Jakarta – Mentri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, sepakat dengan usulan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) untuk merevisi UU nomor 10 tahun 2016 tentang Pilkada.
Adapun, salah satu poin revisi yang diusulkan yakni soal larangan calon kepala daerah berstatus narapidana kasus korupsi mengikuti Pilkada seperti yang dilansir dari Media Indonesia.
“Kita setuju saja, setuju kalau itu. Memang ada kesepakatan. Ya sudah, tidak masalah,” tutur Tjahjo saat ditemui di Kantor Wakil Presiden di Jakarta, Kamis (29/8).
Tjahjo menerangkan, nantinya usulan KPU dan Bawaslu tersebut akan dibahas bersama DPR, termasuk apakah aturan tersebut perlu dimasukan dalam bentuk revisi undang-undang atau dalam bentuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU).
Lebih lanjut, Tjahjo mengungkapkan, pembahasannya tidak akan dilakukan dengan DPR periode saat ini, melainkan dengan DPR periode mendatang. Kemungkinan, kata Tjahjo, RUU Pilkada akan menjadi inisiatif dari pemerintah.
Saat ditanyakan apakah aturan tersebut akan efektif menekan korupsi, Tjahjo mengungkapkan, hal tersebut kembali kepada masing-masing individu. Dari sisi pemerintah, menurutnya, sudah mempersiapkan berbagai aturan yang menurutnya sudah cukup lengkap.
(red/GM)
Jakarta – Tarif baru ojek online (ojol) mulai berlaku di seluruh Indonesia hari ini, Senin (2/9/2019). Sebelumnya perubahan tarif baru berlaku di beberapa kota saja dan diperluas secara bertahap.
Tarif baru ini mengatur batas bawah dan batas atas melalui Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 348 tahun 2019 yang merupakan turunan atas Permenhub 12/2019. Tarif diatur berdasarkan zonasi.
Ketentuan tarif untuk masing-masing zona adalah, Zona I (Sumatra, Jawa, Bali kecuali Jabodetabek): Rp 1.850-2.300 per km dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.
Berikutnya Zona II (Jabodetabek): Rp 2.000-2.500 per km dengan biaya minimal Rp 8.000-10.000.
Terakhir Zona III (Kalimantan, Sulawesi, NTT, Maluku, dan lainnya): Rp 2.100-2.600 dengan biaya minimal Rp 7.000-10.000.
Tarif tersebut mulai diterapkan di seluruh wilayah operasi ojol, di mana Grab adalah 224 kota dan Gojek 221 kota.
Kementerian Perhubungan (Kemenhub) pun bakal kembali mengevaluasi tarif tersebut tiga bulan setelahnya alias Desember nanti. Belum diketahui apakah nantinya tarif mengalami kenaikan, penurunan atau tetap.
(red/dtk)
Batam- Berkantornya Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto dan Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian di Papua dinilai suatu langkah yang baik dan sangat tepat. Saudara kita di Papua dan Papua Barat perlu diyakinkan untuk kepercayaan diri yang lebih tinggi.
“Bahwa kehadiran Panglima TNI dan Kapolri tinggal bersama dapat memberikan rasa aman dan menjauhkan dari trauma terulang kembali demontrasi anarkis yang meresahkan,” demikian dikatakan Ketua umum Relawan Jokowi atau ReJO HM Darmizal MS Minggu (1/9/2019).
Dikatakan Darmizal, pendekatan mensejahterakan “prosperity aproach” yang dilakukan pemerintah, merupakan langkah terbaik bagi saudara-saudara kita di Papua dan Papua Barat,”
Lebih lanjut dijelaskannya, pembangunan dengan komitmen “Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia”, yang dilakukan sejak hari pertama pemerintahan Jokowi-JK dilantik pada Oktober 2014 terutama di Papua dan Papua Barat yang dipercepat lebih gencar dan lebih massif sudah dirasakan secara luas oleh masyarakat.
“Bahwa masih ada yang belum bisa dipuaskan karena pembangunan tersebut secara merata dan menyeluruh, merupakan hal yang lumrah dan manusiawi. Memang sulit semua dipuaskan pada waktu bersamaan,”ujarnya.
Oleh karena itu, lanujut Darmizal, pada Kabinet Kerja Jilid II, pemerintahan Jokowi-Amin lebih mengutamakan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) secara total.
“Saya yakin, pada Kabinet Kerja jilid II ini, saudara kita di Papua dan Papua Barat akan dapat merasakan pertumbuhan yang semakin membaik kedepannya,” tuturnya.
Dirinya berharap, masyarakat Papua dan Papua Barat dapat menahan diri agar tidak lagi melakukan aksi demonstrasi.
“Kiranya saudara kita di Papua dan Papua Barat dapat menahan diri. Karena, kita sesungguhnya adalah satu. Kita satu Indonesia,” pungkasnya.
Alumni UGM Jogja ini, menyampaikan apresiasi, penghargaan dan terimakasih kepada Bapak Panglima TNI dan Kapolri atas kebijakan dan langkah persuasif yang dilakukan.
Diketahui, Kapolri Jenderal (Pol) Tito Karnavian dan Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto akan mengunjungi Papua dan Papua Barat guna memantau kondisi terkini pasca kerusuhan di daerah tersebut. Kunjungan tersebut diagendakan mulai 2 September besok.
“Saya sendiri dengan Bapak Panglima TNI kemungkinan besar besok akan ke sana ya, untuk mengendalikan betul-betul situasi terkendali dan melakukan langkah penegakan hukum,” kata Tito di Lapangan Promoter Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Minggu (1/9/2019).
Tito memperkirakan dirinya akan tinggal di Papua selama sepekan. Hal ini bertujuan untuk memastikan keamanan pasca kerusuhan di Papua dan Papua Barat.
Sejauh ini, polisi telah menerjunkan 6.000 personel gabungan serta menyiagakan pesawat dan helikopter di Papua dan Papua Barat.
“Saya akan (tinggal di Papua) paling tidak mungkin empat, lima hari, seminggu. (Saya) akan ada di situ sampai situasi benar-benar aman,” kata dia.
(red/Tanto)
Batam – Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan apresiasi kepada Bandar Udara Internasional Hang Nadim Batam. Penghargaan Anugerah Pariwisata 2019 kepada Bandara Hang Nadim Batam disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Riau Arif Fadillah yang diterima oleh General Manager Bidang Komersil BUBU Hang Nadim Batam, Benny Syahroni mewakili Direktur BUBU Hang Nadim Batam, dalam acara Malam Anugerah Pariwisata Kepulauan Riau (MAP Kepri) Tahun 2019 di Hotel Pasific Palace, Batam, Sabtu malam (31/8).
Penghargaan yang diberikan kepada Bandara Internasional Hang Nadim Batam adalah untuk kategori “Supporting Sector of Riau Islands Tourism” (Sektor Pendukung Wisata Kepulauan Riau).
Sebagai salah satu gerbang masuknya wisatawan mancanegara ke Kepri, khususnya Batam, Bandara Hang Nadim Batam memiliki peran yang besar. Atas penghargaan tersebut, General Manager Bubu Hang Nadim Batam, Benny Syahroni menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau dan masyarakat yang telah memberikan kepercayaan kepada Bandara Hang Nadim Batam sebagai salah satu sektor pendukung meningkatnya kunjungan wisatawan mancanegara di Kepri, khususnya Batam.
“Penghargaan ini memotivasi kami, karyawan Hang Nadim Batam untuk bekerja dan berinovasi lebih baik, meningkatkan kredibilitas BUBU Hang Nadim dengan inovasi layanan kepada masyarakat,” kata Benny Syahroni.
Dikatakannya, BP Batam berencana akan mengembangkan fasilitas infrastruktur di Bandara Hang Nadim Batam dengan membangun terminal 2 pada tahun 2020 setelah ada pemenang tender KPBU tahun 2019. “Ke depan terminal 2 ini, akan dikembangkan menjadi bandara modern dan akan men-support peningkatan pariwisata Kepri, khususnya Batam,” kata Benny.
MAP Kepulauan Riau Tahun 2019, merupakan upaya membangkitkan partisipasi masyarakat dan pelaku pariwisata untuk aktif berperan dalam mempertahankan dan mengembangkan pariwisata, serta mendukung perkembangan ekonomi kreatif di Kepulauan Riau.
Kepala Biro Komunikasi Publik Kementerian Pariwisata RI, Guntur Sakti, yang hadir pada malam tersebut, dalam sambutannya mengatakan bahwa Kepri pada periode Januari sampai dengan Juli 2019, tercatat sebagai gerbang nomor dua masuknya kunjungan wisatawan mancanegara ke Indonesia. Di mana, Bali merupakan penyumbang nomor 1 dengan pintu masuk Bandara Ngurah Rai.
“Empat pintu masuk wisatawan mancanegara di Kepri, yakni Batam, Bintan, Karimun, dan Tanjung Pinang. Tentunya di Batam memiliki lima entry point (titik masuk) tersendiri, yakni 4 terminal ferry dan 1 bandar udara (Bandara Hang Nadim Batam),” ungkap mantan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Kepulauan Riau itu.
Guntur Sakti mengungkapkan bahwa berdasarkan data yang diterima dari Badan Pusat Statistik (BPS) capaian wisman ke Indonesia pada tahun 2018, yakni 15,8 juta orang. Untuk proyeksi perolehan devisa di sektor pariwisata untuk Indonesia pada tahun 2019 sudah mencapai angka 19,29 Miliar US Dollar.
Menurutnya, penyumbang devisa terbesar di Indonesia, setelah CPO dan Batu Bara, yakni pariwisata.
“Menjadikan pariwisata sebagai mesin penggerak ekonomi di Provinsi Kepulauan Riau salah satu program yang bagus,” katanya.
Pembukaan MAP KEPRI ini ditandai dengan pemukulan gong yang dilakukan oleh Sekertaris Daerah Provinsi Kepri, Arif Fadillah. (fe)
(red/ BP)
Batam – Untuk memelihara kekuatan struktur jalan underpass Pelita, Badan Pengusahaan (BP) Batam akan memulai proses perbaikan infrastruktur yang akrab disebut “Terowongan Pelita” tersebut pada 5 September 2019 mendatang. Selama pelaksanaan perbaikan underpass, maka akan terjadi pengalihan arus lalu lintas.
Kasubdit Pembangunan Jalan, Jembatan dan Transportasi Massal BP Batam, Boy Zasmita mengatakan, perbaikan akan dilakukan sebanyak dua tahap. Pada awal perbaikan underpass pada Section A, akan dilakukan penutupan dan pengalihan jalan. Dengan demikian, lalu lintas dari Sei Panas menuju Nagoya akan dialihkan ke Jalan Yos Sudarso, lalu putar arah menuju Nagoya.
“Sedangkan pada saat pengerjaan Section B, akan terjadi pengalihan arus lalu lintas menuju Sei Panas. Arus lalu lintas dari Nagoya tetap dapat melewati underpass pada lajur pada pengalihan yang akan dibuka,” kata Boy Zasmita.
Tim Pelaksana Perbaikan Underpass, baik dari kontraktor maupun BP Batam, telah melakukan koordinasi dengan jajaran terkait, seperti Satuan Polisi Lalu Lintas Polresta Barelang dan Dinas Perhubungan Pemko Batam sebelum perbaikan, saat perbaikan, hingga selesainya perbaikan underpass.
Boy juga mengatakan, perbaikan ini dilakukan untuk memperbaiki turunnya kekuatan struktur seiring umur bangunan, sehingga dapat mengembalikan kekuatan struktur underpass sesuai dengan usia infrastruktur yang sudah direncanakan.
“Area pekerjaan ini akan dilakukan pada bagian dinding dan lantai atas underpass. Saya, mewakili Direktur Pembangunan Prasarana dan Sarana BP Batam memohon maaf atas ketidaknyamanan ini, namun pengerjaan ini penting karena usia underpass sudah belasan tahun dan perlu dilakukan pemeliharaan agar kekuatan strukturnya kembali sesuai dengan umur rencana bangunan,” ujar Boy Zasmita.
(red/BP)
Lingga – Program e-office yang dicanangkan pemerintah pusat kemungkinan sulit dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Lingga, Kepulauan Riau.
Bahkan Pemkab Lingga merasa pesimistis program e-office dapat dilaksanakan lantaran jaringan internet terbatas.
“Ada sejumlah persoalan yang menghambat pelaksanaan e-office, salah satunya jaringan internet yang sangat terbatas,” kata Sekretaris Daerah Lingga, Juramadi Esram, yang dihubungi dari Tanjungpinang, Rabu (29/8/2019).
Esram mengatakan keterbatasan jaringan internet, terutama di Daik, ibukota Lingga menyebabkan kemungkinan program tersebut tidak dapat dilaksanakan.
“Mau menggunakan telepon biasa saja kami harus mencari sinyal. Ini kesulitannya, sudah lama sekali,” ujarnya.
Selain itu, kata dia e-office yang membuka peluang ASN di pemerintahan dapat bekerja di rumah akan mempengaruhi kedisiplinan mereka. Sementara mereka dituntut untuk bersikap disiplin, membangun komunikasi dan bersinergi dengan rekan kerja baik dalam satu kantor maupun instansi lainnya.
Jika e-office terlaksana, pemerintah tidak membutuhkan ASN yang banyak, meski alasan positif lainnya dapat menghemat biaya pembelian kertas.
“Hubungan antara atasan dan bawahan juga akan terganggu, kalau bekerja di rumah,” katanya.
Persoalan lainnya juga diperkirakan muncul, seperti pelayanan kepada masyarakat. Menurut dia, tidak semua pelayanan dapat dilakukan secara elektronik.
“Petugas harus melihat orang yang mengajukan permohonan. Komunikasi yang terbangun itu penting untuk memastikan apakah pemohon layak mendapatkan ijin tertentu yang diberikan,” ucapnya.
Esram menegaskan Pemkab Lingga pada prinsipnya melaksanakan apapun kebijakan pemerintah pusat. Namun terkait e-office sampai sekarang Pemkab Lingga belum mendapatkan regulasinya, karena itu masih dianggap sebatas wacana, meski di sejumlah daerah sudah melaksanakannya.
“Kami berharap kebijakan itu dilakukan uji publik melibatkan daerah-daerah yang kesulitan mendapatkan fasilitas jaringan internet, sebelum dilaksanakan,” katanya.
(red/GM)
Jeddah—Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah memberikan pembekalan kepada jajaran pegawai dan relawan dari unsur masyarakat yang biasa menangani Warga Negara Indonesia (WNI) pengidap penyakit berat.
Rilis yang diterima Batamtimes. co, Pembekalan yang diselenggarakan Rabu, 28 Agustus 2019, di Aula Gedung Pelayanan Terpadu KJRI dihadiri sebanyak 60 peserta.
Materi pembekalan disampaikan oleh dr. Novita, Sp. PD dari Tim Kesehatan Haji, yang mengupas seputar berbagai jenis penyakit, mengenali gejalanya, faktor pencetus dan pengobatannya serta tindakan pencegahannya.
Mewakili Konsul Jenderal RI Jeddah, Safaat Ghofur selaku Pelaksana Funsi Konsuler-1 yang merangkap Koordinator Pelayanan dan Pelindungan Warga (Yanlin), menyampaikan pembekalan ini penting untuk dilakukan mengingat staf KJRI Jeddah bersama relawan WNI kerap berinteraksi dengan sesama WNI penderita berbagai penyakit berat dalam rangka memberikan bantuan.
“Bagaimana kita menghadapi penderita menyakit menular dan apa saja peralatan yang diperlukan agar kita tetap bisa melaksanakan tugas kita membantu para WNI yang menderita penyakit tersebut. Tapi kita tidak boleh melupakan aspek keselamatan diri kita sendiri,” ucap Safaat dalam sambutannya.
Dalam pemparannya, dr. Novita menjelaskan jenis penyakit menular seperti tuberkulosis paru dan HIV dan penyakit tidak menular seperti diabetes, stroke, jantung dan gangguan ginjal.
Anggota Tim Kesehatan haji asal Parepare Sulawesi Selatan ini juga menjelaskan gejala-gejala penyakit, penyebab/faktor resiko dan pengobatannya.
“Tapi kita di sini bukan lagi berbicara tentang masalah pengobatanya, tapi bagaimana pencegahannya,” ujar spesialias penyakit dalam yang saat ini bertugas di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Andi Makkasau, Parepare.
Di sela-sela pemaparannya, dokter lulusan kedoktersan Universitas Hasanuddin ini berbagi kiat agar tidak tertulari penyakit dari si penderita atau pasien yang dibantu. Dia menjelaskan cara mengenakan masker yang benar, sarung tangan sebagai pelindung dan cara menggunakan cairan antiseptik.
Pertanyaan dari para peserta yang hadir bermunculan saat sesi tanya jawab dibuka. Pasalnya, mayoritas peserta adalah petugas dan relawan yang kerap berurusan dengan para pasien yang menderita penyakit berat dan berbahaya.
“Saya beberapa kali memeriksa mayat di kamar jenazah yang disimpan hingga dua bulan lamanya karena berbagai sebab. Kami memandikan jenazah tersebut dan ikut menempatkan dia di liang lahat dengan kain kafan yang basah. Apakah air yang menetes ke tubuh dan baju saya itu berbahaya, karena saya tidak pakai masker dan sarung tangan,” tanya Haris Agung Syarif, staf KJRI yang biasanya melayani WNI overstayer di Pusat Detensi Imigrasi Arab Saudi (Tarhil).
Sepanjang periode Januari hingga Agustus 2019, KJRI Jeddah telah membantu menerbitkan surat izin pemakaman bagi sebanyak 565 jenazah WNI, sebagian di antara proses pemakamannya dilakukan secara mandiri oleh Tim Yanlin KJRI Jeddah. Selain itu, KJRI Jeddah menangani WNI yang menderita berbagai penyakit berat, baik yang menular dan tidak menular.
(red/GM)
Natuna (BT) Ratusan Personil Batalyon Komposit 1/Gardapati Natuna menghadiri kegiatan Komunikasi sosial (Komsos) Peningkatan Ekonomi Rakyat dengan Bios 44. Menggangkat tema ”
Memperbaiki Kualitas Kesulitan Rakyat Disekelilingnya,”
Natuna (BT) Warga Kerdau, Kecamatan Subi, Kabupaten Natuna, Kepri, digegerkan penemuan mayat pria tanpa identitas terdampar dipantai Selatan Pulau Subi, Sabtu (31/8/2019) sekira pukul 10.15 Wib jasad pria mengenakan celana pendek jeans warna biru mulai membusuk.
batamtimes.co merupakan media online dengan tagline " Warta Kebenaran dan keadilan".Didirikan oleh PT. SINAI MEDIA SEJAHTERA berkomitmen menjunjung tinggi etika Jurnalistik,serta menjadi Media publik dalam menyuarakan kepentingan Masyarakat.
Iklan: (+62)81275301238
Hubungi Kami: batamtimesco@gmail.com
© 2017 - 2023 batamtimes.co - Portal Berita Batam & Kepri
