Batam – Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha Badan Pengusahaan (BP) Batam Dwianto Eko Winaryo, mengatakan bahwa dalam rencana pengembangan Pelabuhan Batu Ampar, ada beberapa konsep yang coba dikembangkan, di antaranya yaitu BTO (Build-Transfer-Operate) sehingga pemerintah menang di depan dan tidak menerima aset sisa.

Hal itu diungkapkan Dwianto Eko Winaryo saat menjadi narasumber dalam seminar INAMARINE 2019 yang mengusung tema Suistanable Shipyard and Port Development di JIExpo, Kemayoran, Jakarta, Kamis (29/8).

Dwianto menambahkan, beberapa pelabuhan lain sudah menggunakan teknologi tinggi, alat bongkar muat yang juga lebih canggih. “Fokus Pelabuhan Batu Ampar adalah memaksimalkan container yard yang sebelumnya sudah ada. Kita mencoba untuk merelokasi 2 gudang milik BUMN ke sisi utara sehingga kita bisa memanfaatkan container yard yang ada di belakang gudang tersebut menjadi terbuka yang mencapai 10 hektar,” katanya.

Ia juga menerangkan, tahap pengembangan selanjutnya adalah melakukan dredging (pengerukan) untuk bisa menerima kapal-kapal yang TEUsnya cukup besar, sehingga bisa menjadi efisiensi dan penambahan alat bongkar muat. Saat ini sudah ada 2 HMC (Harbour Mobile Crane) yang sudah ada di sana dan ada 2 RTG (Rubber Tyred Gentry Crane) yang sudah beroperasi hasil dari kerjasama operasi (KSO) alat dengan Pelindo I. Hingga Juni 2019 total TEUs di Pelabuhan Batu Ampar hampir mencapai 439.000 TEUs, dengan rincian 309.000 TEUs ada di Batu Ampar sedangkan sisanya berasal dari Pelabuhan Kabil dan tempat lainnya.

Dwianto berharap, ke depannya tahap pemaksimalan dermaga utara, khususnya konstruksi lama, dapat direvitalisasi bersama dengan dermaga timur dan selatan.

“Revitalisasi membutuhkan biaya cukup besar, sehingga skema-skema kerjasama ini harusnya dapat kita dorong. Kita memang sudah kehabisan waktu untuk bisa melaksanakan itu dengan skema-skema yang alternatif, jadi kami melihat bahwa ada BUMN yang cukup punya kekuatan dana untuk bisa membantu BP Batam mengembangkan ini secara cepat,” kata Dwianto.

Sejauh ini pula, menurut Dwianto Eko Winaryo, BP Batam selalu intens membahasnya bersama Kementerian Keuangan terkait dengan administratif yang perlu disiapkan.

Selain Anggota 3/Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam, narasumber dalam seminar tersebut adalah Ketua Himpunan Ahli Pelabuhan Indonesia (HAPI) Wahyono Bimarso, Konsultan Bidang Maritim Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Daniel M. Rosyid. (cm)

(red/BP)

Batam- Sebagai upaya untuk meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan, Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan menggelar Uji Publik Standar Pelayanan Publik (SPP), pada Rabu (28/8/2019) pagi, di Marketing Center BP Batam.

Uji SPP ini diikuti oleh sekitar 30 orang yang terdiri dari praktisi akademisi, masyarakat umum, notaris, dan DPD Real Estate Indonesia (REI) Khusus Batam selaku pengguna jasa, serta pejabat Kementerian PAN RB yang membidangi Pelayanan Publik.

Kepala Biro Perencanaan Pengembangan Usaha, Pelayanan dan Pentarifan BP Batam Asep Lili Holilulloh mengatakan Uji Publik dilaksanakan mengingat perlunya standar pelayanan pada sebuah instansi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan UU Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik, dan Peraturan Kepala BP Batam Nomor 28 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

Uji Publik SPP kali ini dilaksanakan pada layanan Perpustakaan di bawah unit Biro Umum dan Sekretariat dan layanan pada Kantor Pengelolaan Lahan BP Batam.

“Ini merupakan sebuah amanat dari UU dan peraturan bahwa setiap layanan akan diterbitkan harus melalui Uji Standar Pelayanan Publik terlebih dahulu. Tujuannya untuk memperoleh masukan guna penyempurnaan terhadap standar pelayanan yang ada di lingkungan BP Batam, sehingga diperoleh pelayanan yang berkualitas dan transparan, mudah dan cepat” kata Asep Lili Holilulloh dalam pemaparan pembukaan.

Dikatakan Asep, sebelumnya Uji Publik SPP sudah dilakukan juga terhadap 9 unit kerja di lingkungan BP Batam pada 2017 lalu. Ia berharap, Uji Publik SPP ini mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif di Batam dan layanan yang akan BP Batam lakukan sudah bisa mewakili harapan dan keinginan masyarakat.

Pentingnya keterlibatan masyarakat dan pihak terkait dalam penetapan standar pelayanan adalah untuk menyelaraskan kemampuan Penyelenggara Pelayanan Publik dengan kebutuhan atau kepentingan masyarakat dan kondisi lingkungan.

Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Pelayanan Publik Wilayah I-2 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Noviana Andrina mengatakan, proses pelibatan masyarakat dilakukan mulai dari pembahasan rancangan Standar Pelayanan, Berita Acara hasil pembahasan, publikasi rancangan Standar Pelayanan yang sudah dibahas, hingga penetapan Standar Pelayanan.

“Perlu menjadi perhatian bersama, karena masyarakat menginginkan pelayanan publik yang berkualitas menjadikan Standar Pelayanan salah satu bentuk aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, keterlibatan masyarakat dalam hal ini sangat penting,” kata Noviana.

Adapun SPP Perpustakaan BP Batam terdapat empat layanan, yaitu Layanan Tanda Keanggotaan, Peminjaman dan Pengembalian Koleksi Perpustakaan, Layanan Photo Copy, dan Penyewaan Area Komersil dengan rata-rata waktu penyelesaian berkisar 10 hingga 18 menit.

Untuk saat ini, Perpustakaan BP Batam belum memberlakukan tarif bagi pelayanannya, namun ke depan akan dilakukan penyesuaian sesuai ketentuan yang akan diatur oleh Bagian Perencanaan Pelayanan dan Pentarifan BP Batam sebagai pengganti biaya operasional dengan tetap mengedepankan prinsip-prinsip transparansi, mudah, murah dan cepat.

Sedangkan untuk Standar Pelayanan Publik Kantor Pengelolaan Lahan terdapat tiga layanan, yaitu Rekomendasi Hak Atas Tanah, Perijinan Peralihan Hak, dan Perijinan Pembebanan Hak Tanggungan, dengan rata-rata waktu penyelesaian selama tujuh hari kerja.

Kegiatan ini diakhiri dengan penandatanganan Berita Acara Penetapan Standar Pelayanan oleh para pihak yang hadir dalam kegiatan tersebut.

(red/BP)

Batam- Unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Batam bersama tokoh agama se Kota Batam dan Ormas sepakat untuk menjaga situasi Kota Batam aman dan nyaman.

Kesepakatan itu ditegaskan dengan menandatangani kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, anggota FKPD dan perwakilan tokoh agama se Kota Batam, Rabu (28/8) di Kantor Walikota.

Terdapat enam perwakilan tokoh agama, Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konghucu yang hadir.

“Hari ini kita rapat bersama FKPD dan tokoh agama se Kota Batam, ketua, sekretaris dan bendahara kita undang. Secara umum kita sampaikan Batam harus kita jaga bersama-sama.”katanya

“Naskah kesepakatan sudah kita tandatangani bersama-sama. Baik FKPD, Ormas dan tokoh agama sepakat menjaga Batam tidak hanya diatas kertas tapi diteruskan ke jamaahnya,” ujar Rudi.

Kehadiran tokoh agama bersama FKPD menurutnya satu bukti bahwa masyarakat Batam kompak dan bersatu. Katanya, jika sudah kompak dan bersatu maka Batam akan aman dan nyaman. Ia yakin bahwa seluruh masyarakat Batam mempunyai visi yang sama yakni ingin Batam aman, aman dari segalanya.

“Sebagai pimpinan daerah saya titip kepada semua terutama kepada ketua Ormas, ayo kita bersatu padu. Kita jaga Kota Batam. Saya bersama FKPD mempersiapkan sektor pariwisata, semoga target pertumbuhan ekonomi 6 persen tercapai,” tuturnya.

Mewakili FKPD, Danlanal Kota Batam, Kolonel Laut (P) Alan Dahlan mengapresiasi kegiatan silahturahmi antara tokoh agama se Kota Batam ini. Ia mengatakan dengan keberagaman yang terdapat di Batam, maka harus satu visi untuk mewujudkan Batam Bandar dunia madani. Menurutnya Batam merupakan miniaturnya Indonesia, karena terdiri dari beraneka ragam suku.

“Kita tahu isu sara, isu agama sangat mudah terbakar manakala kita tidak memahami visi dari kota tersebut. Sangat penting ada koordinasi antara agama di satu daerah karena itu pilar untuk kemajuan daerah. Kita FKPD akan bahu membahu dengan tokoh agama, karena visi stau kota kalau tidak diikuti oleh kita semua tidak akan terjadi pembangunan,” sebutnya.

Ketua DPRD Kota Batam, Nuryanto mengatakan, dalam upaya mewujudkan Batam yang maju dan modern, sejuk, semua pihak harus bersatu, saling menjaga kerukunan antar umat beragama.

Tidak mengedepankan perbedaan yang ada. Tetapi membuat perbedaan itu menjadi sumber daya. Menurutnya, jika masyarakat Batam sudah bersatu, maka pembangunan Batam bisa digesa lebih cepat. Begitu juga, kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

“Secara pribadi mewakili masyarakat kepada seluruh pemangku kepentingan saya mengajak agar kiranya kita punya pandangan dan misi yang sama,” kata Nuryanto.

Dalam sambutannya Kapolresta Barelang AKBP Prasetyo Rachmat Purboyo mengajak untuk menciptakan masyarakat yang kondusif demi membangun Batam. Ia yakin dengan sinergitas bisa menjadikan Batam maju, aman, nyaman dan modern yang tetap memegang budaya melayu.

“Pembangunan di Batam sudah sangat baik. Kesejahteraan berbanding lurus dengan keamanan. Dengan semangat kita berkumpul di sini saja sudah menunjukkan semangat kita untuk menciptakan keamanan,” ujarnya.

Kemajuan yang sudah dicapai oleh Batam menurutnya harus dijaga secara bersama. Ia juga mengingatkan agar masyarakat tidak mudah terpecah karena isu sensitif.

“Itu hal sensitif yang digunakan orang tidak bertanggungjawab untuk memecah belah bangsa. Banyak orang luar yang tidak ingin Batam maju. Isu dimainkan untuk memecah belah. Mari kita jaga bersama situasi yang sudah harmonis ini dan jangan mudah terpancing isu dari luar,” katanya mengingatkan.

Isu yang berasal dari luar menurutnya harus ada intropeksi dari dalam. Dia juga mengingatkan agar tidak berkomentar jika memang tidak memahami permasalahan karena akan menimbulkan kesalahpahaman.

“Tugas kita memberikan pemahaman kepada umat untuk tidak berkomentar,” tutupnya.

Enam perwakilan agama yang hadir dalam rapat itu juga menyatakan kesepakatannya untuk menjaga situasi Batam aman dan kondusif.

(red/HP/GM)

Batam- Dalam rangka akselarasi investasi di Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam turut serta mempromosikan keunggulan Batam melalui sektor kepelabuhanan dalam Pameran INAMARINE 2019 di JIExpo Kemayoran, Jakarta.

Pameran yang mengusung tema “The Challanges & Opportunities of Maritime & Agriculture Industry 4.0”, berlangsung selama 3 hari mulai 28 hingga 30 Agustus 2019.

Industri maritim merupakan salah satu sektor yang memegang peran penting dalam roda perekonomian Indonesia, Hal tersebut dapat dilihat dari program-program pembangunan yang terintegrasi dalam sektor maritim sedang dilaksanakan secara masif oleh Pemerintah dan swasta saat ini.

Pameran bergengsi di dunia maritim dan offshore terbesar di Indonesia ini diikuti oleh 470 exhibitor luar dan dalam negeri dengan menampilkan produk, teknologi, layanan terbaru mereka yang berkaitan dengan pembuatan kapal, perbaikan kapal, teknologi kelautan, peralatan lepas pantai, kelautan dan solusi terkait dengan teknologi maritim dan offshore.

Dalam sambutannya, Direktur Global Expo Management (GEM) Indonesia Baki Lee, selaku penyelenggara mengatakan sebagai bentuk konsistensi, GEM Indonesia dalam rangka mendukung kemajuan industri maritim dan komponennya, INAMARINE 2019 kembali hadir sebagai wadah yang sangat potensial bagi para pelaku industri maritim nasional maupun internasional.

“Dengan adanya pameran ini dapat mendatangkan business deal oppurtunity di sini,” kata Baki Lee.

Pameran INAMARINE resmi dibuka pada Rabu pagi (28/8) oleh Direktur Jenderal Industri Logam, Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika (ILMATE) Kementerian Perindustrian Harjanto dengan pengguntingan pita secara bersama.

Plt. Kasubdit Promosi BP Batam Ariastuty Sirait mengungkapkan pameran ini merupakan keikutsertaan BP Batam yang ketiga kalinya dengan tujuan memperkenalkan industri perkapalan dan kelautan Batam. Saat ini terdapat lebih dari 200 perusahaan shipyard di Indonesia, dengan lebih dari 105-nya beroperasi di Pulau Batam.

“Baru saja tadi, kita kedatangan pengunjung dari Kedutaan Perancis yang mengatakan akan membawa 8 perusahaan langsung dari Perancis ke Batam pada sekitar bulan Oktober mendatang,” kata Ariastuty.

INAMARINE 2019 mendapat dukungan penuh dari Kementerian Perindustrian Republik Indonesia, Ikatan Perusahaan Industri Kapal dan Perusahaan Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO), Asosiasi Badan Usaha Pelabuhan Indonesia (ABUPI), Praktisi Maritim Indonesia (PRAMARIN), Perkumpulan Industri Komponen Kapal Indonesia (PIKKI) Asosiasi Coating Indonesia (ASCOATINDO), Indonesia Welding Society (IWS) dan Indonesia Welding Engineering Society (IWES).

Turut hadir dalam seremoni pembukaan pameran INAMARINE 2019, Direktur Promosi dan Humas BP Batam Dendi Gustinandar.

(red/HM)