Batam – Menindaklanjuti putusan TUN Tanjungpinang yang menyatakan mengabulkan gugatan penggugat PT. Batama Nusapermai terhadap tergugat 1, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dan tergugat 2 Intervensi, PT. Artha Utama Propertindo, yang dibacakan hari ini Rabu, (18/09/19).

Mustari SH, selaku penasehat hukum tergugat 2 intervensi PT. Artha Utama Propertindo dengan tegas menyatakan mengajukan banding atas putusan No.03/G/2019/PTUN,tpi tanggal 18 September 2019 tersebut.

“Kita akan segera melakukan banding ke Pengadilan Tata Usaha (PTUN) Medan, besok atau lusa. Dan akan segera menyatakan banding dan menyatakan kita tidak sependapat dengan pertimbangan hakim PTUN Tanjungpinang,”kata
Mustari SH, didampingi rekan Novita Putri Manik, SH mengatakan ini baru putusan awal / tingkat pertama, putusan belum incracht ( belum memiliki kekuatan hukum tetap).

“Ini kan belum inkracht, belum memiliki kekuatan hukum. Ini baru putusan awal. Ini bukan akhir segalanya. Masih dalam proses hukum selanjutnya,” ucap Mustafa kembali, Rabu (18/09/19).

Mustari menyebut tidak sependapat dengan pertimbangan dalam putusan. Oleh karena itu kita keberatan, kita akan banding, pungkas Mustari.
Lebih lanjut Mustari menegaskan lagi bahwa pihaknya dalam memperoleh Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tersebut, telah melalui prosedur yang berlaku.

”Kita mengajukan izin sesuai prosedur. Dasarnya kita adalah IMB yang dikeluarkan oleh tergugat yaitu Dengan dasar ini kita melakukan pembangunan. Kita dari awal optimis, dokumen yang kita punya lengkap, IMB, Fatwa Planologi, Amdal, Andalalin, sertifikat tanah dan dokumen pendukung lainnya”, pungkasnya.

Sekali lagi Mustari tegaskan, ini tidak memberi dampak terhadap proses pembangunan yang sedang berjalan. Semuanya berjalan secara wajar dan sesuai perencanaan. Dan yang pasti semua dilaksanakan sesuai hukum yang berlaku.

“Ini baru putusan awal, masih ada proses banding dan hingga kasasi. Ini kan upaya hukum semua,” terang Mustari.

(red/GM)

Batam – Untuk lebih mudah dipahami oleh masyarakat dalam menggunakan aplikasi Land Management System (LMS) online, Kantor Pengelolaan Lahan Badan Pengusahaan (BP) Batam melakukan bimbingan teknis penggunaan aplikasi tersebut yang pada tahap pertama dihadiri oleh 20 peserta dari kalangan pengembang, notaris dan perorangan, pada Selasa (17/9/2019) di ruang pelatihan IT Centre BP Batam, Batam Centre.

LMS online merupakan aplikasi yang dapat digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengajuan permohonan perizinan lahan yang ada di Kantor Pengelolaan Lahan.

Kepala Bagian Administrasi dan Informasi Lahan, Yarmanis, saat membuka acara pelatihan tersebut menjelaskan program LMS online sudah siap dipakai dan akan digunakan sepenuhnya mulai 1 Oktober 2019 mendatang. Untuk itu perlu disosialisasikan terlebih dulu kepada masyarakat.

“Dengan LMS, pemohon yang melakukan permohonan perizinan lahan dapat mengakses secara mandiri. Pemohon juga dapat melihat progres pengurusan perizinan tersebut sudah sejauh mana. Sistem ini tentunya memudahkan masyarakat dalam pengurusan perizinan lahan berbasis online,” kata Yarmanis.

Delapan layanan perizinan lahan yang terdapat pada LMS Online antara lain Pelayanan Izin Peralihan Hak (IPH), Pelayanan Rekomendasi, Pelayanan Perpanjangan Hak Atas Tanah, Pelayanan Balik Nama, Pelayanan Pecah PL, Pelayanan Gabung PL, Pelayanan Dokumen Pengganti, dan Pelayanan Endorse PL.

Bimbingan teknis tersebut dipandu oleh Kasubbag Layanan Teknologi Informasi Kantor Pengelolaan Lahan, Danang Febrian.

Keunggulan pada sistem LMS online di antaranya, pertama, dokumen lampiran bisa digunakan secara berulang-ulang tanpa mengunggah ulang pengajuan perizinan. Kedua, lebih interaktif artinya pemohon dapat mengetahui informasi hasil verifikasi dalam pemrosesan sudah sejauh mana. Ketiga, informatif artinya status proses permohonan dapat langsung dipantau oleh pemohon. Hasil dokumen perizinan bisa langsung diunduh sendiri oleh pemohon yang terdapat pada sistem LMS.

Selama ini, Kantor Pengelolaan Lahan menggunakan sistem BSW (Batam Single Window), tetapi dalam sistem tersebut terdapat kekurangan.

Perbedaan antara sistem BSW dengan LMS di antaranya, pada sistem BSW pemohon harus melampirkan atau mengunggah secara berulang dokumen permohonan setiap pengajuan, sedangkan pada LMS bersifat dokumen master, artinya dokumen lampiran bisa digunakan secara berulang-ulang tanpa mengunggah ulang pengajuan perizinan, sehingga setiap pengajuan tidak perlu melakukan pengajuan dokumen yang sama. Kemudian dalam dokumen master tersebut, ketika pemohon sudah melakukan pengajuan pada sistem LMS maka akan ada tanda bahwa perizinan tersebut sedang dalam proses dan sudah selesai.

Tahapan penggunaan LMS online diawali pemohon melakukan input data melalui LMS online dengan alamat website https://lms.bpbatam.go.id, kemudian verifikator akan melakukan pengecekan berkas dokumen yang sudah terpenuhi pada aplikasi tersebut. Jika ada dokumen yang tidak lengkap atau ada kesalahan data pemohon, maka dokumen akan dikembalikan kepada pemohon, tetapi jika sudah lengkap dan benar, data pemohon akan diserahkan kepada petugas Loket PTSP. Kemudian di Loket PTSP akan dilakukan verifikasi berkas dan pemprosesan internal di Kantor lahan.

“Jika terdapat koreksi atau perubahan data pada berkas yang diterima, pemohon dapat menyampaikannya melalui email lms-online@bpbatam.go.id. Disarankan kepada pemohon untuk melakukan konsultasi ke Gedung Bida Utama BP Batam dan mengisi form perubahan data yang sudah disiapkan yang disertai dengan penjelasan atas permasalahan dan membawa dokumen pendukung,” jelas Danang.

Salah seorang peserta bimtek, Vivi Anwar dari PT Putera Karya Sindo Prakarsa, menyambut baik upaya BP Batam dalam peningkatan pelayanan kepada pengembang dan masyarakat dalam pengurusan lahan. Ia menilai sosialisasi dan pelatihan ini sangat berguna untuk mempermudah kepengurusan perizinan lahan di Batam secara online.

“Saya selaku pengguna LMS merasa sistem ini efektif, efisien dan nyaman. Sebelumnya saya menggunakan BSW yang kapasitas dokumennya hanya sedikit. Kemudian saya merasakan kemudahan pada LMS online, yakni dokumen lampiran yang di-upload bisa digunakan secara berulang-ulang tanpa meng-upload ulang dokumen pengajuan perijinan. Selama ini saya tidak merasakan kesulitan dalam penggunaan LMS,” jelas Vivi.

Rencananya sosialisasi dan pelatihan LMS online ini akan digelar selama 2 hari, yakni pada Selasa dan Kamis, (17 dan 19/9). (fe)

(red/BP)

Batam- Setelah melakukan penertiban pada Senin (16/9) kemarin, petugas gabungan kembali melakukan penertiban di hari kedua, Selasa (17/9). Sebanyak 80 personil tim gabungan kali ini melakukan penertiban terhadap peternakan babi di Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP) Bandara Hang Nadim Batam.

“Untuk hari ini fokus kita pada kegiatan penertiban untuk wilayah KKOP Bandara adalah pembongkaran kandang babi dan kambing,” kata Kanit Penindakan Ditpam BP Batam, Ahmad Supriyadi.

Dalam patroli tersebut petugas menyisir daerah Teluk Bakau untuk menertibkan 15 pemilik kandang babi dan 2 pemilik kandang kambing. Hal ini dilakukan untuk menjamin keselamatan penerbangan di KKOP Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam.

“Jumlah kandang sangat banyak, tapi jumlah tercatat oleh kami dari pemiliknya ada 15 pemilik kandang babi dan 2 kandang kambing, hari ini semua selesai untuk penertiban kandang kambing dan babi,” ujar Ahmad Supriyadi.

KKOP Bandara Hang Nadim memiliki luas 1.762 Ha adalah wilayah daratan dan/atau perairan serta ruang udara di sekitar bandar udara yang digunakan untuk kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin keselamatan penerbangan.

Wilayah KKOP Bandara Hang Nadim telah diatur dalam ruang lingkup bandara. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan. Artinya segala aktifitas di kawasan KKOP Bandara Hang Nadim harus patuh dan tunduk dengan ketentuan.

Untuk itu, pihaknya mengimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan aktifitas ilegal di KKOP Bandara Hang Nadim. Kegiatan illegal itu antara lain, pertama, menggunakan dan menggarap tanah serta membudidayakan hewan/ternak. Kedua, mendirikan bangunan tempat tinggal ataupun tempat usaha dan lainnya. Ketiga, membuka hutan dan mengambil bahan material (bauxit, pasir, batu karang, batu granit, dll). Keempat, mendirikan reklame, membuat taman, melakukan galian tanpa izin dari BP Batam.

Dalam patroli sebelumnya pada Senin (16/9), petugas melakukan penertiban dan penebangan pohon berbuah seluas 9 ha di titik kawasan eks Kampung Nias, yang terdiri dari pohon nangka, rambutan, durian, pisang, cempedak, petai, jengkol dan pohon produktif lainnya. Hal itu dilakukan untuk mencegah aktifitas manusia di kawasan KKOP Bandara Hang Nadim untuk memanfaatkan tanaman tersebut.

(red/BP)

Batam – Pemerintah Kota Batam membuat nota kesepahaman atau memorandum of understanding (MoU) dengan Badan Narkotika Nasional Kota (BNNK) Batam. Penandatanganan MoU antara Walikota Batam Muhammad Rudi dengan Ketua BNNK Batam Tumpak Manihuruk di Dataran Engku Putri Batam Centre, Selasa (17/9/2019).

“Mudah-mudahan bisa membawa kebaikan bagi Pemko Batam. Kita berharap 100 persen bebas dari narkoba,” kata Rudi.

Ia mengatakan untuk mencapai 100 persen Pemko bebas narkoba tak bisa hanya melepas begitu saja. Tapi perlu ada pembinaan dan penegakan hukum atau shock therapy.

“Mungkin tiap tiga empat bulan kita cek. Itulah shock therapy-nya. Tiap Jumat pagi juga ada pembinaan akhlak. Saya berharap ASN saya bebas dari yang itu tadi,” tuturnya.

Kerja sama dengan BNN dilakukan karena mereka yang memiliki tugas pokok dan fungsi di bidang pencegahan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN). Selain itu BNN juga yang memiliki alat lengkap untuk pemeriksaan narkotika.

“Kita serahkan pada beliau, kan lebih afdol,” kata Rudi.

Sementara itu Tumpak mengatakan melalui MoU ini diharapkan dapat meminimalisir sekecil mungkin tingkat kejahatan narkoba di Kota Batam. Untuk itu perlu kerja sama dengan semua elemen lapisan pemerintah dan masyarakat.

“Di Pemko ada kelembagaan, dinas-dinas. Dinas itu sudah ada yang bekerja sama dengan BNN. Dengan MoU itu diharapkan bisa lebih cepat kerja sama dinas dengan BNN ini,” kata Tumpak.

Kerja sama yang sudah terjalin antara lain dengan Dinas Pendidikan. Yakni sosialisasi kepada pelajar di sekolah-sekolah. Serta mengajak guru dan murid untuk menjadi penggiat dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Kemudian di Dinas Kesehatan, kerja sama dilakukan ketika pelaksanaan tes urine. Saat Dinkes melakukan tes urine di dinas-dinas Pemko Batam, selalu melibatkan BNN Kota Batam.

(Red/mc)