Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengingatkan agar kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang kini luasnya mencapai puluhan ribu hektar jangan sampai mengganggu aktivitas penerbangan, sehingga berimbas kepada pertumbuhan ekonomi dan aktivitas ekonomi.

“Ini yang tidak kita harapkan,” kata Presiden Jokowi dalam pengantarnya saat memimpin Rapat Terbatas (Ratas) tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan, di Hotel Novotel, Pekanbaru, Riau, Senin (16/9) malam.

Untuk itu, Presiden meminta agar pembuatan hujan buat yang sudah diinstruksikannya pada Jumat (13/9) lalu kepada Panglima TNI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) terus dilakukan dengan jumlah yang lebih besar.

“Pasukan pun juga sudah kita tambahkan, saya perintahkan hari Jumat untuk ditambah ke sini,” tegasnya.

Namun Presiden mengingatkan, pengalaman dari tahun ke tahun sebelumnya menunjukkan, betapapun langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, kalau tidak ada dukungan dari pemerintah daerah akan sulit diselesaikan.

Pencegahan Mutlak Dilakukan

Sebelumnya Presiden Jokowi mengingatkan, bahwa pencegahan di dalam penanggulangan kebakaran hutan itu adalah mutlak harus dilakukan. Hal ini karena kalau yang terjadi sudah kejadian kebakaran, apalagi di lahan gambut, menurut Presiden, pengalaman bertahun-tahun kita sudah mengalaminya sangat sulit menyelesaikan.

Presiden mempertanyakan, Gubernur yang memiliki perangkat-perangkat sampai ke bawah, Bupati, Wali Kota, Camat, Kepala Desa, Pangdam juga punya perangkat dari Danrem, Dandim, ada Koramil, Babinsa semuanya ada.

Kapolda juga punya perangkat, dari Kapolres, Kapolsek sampai Babinkamtibmas semuanya ada. Belum yang di BNPB, belum kita punya di Kehutanan.

Tapi, perangkat-perangkat ini tidak diaktifkan secara baik. “Kalau infrastruktur ini diaktifkan secara baik, saya yakin yang namanya satu titik api pasti sudah ketahuan dulu sebelum sampai menjadi ratusan titik api, dan itu sudah saya ingatkan berkali-kali mengenai ini,” tegas Presiden seraya menambahkan,  yang kita hadapi ini bukan hutan tapi lahan gambut, hutan gambut. Kalau ini namanya sudah terbakar habis berapa juta liter pun masih sulit dipadamkan. “Jadi kuncinya ada di pencegahan, jangan sampai ada titik api satu pun muncul dan dibiarkan,” tegas Presiden Jokowi.

Rapat Terbatas tentang Penanganan Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Riau ini dihadiri oleh Menko Polhukam Wiranto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menteri Kesehatan Nila F. Moeloek, Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, Menteri LHK Siti Nurbaya, Mendikbud Muhadjir Effendy, Panglima TNI Marsekal Hadi Thajanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian,  Kepala BNPB Doni Monardo, Kepala BMKG Dwikorita, Kepala BPPT Hamman Riza, Kepala Badan Restorasi Gambut Nazir Foead, Gubernur Riay Syamsuar, Bupati Bhengkalis, Bupati Indragiri Hilir, Bupati Indragiri Hulu, Bupati Rokan Hulu, Bupati Rokan Hilir, Bupati Kampar, Bupati Kuantan Singingi, Bupati Pelalawan, Bupati Siak, Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Wakil Wali Kota Pekanbaru, dan Wali Kota Dumai.

(Red/setkab)

Jakarta- Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa dirinya tidak pernah meragukan kiprah dan kinerja para pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kepala Negara juga menilai bahwa kinerja lembaga antirasuah tersebut sudah sangat baik dalam melakukan penindakan dan pencegahan terhadap tindak pidana korupsi di Indonesia.

“Sejak awal saya tidak pernah meragukan pimpinan KPK yang sekarang dan sudah saya sampaikan berkali-kali bahwa kinerja KPK itu baik,” kata Presiden Jokowi di Hotel Sultan, Jakarta, Senin,( 16/9/2019).

Menanggapi kabar penyerahan mandat yang dilakukan sejumlah pimpinan KPK, Kepala Negara mengatakan bahwa hal tersebut tidak diatur dan tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi.

“Dalam Undang-Undang KPK tidak ada. Tidak mengenal kita yang namanya mengembalikan mandat. Enggak ada. Yang ada itu mengundurkan diri, ada. Meninggal dunia ada, terkena tindak pidana korupsi, iya. Tapi yang namanya mengembalikan mandat itu enggak ada,” ujarnya.

Di sisi lain, Presiden Jokowi menegaskan bahwa pemerintah terus memperjuangkan sejumlah substansi yang ada dalam revisi yang diinisiasi oleh DPR tersebut. Ia mengajak semua pihak untuk bersikap bijak dalam bernegara.

“Saat ini pemerintah sedang bertarung memperjuangkan substansi-substansi yang ada di revisi KPK yang diinisiasi oleh DPR, seperti yang sudah saya sampaikan beberapa waktu yang lalu. Jadi perlu saya sampaikan, KPK itu lembaga negara, institusi negara. Jadi bijaklah dalam kita bernegara,” tegasnya.

Lebih lanjut, Kepala Negara juga mengajak semua pihak untuk bersama-sama mengawasi jalannya revisi Undang-Undang KPK yang sedang dibahas di DPR. Presiden berpandangan bahwa hal tersebut menjadi tugas seluruh pihak agar KPK tetap memiliki posisi yang kuat dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

“Mengenai revisi Undang-Undang KPK, itu kan ada di DPR, marilah kita awasi bersama-sama. Semuanya mengawasi agar KPK tetap pada posisi kuat dan terkuat dalam pemberantasan korupsi. Tugas kita bersama,” jelasnya.

Disinggung oleh para jurnalis mengenai pertemuan antara Presiden dengan pimpinan KPK, Presiden mengatakan bahwa apabila terdapat permohonan resmi yang diajukan, maka pihaknya akan mengatur waktu pertemuan tersebut.

“Kalau ada tentunya akan diatur waktunya dengan acara yang ada di presiden,” tandasnya.

(red/ Biro Pers Istana Kepresidenan)