Batam – Herlina dituntut 15 tahun penjara oleh Kejaksaan Negeri (Kejari) Batam. Sebab, ia menyembunyikan ekstasi di alat kelaminnya saat pada 23 Januari 2019 lalu.

Kasus bermula saat Herlina berangkat ke Malaysia pada 11 Januari 2019 dan tiba di Stulang Laut Malaysia. Herlina dijemput Babat dan menginap di rumah Babat. Sepekan kemudian, Herlina menerima ekstasi dari Prabu.

Herlina sedianya akan membawa ekstasi dari Malaysia ke Lampung. Ia mengaku mendapatkan upah Rp 20 juta bila paket sampai ke tujuan. Bagaimana caranya agar ekstasi itu lolos pengamanan Indonesia? Tidak tanggung-tanggung, sebagian ekstasi itu dimasukan kondom dan dibenamkan ke alat kelaminnya.

Ia kemudian pulang menggunakan pesawat dan mendarat di Bandara Internasional Hang Nadim, Batam. Petugas Avsec Bandara melakukan pemeriksaan terhadap Herlina. Karena curiga, petugas melakukan penggeledahan dan menemukan ekstasi di pembalut yang dipakai Herlina.

Petugas kemudian mengawal Herlina ke kantor dan memeriksa lebih dalam. Herlina tiba-tiba mengaku mau buang air besar. Petugas perempuan yang mengawal curiga dan mengawal Herlina saat BAB.

Ternyata kecurigaan petugas terbukti. Sebuah benda berbentuk kondom keluar dari alat kelamin Herlina. Petugas kemudian mengambil dan ternyata isinya ekstasi. Jumlah ekstasi yang dibenamkan ke alat kelaminnnya sebanyak 513 butir. Sedangkan yang di pembalut sebanyak 157 butir.

Atas hal itu, Herlina ditahan dan harus duduk di kursi pesakitan.

“Menyatakan Terdakwa Herlina binti Hamzah telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tidak pidana ‘Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 gram’ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (2) UU Narkotika dalam dakwaan Primair Penuntut Umum. Menghukum Terdakwa dengan pidana penjara selama 15 tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar tetap ditahan,” tuntut jaksa sebagaimana dilansir website PN Batam, Rabu (7/8/2019).

(red/dtk/GM)

Batam- Konsulat Jenderal Pemerintah RRC di Medan Qiu Weiwei berkunjung ke BP Batam bersama dengan rombongan yang ditemui di Ruang Rapat Kepala BP Batam Gedung Utama BP Batam, pada Rabu (7/8/2019) siang.

Kunjungan tersebut diterima oleh Kepala BP Batam Edy Putra Irawady, Kepala Kantor Pengelolaan Lahan Imam Bachroni, Direktur Promosi dan Humas Dendi Gustinandar, Direktur PTSP Endry Abzan dan Kasubdit Pemanfaatan Aset Lainnya Wildan Arief dan Kasubdit Pelayanan Penanaman Modal Evi Elviana Bangun.

Maksud kedatangan Konjen RRC ke BP Batam adalah selain untuk bersilaturahmi kedatangan mereka juga ingin membahas mengenai upaya rencana bersama dalam meningkatkan hubungan bilateral khususnya dalam bidang ekonomi (investasi, industri dan pariwisata). Oleh karena itu dengan kedatangan mereka ini tentunya untuk mendaptkan informasi terkini terkait dengan potensi yang di miliki oleh Batam.

Qui Weiwei menyampaikan disaat pertemuan dengan Kepala BP Batam bahwa mereka sangat berterima kasih sudah diterima dengan baik oleh BP Batam

“Kami sangat senang dapat berkunjung ke Batam, karena Batam mempunyai pemandangam yang bagus, serta memiliki letak geografis yang unggul dan telah berkembang dengan pesat, dengan status FTZ (free trade zone) menjadikan Batam sebagai tempat yang baik bagi para investor melakukan usahanya disini.”

Konjen juga menyampaikan bahwa Batam merupakan salah satu tempat favorit para warga RRC berkunjung, itu di buktikan bahwa tahun 2018 lalu tercatat lebih dari dua juta wisatawan Tiongkok berkunjung ke Kepri.

“Bisa dikatakan pasar industri wisata Batam sangat besar bagi wisatawan Tiongkok. Oleh karena itu kami berharap hubungan baik antara Batam dan Tiongkok dapat terus ditingkatkan dan kami juga berharap BP Batam juga dapat terus memberikan dukungannya.”

“Kedatangan kami kesini juga ingin menghimbau kepada para investor asal Tiongkok yang berinvestasi di Batam agar dapat melakukan komunikasi yang konprehensif dengan BP Batam apabila menghadapi permasalahan terkait dengan kegiatan usahanya di Batam.”

Kepala BP Batam menyampaikan apresiasi yang besar kepada Konjen RRC di Medan Qiu Weiwei beserta rombongan delegasi yang sudah bersedia berkunjung ke BP Batam

“Saya berharap BP Batam dapat berkerja sama dengan Konsulat Jenderal RRC di Medan karena kami banyak program-program yang sedang dijalankan. Dan kami BP Batam rencananya bulan September ini akan ikut dalam kegiatan promosi ke Beijing.”

“Batam memiliki kelebihan dibandingkan dengan wilayah-wilayah lainnya di Indonesia, Batam merupakan tempat hub perdagangan lintas Asia, Eropa dan Amerika. Dan hanya Batam yang memiliki berbagai fasilitas unggulan dalam menarik para calon investor.”

“Batam saat ini kami memiliki delapan sektor (pulau) yang dapat dipergunakan untuk kegiatan investasi. Dan saya berharap pihak investor China dapat melakukan kegiatan investasi di ke tujuh pulau lainnya sehingga Batam dapat terus berkembang.”

“Saya juga mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Tiongkok yang sudah melakukan kegiatan investasi di Batam dan juga para investor di Batam yang memiliki hubungan bisnis dengan pengusaha Tiongkok.”

Direktur Prohum Dendi Gistinandar disaat peremuan tersebut mengatakan bahwa;

“Hubungan baik Indonesia (Batam) dengan China merupakan hubungan baik kedua Negara yang sudah terbentuk dan terjalin sejak lama dan Batam mengambil bagian dari hubungan bilateral tersebut, dengan adanya rencana penerbangan langsung dari Tiongkok Beijing direct menuju ke Batam hal tersebut akan memberikan dampak yang positif bagi pertumbuhan ekonomi di Batam dan Kepri.”

Dalam pertemuan rapat pihak Konjen RRC juga menyampaikan beberapa kendala yaitu mengenai izin bekerja bagi tenaga kerja asing di Batam.

Dijawab oleh Kepala BP Batam yang mengatakan bahwa;

“Mengenai perizinan tenaga kerja asing merupakan kewenagan pemerintah pusat, akan tetapi kami akan berupaya untuk tetap memberikan dukungan dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapai oleh para investor yang ada di Batam.”

Kunjungan diakhiri dengan penyerahan cindera mata dan foto bersama.

(red/HMS/GM)

Batam- Subdit IV Ditreskrimum Polda Kepri berhasil mengungkap kasus Tindak Pidana Pekerja Migran Indonesia Illegal perihal tersebut disampaikan di Media Center Bidhumas Polda Kepri, Selasa (6/8/2019).

Wadir Reskrimum Polda Kepri, AKBP Arie Dharmanto melalui Kasubdit IV Ditreskrimum Polda Kepri, Kompol Dhani Catra Nugraha menjelaskan,  dari pengungkapan kasus tersebut berhasil diamankan dua tersangka berinisial LF dan R.

Selain itu, Polda Kepri juga mengamankan  barang bukti berupa dua passport, satu unit Mobil Calya satu unit Boat Pancung Kayu, tiga unit handphone, dan uang tunai senilai Rp. 1.700.000.

“uang tersebut digunakan sebagai dana operasional terhadap Nahkoda dalam hal pemberangkatan Pekerja Migran Indonesia ke Negera Malaysia.”ungkapnya

Adapun atas perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Pasal 81 Dan Pasal 83 Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Penempatan Pekerja Migran Indonesia di luar negeri Negeri secara Ilegal.

Batam- BP Batam bersama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Pusat Studi Lingkungan Hidup Universitas Gajah Mada mengadakan kegiatan FGD (focus group discussion) mengenai Pengelolaan Lingkungan di Kawasan BP Batam terkait dengan PP 24 Tahun 2018 yang diadakan di Conference Hall Gedung IT Centre BP Batam, pada Selasa (6/8/2019) pagi.

Kegiatan FGD tersebut dibuka oleh Kabag Perencanaan Lingkungan BP Batam Nurjanah Siregar dan sebagai narasumber dalam kegiatan FGD adalah Direktur Kementerian Lingkungan dan Kehutanan Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata lingkungan Direktorat Pencegahan Dampak Lingkungan Usaha dan Kegiatan (Dit. PDLUK) Ary Sudijanto.

FGD ini di hadiri oleh eselon 3, 4 dan para staf perwakilan dari seluruh unit kerja di lingkungan BP Batam. Dalam sambutannya Kabag Perencanaan Lingkungan BP Batam mengapresiasi kepada Kementerian Lingkugan Hidup yang sudah bersedia untuk hadir dalam kegiatan FGD ini dan berharap melalui kegiatan ini para peserta dapat memperoleh informasi yang bermanfaat bagi perkembangan Batam khususnya terkait dengan pentingnya izin lingkungan.

“Dengan adanya kegiatan ini kita semua tentunya berharap dapat memberikan pencerahan bagi kita semua betapa pentingnya dokumen lingkungan dalam mengelola aset-aset BP Batam.”

Direktur Dit. PDLUK Kementerian Lingkungan Hidup menjelaskan melalui presentasi mengenai pentingnya dokumen lingkungan dalam mengelola aset- aset pemerintah yang terkait dengan perizinan OSS (online single submission) maupun yang tidak terkait dengan OSS.

“Setiap kegiatan yang bersifat penting yang terkait dengan bidang usaha tentunya harus memiliki izin lingkungan. Amdal dan izin lingkungan merupakan piranti tools untuk mewujudkan usaha dan/atau kegiatan yang menguntungkan secara ekonomi, ramah lingkungan serta memberikan manfaat sosial bagi masyarakat.”

“Dengan adanya izin lingkungan hidup tentunya akan memberikan kepastian bagi para pelaku usaha dari pemerintah dalam melakukan kegiatan usahanya di wilayah Indonesia dan Amdal, UKL – UPL dan Surat Pernyataan Lingkungan Hidup merupakan dasar dari perizinan dokumen lingkungan hidup.”

Seperti yang dijelaskan bahwa izin lingkungan adalah ijin yg diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib amdal ukl-upl dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat untuk memperoleh izin usaha/kegiatan.

Manfaat dan fungsi dari izin lingkungan hidup adalah memberikan kemudahan bagi para pelaku usaha dalam melakukan kegitan usaha yang terkait dan berhubungan dengan lingkungan, dan dengan adanya OSS tentunya akan mempermudah bagi individu maupun pelaku usaha memperoleh izin lingkungan dengan lebih mudah dan cepat.

Untuk ijin lingkungan berjalan dengan dua sistem yaitu; pertama adalah melalui oss khusus bagi para pelaku usaha yang ijinnya terdapat didalam lampiran PP 24 tahun 2018, dan yang kedua adalah yang tidak melalui proses oss bagi para pelaku usaha maupun kementerian dan lembaga pemerintah yang melakukan pembangunan aset milik negara seperti rumah sakit, pelabuhan, bandara dll.

Kegiatan FDG ini merupakan salah satu program BP Batam bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup dalam memberikan pemahaman kepada perwakilan dari seluruh unit-unit kerja BP Batam terkait dengan kepemilikin dokumen lingkungan hidup.

(red/hms/GM)