Jakarta – Ketua Koordinator BUMN Watch Naldy Haroen meminta Pelaksana Tugas (Plt.) Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani mundur dari jabatan pasca terjadinya pemadaman listrik pada Minggu siang hingga malam kemarin.
Disamping itu, kata Naldy, BUMN Watch mendesak agar jajaran direksi PLN dievaluasi secara menyeluruh. Karena, PLN adalah otoritas tunggal penyedia aliran listrik di Indonesia.
“Saya minta Plt Dirut PLN mundur dari jabatannya. Meski baru beberapa hari menjabat dia harus bertanggung jawab atas terjadinya pemadaman listrik kemarin,” kata Naldy Haroen kepada wartawan di Wannabe Caffe and Resto Jalan Ahmad Dahlan No 15, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Senin (5/8/2019).
Menurut Naldy, menteri BUMN Rini Soemarno juga harus ikut bertanggung jawab atas terjadinya pemadaman listrik oleh PLN. Karena, lanjutnya, PLN dibawah pengawasan BUMN.
“Menteri BUMN juga harus ikut betanggung jawab terhadap kinerja anak buahnya,” ujar Naldy Haroen.
Dirinya meminta kepada masyarakat yang dirugikan atas pemadaman listrik tidak segan-segan melakukan upaya hukum atau menggugat PLN.
Tak hanya itu, dirinya mendesak PLN agar memberikan ganti rugi kepada masyarakat yang terdampak matinya listrik itu.
“Dalam pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang (UU) No. 30 tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan Juncto Pasal 6 Peraturan Menteri ESDM No. 27 tahun 2017 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait dengan Penyaluran Tenaga Listrik oleh Perusahaan Listrik Negara (Persero), dengan tegas menyatakan PLN wajib memberikan kompensasi kepada Konsumen terdampak pemutusan aliran listrik,” pungkas Naldy Haroen.
Tadi pagi, Presiden Joko Widodo meminta PT PLN (Persero) melakukan perbaikan dan evaluasi secepat-cepatnya atas kejadian gangguan listrik massal yang melanda Jakarta dan sebagian wilayah di Pulau Jawa pada Minggu, 4 Agustus 2019, kemarin. Secara tegas, ia tidak ingin hal serupa terjadi lagi di kemudian hari.
Hal tersebut disampaikan Presiden saat dirinya menyambangi kantor pusat PT PLN (Persero) di Kebayoran Baru, Jakarta, Senin, 5 Agustus 2019. Presiden tiba sekitar pukul 08.45 WIB dan langsung menuju ruang rapat yang terletak di lantai dasar.
“Yang paling penting saya minta perbaiki secepat-cepatnya. Dari beberapa wilayah yang belum hidup segera dikejar dengan cara apapun agar segera bisa hidup kembali. Kemudian hal-hal yang menyebabkan peristiwa besar ini terjadi, sekali lagi saya ulang, jangan sampai kejadian lagi. Itu saja permintaan saya,” kata Presiden.
Turut mendampingi Presiden saat mengunjungi kantor pusat PLN antara lain, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Ignasius Jonan, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, dan Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.
Ditempat yang sama, Plt Direktur Utama PT PLN (Persero) Sripeni Inten Cahyani dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa penyebab mati listrik massal yang terjadi mulai pukul 11.48 WIB tersebut adalah akibat gangguan pada sistem transmisi saluran udara tegangan ekstra-tinggi (SUTET) 500 kilovolt (kV) Ungaran-Pemalang, Jawa Tengah. Ia juga memohon maaf atas lambannya proses perbaikan yang dilakukan pihaknya.
“Kami mohon maaf Pak, prosesnya lambat. Kami akui Pak, prosesnya lambat,” ucap Sripeni.
Setelah mendengarkan penjelasan Plt. Dirut PLN tersebut, Presiden mengingatkan bahwa seharusnya kejadian-kejadian seperti ini telah diantisipasi sebelumnya.
“Pertanyaan saya, tadi di penjelasannya panjang sekali. Pertanyaan saya, bapak, ibu semuanya ini kan orang pintar-pintar, apalagi urusan listrik sudah bertahun-tahun. Apakah tidak dihitung, apakah tidak dikalkulasi bahwa akan ada kejadian-kejadian sehingga kita tahu sebelumnya. Kalau tahu-tahu drop gitu artinya pekerjaan-pekerjaan yang ada tidak dihitung, tidak dikalkulasi dan itu betul-betul merugikan kita semuanya,” kata Presiden.
(red/Tanto)
