8.6 C
New York
Sunday, April 19, 2026
spot_img
Home Blog Page 907

MA menolak permohonan BPN Prabowo Subianto-Sandiaga Uno

0

Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menolak permohonan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno atas keputusan Bawaslu ihwal adanya pelanggaran administratif di Pilpres 2019. Apa alasannya?

“Iya betul, putusan menyatakan permohonan ‘tidak diterima’ (niet onvankelijke verklaard),” ujar Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, seperti dilansir Antara, Kamis (27/6/2019).

Putusan Mahkamah bernomor MA RI Nomor 1/P/PAP/2019 itu menyatakan ‘permohonan tidak dapat diterima’. Menurut Abdullah, permohonan yang diajukan BPN Prabowo-Sandi belum memenuhi syarat.

“Hal itu menunjukkan bahwa terdapat syarat formal yang belum dilengkapi pemohon, atau permohonan diajukan pemohon namun sudah melewati tenggat waktu,” jelas dia.

Sebelumnya, BPN mengajukan permohonan sengketa proses Pilpres 2019 ke MA, setelah permohonannya ditolak Bawaslu. Dalam perkara yang diajukan ke MA, BPN menjadikan Bawaslu sebagai pihak tergugat, terkait dengan putusan bernomor 01/LP/PP/ADM.TSM/RI/00.00/V/2019 pada 15 Mei 2019.

Dalam permohonannya, BPN mendalilkan adanya kecurangan dalam Pilpres 2019 yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif (TSM). Dalam putusan tersebut, MA juga menjatuhkan hukuman terhadap pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1 juta.

(red/antara)

Bahtera Bahari Shipyard tahun 2019 akan memproduksi 60 kapal berskala besar

0

TANJUNGPINANG – Perusahaan pelayaran berskala nasional di Batam, PT Bahtera Bahari Shipyard tahun 2019 akan memproduksi 60 kapal berskala besar.

Pemilik PT Bahtera Bahari Shipyard, Hengky Suryawan, di Tanjungpinang, Selasa, mengatakan, kapal yang diproduksi seperti tongkang dan kapal  pesiar.

Kapal tersebut merupakan karya anak negeri. Tim ahli kebanyakan mereka berasal dari Sulawesi Selatan.

“Pembuatan kapal itu sesuai pesanan pengusaha. Jadi semua ada pembelinya,” ujarnya.

Hengky menjelaskan kapal tongkang diproduksi untuk kepentingan pengusaha yang bergerak di bidang pertambangan. Sementara kapal pesiar dibangun tujuh lantai yang dapat menampung sejumlah mobil dan lapangan untuk parkir hellipad.

“Kapal mewah itu mirip Kapal Roro. Ini dipesan pengusaha batubara asal Banjarmasin,” ucapnya.

Tahun 2018, perusahaan tersebut memproduksi sekitar 50 kapal. Kapal tersebut kebanyakan untuk kepentingan pertambangan dan angkutan barang lainnya.

“Tahun lalu juga kami buat kapal pesiar mewah,” tuturnya.

Selain memproduksi kapal, Hengky juga menyewakan puluhan kapal tongkang miliknya. “Banyak yang menyewa kapal tongkang, terutama untuk kepentingan pengangkutan batubara,” katanya.

 

 

(red/Diskominfo Kepri)

 

Jumlah pencari suaka meningkat di Indonesia disebabkan’ Australia menutup pintu’

0

TANJUNGPINANG – Jumlah pengungsi di Indonesia  meningkat dalam beberapa tahun terakhir disebabkan Australia mengeluarkan kebijakan  “menutup pintu” bagi para pencari suaka itu.

Kepala Kantor Perwakilan United Nations High Commissioner for Refugees Provinsi Kepulauan Riau (UNHCR Kepri) Frangky Lukitama dalam Focus Grup Discussion yang diselenggarakan Forum Masyarakat Peduli Kepri di aula Asrama Haji Tanjungpinang, Selasa (25/6), mengatakan, para pengungsi tidak mendapat kepastian sampai kapan tinggal di Batam dan Bintan akibat kebijakan Pemerintah Australia tersebut.

Hal tersebut mengakibatkan jumlah pengungsi membludak di Batam dan Bintan.

“Australia merupakan salah satu negara yang menandatangani Konvensi Jenewa 1951,” ujarnya.

“Jika ada yang bertanya sampai kapan para pencari suaka itu tinggal di Hotel Badra yang merupakan ‘Comunity House”, jawabannya ya tidak tahu,” tambahnya.

Frangky menjelaskan negara tujuan para pengungsi bukan Indonesia, melainkan Australia. Para pengungsi ke Indonesia lantaran wilayah timur Indonesia berbatasan dengan Australia.

Batas waktu para pengungsi berada di Indonesia tidak dipatok. Para pengungsi ada yang  sudah 1-5 tahun berada di Pulau Bintan. “Bahkan ada yang sudah 10 tahun di Tanjungpinang,” katanya.

Cara lain yang dilakukan yakni memulangkan para pengungsi tersebut ke negara asalnya. Namun itu sulit dilakukan, karena mereka banyak menolak.

“Untuk memulangkan ke negaranya harus dipastikan negaranya dalam kondisi aman,” katanya.

Narasumber lainnya, Kepala Divisi Imigrasi Kanwil Kemenkum HAM Kepri Ahmad Firmansyah, mengatakan, Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melindungi para pengungsi dengan alasan kemanusiaan.

“Ada landasan hukum yang merupakan turunan dari konstitusi sebagai alasan Indonesia melindungi para imigran,” ujarnya.

Ahmad mengatakan tidak semua warga asing yang ditangani Imigrasi itu berstatus sebagai pengungsi dan pencari suaka.

Warga asing yang melakukan kejahatan di negaranya, seperti korupsi, tidak dapat dilindungi Pemerintah Indonesia.

“Jika ada, kemudian ditangkap, pasti dideportasi ke negaranya,” katanya.

Kepala Rumah Detensi Imigrasi Tanjungpinang Muhamad Yani Firdaus mengatakan jumlah pengungsi di Kepri mencapai 988 orang, sebanyak 455 orang tinggal di Hotel Badra, Bintan.

Jumlah pengungsi di Indonesia 13.500 orang. Di Kepri jumlahnya jauh lebih sedikit dibanding wilayah lain.

“Jumlah pengungsi yang ada di Indonesia lebih sedikit dibanding negara lain, contohnya di Malaysia mencapai 1 juta orang,” ucapnya.

Menko Polhukam Wiranto : kepolisian tidak akan memberikan izin melakukan aksi demonstrasi di sekitaran MK

0

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto menegaskan, bahwa aparat kepolisian tidak akan memberikan izin kepada masyarakat yang ingin melakukan aksi demonstrasi di sekitaran Mahkamah Konstitusi (MK) pada saat penyampaian hasil keputusan sidang sengketa Pemilihan Umum, Kamis (27/6) besok.

“Pokoknya kita tidak kasih izin demonstrasi sekitar MK. Kalau ada demonstrasi, berarti tidak dapat izin,” kata Wiranto kepada para wartawan di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (26/6) siang.

Karena tidak ada yang diberikan izin, lanjut Menko Polhukam, maka berarti polisi berhak membubarkan aksi demonstrasi di sekitaran MK. “Ini semua ada di Undang-undang, bukan polisi ngarang sendiri,” tegasnya.

Mengenai kemungkinan masih adanya pihak yang melakukan aksi di sekitaran MK besok, Menko Polhukam menduga kemungkinan ada yang mensponsori kegiatan tersebut. Untuk itu, Menko Polhukam menegaskan, akan mencari pihak yang mensponsori aksi tersebut.

“Kita tunggu saja nanti. Dan kalau ada demostrasi liar, tentu ada sponsornya. Ada yang menggerakkan, yang bertanggungjawab mereka, nanti kita cari,” kata Menko Polhukam.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya MK memutuskan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dari semula Jumat (28/6) menjadi Kamis (27/6) pukul 12.30 WIB.

Kepala Bagian Humas dan  Kerja Sama Dalam Negeri MK Fajar Laksono Soeroso mengatakan, keputusan untuk memajukan sidang pleno pengucapan putusan itu merupakan hasil dari Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) Mahkamah Konstitusi pada Senin (24/6) kemarin.

“MK mempercepat pengucapan putusan sebelum tanggal yang ditetapkan, yakni 28 Juni 2019, karena secara internal Majelis Hakim memastikan, meyakini bahwa putusan itu sudah siap dibacakan pada Kamis (27/6),” kata Fajar di lantai 3 Gedung MK, Jakarta, Selasa (25/6) siang. (Humas Kemenko Polhukam/ES

FKDB Diminta Berbagi Ilmu Tentang Pengolaham Tempe yang Higienis

0

Penulis :Tanto

Jakarta – Forum Komunikasi Doa Bangsa (FKDB) diminta berbagi ilmu tentang proses tempe yang higienis, ehingga dapat meningkatkan kualitas produksi tempe yang dihasilkan oleh para pengrajin  tempe yang ada di Kabupaten Berau, Kalimantan Timur.

“Meminta FKDB yang membina pengrajin tempe dengan merek tempe Asli HB dan tempe Azaki dapat membagi ilmunya tentang proses tempe yang higienis,” kata salah satu pemberi materi Dr. Dadi H. Maskar dalam diskusi bertajuk ‘Menyelenggarakan Pelatihan Produksi Tempe Higienis’ yang diadakan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan setempat Rabu (26/7/2019).

Dirinyan berharap, pengrajin tempe di Kabupaten Berau mulai mengganti peralatan proses produksi tempe dengan menggunakan peralatan yang memenuhi standar proses produksi.

Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Berau Wiyati, SE., M.Si. dalam sambutannya menyampaikan, saat ini ada sekitar 60 pengrajin tahu dan tempe di Kabupaten Berau. Dia menekankan, pentingnya pengusaha tahu dan tempe untuk memproses perizinan terkait proses produksi makanan yang berlaku.

“FKDB dapat terus berperan membantu pemerintahan dalam mengentaskan kemiskinan yang ada di Indonesia melalui pembinaan para pengrajin tahu dan tempe di Kabupaten Berau,” jelasnya.

Diketahui, acara diskusi tersebut terselenggara atas kerjasama Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdangan Kabupaten Berau, FKDB, Assosiasi Tahu Tempe Indonesia (ASTTI), dan US Soybean Export Council (USSEC).

Presiden Jokowi Ingin Indonesia dan Argentina Perkuat Kerja Sama di Tiga Bidang

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo dan Presiden Republik Argentina Mauricio Macri mengadakan pertemuan bilateral bersama delegasi dari masing-masing negara. Pertemuan tersebut digelar di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, pada Rabu, (26 /6/2019).

Pertemuan bilateral tersebut digelar dalam rangkaian kunjungan kenegaraan Presiden Mauricio Macri dengan Madame Juliana Awada ke Indonesia. Dalam pertemuan bilateral tersebut, kedua negara membahas berbagai hal, utamanya peningkatan kerja sama di dua bidang, yaitu kerjasama perdagangan dan investasi, serta kerjasama people to people contact.

“Argentina merupakan mitra perdagangan terbesar kedua Indonesia di Amerika Selatan. Tadi kami telah membahas peningkatan kerja sama ekonomi, khususnya di bidang perdagangan, pertanian, dan industri strategis. Kami membahas berbagai upaya menyeimbangkan perdagangan kedua negara termasuk melalui counter trade,” ujar Presiden Jokowi dalam pernyataan pers bersama.

Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi juga menawarkan berbagai produk barang dan jasa yang dimiliki industri strategis Indonesia. PT Dirgantara Indonesia (DI) menawarkan pesawat, PT GMF menawarkan kerja sama dalam jasa pemeliharaan pesawat, dan PT INKA menawarkan produk lokomotif dan gerbong yang berstandar internasional.

“Presiden Macri selanjutnya akan berdiskusi dengan pimpinan PT. DI dan PT. INKA sore hari ini mendapatkan gambaran yang lebih jelas,” lanjutnya.

Selain itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan perlu dibukanya komoditas-komoditas pertanian Indonesia yang bisa masuk ke Argentina, baik itu berupa salak, manggis, nanas dan yang lain-lainnya. Untuk itu, Presiden Jokowi mendorong langkah-langkah untuk mendekatkan pengusaha Indonesia, di antaranya dengan mengundang partisipasi pengusaha Argentina pada Trade Expo Indonesia.

“Indonesia juga terus mendorong peningkatan kerja sama perdagangan dengan MERCOSUR, blok dagang terbesar di Kawasan Amerika Selatan yang beranggotakan Argentina, Brasil, Paraguay dan Uruguay,” paparnya.

Sementara itu, untuk meningkatkan kerja sama di bidang pendidikan, perdagangan dan investasi, pada hari ini di tempat yang terpisah, telah ditandatangani nota kesepahaman (MoU) kerja sama di bidang pendidikan, kemudian Joint Ministerial Statement on the Establishment of the Working Group on Trade and Investment.

Sebagai sesama negara agraris, Presiden Jokowi juga melihat potensi kerja sama di bidang pertanian. Presiden Jokowi menyambut baik kerja sama pengembangan sistem teknologi pertanian sebagai implementasi dari Rencana Aksi Kerja Sama Pertanian antara Argentina dan Indonesia.

Presiden Macri mengaku sangat senang dengan sambutan hangat dari Presiden Joko Widodo dan Ibu Negara Iriana Joko Widodo dalam kunjungan pertamanya ke Indonesia ini. Ia pun menyambut baik berbagai kerja sama yang dilakukan Indonesia dan Argentina dan menilai potensinya sangat besar.

“Saya di sini untuk menegaskan bahwa ada potensi yang sangat besar dalam hubungan Indonesia dan Argentina dan kita ingin mengembangkannya, memperdalamnya dalam hubungan perdagangan dan budaya. Ini adalah kemajuan yang sangat penting dan ini harus dua arah,” ujar Presiden Macri.

Di bidang people-to-people contact, Presiden Jokowi mengangkat isu kebijakan visa yang dinilai menyulitkan bagi warga negara Indonesia.

Menanggapi hal ini, Presiden Macri berjanji akan segera memperbaiki sistem visa supaya arus orang Indonesia dan Argentina yang saling mengunjungi bisa semakin meningkat.

“Karena ini adalah dua negara yang sangat indah dan penuh dengan budaya,” tuturnya.

 

 

(red/Biro Pers Istana Kepresidenan)

Tingkatkan kualitas SDM, BP Batam gelar pelatihan pengembangan Agrowisata

0

Siaran Pers
Nomor : 45/SP-A5.3/6/2019

TINGKATKAN KUALITAS SDM, BP BATAM GELAR PELATIHAN PENGEMBANGAN BISNIS ARGOWISATA

Guna meningkatkan kualitas SDM pada layanan MICE (Meeting, Incentive, Conferention and Exhibition), Badan Pengusahaan (BP) Batam melalui unit kerja Direktorat Pemanfaatan Aset BP Batam gelar pelatihan penyelenggaraan MICE dalam pengembangan bisnis argowisata selama 1 hari dengan mendatangkan langsung pembicara dari Jogja Tourism Training Center (JTTC) pada Rabu pagi (26/6) bertempat di Fisherism Tanjungriau Batam.

Pelatihan tersebut merupakan salah satu upaya BP Batam dalam mendukung peningkatan kualitas SDM pada layanan MICE dengan ruang lingkup materi meliputi: Starting MICE Program, Budgeting Plan, Site Event Management Service, Develop Meeting, Incentive, Convention and Exhibition Program, Promote Exhibition Program, Evaluate MICE Event serta visitasi dan pembelajaran lapangan. Kegiatan yang melibatkan lembaga pelatihan dan pengembangan SDM khususnya di bidang pariwisata dengan dihadiri sebanyak 25 peserta yang terdiri dari penyewa wisata argomarina, UKM, anggota asosiasi tour and travel, dll.

Pada sambutannya, Direktur Pemanfaatan Aset BP Batam, Dendi Gustinandar menyampaikan bahwa pariwisata merupakan salah satu mesin penggerak ekonomi atau penghasil devisa bagi pembangunan ekonomi di Indonesia khususnya Batam. Batam masih menjadi salah satu pintu masuk terbesar wisatawan mancanegara (wisman) yang berkunjung ke Indonesia. Batam menempati peringkat ketiga pintu masuk terbesar wisman ke Indonesia setelah Bali dan Jakarta.

“Dengan semakin pesatnya perkembangan pariwisata di Batam tentunya harus dibarengi dengan SDM yang berkualitas. Terlebih lagi dukungan infrastruktur modern menjadi hal yang penting seperti akses udara, jalan raya, convention center, fasilitas hotel, keragaman destinasi.”ungkap Dendi.

Ia berharap, Batam dapat menjadi daya tarik investor lokal maupun asing untuk berinvestasi di Batam karena sarana dan prasarana yang lengkap penunjang kegiatan MICE.

Batam, 26 Juni 2019
Doc: Humas Badan Pengusahaan Batam
Email : humas@bpbatam.go.id
Youtube : BP Batam
Twitter : @bp_batam
Facebook : BIFZA
Instagram : @bpbatam
Website : www.bpbatam.go.id

Regards,
Humas Badan Pengusahaan (BP) Batam
Batam Center
Telp (+62778) 462047, 462048 ext. 1108
Fax (+62778) 469783

Direktur Utama bright PLN Batam Raih Penghargaan Industri Marketing Champion 2019 Sektor Infrastruktur

0

Batam- bright PLN Batam kembali sukses meraih penghargaan bergengsi untuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dalam acara The 7th Indonesia Marketeers Festival (IMF) 2019. Dalam kegiatan tersebut, Direktur Utama bright PLN Batam, Dadan Kurniadipura dinobatkan sebagai Batam Marketing Champion 2019 untuk sektor “Infrastructure”.

Penghargaan ini diserahkan di Ballroom Harris Hotel Batam Center, Selasa 25 Juni 2019.

Mewakili Direktur Utama, Corporate Secretary bright PLN Batam, Denny Hendri Wijaya mengatakan penghargaan ini merupakan sebuah kehormatan dan pemacu semangat bagi bright PLN Batam untuk terus menghadirkan terobosan baru, khususnya di bidang marketing.

“Seperti yang disampaikan Direktur Utama kami, Pak Dadan Kurniadipura, penghargaan ini bukan hanya prestasi individu atau perserorangan. Namun merupakan prestasi bagi seluruh jajaran manajemen dan pegawai bright PLN Batam atas upaya dan dedikasinya.

Mengingat setiap pegawai bright PLN Batam adalah pioneer dan change agent yang sudah memiliki kompetensi untuk menangani masalah kelistrikan dari hulu hingga hilir di wilayah Batam,” kata Denny.

Denny juga menambahkan bahwa dengan penghargaan yang telah diraih bright PLN Batam ini menjadi motivasi tersendiri bagi segenap manajemen untuk terus melakukan strategi promosi dan pemasaran yang efektif dalam mengelola produk, brand, layanan digital dan pelayanan pelanggan agar mampu memberikan sesuatu yang lebih baik lagi ke depannya.

The 7th Industri Marketing Champion Batam 2019, merupakan penghargaan dari MarkPlus, Inc. bekerja sama dengan Marketeers MarkPlus, Inc. yang didirikan oleh pakar marketing Hermawan Kartajaya sekaligus CEO.

Penghargaan ini diberikan kepada perusahaan atau para tokoh-tokoh yang dinilai telah berhasil membawa dampak positif signifikan khususnya pada kinerja perusahaan maupun terhadap masyarakat luas pada umumnya serta mampu menunjukkan ‘marketing spirit’ yang luar biasa.

Adapun puncak dari apresiasi tertinggi di bidang pemasaran ini adalah penganugerahan penghargaan yang menjadi bagian dari rangkaian pembukaan Indonesia Marketeers Festival (IMF) Kota Batam 2019 yang dihadiri dan disaksikan oleh sekitar 400 peserta.

Selain memberikan penghargaan, The 7th Indonesia Marketeers Festival (IMF) 2019 juga diisi dengan kegiatan Diskusi Panelis dengan tema Sales Promotion Breakhtrough : 5 Gebrakan Menuju Penjualan-Sales Naik, Brand apik . Direktur Bisnis dan Pengembangan Usaha bright PLN Batam, Buyung Abdul Zalal di undang hadir untuk menjadi panelis dalam diskusi tersebut bersama Chairman Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Batam, Jadi Rajagukguk dan Health Care Services Rumah Sakit Badan Pembangunan (RSBP) Batam, dr. Sigit Riyanto M.Kes.

Dalam diskusi tersebut Buyung memaparkan beberapa program yang telah sukses dijalankan bright PLN Batam pada tahun 2018. Program tersebut diantaranya Grand Maks, Bang Porta (Portable Medium Voltage), CNG Marine dan keberhasilan MPP bright PLN Batam.

Tidak hanya itu, dalam kesempatan yang sama Buyung juga menambahkan sepanjang tahun 2019. bright PLN Batam, memiliki 3 produk baru yang diharapkan dapat segera dinikmati oleh masyarakat Batam pada umumnya, dan juga masyarakat di Kepulauan Riau pada khususnya.

Program pertama yang dimiliki ialah Bright Advance Meter Infrastructure (AMI), yang akan menjadi cikal bakal dari Smart Grid atau sistem kelistrikan pintar. Adanya program layanan baru ini, tidak hanya memudahkan pelanggan dalam melakukan permintaan penambahan daya. Namun juga memudahkan pihak Bright PLN Batam, dalam melakukan pengecekan meteran listrik dan memperkecil kemungkinan pencatatan yang dilakukan oleh petugas lapangan.

“Sistem ini juga akan semakin memudahkan komunikasi dua arah, antara kami dengan pelanggan. Contohnya ini akan mengurangi kesalahan pencatatan meteran, karena petugas yang juga kesulitan dalam melihat meteran di rumah pelanggan yang sedang terkunci. Jadi kami bisa melihat langsung dari sistem, selain itu ini juga memudahkan pelanggan kalau mau minta tambah daya. Kami tinggal tambah dari kantor dan tidak perlu lagi ada petugas yang datang kesana,” tuturnya.

Pada pertengahan bulan Ramadhan 1440 H kemarin, bright PLN Batam juga telah meluncurkan Program Cahaya Ramadhan Gratis Naik Daya (Granada). Melalui program ini pelanggan yang ingin melakukan naik daya tidak dikenakan biaya pemasangan alias gratis, cukup membayar Uang Jaminan Langganan (UJL) saja. “Sebenarnya program Granada ini sudah berakhir pada tanggal 15 Juni 2019 kemarin, namun mengingat tingginya permintaan dan antusias masyarakat terhadap program ini, maka diperpanjang hingga 30 Juni 2019”, tutup Buyung.

Haidar Alwi: Anies Harus Jantan Tolak Pendatang yang Tak Jelas!

0

Jakarta – Inisiator Gerakan Perubahan #2022GantiGabener Haidar Alwi mengatakan, hingga kini masih melekat dalam ingatan warga Jakarta peristiwa kerusuhan 21-22 Mei lalu. Dimana, para perusuh dari luar kota datang memporak-porandakan Ibu Kota Negara. Dan, warga Jakarta mengecam keras para perusuh yang dengan sengaja didatangkan dari luar Jakarta.

Kata Haidar Alwi, spanduk warga Jakarta pun bertebaran pada setiap sudut ibu kota yang menolak keras aksi kerusuhan di wilayahnya. Dan, ini membuktikan bahwa warga Jakarta mengutuk kerusuhan yang lahir dari aksi anarkis terorganisir tersebut.

“Oleh karena itu, sebagai warga Jakarta kami meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan harus jantan menolak pendatang yang datang ke Jakarta tanpa tujuan jelas. Kecuali, para pendatang datang dengan maksud dan tujuan baik seperti ingin bekerja atau membantu mecari solusi sampah dan polusi di Jakarta misalnya. Atau, pendatang yang ingin membangun Jakarta dengan tindakan nyata bukan membangun Jakarta hanya dengan kata-kata manis saja,” kata Haidar Alwi Selasa (25/6/2019).

Jadi aneh, menurut Haidar, kalau hanya ingin mendengar pembacaan hasil putusan di MK dijadikan alasan untuk datang jauh-jauh dari luar kota dalam jumlah yang besar. Dan, itu sangat tidak masuk akal bagi warga Jakarta. Karena, kalau hanya ingin mendengar pembacaan hasil putusan di MK bisa nonton di TV, mendengar di radio dan membaca berita on line via hand phone.

“Lebih aneh bin ajaib lagi, kalau alasan yang disebutkan bahwa; ingin mengawal pembacaan hasil keputusan MK. Kalau, ingin jadi pengawal konstitusi sebaiknya mendaftarlah menjadi abdi hukum sesuai koridor Undang-undang  (UU) yang berlaku,” jelasnya.

Sebab, lanjut Haidar, kubu 02 sebagai penggugat sengketa pilpres sudah resmi menghimbau massa pendukungnya untuk tidak turun kejalan. Dan, Polri juga sudah mengeluarkan larangan berdemo didepan MK.

“Jadi, sebenarnya tidak ada alasan bagi Anies untuk tidak bisa bersikap jantan demi memberi rasa nyaman dan aman bagi warganya dengan melarang pendatang masuk Jakarta hanya untuk datang ke MK. Atau, mungkin Anies sudah lelah dan mau mengundurkan diri dari jabatannya,” tuturnya.

Menurut penaggung jawab Aliansi Relawan Jokowi (ARJ) ini, warga Jakarta yang tidak terkena virus intoleransi, radikalisme dan terorisme akan sepenuhnya mendukung Polri untuk bertindak tegas.

“Kami mendukung Polisi mengambil tindakan yang di anggap perlu untuk mengamankan Jakarta sehingga warga Jakarta bisa merasa aman sekaligus nyaman menjadi penduduk ibu kota Negara ini,” pungkas Haidar Alwi.

 

(red/tanto)

Menko Polhukam Wiranto sangat setuju wacana pemindahan Lapas khusus ke pulau terpencil di Indonesia

0

Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam Wiranto mengaku sangat setuju terhadap wacana pemindahan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) khusus ke pulau-pulau terpencil di Indonesia.

Menko Polhukam berjanji  akan berkoordinasi dengan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Menkumham) terkait wacana itu. “Nanti saya koordinasi. Untung ruginya kan ada. Tidak ada satu keputusan untung semua. Hambatannya, hal-hal negatif kita netralisir, ketimbang dalam kota,” kata Menko Polhukam dalam rapat kerja dengan Badan Anggaran DPR RI, di Jakarta, Selasa (25/6).

Menurut Menko Polhukam Wiranto, masalah Lapas dari tahun ke tahun tidak pernah selesai. Hal ini karena kebanyakan Lapas di Indonesia sudah kelebihan kapasitas sehingga tercampur aduk antara maling ayam, bandar narkoba, koruptor, dan napi terorisme.

“Ternyata kebanyakan Lapas di Indonesia itu over kapasitas, kelebihan muatan, kelebihan penghuni, sehingga campur aduk. Ada maling ayam dengan bandar narkoba, ada koruptor, ada napiter itu kumpul jadi satu, inikan tidak sehat, (bisa) ada tukar menukar keahlian disitu,” katanya.

Pembangunan Lapas di pulau-pulau terpencil, menurut Menko Polhukam, dimaksudkan agar tidak ada interaksi dengan masyarakat luar. Dengan kondisi Lapas sekarang yang rata-rata berada di tengah kota, maka rangsangan untuk melakukan kegiatan-kegiatan negatif itu mudah sekali.

Menurut Menko Polhukam, saat ini Indonesia masih punya sekitar 17 ribu pulau dan baru ada 11 ribu pulau yang dihuni, sehingga masih punya 6 ribu pulau tidak berpenghuni.

“Ini sangat penting karena banyak kasus yang terjadi akibat Lapas yang over kapasitas di tengah kota. Tentu ada solusinya, tidak bisa kita biarkan,” ujar Wiranto.

 

(red/Humas Kemenko Polhukam)

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga