, Forbes dalam artikel terbarunya, menyebutkan bahwa Indonesia sebagai Harimau baru Asia Tenggara.

“Tidak hanya itu, Kawasan Perdagangan Bebas Batam adalah wilayah dengan jutaan peluang. Batam tidak hanya menyediakan insentif dan fasilitas bagi investor, tetapi juga berlokasi strategis di area hub rantai global internasional,” kata Djauhari Oratmangun.

Hal ini diamini oleh Anggota 1/Deputi Bidang Administrasi dan Umum BP Batam, Purwiyanto, yang menyampaikan beberapa hal terkait pengembangan Batam. Ia kemudian menjelaskan keunggulan Batam dengan tujuh pulau di sekitarnya telah menjadi favorit yang tidak perlu dipersoalkan untuk tujuan investasi dan kegiatan ekspor dari Indonesia. Ketujuh pulau yang dimaksud adalah Pulau Batam, Rempang, Janda Berias, Nipah, Setoko, Tanjung Sauh, Galang, Galang Baru, dengan total luas sekitar 75 ribu hektar.

BP Batam mendorong para pengusaha Cina dan Batam untuk bekerja sama dalam percepatan kegiatan investasi. “Bisa kita lakukan kerja sama untuk memproduksi produk Cina untuk diekspor ke AS. Menggunakan COO Formulir A agar memenuhi syarat untuk skema GSP AS. Selain itu, produk-produk AS untuk diekspor ke Cina. Anggota ASEAN dan mitra dagangnya, dapat menggunakan skema FTA, CEPA, RCEP dan instrumen serupa lainnya,” jelas Purwiyanto.

Hal ini dapat terlaksana karena BP Batam diberi mandat untuk menerbitkan COO sehingga produk-produk tersebut diakui sebagai Indonesia atau diproduksi di ASEAN. Selain itu juga didukung skema Pengaturan Perdagangan Bebas Daratan Indonesia (FTA Inland) dan skema Zona Ekonomi Khusus, yang mengatur produksi barang dari negara-negara yang belum memiliki perdagangan atau kerja sama ekonomi dengan Indonesia, untuk diekspor ke pasar global dan untuk dijual di pasar Indonesia.

BP Batam juga mendorong kolega dari RRC dan para pengusaha Cina untuk memulai usaha investasi greenfield dengan menggabungkan aset BP Batam di tujuh pulau tadi, di bawah skema FTZ Batam.

Diakui Purwiyanto, Batam berbeda dengan daerah investasi lainnya di Indonesia karena memiliki nilai tambah berupa ketersediaan tanah dan aset, serta insentif fiscal, seperti bea masuk dan pembebasan PPN dalam skema FTZ, tax holiday dan pengurangan pajak untuk kegiatan investasi di Batam. Dukungan berinvestasi tersebut telah ditetapkan sebagai hasil dari koordinasi dengan pemerintah daerah.

“BP Batam juga memiliki Klinik Berusaha sebagai platform konsultasi untuk mengatasi permasalahan umum yang dialami investor dan eksportir, seperti lahan, perdagangan, lingkungan, ketenagakerjaan, imigrasi dan kebijakan fiskal. Kemudian ada juga Investment Batam Online Single Submission (IBOSS) yang memproses prosedur perizinan investasi dalam waktu sekitar satu jam saja,” jelas Purwiyanto.

Direktur Jenderal Asia Fasifik dan Afrika Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Desra Percaya, menyampaikan bahwa Indonesia sekarang lebih kompetitif dalam dunia investasi. Hal tersebut bisa dilihat dari ranking Indonesia tahun 2019 yang berada pada posisi 31, naik 12, dibandingkan tahun 2018 yang berada pada rangking 43.

Desra mengemukakan bahwa key sector Indonesia saat ini pada 5 sektor. Pertama adalah manufacturing, Indonesia akan menjadi hub untuk manufaktur di Asia, di mana saat ini kontribusi manufacturing adalah 20,5% dari GDP. Kedua konektivitas, Indonesia akan meningkatkan konektivitas ke seluruh dunia, dan sektor ketiga adalah pengembangan energi di berbagai bidang. Keempat, pariwisata, di mana dalam 1 dekade jumlah turis meningkat dua kali lipat. Kelima, yaitu tringular cooperation, di mana Indonesia, China dan Afrika mampu membangun kerjasama bersama.

Business Forum mendapatkan respon positif dari berbagai pengusaha Indonesia dan Tiongkok. Tercatat sekitar 200 peserta hadir pada gelaran itu. Para peserta antusias dalam mendengarkan paparan yang disampaikan, baik oleh narasumber Indonesia maupun Tiongkok.

Selain delegasi Kementerian Luar Negeri dan BP Batam, forum bisnis yang juga dilaksanakan dalam rangka syukuran HUT RI-74, juga dihadiri oleh Kepala Bidang Pemasaran Area I (China I) Kementerian Pariwisata RI, Indera Dewantho; Direktur Operasi I PT Wijaya Karya (Persero), Agung Budi Waskito; Vice President of International Affairs Xiaomi Inc., Christine Wong; dan Wakil Ketua Umum Gabungan Pengusaha Jamu, Thomas Hartono. (rud)

 

 

(red/BP)

Pembuatan pas kecil, 50 unit kapal milik nelayan Kabupaten Lingga diukur

0

DABO SINGKEP – Pangkalan TNI Angkatan Laut (Lanal) Dabo Singkep, bekerjasama dengan Kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (KUPP) Senayang, Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) dan Dinas Kelautan Dan Perikanan (DKP) Kabupaten Lingga, melaksanakan pengukuran terhadap 50 buah kapal milik nelayan di Kampung Labuh Ujung Kecamatan Lingga Utara, Pantai Kampung Lansik Desa Belungkur Lingga dan Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur Kabupaten Lingga Kepulauan Riau, Rabu (18/9/2019).

“Kegiatan tersebut dalam rangka proses pembuatan Pas Kecil sebagai kelengkapan dokumen kapal bagi para nelayan di Desa tersebut dan merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh setiap kapal berukuran di bawah 7 Gross Ton (GT)”, ujar Pgs Paspotmar Lanal Dabo Singkep Kapten Laut (PM) Ferry Rungkat.

Lebih jauh dituturkan “Sebelum kita bekerja, pertama diberikan penyampaian secara teknis pelaksanaan pengukuran oleh petugas dari KUPP di Kantor Desa Belungkur Kecamatan Lingga Utara” tuturnya.

“Pengukuran pertama bersama para nelayan sebanyak 20 buah kapal, di Pantai Kampung Labuh Ujung dan Pantai Kampung Lansik Desa Belungkur, kemudian dilanjutkan ke Desa Kudung Kecamatan Lingga Timur sebanyak 10 buah kapal, dan terakhir sebanyak 20 buah kapal di Sungai Pinang Kecamatan Lingga Timur “, jelasnya.

“Sebagai informasi bahwa setelah pengukuran, akan ada proses lebih lanjut. Di Kantor KUPP Senanyang. Penyerahan surat Pas Kecil akan diberikan secara serentak kepada para nelayan pada tanggal 6 Oktober 2019, berkenaan dengan pelaksanaan Lingga Fun Fishing dalam rangka peringatan HUT ke-27 Lanal Dabo Singkep”, pungkasnya.

 

 

(red/Penlanal DBS)

Polres Natuna Gelar Sholat Istisqa Minta Hujan Atasi Kabut Asap

0

Natuna (BT) Polres Natuna menggelar Sholat Istisqa di Halaman apel Mapolres Natuna Jalan Adam Malik, Ranai, Natuna Kepri, Kamis (19/09/2019) pagi yang diikuti puluhan jemaah melibatkan Personil Polres Natuna dan jajarnya.

Dari Perbatasan Natuna, Mendikbud Luncurkan Digitalisasi Sekolah Terobosan Baru Pemerataan Pendidikan

0

Natuna (Natuna) Kunjungan Kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud), Muhadjir Effendy, ke wilayah perbatasan Ujung Utara Indonesia Kabupaten Natuna, Kepulauan Riau, salah satu Pulau Terluar, Tertinggal dan Terisolir (3T) meluncurkan program digitalisasi sekolah, Rabu (18/09/2019) Siang.

Urus dokumen lahan cukup pakai aplikasi

0

Batam- Badan Pengusahaan (BP) Batam terus melakukan perbaikan dan peningkatan dalam pelayanan permohonan perizinan lahan.

Hal ini dilakukan untuk menyesuaikan perkembangan zaman dan dengan pemanfaatan teknologi informasi. Kini pengajuan permohonan dokumen lahan dapat diakses melalui sistem yang bernama Land Management System (LMS) online.

LMS online sendiri merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan lahan yang ada di Kantor Pengelolaan Lahan.

“Tujuannya supaya lebih cepat, mudah, transparan dan akuntabel dalam kepengurusan dokumen lahan,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Lahan, Imam Bachroni, melalui Kepala Bagian Administrasi dan Informasi Lahan, Yarmanis.

Sebelum LMS online, sudah ada sistem pendahulunya sebagai pintu masuk dari kepengurusan dokumen lahan yang dipakai, yaitu Batam Single Window (BSW).

BSW sendiri dikenal sebagai aplikasi berbasis mobile yang dikembangkan oleh Badan Pengusahaan (BP) Batam di bawah pengelolaan Direktorat Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Mobile apps BSW ditujukan bagi masyarakat/publik untuk mempermudah pengajuan perizinan dan melakukan tracking/monitoring secara daring menggunakan smartphone.

Terhitung mulai 1 Oktober 2019, terhadap BSW ini akan dilakukan pengembangan dan pelayanan perizinan lahan akan dialihkan ke sistem LMS online, dan LMS satu-satunya platform kepengurusan lahan BP Batam.

Awalnya, kata Imam Bachroni, BP Batam memberlakukan kepengurusan dokumen lahan menggunakan BSW. Namun seiring dengan penggunaannya, kami menangkap kebutuhan user yang tidak terakomodir dalam BSW. “Oleh karena itu dikembangkan sistem ini untuk menjawab keluhan user.”

Imam menjelaskan, pengguna LMS online dibagi menjadi tiga, yaitu pengembang (developer), notaris, dan individu. Jika dulu saat penggunaan BSW developer harus berulangkali mengunggah dokumennya ketika mengajukan dokumen pecah PL atau IPH yang jumlahnya ratusan, kini pemohon cukup mengunggah sekali, namun pengajuannya bisa dilakukan berulang-ulang.

“Itu yang kami disebut Dokumen Sentris. Pemohon nantinya masing-masing memiliki master document yang bisa digunakan untuk mengajukan permohonan berulang kali. Jadi tidak setiap pengajuan diunggah. Ada library tersendiri untuk dokumen-dokumen pemohon,” ujarnya.

LMS online, juga dikatakannya lebih interaktif. Informasi hasil verifikasi dapat langsung dibaca oleh pemohon mengenai kekurangan dokumen atau lainnya. Semua komunikasi telah terekam di LMS online.

Selain itu, LMS online juga lebih informatif. Status permohonan yang diajukan kini dapat dipantau dari aplikasi. Pemohon tidak perlu lagi datang ke Mal Pelayanan Publik (MPP) atau Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam untuk mencetak fakturnya atau surat pemberitahuan. “Pemohon dapat mencetak sendiri dokumennya di LMS online,” kata Imam.

Untuk dapat mengakses LMS online, pengguna harus memiliki akun yang dapat didaftarkan dengan mencantumkan NPWP apabila dia pengembang atau perusahaan, akta notaris atau akta PPAT apabila Notaris, dan Nomor KTP apabila individu (perseorangan).

Kantor Pengelolaan Lahan meyakini, LMS online sangat berdampak pada percepatan kepengurusan dokumen lahan. LMS online sudah berjalan sejak awal tahun 2018 dan mampu melayani 40 hingga 60 dokumen per hari dari rata-rata 150 dokumen yang masuk secara keseluruhan.

“Karena yang tadinya proses dokumen bisa mencapai hitungan bulan, sekarang rata-rata kepengurusan dokumen lahan hanya tiga hari untuk IPH,” kata Kepala Kantor Pengelolaan Lahan.

Untuk dokumen yang telah selesai, namun terdapat kesalahan, harus dikoreksi terlebih dahulu atau dilakukan perubahan data. Ada dua metode dalam perbaikan dokumen tersebut. Pertama, dapat dilakukan melalui email yang disertai dengan penjelasan permasalahan dan melampirkan dokumen pendukung.

Kedua, perbaikan dapat dilakukan dengan mendatangi ruang konsultasi yang berada di Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam dengan mengisi form permohonan perubahan data dan melampirkan dokumen pendukung.

“Selain itu, pembayaran juga sudah bisa dengan saluran yang kami sediakan, seperti ATM, M-banking, dan lain-lain. Jadi tidak perlu setor langsung ke bank tertentu. Sistemnya sudah host-to-host dan langsung tercatat di penerimaan BP Batam,” jelas Imam.
Secara bertahap LMS online akan disosialisasikan kepada masyarakat agar lebih mudah dipahami dalam penggunaannya. (rud)

 

 

(red/BP)

Mendikbud : Anggaran Program Digitalisasi Sekolah Dari Dana BOS

0

Natuna (BT) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengembangkan program Digitalisasi Sekolah. Alokasi dana pengembangan program tersebut disiapkan melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Hal tersebut disampaikan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof.Dr.
Muhadjir Effendy, disaat acara peluncuran Digitalisasi Sekolah di Gedung Serbaguna Sri Serindit Jalan Yos Sudarso, Ranai, Natuna, Kepri, Rabu (18/09/2019) Pukul 14.15 Wib.

Hamid Rizal Sampaikan Kondisi Hambatan Pendidikan Di Natuna

0

Natuna (BT) Pemerintah Kabupaten Natuna menerima kunjungan kerja Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, Prof.Dr. Muhadjir Effendy didampingi Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Didik Suhardi.

Kedatangan Menteri Muhadjir Effendy merupakan lawatan pertama kali kewilayah perbatasan diujung Utara NKRI Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau, agenda peluncuran Digitalisasi sekolah didaerah Terpencil, Terisolir dan Terdepan (3T).

Ini tanggapan Lion Air terkait Data penumpang yang diduga disalahgunakan

0

Jakarta –  Malindo Air member of Lion Air Group memberikan keterangan terkait perkembangan berita tentang data penumpang, Malindo Air menyadari beberapa data pribadi penumpang yang disimpan (hosted on) di lingkungan berbasis cloud, bahwa kemungkinqn telah disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggungjawab.

Tim internal Malindo Air bersama penyedia layanan data eksternal, Amazon Web Services (AWS) dan GoQuo sebagai mitra e-commerce saat ini sedang menyelidiki atas hal tersebut.

PR & Communications Department, Malindo Air  Andrea Lion kepada Batamtimes. Co, Selasa, (18/9/2019) mengatakan, Malindo Air juga bekerja sama dengan konsultan cybercrime independen, melaporkan kejadian ini dan untuk proses penyelidikan.

Malindo Air sudah mengambil dan melakukan langkah-langkah tepat dalam memastikan agar data penumpang tidak terganggu, sesuai Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi Malaysia 2010 (Malaysian Personal Data Protection Act 2010).”katanya

Dalam kaitan tersebut, Malindo Air menyatakan tidak menyimpan rincian pembayaran setiap penumpang atau pelanggan di dalam server. Malindo Air mematuhi ketentuan Standar Kartu Pembayaran Industri dan Standar Keamanan Data (Payment Card Industry/ PCI – Data Security Standard/ DSS).

Malindo Air dalam menjalankan bisnis dan operasional patuh terhadap semua aturan, kebijakan, ketentuan dari berbagai otoritas baik lokal maupun luar negeri (internasional) termasuk CyberSecurity Malaysia.

“Untuk tindakan pencegahan, Malindo Air menghimbau dan menyarankan kepada seluruh penumpang atau pelanggan yang memiliki akun Malindo Miles segera mengubah kata sandi (to change their passwords) jika kata sandi digunakan sama pada layanan yang lain secara online.”ungkap Andrea

Malindo Air akan terus memberikan keterangan lebih lanjut melalui website, seluler (mobile) dan media sosial.

Sebagai informasi, Malindo Air adalah maskapai Malaysia yang terhubung langsung di KLIA dan KL Subang Skypark di Selangor, Malaysia. Maskapai ini mulai terbang pada Maret 2013 dengan penerbangan domestik. Ekspansi rute telah berkembang ke semua airport utama di Malaysia serta melintasi benua Asia dan Australia.

Malindo Air mengoperasikan 13 ATR 72-600 dan 29 Boeing 737 generasi modern, lebih dari 1.400 penerbangan setiap minggu di seluruh 55 rute yang terus berkembang.

Malindo Air bekerja sama (code share) Turkish Airlines, Lion Air, Batik Air, serta mitra interlining ke Xiamen Air, All Nippon Airways (ANA), Qatar Airways, Etihad Airways dan Oman Air.

(red/GM)

Diduga melanggar jam buka tutup, tiga warnet tutup usai di tertibkan

0

Batam – Tiga warung internet (warnet) mendapat teguran dan langsung menutup tempat usahanya pascapenertiban yang dilakukan tim penegakan Perda Kota Batam, Selasa (17/9/2019) malam.

Warnet yang ditutup berlokasi di Kompleks Ruko Lotus Marchelia Batam Centre, Ruko Taman Bukit Golf Seipanas, dan Ruko Bengkong Abadi.

“Tiga warnet ini tidak diminta tutup usahanya karena tidak memiliki izin usaha, hanya izin domisili. Dan mereka juga sudah meresahkan warga serta orang tua,” kata Kabid Penegak Perundang-undangan Daerah Satpol PP Batam, Hamida.

Pada penertiban tersebut, sejumlah warnet juga diduga melanggar jam buka tutup usaha. Aturan mengenai jam buka tutup ini sesuai Peraturan Wali Kota (Perwako) Nomor 3 Tahun 2015 tentang Usaha Warung Internet.

Ada sejumlah kriteria lengkap yang harus dipenuhi

pengelola warnet dan diatur dalam Perwako pasal 5 ayat (2). Antara lain memblokir situs porno, perjudian, dan atau situs yang tidak sesuai dengan norma agama, sosial, kesusilaan, dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Terkait kondisi di dalam warnet, disebutkan bahwa bagi yang menggunakan sekat atau bilik, tingginya tak boleh melebihi 120 sentimeter. Warnet juga diminta menyediakan kamera pengawas (CCTv) yang dapat memantau kegiatan seluruh pengunjung.

Selain itu, dalam Perwako ini juga membatasi jam buka yakni Senin sampai Jumat dan Minggu boleh beroperasi pukul 06.00-21.00 WIB. Sedangkan Sabtu, 06.00-22.00 WIB, atau lebih panjang satu jam.

“Rata-rata warnet yang kita datangi, memiliki izin domisili namun tak memiliki izin usaha

warnet. Bahkan ada yang juga pemilik atau pengelolanya tidak memiliki kartu tanda penduduk,” ujarnya.

Tim terdiri dari Satpol PP, Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, Disperindag, serta TNI dan Polri. Selain menggerebek sejumlah warung internet, tim gabungan juga mendatangi tiga warung yang menjual minuman berakohol di kawasan Pasar Suka Ramai, Bengkong.

Di lokasi, tim menemukan berbagai jenis minuman keras yang memilik kadar alkohol hingga dari 40 persen. Saat diperiksa, rata-rata pemilik tidak memiliki izin.(***)

Presiden Jokowi: Toleransi dan Keterbukaan Adalah Kunci Kemajuan Suatu Bangsa

0

Jakarta – Keberhasilan sebuah negara dan masyarakatnya sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerima dan mengelola kemajemukan. Semakin masyarakat dapat mengelola kemajemukan dan perbedaannya, maka akan semakin matang pula kedewasaan sehingga mendorong inovasi yang mengarah pada kemajuan bangsa.

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan sambutan pada acara peresmian pembukaan Forum Titik Temu “Kerja Sama Multikultural untuk Persatuan dan Keadilan” di Hotel Double Tree Hilton, Jakarta, Rabu, 18 September 2019.

“Kemajemukan itu adalah sebuah kebutuhan karena kemajemukan akan membuat kita menjadi kaya imajinasi untuk berinovasi. Kemajemukan membuat kita akan semakin matang, akan semakin dewasa, dan kemajemukan itu akan menjadi satu bagian tak terpisahkan dari sebuah kemajuan ekonomi,” kata Presiden.

Pada dasarnya, kemajemukan dan kemampuan suatu negara dalam memanfaatkan keterbukaan menjadi kunci bagi lompatan kemajuan. Presiden mengatakan, banyak contoh negara yang bertransformasi menjadi negara maju dengan kemajemukan tersebut, salah satunya Persatuan Emirat Arab (PEA).

Menurut Presiden, Indonesia bisa mengambil contoh dari Persatuan Emirat Arab (PEA) yang berhasil melompat menjadi sebuah negara maju karena sikap terbuka dan kemampuannya mengelola perbedaan.

“Empat puluh tahun yang lalu Uni Emirat Arab (PEA) merupakan negara yang tertinggal. Tingkat melek hurufnya rendah, budaya pendidikannya tertutup dan tradisional. Namun, Uni Emirat Arab sekarang menjadi negara yang sangat makmur dan maju,” paparnya.

PEA diketahui juga tidak memiliki sumber daya alam sebanyak Indonesia namun dapat tumbuh menjadi negara maju dan modern. Saat bertemu dengan Syekh Mohamed (Putra Mahkota Abu Dhabi), Presiden Jokowi mencoba mencari tahu rahasia kemajuan negara tersebut.

“Menurut saya salah satu kunci utamanya adalah keterbukaan dan toleransi. Dan itu saya dapatkan langsung dari beliau, Syekh Mohamed. Bahkan tahun ini di sana menyebut sebagai Tahun Toleransi,” tuturnya.

Kepala Negara menjelaskan, keterbukaan dan toleransi tersebut misalnya bisa terlihat dari keberanian mereka mengundang talenta-talenta besar dunia untuk menjadi pucuk pimpinan perusahaan dan tenaga ahli di negaranya, yang kemudian pada saatnya secara bertahap digantikan oleh warga asli PEA. Tak hanya itu, mereka juga berani mengundang puluhan rektor, dosen, dan guru-guru hebat dari perguruan tinggi dunia.

“Dengan kata lain, isu kemajemukan bukan semata-mata isu sosial atau politik. Penerimaan terhadap kemajemukan juga menjadi isu pembangunan ekonomi. Tanpa adanya penerimaan terhadap kemajemukan, tanpa adanya penerimaan terhadap anggota warga dengan latar belakang yang berbeda-beda, maka masyarakat tersebut akan menjadi masyarakat yang tertutup dan tidak berkembang,” ucap Presiden.

Kepala Negara sendiri mensyukuri bahwa Indonesia sebagai sebuah bangsa dan negara terlahir dengan kemajemukan sejak awal berdirinya. Meski berbeda-beda, sambungnya, bangsa Indonesia memiliki semangat untuk bersatu dalam perbedaan sebagaimana semboyan negara, Bhinneka Tunggal Ika.

“Marilah kita kembalikan lagi kepada semangat berdirinya negara ini, yaitu Bhinneka Tunggal Ika, yang mampu mengelola kemajemukan di internal bangsa kita, yang bisa menjadi teladan, menjadi panutan dunia dalam merawat toleransi dan persatuan, dan juga berani terbuka untuk kemajuan bangsa,” tandasnya.

Untuk diketahui, Forum Titik Temu merupakan tempat berkumpulnya masyarakat yang berorientasi pada gerakan kultural, yang diselenggarakan oleh Nurcholish Madjid Society, Jaringan Gusdurian, dan Maarif Institute. Acara ini digelar sebagai penegasan kebutuhan masyarakat Indonesia untuk terus bekerja sama dan berjalan beriringan dengan berpedoman pada Pancasila.

 

 

 

(red/Biro Pers Istana Kepresidenan)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga