8.6 C
New York
Wednesday, April 22, 2026
spot_img
Home Blog Page 880

Gandeng BPKP, BP Batam Komit Wujudkan “Good, Clean and Open Governance”

0

Batam- BP Batam menyelenggarakan Sosialisasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Risiko, pada hari Selasa (6/8/2019), bertempat di Ruang Rapat IT Center Gedung B. Kegiatan diikuti oleh perwakilan 22 unit kerja di lingkungan BP Batam guna memberikan pembekalan dan pembenahan terhadap pengendalian kinerja dan pengelolaan keuangan BP Batam.

Direktur Pengembangan Manajemen Kinerja BP Batam, Memet E Rachmat yang membuka sosialisasi mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen BP Batam dalam mewujudkan penyelengaraan pemerintahan yang baik, bersih dan transparan (Good Governance, Clean Governance dan Open Governance) dengan melakukan pembenahan kinerja dan pengelolaan keuangan melalui managemen pengendalian risiko.

“BP Batam saat ini terus berupaya meningkatkan kinerja dan pengelolaan keuangannya. Pembenahan yang dilakukan BP Batam ini, mendapatkan respon positif dari pemerintah”, ungkap Memet.

Melalui manajemen keuangan yang baik, BP Batam berhasil mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) berturut-turut selama 3 tahun terakhir. Dalam pemeringkatan keterbukaan informasi publik, BP Batam juga berhasil mendapatkan peringkat terbaik kedua (selama 2 tahun terakhir) dari 71 lembaga/instansi nasional lainnya. Selanjutnya dengan hadirnya Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini ia harapkan dapat menjadi budaya pengendalian atau kontrol bagi budaya kerja organisasi ditubuh BP Batam sehingga tercipta suatu sistem reformasi birokrasi yang baik, bersih dan transparan.

Dalam kegiatan ini BP Batam bekerjasama dengan BPKP dengan menghadirkan narasumber sebagai berikut : Direktur Pengawasan Bidang Kerja Sama Investasi dam Pembiayaan Pembangunan BPKP RI Suyarsih Fifi Herwati, Tenaga Ahli Satuan Pemeriksaan Internal BP Batam Sura Peranginangin, dan Auditor Utama BPKP Antar Sianturi.

Sementara itu Kepala BP Batam (dalam sambutan buku pedoman Penilaian Risiko) mengatakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) wajib diselenggarakan mencakup kegiatan perencanaan, pengawasan sampai dengan pertanggungjawaban yang dilakukan secara menyeluruh dan terintegrasi pada semua tingkat kegiatan di BP Batam. Dalam pelaksanaanya lebih lanjut kemudian diatur didalam Peraturan Kepala (Perka) BP Batam Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pedoman Penilaian Risiko. (Risiko : Kemungkinan terjadinya sesuatu yang akan mempunyai dampak terhadap tujuan organisasi dan kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan dan sasaran intansi pemerintah).

Dengan melaksanakan penilaian risiko dan melakukan tindakan pengendalian yang benar secara komprehensif dan konsisten maka ia mengharapkan visi BP Batam dapat tercapai sesuai waktu yang direncanakan. Dengan visi menjadikan kawasan Batam sebagai Kawasan Ekonomi Terkemuka di Asia Pasifik dan Kontributor Utama Pembangunan Ekonomi Nasional, maka masyarakat kota Batam dan sekitarnya diharapkan akan menikmati kemajuan ekonomi secara signifikan dan menyeluruh.

 

(red/Hms/GM)

Ngesti : Inginkan PKK Mampu Jadi Penggerak Pembangunan

0

Natuna (BT) Wakil Bupati Ngesti Yuni Suprapti, Pemerintah Kabupaten Natuna menginginkan PKK harus mampu menjadi penggerak pembangunan.

Rudi : Progres pembangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah capai 88 persen

0

Batam- Menjelang diresmikannya bangunan Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah pada 20 September 2019, Wali Kota Batam, Muhammad Rudi beserta istri, Marlin Agustina Rudi kembali meninjau masjid yang terletak di kawasan Tanjung Uncang, Kecamatan Batuaji, Senin (5/8/2019). Usai berkeliling melihat bangunan fisik masjid, Rudi mengatakan progres pembangunan sudah mencapai 88 persen.

“Tinggal 12 persen lagi bangunan masjid selesai. Kalau secara utuh selesainya tahun 2020,” kata Rudi.

Rudi didampingi Asisten Pemerintahan dan Kesra Yusfa Hendri berkeliling meninjau pemasangan plafon qubah masjid. Qubah utama masjid  berukuran 46,42 meter ini sudah dilukis dengan ornament melayu. Selain itu juga tampak sejumlah pekerja memasang marmer di bagian pintu masuk masjid. Selain itu ornamen melayu berbentuk bunga khas Melayu juga sudah mulai terpasang.  sebelah kiri masjid.

“Semua pekerjaan berjalan dengan baik, sesuai progres malah lebih cepat dibanding dengan kontrak yang berakhir November ini,” sebut Rudi didampingi Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang, Suhar.

Kepala Dinas Cipta Karya dan Tata Ruang Kota Batam, Suhar mengatakan pekerjaan yang sedang berlangsung saat ini adalah finalisasi. Seperti pengecatan dinding, pemasangan marmer lantai, GRC, ornamen-ornamen lainnya.

GRC adalah singkatan dari glassfibre reinforced concrete, atau material komposit campuran beton dan serat kaca. Material ini dibentuk dengan motif melayu.

“Untuk cat dinding dan GRC kita buat putih, marmernya dari batu warna krem. Balok-balok di atas yang bermotif lebah bergayut juga putih. Karena putih itu suci, bersih. Yang berwarna hanya di bagian dalam kubah,” tuturnya.

Suhar mengatakan pada bagian dalam kubah dicat juga dengan motif melayu. Tapi diberi warna yang khas dengan nuansa melayu, yakni kuning, hijau, biru. Selain itu pada kubah juga akan dituliskan kaligrafi.

“Yang dikejar sekarang airbrush. Itu mungkin yang jadi perhatian,” ujarnya.

Pekerjaan menara, sambung Suhar, ditargetkan selesai pada 25 Agustus. Saat ini lift untuk naik ke menara sedang dipasang. Dan dijadwalkan selesai 29 Agustus.

“Segmen kaca untuk menara ini lebar. Jadi menaikkannya harus pakai lift, tidak bisa ditarik biasa. Lift target beroperasi 20 Agustus. Lima hari untuk pasang segmen kaca itu cukuplah,” terang Suhar.

Pemerintah Kota Batam saat ini sedang mengejar target pengerjaan Masjid Sultan. Masjid yang akan menjadi objek wisata religi di Batam tersebut rencananya diresmikan 20 September mendatang.

Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla dijadwalkan hadir meresmikan masjid. Kehadirannya selaku Ketua Dewan Masjid Indonesia. Pada acara peresmian rencananya diisi ceramah oleh tiga ustaz ternama dalam dan luar negeri. Yakni Ustaz Abdul Somad dan Habib Syech Abdul Qodir Assegaf dari Indonesia. Dan Datuk Kazim Ilyas dari Malaysia.

Masjid Sultan Mahmud Riayat Syah dibangun di atas lahan seluas 41.422 M2 dengan luas bangunan 57,144 M2. Ruang shalat utama masjid berukuran 3.969 M2 dengan kapasitas jamaah 5.555 orang. Tinggi qubah 41 meter dan tinggi makara 12 meter. Untuk area payung membrane memiliki luas 5.832 M2 dengan kapasitas jamaah 8.100 orang. Membran berukuran 25×25 meter dengan tinggi 17 meter dan terpasang 8 unit. Secara keseluruhan masjid mampu menampung jamaah sebanyak 24.536 orang.

Untuk koridor lantai dasar bagian depan memiliki luasan 2.087 M2, lantai dasar bagian belakang 3.051 M2. Area wudhu pria dan wanita masing-masing 30 unit yang terletak di lantai dasar. Untuk WC di lantai dasar pria dan wanita masing-masing lima unit. Di bagian basement (sisi kiri) wudhu pria dan wanita masing-masing 89 unit.

Masjid ini memiliki 3 qubah, qubah utama, qubah gendong dan qubah kecil. Qubah utama 1 unit dengan ukuran 46,42 meter, qubah gendong 4 unit berukuran 13,5 meter dan qubah kecil 4 unit berukuran 10,64 meter. Menara utama setinggi 99 meter dan menara pandang dengan tinggi 64,5 meter. Untuk kapasitas parkir di basement mampu menampung 308 unit mobil dan 331 unit motor. Di halaman masjid area parkir tersedia untuk 10 unit bus, 105 mobil dan 107 unit motor

 

 

(red/hm/GM)

Ratusan pencari suaka yang tinggal di Hotel Badri Kabupaten Bintan mengalami depresi

0

Bintan – Ratusan pencari suaka yang tinggal di Hotel Badra, Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau menyatakan mengalami depresi, dan permasalahan mental.

Alzobier, salah seorang pencari suaka mengatakan cukup banyak para pencari suaka yang mengalami gangguan mental dan depresi. Beberapa pencari suaka di Bintan dan Batam sudah mengakhiri hidupnya karena tidak sanggup menghadapi permasalahan keluarga dan dirinya sendiri.

“Kami punya keluarga. Kami rindu keluarga. Kami pikirkan keluarga setiap saat, dan pikirkan diri kami sendiri. Kami lelah,” katanya.

Jhon (30), pencari suaka asal Pakistan mengatakan rasa syukur selalu dipanjatkan kepada Tuhan atas kebaikan masyarakat Indonesia.

“Namun kami juga punya keluarga, punya kehidupan dan sisa umur untuk hal-hal yang berguna,” katanya.

Jon mengatakan sebagian pencari suaka sudah lebih dari tujuh tahun tinggal di Rudenim Tanjungpinang, yang kemudian pindah ke Hotel Badra sejak dua tahun lalu.

“Kami sudah dijanjikan berulang kali untuk diberangkatkan ke negara ketiga, namun sampai sekarang masih belum berangkat,” katanya.

Para pencari suaka tidak menuntut harus tinggal di negara ketiga, Australia, Amerika Serikat dan Kanada. Mereka juga bersedia tinggal di negara lainnya, yang dapat memperlakukan mereka seperti warga negara sendiri.

“Kami orang yang beragama, selalu berdoa, bersyukur dan berdoa. Tetapi sampai kapan kami harus seperti ini?” kata Jhon.

Kasat Intelkam Polres Bintan AKP Yudiarta Rustam mengatakan tuntutan para pengungsi tidak mungkin terealisasi jika negara ketiga seperti Australia, Amerika Serikat dan Kanada tidak membuka diri.

Para pencari suaka itu mengetahui kondisi saat ini.

“Dipaksa sekali pun tidak akan ada solusi sepanjang negara ketiga tidak menerima para pengungsi,” ujarnya.

Yudi melakukan negosiasi dengan berbagai para pengungsi. Berbekal pengalamannya menangani para pengungsi tersebut, Yudi berhasil melakukan negosiasi.

“Selama delapan tahun saya menangani permasalahan pengungsi. Jadi sangat memahami permasalahan ini,” ujarnya.

Yudi meminta para pengungsi melakukan cara-cara yang diplomatis dalam menyampaikan aspirasi.

Enam perwakilan Pengprov temui Plt Gubernur Kepri, terkait Pra PON ke-19

0

TANJUNGPINANG – Sebanyak enam orang perwakilan Pengurus Provinsi (Pengprov) yang akan menurunkan atlitnya diajang Pra Pekan Olahraga Nasional (PON) ke-19 tahun 2019 menemui Plt. Gubernur Kepri H. Isdianto, Senin (5/8/2019).

Mereka meminta dukungan berupa moril sekaligus materil dari Pemerintah Provinsi Kepri untuk menunjung keberangkatan para atlit guna berjuang di ajang Pra PON nantinya. Sedikitnya ada 30 cabang yang akan turun di ajang Pra PON tahun ini.

Pertemuan Plt. Gubernur dengan para perwakilan Pengprov KONI ini dilakukan disela break acara sidang Paripurna di kantor DPRD Kepri. Mereka yang menemui Plt. Gubernur diantaranya Ketua Umum PABBSI Bobby, Cabang Muangthay Muslim selaku ketua harian Provinsi Kepri. Kemudian ketua Pertina Hendri Koto, cabang bilyard Pillo, cabang atletik Bram, Renang Andi dan David, serta Ruslan Kasbulatov selaku Pengda Tenis Meja.

Pada kesempatan ini Plt. Gubernur tidak sendiri, melainkan didampingi oleh Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kepri Mafrizon dan dua anggota DPRD Kepri yakni Asmin Patros dan Ruslan Kasbulatov.

Kepada para ketua Pengprov yang atlitnya akan turun di ajang pra PON, Plt. Gubernur mengaku menyambut baik. Namun demikian, Pemerintah Provinsi Kepri diakuinya tidak bisa serta merta memberikan bantuan spontan saat ini. Melainkan akan diupayakan melalui APBDP 2019.

“Para atlit yang akan turun di pra PON membawa nama baik Kepri. Tentu saja Pemerintah sangat mendukung sekali tersebut. Saran saja utamakan atlit yang benar- bisa siap untuk bertanding yang diutus,” kata Plt. Gubernur pada kesempatan ini.

 

(red/diskominfo /GM)

Menkominfo Rudiantara mengukuhkan 9 Komisioner KPI Pusat Periode 2019-2022

0

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Rudiantara secara resmi  mengukuhkan 9 Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat Periode 2019-2022,  di Aula Anantakupa, Kantor Kementerian Kominfo, Jakarta, Senin (5/8/2019).

Pengukuhan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 73/P/2019, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, yang mulai berlaku pada tanggal 27 Juli 2019.

“Saya mengucapkan selamat kepada pengurus KPI periode 2019-2022, dan mengucapkan terima kasih kepada teman-teman KPI periode 2016-2019. Karena dalam jabatan sebagai Menteri, saya sudah dua kali mengurus proses untuk penetapan kepengurusan KPI,” kata Menkominfo.

Menkominfo berharap KPI terus menjadi lembaga independen negara yang dihormati, dan memperkuat komitmen mengawasi konten-konten penyiaran di masyarakat.

“Saya sendiri berharap, KPI ini menjadi suatu organisasi yang dihormati, disegani karena senantiasa istiqomah dalam menerapkan aturan terhadap konten. Juga pendekatannya bukan hanya regulasi, bukan pendekatan hitam putih, tapi lebih mengedepankan pembinaan daripada penegakan hukum,” ucap Rudiantara.

Dalam sisi regulasi, Menkominfo Rudiantara memaparkan mengenai Undang-Undang Penyiaran Nomor 32 Tahun 2002 yang hingga saat ini belum direvisi. Namun dirinya menjelaskan, kunci utama dari Revisi UU Penyiaran adalah digitalisasi.

“Tapi kalau kita hanya menunggu digitalisasi, itu akan lama. Yang harus dilakukan adalah bagaimana saling bersinergi dan memberdayakan tiap potensi yang ada,” ujar Rudiantara.

Oleh karena itu, Menkominfo Rudiantara menyampaikan terima kasih atas arahan, dukungan dan pengawasan dari Komisi I DPR RI yang selama ini saling bersinergi dalam mengawal konten penyiaran.

“Kami mengucapkan terima kasih Kepada Komisi I. Kami (Kominfo) akan merencanakan Simulcast (Simultaneous Broadcast), jadi tanpa mengubah UU, tapi memperbolehkan konten yang ada ditransmitkan kepada masyarakat, baik analog maupun digital,” jelas Rudiantara.

Turut hadir dalam acara itu Ketua Komisi I DPR RI Abdul Kharis Almasyhari, Sekjen Kominfo Rosarita Niken Widiastuti, Irjen Doddy Setiadi, Dirjen PPI Ahmad Ramli dan pejabat lain lingkup Kementerian Kominfo.

Adapun 9 Anggota KPI Pusat Periode 2019-2022 yang memperoleh SK Pengangkatan adalah  Agung Supriyo, sebagai ketua merangkap anggota. Selanjutnya, Nuning Rodiyah, Mulyo Hadi Purnomo, Aswar Hasan, Yuliandre Darwis, Hardly Stefano Fenelon Pariela, Irsal Ambiyah, Mimah Susanti, dan Muhammad Reza.

 

 

(red/Humas Kominfo)

Tiga Perwira baru duduki Kursi Jabatan di DIVIF-2/Kostrad

0
Malang – Beberapa kursi pejabat di wilayah teritorial Divisi
Infanteri 2/Kostrad, diisi dengan pejabat baru. Selain jabatan Danbrigif
R 9/DY/2-Kostrad, juga terdapat kursi Danbrigif PR 18/SEY/2-Kostrad dan
Danmen Armed 1/PY/2-Kostrad yang saat ini dijabat oleh pejabat baru.
Pergantian itu, ditandai dengan adanya serah terima jabatan
yang dipimpin langsung oleh Pangdivif-2/Kostrad, Mayjen TNI Tri
Yuniarto, S. A. P, M. Si, Tr. (Han). Sabtu, 3 Agustus 2019.
Sertijab, kata Pangdivif, merupakan bagian dari proses
pembinaan organisasi sekaligus regenerasi kesinambungan pimpinan guna
mendorong semangat pembaruan dan penyegaran pemikiran yang diproyeksikan
untuk peningkatan kinerja organisasi, serta menjamin pelaksanaan tugas
pokok Divisi Infanteri 2/Kostrad.

“Serah terima jabatan yang kita laksanakan ini, merupakan
kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan untuk tetap berjalannya
roda organisasi, yang diharapkan akan dapat memberikan semangat,
perubahan dan pemikiran serta peningkatan kinerja bagi satuan dalam
mengemban tugas pokoknya di masa mendatang,” jelas Mayjen Tri
Yuniarto.

Beban tugas dan wewenang, kata Jenderal kelahiran Kabupaten
Bondowoso ini, akan semakin lebih berat. Pasalnya, selain pengaruh era
globalisasi, perkembangan teknologi, informasi dan penyebaran informasi
yang mampu mempengaruhi etika, moral dan perilaku menjadi faktor utama
bagi tanggung jawab Komandan Satuan.

“Termasuk hakikat ancaman yang dihadapi oleh Satuan TNI
dan para prajuritnya, semakin berubah dari hari ke hari. Yang tadinya
beraturan menjadi asimetris, sulit diprediksi dan memiliki front yang
semakin luas,” ungkapnya. “Hal ini tentunya memerlukan tingkat daya
analisis terhadap ancaman yang cermat, penyiapan profesionalitas
prajurit yang betul-betul tangguh dan pemanfaatan alutsista yang
terampil serta didukung oleh keterlibatan dan kerjasama semua komponen
masyarakat,” imbuh Pangdivif-2/Kostrad.

Sebelum mengakhiri prosesi sertijab tersebut, Mayjen Tri
Yuniarto mengimbau para Komandan Satuan untuk tetap berpegang teguh pada
Budhi Bhakti Wira Utama, serta menjunjung tinggi etika dan moral
keprajuritan.

Untuk diketahui, jabatan Danbrigif Raider/2-Kostrad yang
sebelumnya diduduki oleh Kolonel Inf Robby Suryadi, secara resmi
digantikan oleh Letkol Inf Andreas Nanang Dwi Prastowo. Sedangkan untuk
jabatan Danbrigif Para Raider 18/2-Kostrad, kini di jabat oleh Letkol
Inf Roynald Sumendap. Posisi itu, sebelumnya diduduki oleh Kolonel Inf
Bangkit Rahmat Tri Widodo, M.Si (Han). Dan yang terakhir, tongkat
komando Danmen Armed 1/PY/2-Kostrad yang sebelumnya dipegang oleh
Kolonel Arm Rama Hendarto Budhiyanto, S. Sos, resmi beralih kepada
Letkol Arm Didik Harmono. Kolonel Rama rencananya akan menduduki jabatan
baru sebagai Dirbindik Pusenarmed.

(Red/DANMENARMED 1/DIVIF-2/KOSTRAD KOLONEL ARM RAMA HENDARTO BUDHIYANTO)

Pangdam V Brawijaya Pantau Penanggan Kebakaran di Kota Batu

0
Kota Batu – Pangdam V/Brawijaya, Mayjen TNI Wisnoe, P. B, menggelar kunjungan kerjanya ke Kota Batu, Jawa Timur. Senin, 5 Agustus 2019.

Dengan didampingi oleh beberapa pejabat Kodam hingga Korem
083/Baladhika Jaya, Pangdam memantau berlangsungnya penanganan kebakaran
oleh personel Kodim 0818/Kab. Malang-Kota Batu, bersama instansi
terkait.

Tidak hanya itu saja, beberapa pejabat setempat, salah satunya ialah Walikota Batu, Dewanti Rumpoko hingga beberapa pucuk Forpimda setempat, juga turut menyambut kedatangan orang nomor satu di tubuh Makodam V/Brawijaya itu.

Dikatakan Pangdam, penanganan kebakaran yang dilakukan oleh
personel Kodim bersama instansi terkait saat ini, merupakan salah satu
kewajiban maupun langkah preventif dalam melakukan maupun mengantisipasi
terjadinya kebakaran di suatu daerah ataupun wilayah.

 “Semua pihak harus tetap siaga dan waspada dalam menghadapi cuaca yang ekstrim seperti saat ini. Soalnya, kemarau dan angin kencang sudah mulai memasuki Indonesia, khususnya Jawa Timur,”ungkapnya.

Tidak hanya itu saja, mantan Wakil Gubernur Akademi Militer itu juga mengimbau seluruh pihak untuk tak segan-segan mensosialisasikan ke masyarakat akan pentingnya kewaspadaan dan ketanggapan dalam menghadapi terjadinya kebakaran lahan. “Masyarakat harus siaga. Jadi, bukan hanya aparat saja. Itu semua membutuhkan kerjasama dan sinergitas seluruh pihak,” pintanya.

(Red/ KAPENREM 083)

KJRI Jeddah Kejar Pengguna Jasa yang Ngemplang Gaji PMI

0
Jeddah—Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Jeddah konsisten menindaklanjuti berbagai aduan terkait permalasahan yang dialami pekerja migran Indonesia (PMI) di wilayah kerjanya. Salah satunya adalah persoalan gaji yang dikemplang oleh pengguna jasa.
Sepanjang periode Januari-Juli 2019, Tim Pelayanan dan Pelindungan (Yanlin) KJRI Jeddah berhasil mengupayakan pencairan gaji PMI yang umumnya bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART). Besarannya mencapai 2.079.883 riyal Saudi atau sekitar 7,6 miliar rupiah, seperti Rilis yang diterima Batamtimes, Selasa,  (6/8/2019).
Besaran gaji tersebut merupakan hak dari 105 PMI  yang dikemplang pengguna jasa yang nakal dengan rentang waktu dan besaran gaji yang bervariasi. Masa tunggakan terlama adalah  15 tahun.
Konsul Jenderal (Konjen) RI Jeddah Mohamad Hery Saripudin menyebutkan, tunggakan upah yang menumpuk membuat pengguna jasa mencari cara supaya dia terhindar dari kewajiban membayar upah bulanan bagi pekerjanya.
“Ada yang nyuruh pembantunya cap jempol atau tanda tangan. Padahal  pembantu tidak mengerti isinya. Ada pula yang melaporkan pekerjanya kabur, sehingga dia tidak perlu bayar gajinya setelah pekerjanya itu dideportasi. Macam-macam. Tapi, tetap kami kejar dia sampai bayar,” tegas Konjen Hery.
Ditambahkan Konjen, pengurusan gaji menjadi rumit di pengadilan dan maktab amal (kantor tenaga kerja) ketika PMI menandatangani atau membubuhkan cap jempol pada lembaran yang dia sendiri tidak mengerti isinya. Ternyata terungkap kemudian kertas tersebut berisi pernyataan serah-terima gaji.
Meski demikian, KJRI Jeddah mengapresiasi kecermatan, ketelitian dan kerja sama baik dari instansi berwenang di Arab Saudi yang telah berupaya mengungkap fakta terkait permasalahan gaji meskipun harus melalui beberapa tahapan sidang yang berbelit-belit.
Permasalahan tersebut diamini oleh Konsul Tenaga Kerja Mochamad Yusuf yang kesehariannya berjibaku dengan berbagai permasalahan yang mendera PMI. Mulai dari persoalan gaji tak dibayar, nilai upah yang tidak sesuai kontrak, masa kerja melebihi kontrak dan tidak dipulangkan.
“Kalau bahasa lisan, mereka sudah paham. Tapi ketika harus menandatangani sesuatu atau membubuhkan cap jempol atas permintaan majikan, dia tidak tahu itu isinya apa. Ini yang membuat proses persidangan di pengadilan dan maktab amal (kantor tenaga kerja) jadi berbelit-belit” terang Yusuf.
Namun, imbuh Yusuf, ketika diwawancarai dalam sesi berita acara pemeriksaan (BAP) oleh petugas, PMI tadi mengaku belum digaji oleh pengguna jasa hingga tahunan lamanya.
KJRI memberlakukan SOP wawancara dengan pemohon pelayanan di ruang khusus, tanpa kehadiran atau pendampingan pengguna jasa atau pihak yang mewakilinya.
Pascamoratorium pengiriman PMI tak-berkeahlian (unskilled), supir rumahan dan asisten rumah tangga, permasalahan masih saja bermunculan. Tidak sedikit WNI perempuan yang direkrut perusahaan untuk bekerja sebagai tenaga kebersihan di kantor-kantor dan instansi di Arab Saudi,tapi kemudian disalurkan ke sektor rumah tangga.
Sebagian mereka diberangkatkan dengan visa ziarah (kunjungan) tapi diberikan iqamah (kartu izin menetap dan bekerja). Tidak betah karena merasa tertekan dengan beban pekerjaan dan besaran upah tidak sesuai kesepakatan, mereka memilih kabur ke KJRI.
(red/GM)

Peringati HUT Yonkomposit 1/Gardapati Ke-I, Gelar Ziarah Ke Makam Pahlawan

0

Natuna (BT) Dalam rangka HUT Yonkomposit 1/Gardapati Natuna ke-1 yang jatuh pada 6 Agustus 2019, menggelar kegiatan ziarah ke Taman Makam Pahlawan, Jalan Taruna  Kelurahan Bandarsyah, Kecamatan Bunguran Timur  Selasa (05/08/2019) Pagi diikuti ratusan prajurit.

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga