Natuna (BT) KN SAR – 245 Sasikirana
milik Kantor Pencarian dan Pertolongan Natuna melakukan intercept terhadap KM Sumber Anugrah milik Nedi Alot warga Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, Natuna, Kepri, yang mengalami bocor.
SAR Natuna Lakukan Intercept, Pada KM Sumber Anugrah Korban Kapal Bocor Di Perairan Karang Buntar
Diterjang Ombak, KM Sumber Anugrah Nyaris Tenggelam Di Perairan Seluan
Natuna (BT) Satu Unit Kapal Motor Sumber Anugrah milik Nedi Alot warga Desa Air Payang, Kecamatan Pulau Laut, nyaris tenggelam setelah diterjang ombak mencapai 2,5 meter, diperairan
Seluan Karang Bunta, Kecamatan Bunguran Utara, Natuna, Kepri.
Kepolisian Resor Bintan bersama pihak terkait melaksanakan pengamanan eksekusi lahan di Kec. Bintan Timur
Bintan- Kepolisian Resor Bintan bersama unsur TNI dan Satbrimobda Kepri serta dibantu Satpol PP Bintan, UPT Damkar, BPN Bintan, PT. PLN Rayon Kijang dan aparatur Pemkab Bintan melaksanakan pengamanan eksekusi lahan di Kec. Bintan Timur, Selasa (06/08/2019).
Pelaksanaan eksekusi yang diinisiasi Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungpinang melalui Sdri. Floriberta Setyowati, SH,MH selaku Panitera Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungpinang terhadap objek berupa sebidang tanah yang semula berukuran awal seluas 50 M x 50 M namun sekarang tersisa seluas 25 M x 25 M yang terletak di Jl. Sei Datuk RT 01 RW 06 Kel. Kijang Kota Kec. Bintan Timur Kab. Bintan.
Adapun pihak yang bersengketa yaitu Mawardi Bin Pakse Mansyur, Marzuki Bin Pakse Mansyur dan Mardiana Binti Pakse Mansyur selaku Pemohon melawan Juraemi selaku Termohon.
Dasar pelaksanaan pengamanan eksekusi yakni surat dari Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungpinang Nomor : W4.U2/1938/HK.02/VII/2019/PN.Tpg tanggal 29 Juli 2019 perihal Pemberitahuan Pelaksanaan Eksekusi Pengosongan Lahan sesuai dengan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungpinang Nomor : 14/Pen.EKS.G/2016/PN.Tpg tanggal 29 April 2016.
Kegiatan pengamanan diawali dengan apel kesiapan yang berlangsung di Mapolsek Bintan Timur dan melibatkan personil sebanyak 150 orang yang terdiri dari Polres Bintan, Kodim 0315 Bintan, Yon B Satbrimobda Kepri, Satpol PP dan pihak Pengadilan Negeri Kelas I Tanjungpinang.
Dalam pelaksanaan eksekusi ini melibatkan alat berat berupa Kobelco yang biasa digunakan untuk menggusur atau meratakan bangunan serta didukung dengan mobil Pemadam Kebakaran, Ambulans dan kendaraan teknisi PLN Rayon Kijang.
“Keberadaan alat berat ini untuk mendukung pelaksanaan eksekusi sehubungan diatas objek ini terdapat bangunan permanen berupa rumah sebanyak dua unit ” ujar Floriberta Setyowati
Kapolres Bintan melalui Wakapolres Kompol Dandung Putut Wibowo, SIK, MH yang memimpin kegiatan pengamanan eksekusi mengungkapkan bahwa meski diwarnai aksi penolakan namun proses eksekusi dapat berjalan aman dan kondusif.
“Sempat terjadi adu argumentasi saat pembacaan putusan pengadilan oleh pihak termohon yang kalah, namun upaya preemtif dan preventif yang kami upayakan dapat menetralisir keadaan. Proses eksekusi ini akhirnya dapat berlangsung dengan lancar dalam situasi aman dan kondusif” ungkap Kompol Dandung.
(ary/humas bintan)
Presiden Joko Widodo memberi sambutan pada Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan
Bali – Presiden Joko Widodo memberi sambutan pada Pembukaan Kongres V PDI Perjuangan, Kamis (8/8/2019) siang, di kawasan Sanur, Bali.
Presiden yang hadir dengan mengenakan busana adat Bali menyampaikan, setelah lima tahun yang lalu fokus pada infrastruktur, lima tahun ke depan pemerintah akan fokus kepada pembangunan sumber daya manusia (SDM).
“Kejayaan minyak dan kayu sudah selesai, kejayaan komoditi-komoditi sumber daya alam juga sudah hampir selesai. Fondasi kita ke depan, percayalah, sumber daya manusia, SDM kita yang berkualitas, yang menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi,” kata Presiden seraya menambahkan, kualitas SDM itu harus dibangun mulai dibangun sejak di dalam kandungan.
Turut mendampingi Presiden pada kesempatan tersebut, antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang PMK Puan Maharani, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.
(red/setkab)
BP Batam dan LKPP tanda tangani MOU kerjasama pelaksanaan pengadaan Barang /Jasa
Batam- Guna mendorong pertumbuhan Batam, Badan Pengusahaan (BP) Batam bersama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia (LKPP) menjalin kerja sama kelembagaan dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa.
Penandatanganan Nota Kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) tersebut ditandatangani langsung oleh Kepala BP Batam, Edy Putra Irawady dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Roni Dwi Susanto yang dilaksanakan pada Kamis (8/8/2019) pagi di Hotel JS Luwansa, Jakarta Selatan.
Dalam sambutannya Edy menyampaikan bahwa penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan komitmen BP Batam dalam upaya meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui kegiatan konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis, serta asistensi dalam penyusunan regulasi pengadaan barang/jasa di lingkungan BP Batam.
“hari ini saya merasa sangat bahagia sekali dengan dilakukan MoU antara BP Batam dan LKPP, ini merupakan hal yang menjadi pegangan untuk BP Batam dalam melakukan pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, kami membutuhkan peraturan yang jelas, tegas dan tuntas sesuai dengan aturannya. Ungkap Edy”
Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia, Roni Dwi Susanto yang mengatakan bahwa ini merupakan wujud upaya bersama antara LKPP bersama dengan BP Batam dalam melakukan pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa.
“Dalam hal ini LKPP akan mengawali BP Batam dalam pelaksanaan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa, karena Batam adalah tempat yang strategis banyak sekali investasi yang terjadi didalamnya, kami berharap semoga BP Batam selalu mendapat proses pengadaan yang cepat dan tepat sesuai dengan administrasi dan aturan yang berlaku.” Ujar Roni”
Ada beberapa poin penting dalam nota kesepahaman kerja sama kelembagaan di bidang pengadaan barang/jasa tersebut, meliputi : Pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; Peningkatan kapasitas regulasi, organisasi dan SDM di bidang pengadaan barang/jasa; Pertukaran data dan informasi atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa; Pemberian konsultasi, pendampingan dan bimbingan teknis di bidang pengadaan barang/jasa; Pemanfaatan sarana dan prasarana dalam pemanfaatan sewa Disaster Recovery Center (DRC) yang dimiliki oleh BP Batam.
Turut hadir dalam acara Deputi Bidang Adminitrasi dan Umum, Purwiyanto,Deputi Deputi Bidang Pengusahaan Sarana Usaha BP Batam , Dwianto Eko Winaryo, Deputi Bidang Hukum Dan Penyelesaian Sanggah, Ir. Ikak Gayuh Patriastomo, MSP, Deputi Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan, Dr. Salusra Widya., MA, Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus, R. Fendy Dharma Saputra, S.H., LLM., Biro Hukum, Sistem Informasi, dan Kepegawaian, Iwan Herniwan, S.Si., MP. serta pejabat di lingkungan BP Batam.
Kegiatan ini ditutup dengan penyerahan cinderamata serta foto bersama seluruh pejabat Badan Pengusahaan Batam dan Pejabat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
(red/Humas BP Batam)
Presiden Joko Widodo meresmikan Gedung Baru Sekretariat ASEAN di Jalan Sisingamaraja Jaksel
Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meresmikan Gedung Baru Sekretariat ASEAN (Association of Southeast Asian Nation) yang berlokasi di Jalan Sisingamaraja, Jakarta Selatan, Kamis (8/8) pagi.
Dalam acara yang dihadiri oleh para Menteri Luar Negeri (Menlu) negara-negara ASEAN itu, Presiden Jokowi mengatakan, saat hadir di acara tersebut dirinya teringat 7 (tujuh) tahun lalu saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.
“Saya masih ingat lama berdiskusi dengan Wakil Sekjen ASEAN dan topik bahasannya adalah mengenai penggunaan gedung lama Wali Kota Jakarta Selatan untuk perluasan gedung Sekretariat ASEAN,” kata Presiden seraya menambahkan, memang sejak awal dirinya memiliki keterikatan pribadi dengan pembangunan gedung Sekretariat ASEAN itu.
Oleh karenanya, Kepala Negara mengaku selalu memantau dari dekat pembangunan gedung ini. “Saya sadar betul bahwa gedung ini sangat diperlukan oleh ASEAN, gedung ini diperlukan ASEAN untuk menunjang misinya ke depan,” ujarnya.
Kepala Negara menilai, gedung baru ini mencerminkan spirit baru ASEAN, mencerminkan The New ASEAN. Diharapkan ke depan sebagian besar kegiatan ASEAN sudah selayaknya dapat dilakukan di gedung ini.
“Hal ini akan mengurangi secara drastis biaya perjalanan yang harus dikeluarkan terutama oleh Sekretariat ASEAN dan juga para wakil tetap ASEAN. Uang perjalanan yang dibelanjakan selama ini dapat digunakan untuk kegiatan yang lebih bermanfaat bagi kegiatan ASEAN lainnya,” tutur Kepala Negara.
Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, Presiden Jokowi meresmikan gedung baru Sekretariat ASEAN dan menyerahkannya kepada Sekretaris Jenderal ASEAN Lim Jock Hoi.
Tampak hadir dalam kesempatan itu antara lain para Menlu Negara ASEAN, Menlu Retno Marsudi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, sejumlah duta besar negara sahabat, dan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.
(red/setkab)
Wali Kota Batam menerima kunjungan Konjen Tiongkok untuk Kota Medan
Batam – Wali Kota Batam, Muhammad Rudi menerima kunjungan Konsulat Jenderal (Konjen) Tiongkok untuk Kota Medan, Ms Qiu Weiwei di ruang kerjanya, Kamis (8/8/2019). Ms Qiu Weiwei datang bersama Wakil Konsul Jenderal, Fu Aimin
Kong Xiaodong, Konsul dan Zeng Yun, Konsul Muda. Rudi menyampaikan bahwa cukup banyak perusahaan asal Cina yang berinvestasi di Kota Batam. Pesannya kepada Ms Qiu Weiwei agar perusahaan memakai tenaga kerja lokal untuk pekerjaan pada level bawah. Rudi juga mengharapkan agar perusahaan mau melakukan transfer ilmu untuk tenaga kerja di level bawah ini.
“Sehingga suatu saat tenaga lokal ini bisa menduduki jabatan manager paling tidak. Kalau tenaga ahli dibidangnya silahkan datangkan dari Tiongkok, kalau tidak ada tenaga ahli ini perusahaan juga tidak bisa jalan,” kata Rudi.
Rudi berjanji akan memberi kemudahan kepada investor yang akan berinvestasi di Batam. Sepanjang investasi yang akan ditanamkan tidak melanggar aturan yang berlaku di Indonesia.
“Kalau ada masalah lapor ke saya. Sesuai perintah Presiden investasi harus dijaga sepanjang tidak melanggar aturan,” sebut Rudi.
Ia juga menjelaskan selama tiga tahun menjabat sebagai Walikota Batam, belum ada pengusaha asal Tiongkok yang bermasalah. Informasi masuknya limbah plastik ke Kota Batam menurutnya sebagai antisipasi untuk mencegah hal itu terulang kembali. Dengan tegas Rudi menolak Batam dijadikan sebagai daerah tempat pembuangan limbah B3.
“Kalau mau investasi dibidang manufacturing boleh langsung ke saya. Nanti akan saya bantu sehingga semua urusan lancar. Saya membuka peluang bagi siapa saja yang mau berinvestasi, tapi yang sifatnya merusak tidak akan saya berikan ijin. Salahsatunya limbah plastik ini. Intinya kalau bidang usahanya bagus saya dukung 100 persen dan saya jaga,” terang Rudi seraya mengucapkan terimakasih atas kunjungan Ms Qiu Weiwei ke Pemko Batam.
Terkait mempekerjakan tenaga kerja lokal, Ms Qiu Weiwei menjamin bahwa perusahaan Tiongkok yang ada di Batam mempekerjakan tenaga kerja lokal. Pekerja asing hanya dipakai untuk urusan kerja yang bersifat teknis menurutnya baru menggunakan tenaga kerja dari Tiongkok.
“Pekerja Tionkok yang datang juga akan melatih tenaga kerja setempat dengan tujuan untuk mendukung pekerjaan di perusahaan. Setelah dua tahun baru kami mengganti dengan tenaga kerja setempat,” jelasnya.
Pihaknya juga selalu mengingatkan para investor dalam berinvestasi agar mematuhi aturan hukum yang berlaku di Indonesia. Mengingat hubungan kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan Tiongkok sudah cukup baik. Terkait limbah plastik, ia juga mengatakan bahwa pemerintah Tiongkok melindungi lingkungan hidup.
“Terimakasih kepada Pemko Batam yang sudah melindungi investor yang ada di sini. Kami berharap agar Pemko Batam terus mendukung perusahaan Tiongkok yang ada di sini dan memfasilitasi mereka untuk berinvestasi,” harapnya.
Dalam pertemuan itu Ms Qiu Weiwei mengundang Wali Kota beserta jajaran untuk datang ke Tiongkok. Saat menerima kunjungan Kosulat Jenderal Tiongkok, Rudi didampingi Kepala Bapelitbang Kota Batam, Wan Darussalam, Kepala BPM PTSP, Firmansyah dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Batam, Herman Rozie.(HP)
Anggaran Pilkada Kepri tahun 2020 mencapai Rp 130 Miliar
TANJUNGPINANG (BT) – Pemerintah Provinsi Kepri telah memasukkan anggaran untuk Pemilihan Kepala Daerah Pilkada Kepri pada tahun 2020 mendatang.
Sekitar Rp 130 Miliar dimasukkan Pemprov Kepri kedalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah APBD Kepri tahun 2020 mendatang.
Hal ini disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Kepri H TS Arif Fadillah di Tanjungpinang,Selasa (6/8/2019).
“Untuk anggaran Pilkada sudah kita masukan sekitar Rp 130 Miliar,” ungkap Sekda.
Dikatakan Sekda, nantinya anggaran tersebut meliputi anggaran untuk pelaksanaan pilkada baik itu untuk Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Kepri,Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu Kepri) serta PAM pilkada atau pengamanan Pilkada.
“Kita sudah beberapa kali merapatkan dengan teman-teman di KPU dan Bawaslu Kepri, dan terdapat pengurangan juga dari anggaran awal,” tegas Sekda.
Sehingga setelah dapat kesepakatan tersebut, anggaran untuk Pilkada Kepri dinilai sekitar Rp 130 Miliar.
“Untuk rinciannya saya lupa, tapi intinya yang paling penting alokasi anggaran untuk Pengamanan Pilkada,” tambah Sekda kembali.
(red/disk/GM)
Kementrian PANRB akan mengevaluasi 19 Lembaga setingkat kementerian
JAKARTA – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan mengevaluasi 19 Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK) dan lembaga setingkat kementerian. Audit ini adalah upaya mewujudkan organisasi yang tepat fungsi, tepat proses, dan tepat sasaran.
“Kita akan melihat bagaimana hubungan suatu organisasi itu dengan lembaga lain yang tidak berdiri sendiri,” ujar Deputi bidang Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Rini Widyantini, dalam Rapat Koordinasi Pelaksanaan Audit/Evaluasi Organisasi Lembaga di Jakarta, Selasa (06/08). Dalam rapat itu, Rini didampingi oleh Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Sistem Kelembagaan dan Tata Laksana Kementerian PANRB Yanuar Ahmad, Asisten Deputi Asesmen dan Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kelembagaan dan Tata Laksana Politik, Hukum, dan Keamanan dan Pemerintah Daerah Kementerian PANRB Nanik Murwati.
Rini menekankan, untuk menjaga objektivitas evaluasi atau audit ini, Kementerian PANRB menggandeng konsultan. Evaluasi dilaksanakan pada Agustus hingga November 2019.
Sasaran dari adanya evaluasi ini adalah gambaran yang utuh atas tugas, peran, dan fungsi Lembaga dalam penyelenggaraan mandat. Dari evaluasi ini juga akan mendapatkan gambaran keterkaitan sistematik antar-lembaga dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
Rini menjelaskan, ada dua output yang dihasilkan dari evaluasi organisasi. Pertama, adalah rekomendasi pemetaan tugas, fungsi, peran, kewenangan, dan peta keterkaitan dengan kementerian/lembaga lainnya dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. “Output kedua, adalah tahapan dan inisiatif yang perlu dilaksanakan dalam implementasi rekomendasi,” jelas Rini.
Prinsip dasar audit organisasi lembaga ini, jelas Rini, adalah pemetaan keterkaitan mandat. Prinsip lainnya adalah orientasi perencanaan postur organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat sasaran.
Audit terhadap 19 lembaga ini tentu bukan tanpa pertimbangan. Organisasi yang menjadi prioritas evaluasi tahun 2019 ini adalah lembaga yang belum pernah diaudit. “Juga lembaga yang mengalami dinamika perkembangan organisasi cepat,” pungkas Rini.
Beberapa hal yang harus dipersiapkan adalah penunjukkan tim teknis lembaga, serta penyiapan data dan informasi informasi yang diperlukan. Organisasi terkait juga harus memfasilitasi pelaksanaan audit atau evaluasi. Fasilitasi yang dimaksud dalam hal ini adalah persiapan ruangan, berkas, dan lainnya.
Organisasi yang akan menjadi entitas evaluasi ini juga harus sinkronisasi jadwal pelaksanaan evaluasi dengan pihak terkait. Tak lupa, organisasi tersebut juga harus melakukan koordinasi internal pelaksanaan evaluasi di masing-masing lembaga. (don/HUMAS MENPANRB)
Berikut daftar lembaga yang akan dievaluasi:
1. Badan Narkotika Nasional (BNN)
2. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP)
3. Badan Kepegawaian Negara (BKN)
4. Kejaksaan Agung
5. Lembaga Ketahanan Nasional
6. Badan Pusat Statistik (BKN)
7. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM)
8. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)
9. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP)
10. Badan Ekonomi Kreatif
11. Badan Keamanan Laut
12. Badan Standarisasi Nasional (BSN)
13. Badan SAR Nasional
14. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)
15. Lembaga Penerbangan dan ANtariksa Nasional (LAPAN)
16. Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN)
17. Badan Pengawas Tenaga Nuklir (BAPETEN)
18. Arsip Nasional RI (ANRI)
19. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)
Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla menanam mangrove di Pancur Pelabuhan Batam
Batam– Ibu Negara Iriana Joko Widodo beserta Ibu Mufidah Jusuf Kalla menanam mangrove di Pancur Pelabuhan, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, pada Rabu, 7 Agustus 2019.
Para istri menteri Kabinet Kerja yang tergabung dalam Organisasi Aksi Solidaritas Era Kabinet Kerja (OASE-KK) dan Menteri Lingkungan Hidup Siti Nurbaya Bakar turut mendampingi keduanya.
Tiba di Pancur Pelabuhan sekitar pukul 10.17 WIB, Ibu Iriana dan rombongan terlebih dahulu meninjau pameran produk mangrove. Dalam sambutannya, Ibu Iriana mengaku sangat senang bisa hadir untuk menanam mangrove bersama dengan masyarakat setempat.
“Kita menanam mangrove pastinya tidak asal menanam saja. Saya sama ibu-ibu di sini menanam dengan hati, dengan cinta. Makanya nanti insyaallah mangrove akan berkembang dengan baik,” kata Ibu Iriana mengawali sambutannya.
Kegiatan menanam mangrove ini bukan pertama kalinya dilakukan oleh Ibu Iriana. Menurutnya, ia sudah mengunjungi 34 provinsi dan menanam lebih dari 170 ribu batang pohon mangrove.
“Tidak hanya menanam saja, nanti saya ikuti dengan ibu-ibu menteri ini dan juga ibu istri menteri mengikuti sampai di mana tanaman itu. Karena nanti kalau tidak diikuti, mungkin hanyut, kering, dibiarkan saja. Tapi saya dengan ibu-ibu OASE ini masih mengikuti sama dengan ibu Menteri Lingkungan Hidup,” ujarnya
Pada saat mendampingi Presiden Joko Widodo menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 di Osaka, Jepang, 29 Juni 2019 lalu, Ibu Iriana menghadiri simposium bersama para istri pemimpin dunia lainnya. Dalam simposium bertema “Oceans – A Precious Resource for Our Lives” itu, ia juga berbicara mengenai kegiatan menanam mangrove yang rutin dilakukannya.
Saya juga sedikit memberi masukan bahwa kita menanam mangrove tidak hanya menyuruh saja, tapi kita langsung terjun bersama masyarakat dan pastinya kementerian yang terkait,” imbuh Ibu Negara, seperti dilansir dari BPMI Sekretariat Negara.
Mengutip siaran pers Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), suatu ekosistem mangrove berperan dalam menjaga keseimbangan lingkungan pantai, pelindung erosi dan abrasi air laut, serta penyangga dan pencegah intrusi air laut. Selain itu, juga berfungsi sebagai tempat berlindung atau berkembangbiaknya berbagai jenis fauna dan biota laut, sumber pendapatan masyarakat seperti pemanfaatan kayu dan nonkayu, serta ekowisata.
Menurut KLHK, tanaman mangrove selebar sekitar 100 meter dengan ketinggian akar 30-100 centimeter mampu mereduksi besarnya gelombang tsunami hingga 90 persen. Mangrove juga memiliki kemampuan menyerap emisi gas rumah kaca (GRK) 5 kali lebih baik dari tanaman hutan lainnya.
Tidak hanya menanam mangrove, pada acara ini Ibu Iriana juga membagikan bantuan bibit buah-buahan untuk masyarakat sekitar. Selain itu, ada juga pertunjukan kolaborasi Akar Bhumi Indonesia yang membawakan drama bertema lingkungan. Di penghujung acara, Ibu Iriana dan Ibu Mufidah mendapatkan lukisan sketsa dari seorang pelukis.
Sebelum menanam mangrove, Ibu Iriana beserta rombongan terlebih dahulu mengunjungi TK Negeri Pembina 2, Kota Batam. Saat tiba di TK sekitar pukul 09.19 WIB, Ibu Iriana disambut oleh para siswa dengan antusias. Perwakilan siswa TK kemudian menyerahkan bunga tangan kepada Ibu Iriana dan Ibu Mufidah.
Ibu Iriana beserta rombongan kemudian memberikan sosialisasi mengenai biopori. Ibu Iriana memindahkan langsung tanaman dari pot menuju lubang biopori. Tak hanya itu, Ibu Iriana kemudian memberikan sosialisasi mengenai pentingnya mencuci tangan bagi kesehatan.
(Humas Kemensetneg)
Nasional
