Batam- Kepala Biro Pengembangan Manajemen Kinerja (PMK) BP Batam Memet E. Rachmat membuka acara Bimbingan Teknis Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik di lingkungan BP Batam dalam rangka keterhubungan dengan Sistem Pengaduan Pelayanan Publik Nasional – Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR) yang berlangsung di Conference Hall IT Centre BP Batam, Batam. Kamis (27/6/2019) pagi.

Tujuan bimtek ini untuk mereaktualisasi terhadap aplikasi LAPOR dalam upaya integrasi dan koordinasi pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui LAPOR.

Turut hadir 2 (dua) narasumber yaitu Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin dengan paparan tema “Pelayanan publik yang lebih baik”, dan Kepala Subbidang Pelaksanaan dan Monitoring Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Kementerian PANRB Rosikin dengan tema paparan “Teknis pengelolaan SP4N-Lapor versi 3.0” serta 50 peserta terdiri dari pejabat esolon II, III, IV BP Batam.

Memet E. Rachmat mengatakan BP Batam saat ini telah terintegrasi secara nasional dalam sistem laporan pengaduan yang dikelola oleh Kementerian PANRB.

“selain sistem terintegrasi secara nasional, kami juga mengelola baik itu kotak saran, situs web, maupun laporan langsung namun saat ini terus dikembangkan pengaduan sistem online namun sistem ini telah diupgrade dari Kementerian PANRB untuk itu kami BP Batam selayaknya memahami dan mengundang pakar para narasumber yang ahli untuk bersama mendengarkan belajar menerapkan versi terbaru ini,” ucapnya.

Menurutnya penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan pelayanan yang berkualitas agar mempermudah masyarakat dalam mendapatkan informasi standar pelayanan serta pengaduan pelayanan publik.

“BP Batam memiliki Perka nomor 12 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan pelayanan publik, ini sebagai bentuk respon BP Batam dalam mengelola pelayanan publik, BP Batam juga mengeluarkan SK tim koordinasi pengelolaan pengaduan nomor 25 tahun 2016 dan direvisi menjadi nomor 94 tahun 2018,” jelasnya.

Ia berharap aplikasi ini bisa menjawab perkembangan dan kebutuhan berbagai stakeholder, terutama memberikan kepuasan yang optimal kepada masyarakat.

“satu sisi masyarakat juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan, UU 25 tahun 2009 tentang pelayanan publik diwajibkan setiap instansi untuk menyiapkan sarana penyampaian pengaduan dan pengelolaan pengaduan”, ujarnya.

“UU tersebut dijabarkan dalam Perpres 76 tahun 2013 tentang pengelolaan pengaduan pelayanan publik dengan demikian kewajiban pengelolaan pengaduan bukan semata niat baik atau sekedar mendekatkan kepada masyarakat namun memang sudah mejadi kewajiban BP Batam melaksanakan peraturan perundangan,” tambahnya.

Asisten Deputi Bidang Perumusan Kebijakan dan Pengelolaan Sistem Informasi Pelayanan Publik Kementerian PANRB Muhammad Imanuddin menjelaskan pengaduan adalah bentuk tanggung jawab masyarakat untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik.

“tanpa pengaduan kita tidak pernah tahu apakah pekerjaan kita diterima atau tidak, benar atau tidak di masyarakat, jadi pengaduan ini benar benar diperlukan dari masyarakat oleh karena itu menjadi kewajiban dari masyarakat untuk mengadu kalau memang ada hal kurang berkenan sehingga pemerintah bisa meningkatkan kualitas pelayanan lebih baik lagi,” ucapnya.

Lanjut ia menjelaskan penerapan versi terbaru ini lebih terbarukan untuk memudahkan pengelolalaan pengaduan layanan publik. “Versi 3.0 lebih milenial dan fitur lebih jelas dan lebih lengkap misalnya dashboard kepada pimpinan bisa otomatis diambil dan juga data data jadi kalau dulu masih ada bekerja secara manual kemudian data statistik lebih mudah dibaca sehingga bisa menjadi acuan pimpinan terhadap pengaduan apa yang paling banyak diadukan dan trendingnya seperti apa itu ada dalam versi ini.” jelasnya.

Masyarakat dapat mengakses situs web site LAPOR di www.lapor@menpan.go.id atau media sosial:@lapor1708

(red/Humas BP)

Batam – Wakil Walikota Batam, Amsakar Achmad mengapresiasi lomba kolintang yang diselenggarakan di Kota Batam. Lomba yang memperebutkan piala Presiden ini digelar di Hotel Pasific pada Rabu (26/6).

Terlebih 34 tim dari berbagai daerah berkumpul di Kota Batam untuk mengikuti lomba kolintang ini.

“Kami bahagia dan bangga, karena seluruh pecinta kolintang berkumpul, memberikan perhatian dan memilih Batam sebagai tempat penyelenggaraan,” kata Wakil Wali Kota.

Ia mengajak seluruh masyarakat terus menyuarakan dan menggelorakan, karena kolintang merupakan kebudayaan asli Indonesia. Dengan terus dilestarikannya maka orang akan tau bahwa kolintang asli dari Indonesia sehingga tidak diklaim negara lain.

Amsakar juga mendukung upaya masyarakat agar kolintang mendapatkan pengakuan dari Unesco. Harapannya, lomba yang diselenggarakan di Batam itu dapat mempercepat pengakuan dari Unesco. Katanya, rakyat yang harus mensyiarkan, memberikan informasi secara luas mengenai kolintang untuk mendapatkan pengakuan dari dunia.

“Acara ini penting, agar mendapatkan pengakuan internasional, bahwa kolintang adalah murni budaya Indonesia,” kata dia.

Bupati Minahasa Sulawesi Utara, Royke Oktavian Roring mengatakan lomba memperebutkan Piala Presiden itu merupakan upaya memperluas, dan memperkenalkan budaya kolintang ke pelosok nusantara. Ia juga mendukung upaya segenap warga Indonesia dalam memperjuangkan kolintang sebagai waridan budaya dunia asli dari Indonesia.

“Kolintang ‘goes to Unesco”. Kolintang berasal dari Minahasa milik Bangsa Indonesia,” kata dia.

Menurutnya, lomba ini sudah dua kali diselenggarakan. Pada perlombaan kali ini peserta dibagi dalam enam kategori, yaitu SD, SMP, SMA-sederajat, mahasiswa, ibu-ibu dan umum. Sebanyak 4 tim SD ikut ikut ambil bagian, kemudian kategori SMP diikuti 8 tim, SMA sebanyak 4 tim, mahasiswa sebanyak 2 tim, dan masing-masing 8 tim kategori ibu-ibu dan umum.

“Ini adalah acara budaya yang didambakan,” ucapnya.

Pemenang lomba skala nasional itu akan dihadiahi tropi, sertifikat serta dana pembinaan. Dan khusus untuk kategori umum, pemenang berhak mendapatkan Piala Presiden yang diberikan secara bergilir.

Ketua Gerakan Pejuang Merah Putih, Jeffrey Rawis mengatakan perlombaan itu merupakan upaya mewujudkan konsep trisakti Bung Karno, terutama dalam idiologi politik berkepribadian dalam kebudayaan.

“Acara ini strategis di tengah isyu negara lain yang ingin mengklaim kolintang milik mereka,” ungkapnya.

Lomba Kolintang memperebutkan Piala Presiden merupakan persembahan GPMM demi kejayaan Indonesia, dengan keragaman budaya yang menjadikan Indonesia kuat dan digdaya. “Mari majukan kearifan lokal dengan menolak aksi desdruktif,” ajaknya.

Persatuan Insan Kolintang Nasional (Pinkan) bersama Gerakan Pejuang Merah Putih dan masyarakat Minahasa memperjuangkan agar alat musik tradisional kolintang dapat pengakuan Unesco sebagai warisan budaya dunia.

“Mari bersama-sama berjuang agar kolintang mendapatkan pengakuan dari Unesco,” kata Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat Pinkan, Penny Iriana Marsetio.

Ditegaskannya, kolintang adalah milik masyarakat Minahasa, dan secara umum milik seluruh masyarakat Indonesia, sehingga pengakuan dari Unesco patut diperjuangkan. Lomba Kolintang memeperebutkan Piala Presiden merupakan satu dari berbagai upaya menjadikan kolintang sebagai warisan budaya dunia yang diakui Unesco.

(red/HMS/GM)

Batam- Pemerintah Kota (Pemko) Batam terus menghimpun bantuan untuk korban kebakaran di Ruli Baloi Persero Lubuk Baja. Hingga Senin (24/6/2019), bantuan yang dihimpun melalui posko yang ada di lokasi kebakaran berjumlah Rp26 juta.

Nor Arifin, Kabid Pelindungan Jaminan dan Pemberdayaan Sosial Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam menyampaikan bantuan yang diterima seperti seragam sekolah, tas, kasur dan baju anak-anak menurutnya sudah disalurkan langsung ke para korban.

“Untuk bantuan uang yang diterima nanti akan dibagi untuk korban kebakaran berdasarkan hasil rapat bersama yang disepakati nantinya,” ujar Nor Arifin.

Pemko Batam sendiri menurutnya akan memberikan bantuan untuk para korban kebakaran selama 7 hari ke depan terhitung sejak terjadinya kebakaran. Pemko Batam melalui Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat telah mendirikan dapur umum dan membeli bahan-bahan makanan untuk korban kebakaran Baloi Persero RT 06/ RW 01 Lubuk Baja itu.

“Korban ada yang masih bertahan di lokasi kebakaran. Ada juga yang menunpang di rumah saudaranya. Tapi mereka datang juga ke lokasi kebakaran untuk melihat kondisi rumah mereka,” ucapnya.

Pasca kebakaran, Sabtu (22/6) Walikota Batam, Muhammad Rudi meninjau lokasi kebakaran. Kepada korban kebakaran, Rudi mengatakan Pemko Batam akan memberikan bantuan bagi para korban. Rudi mengimbau agar korban kebakaran menyampaikan keluhan kepada petugas dan transparan. Pesannya, jangan sampai kondisi ini dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi.

“Selama tujuh hari ke depan Dinas Sosial Pemko Batam akan menyediakan makanan dan posko tempat tinggal. Begitu juga bantuan pakaian akan dicarikan Dinas Sosial,” kata Rudi seraya memberi semangat kepada para korban.

Terkait dokumen penting mereka yang terbakar, Rudi mengatakan surat-surat akan diurus dengan prosedur yang ada. Korban diminta untuk menyampaikan identitas ke posko, karena untuk KTP akan diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kepada korban kebakaran, Rudi menawarkan warga untuk pindah ke rusun yang ada di Mukakuning.

Adapun jumlah rumah yang terbakar sebanyak 41 rumah, rusak berat 39 rumah dan rusak ringan 2  rumah.  Dengan jumlah KK sebanyak 43 atau 188 jiwa.

(red/hms/GM)