8.6 C
New York
Friday, April 17, 2026
spot_img
Home Blog Page 908

Polda Kepri melaksanakan Sidang Kelulusan Akhir Tingkat Panda Penerimaan Taruna Akpol 2019

0

Batam- Polda Kepri melaksanakan Sidang Kelulusan Akhir Tingkat Panda Penerimaan Taruna Akpol dan Sidang Kelulusan Sementara Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri T.A. 2019 Polda Kepulauan Riau,(26/06).

Sidang dilaksanakan di laksanakan pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2019 pukul 09.00 wib bertempat di Ballroom Golden Prawn Batam, yg dipimpin oleh Wakapolda Kepri Brigjen Pol. Drs. H. Yan Fitri Halimansyah, MH selaku Wakil Ketua Panda dan Karo SDM Polda Kepri, KBP Djoko Susilo S.IK, SH selaku Ketua Pelaksana.

Sidang ini juga dihadiri oleh Tim Supervisi Mabes Polri, PJU Polda Kepri, Pengawas internal dr Itwasda Polda Kepri dan Bidpropam Polda Kepri, Para Panitia Penyelenggara, LSM FKPM Provinsi Kepri, Ka BPS Kota Batam, Disduk Capil Kota Batam, Disdik Kepri, IDI Kota Batam.

“Peserta Sidang Kelulusan Akhir Tingkat Panda Penerimaan Taruna Akpol dan Sidang Kelulusan Sementara Penerimaan Bintara dan Tamtama Polri T.A. 2019 Polda Kepulauan Riau sebanyak 339 orang Pria 321 orang dan Wanita : 18 Orang,” ucap Yan.

Calon Taruna Akpol sebanyak 16 Orang, terdiri dari Pria 14 Orang dan Wanita 2 Orang

• Calon Bintara Kompetensi Khusus (Bakomsus) sebanyak 47 Orang, terdiri dari Pria 47 orang

• Calon Bintara Polisi Tugas Umum dan Brimob sebanyak 261 Orang, terdiri dari Pria 245 Orang dan Wanita 16 Orang

• Calon Bintara Talent Scouting 2 Orang, terdiri Pria 1 Orang dan Wanita 1 Orang

• Calon Tamtama Polri sebanyak 13 Orang, terdiri dari Pria 13 Orang

Dari hasil sidang akhir tingkat Panda Penerimaan Taruna Akpol dan Sidang Kelulusan sementara penerimaan Bintara dan Tamtama Polri T.A. 2019 Polda Kepulauan Riau sebagai berikut :

• Taruna Akpol Lulus terpilih sebanyak 9 orang terdiri dari 7 Pria dan 2 Wanita dan Lulus tidak terpilih 7 orang Pria.

• Bintara Kompetensi Khusus Polri (Bakomsus), Lulus terpilih sebanyak 47 Orang Pria dan Lulus tidak terpilih : Nihil

• Tamtama Polri, Lulus terpilih sebanyak 13 Orang dan Lulus tidak terpilih : Nihil

• Bintara Polisi Tugas Umum dan Brimob, lulus terpilih  231 Orang, terdiri 218 Pria dan 13 Wanita dan yang Lulus tidak terpilih 30 orang, terdiri dari 27 Pria dan 3 Wanita

• Bintara Talent Scouting, Lulus terpilih 2 orang, terdiri dari Pria 1 Orang dan Wanita 1 Orang, sedangkan yang tidak Lulus terpilih : Nihil

Sedangkan Calon Taruna Akpol masih akan mengikuti seleksi tingkat pusat di Semarang, Jateng pada tanggal 2 Juli 2019.(EAG)

Didampingi Ibu Negara Iriana, Presiden Jokowi Terima Kunjungan Presiden Argentina

0

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Ibu Negara Iriana Joko Widodo menerima kunjungan Presiden Republik Argentina Mauricio Macri beserta istrinya Juliana Awada, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Rabu (26/6/2019) siang.

Presiden Argentina Mauricio Macri beserta rombongan tiba di Istana Kepresidenan Bogor sekitar pukul 11.10 WIB. Iring-iringan pasukan berkuda dan pasukan berbaju adat mengawal kedatangan Presiden Republik Argentina tersebut dari depan halaman Istana.

Saat menyambut kedatangan Mauricio Macri, Presiden Jokowi mengenakan jas berwarna hitam dengan dasi merah. Sedangkan Ibu Negara Iriana terlihat anggun mengenakan kebaya fusia pink berbalut selendang batik warna cokelat.

Upacara kenegaraan mengawali rangkaian penyambutan yang diwarnai dengan kumandang lagu kebangsaan kedua negara dan dentuman meriam. Setelah lagu kebangsaan kedua negara, Presiden Jokowi dan Presiden Mauricio berjalan untuk memeriksa pasukan. Saat melewati deretan anak-anak berpakaian adat, Presiden Mauricio mendapat sambutan hangat. “Welcome to Indonesia,” teriak anak-anak tersebut.

Selanjutnya, Presiden Jokowi dan Mauricio Macri masuk ke dalam Istana Kepresidenan Bogor untuk penandatanganan buku tamu dan sesi foto bersama. Setelah penandatanganan buku tamu, Presiden Jokowi mengajak Presiden Argentina tersebut menuju belakang Istana, tempat kedua kepala negara melakukan Veranda Talk.

Rangkaian kunjungan kenegaraan ini kemudian dilanjutkan dengan pertemuan bilateral di Ruang Induk Sayap Kiri. Usai pertemuan, kedua kepala negara diagendakan untuk menyampaikan pernyataan pers bersama.

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam menerima kunjungan kenegaraan ini antara lain Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita, Menteri Pertanian Amran Sulaiman.

Sumber: https://setkab.go.id/didampingi-ibu-negara-iriana-presiden-jokowi-terima-kunjungan-presiden-argentina/

Dinas Pendidikan Provinsi Kepri optimis PPDB SMA / SMK tahun ini berjalan lancar

0

TANJUNGPINANG – Menjelang dibukanya Penerimaan Peserta Didik Baru PPDB tingkat SMA SMK Se Provinsi Kepri pada 1 Juli mendatang.

Dinas Pendidikan Provinsi Kepri mengatakan bahwa pihaknya optimis bahwa PPDB SMA SMK di Provinsi Kepri tahun ini dapat berjalan baik dan lancar

Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kepri H Muhd Dali di Tanjungpinang,Selasa (25/6).

“Insyaallah, ditahun pertama saya ini saya optimis pelaksanaan PPDB di Provinsi Kepri akan berjalan baik “tegas Dali.

Untuk itu, lanjut Dali pihaknya terus melakukan persiapan-persiapan untuk kelancaran proses PPDB tingkat SMA SMK ini dilaksanakan.

“Mulai dari terus mensosialisasikan kepada panitia Pelaksana PPDB terkait tata cara teknis pelaksanaan PPDB online ini,” ujar Dali.

Serta memastikan bahwa server dan jaringan internet yang digunakan untuk pendaftaran online PPDB tersebut tidak bermasalah.

“Kita juga telah mempersiapkan simulasi pra pelaksanaan PPDB sebagai upaya meminimalisir kendala yang bakal terjadi saat PPDB SMA SMK dilaksanakan,” ungkap Dali.

(red/Diskominfo kepri)

RSBP Batam terima penghargaan dalam Indonesia Marketers Festival 2019

0

Batam- Rumah Sakit BP Batam berhasil menerima penghargaan di bidang pemasaran dalam Indonesia Marketeers Festival (IMF) dengan tema “Sales Promotion Breakthrough: 5 Gebrakan Penjualan 2019, Sales Naik Brand Apik” di Ballroom Harris Hotel Batam Center, pada Selasa (25/06/2019) pagi.

Acara tersebut dihadiri oleh Deputy CEO Markplus Inc. Dr Jacky Mussry, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Batam Febrialin, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Ardiwinata, Ketua Kamar Dagang Industri (KADIN) Kota Batam Jadi Raja Gukguk, Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Batam Firmansyah, praktisi akademisi, serta pelaku industri.

Nominasi penghargaan yang diterima RSBP adalah Industri Marketing Champion Batam 2019 untuk sektor Healthcare Services (Hospital) atau jasa layanan kesehatan terbaik yang diserahkan oleh  Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kota Batam Febrialin dan diterima langsung oleh Direktur RSBP Batam dr. Sigit Riyarto, M.Kes.

RSBP Batam dinilai tim independen MarkPlus berhasil memasarkan produk inovasi yaitu “Mobile medical Check Up” atau pelayanan pemeriksaan kesehatan bergerak (mobile) kepada kalangan industri di Pulau Batam.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada MarkPlus yang telah mengapresiasi inovasi RSBP Batam. Penghargaan ini kami persembahkan kepada seluruh tim medis dan segenap staf yang telah bekerja keras sehingga pelayanan kami mendapatkan apresiasi dari masyarakat industri pulau Batam.

Sesuai arahan kepala BP Batam dan Deputi 3 BP Batam, selain kepada masyarakat umum, memang kami di RSBP harus bisa memberikan kontribusi kepada kalangan industri sehingga mereka tetap dapat menjaga kesehatan karyawannya dan pada akhirnya produktivitas meningkat.” demikian papar dr Sigit dalam sambutan penerimaannya.

Mobile MCU RSBP Batam telah diluncurkan pada awal 2019 merupakan produk terbaru Rumah Sakit tersebut. Mobile MCU merupakan sebuah bus yang dilengkapi peralatan kesehatan lengkap sehingga dapat diparkir di kawasan industri yang bisa dimanfaatkan pekerja kawasan industri Batam untuk Medical Check Up. Dengan demikian, karyawan tidak perlu lagi harus datang ke klinik atau ke Rumah Sakit, sehingga waktu bekerja tidak terganggu.

Saat ini  Mobile MCU telah melayani lebih dari 1000 orang dari berbagai perusahaan di Kawasan industri Batamindo.

Kegiatan IMF sendiri direncanakan untuk melakukan road show di 17 kota utama di Indonesia. Batam merupakan kota kedua yang terpilih untuk diadakannya road show setelah Balikpapan pada tanggal 19 Juni 2019 lalu.

Adapun kota-kota lainnya yang akan disambangi yaitu, Banjarmasin, Solo, Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, Manado, Semarang, Kendari, Medan, Palembang, Jogja, Bandung, Surabaya, Denpasar, dan Makassar.

“Jadi, Indonesia Marketeers Festival (IMF) ini merupakan acara road show tahunan yang sudah diselenggarakan di Indonesia selama 7 tahun terakhir. Dan kegiatan ini merupakan perhelatan akbar yang kami canangkan sebagai sarana informasi mengenai metode pemasaran baik barang maupun jasa dengan konsep yang unik dan inovatif.” Ungkap Jacky Mussry Deputy CEO Markplus Inc. dalam sambutannya.

Selain itu, ia menambahkan, penghargaan ini diberikan kepada seseorang yang dianggap berhasil menerapkan ‘Marketing Spirit’ secara luar biasa. Lebih dari itu, seorang marketeer tersebut dinilai telah membawa dampak positif bagi perusahaan, masyarakat, dan juga menjadi teladan bagi para pemasar lainnya.

Penghargaan ini telah melalui proses pemilihan oleh Panel Juri yang terdiri dari tim manajemen puncak Markplus, Inc. dan juga tokoh masyarakat serta media.

Selain kategori Healthcare Services (Hospital), Indonesia Marketeers Festival (IMF) 2019 memberikan penghargaan kepada tokoh pemasaran dengan sektor lainnya, seperti Comercial Banking  Lim Kok Hwa (BCA), Tourism and Hospitality Kris Taenar Wiluan (Nongsa Digital Park), Infrastructures Dadan Kurniadipura (PT PLN Batam), Insurace Achmad Haerudin (PT Asuransi Jasa Indoensia), Media Muhammad Zuhri (Batamnews), Telecomunication Services Munawwir (PT. Telekomunikasi Indonesia), dan Public Service Kepala Dinas Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pemerintah Kota Batam Firmansyah, serta Disduk Kabupaten Lingga.

 

 

(red/Humas BP Batam)

HANI 2019, Seskab: Para Millenial Harus Bangga Apabila Tidak Menyentuh Narkoba

0

Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, bahwa narkoba sudah menjadi musuh bersama dan tidak ada orang ataupun siapapun yang menjadi berhasil karena dia mengonsumsi narkoba. Dengan tidak bernarkoba, tutur Seskab, kita harus bangga, kita harus merasa hidup kita menjadi lebih sehat.

“Dengan demikian para milenial maka mereka harus dengan sungguh-sungguh untuk menjauhi narkoba. Dan mereka harus bangga dan mereka harus bersyukur apabila tidak menyentuh narkoba,” kata Pramono Anung dalam wawancara khusus menyambut Hari Anti Narkotika Internasional (HANI) 2019, di ruang kerjanya Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Selasa (25/6).

Seskab menilai tema peringatan HANI 2019 tahun ini, yaitu “Milenial Sehat Tanpa Narkoba Menuju Indonesia Emas” sangat pas sekali, karena problem utama pada masyarakat sekarang ini banyak sekali masyarakat milenial yang merasa dirinya bisa lebih bekerja, menjadi sesuatu kalau dia menggunakan narkoba. Padahal tanpa narkoba, menurut Seskab, para millenial bisa melakukan sesuatu yang lebih baik.

Seskab menegaskan, Indonesia harus bersungguh–sungguh menyatakan perang terhadap narkoba, dan ini tidak bisa hanya menjadi tugas pemerintah. “Ini menjadi tugas pemerintah, Kepolisian, Badan Narkotika Nasional, kemudian juga  seluruh elemen masyarakat dan terutama adalah keluarga,” ujarnya.

Keluarga, lanjut Seskab Pramono Anung, harus menjadi tiang utama untuk menjaga anak-anak tidak terlibat dengan narkoba. Sehingga untuk itu kerjasama antara masyarakat, keluarga, pemerintah, dan juga dunia internasional untuk memerangi narkoba sudah waktunya. Karena narkoba kalau dibiarkan seperti gunung es. Kita baru menyadari kalau keluarga kita yang terkena.

“Dengan demikian perang terhadap narkoba tidak boleh setengah hati, harus dilakukan terus-menerus karena ini akan menjadi pengganggu utama masa depan bangsa terutama bagi generasi muda saat ini,” tegas Seskab.

Harus Dilawan

Mengenai pesannya terhadap para millenial, Seskab Pramono Anung menegaskan, narkoba  harus dijauhi, narkoba tidak ada manfaatnya sama sekali. Orang yang mengkonsumsi narkoba, menurut Seskab, tidak bisa lagi berbangga hati.

Diakui Seskab, dulu orang mengatakan bahwa dengan narkoba dia mempunyai vitalitas, energi yang lebih. Namun menurut Seskab, itu omong kosong.

“Narkoba sudah menjadi musuh bersama. Narkoba harus kita lawan bersama-sama. Narkoba harus kita perangi bersama-sama. Dan kemudian hidup bangsa ini terutama para milenial akan lebih baik kalau tidak tersentuh narkoba sama sekali,” pungkas Seskab.

 

(Red/seskab)

Kemenag Bintan Adakan Kegiatan Pra Manasik Haji untuk CJH Bintan

0

Bintan- Kementerian Agama Kabupaten Bintan mengundang seluruh Calon Jamaah Haji (CJH) yang berjumlah 97 orang di Bintan dalam kegiatan bimbingan Pra Manasik Haji di Gedung Aula Kantor Kemenag Bintan pada Sabtu, (22/6/19). Kegiatan Pra Manasik Haji ini dibuka oleh Wakil Bupati, Drs. Dalmasri Syam, M.M.

Agenda pertama kegiatan yang bertema “Melalui Pra Manasik Haji, Kita tingkatkan Pengetahuan Calon Jamaah Meraih Haji Mabrur” ini adalah laporan dari Kepala Kemenag Bintan, Drs. Erman Zaruddin, M.M.Pd. Dari laporan Erman, jumlah CJH di Bintan adalah 97 orang, terdiri dari 43 laki-laki dan 54 orang perempuan.

Berdasarkan lokasi asal, CJH dari Bintan Timur berjumlah 43 orang, CJH dari Bintan Utara 31 orang, CJH dari Teluk Bintan 3 orang,CJH dari Bintan Pesisir 3 orang, CJH dari Gunung Kijang 7 orang, CJH dari Toapaya 8 orang, CJH dari Teluk Sebong 2 orang. Kecamatan yang tidak ada CJH nya adalah Seri Kuala Lobam, Mantang, dan Tambelan.

Agenda Pra Manasik Haji ini membahas hal-hal yang bersifat umum yaitu keimigrasian, kesehatan, katering, dan pemondokan di Mekkah. Erman mengatakan pemondokan CJH Embarkasi Sumatera termasuk embarkasi Batam adalah di Syisyah.

CJH Bintan masuk ke dalam embarkasi Batam yang terdiri dari 3 Provinsi yaitu, Riau, Kalimantan Timur, Jambi, dan Kepulauan Riau. Jumlah total Kloter Batam tahun ini adalah 29 Kloter, Kepri mempunyai 3 Kloter, yaitu Kloter 1, Kloter 17, dan terakhir kemungkinan Kloter 29.

Dalam sambutannya, Wabup Dalmasri mengatakan kunci melaksanakan ibadah haji adalah mempersiapkan mental dan ikhlas. “jika niatnya ingin ibadah, lupakanlah anak, istri, harta benda, apalagi jabatan atau pekerjaan, jika ini bisa dilakukan insyaallah akan mendapatkan haji yang mabrur” jelasnya.

Selain Wakil Bupati, kegiatan Pra Manasik Haji ini juga turut dihadiri oleh perwakilan Dinas Kesehatan Bintan; dr. Bambang Utoyo, yang akan menjadi dokter para CJH selama menjalankan ibadah haji di Mekkah, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Bintan Sekretaris Daerah; Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Bintan, Zulkifli.

Kegiatan bimbingan Pra Manasik Haji ini merupakan rangkaian dari persiapan haji di Bintan, selanjutnya akan ada bimbingan Manasik tingkat Kabupaten, tingkat KUA, dan tingkat Provinsi.

 

(red/Agung Hertadinata)

Penerimaan Siswa Didik Baru, Bupati Minta Masyarakat Bintan Tidak Boleh Panik

0

Bintan-Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) membuat perubahan pada aturan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) setelah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam surat edaran tertanggal 21 Juni 2019 yang ditujukan kepada gubernur dan bupati/walikota di seluruh Indonesia, untuk memperbarui kuota siswa yang diterima lewat jalur zonasi dari minimal 90 persen dari daya tampung sekolah menjadi minimal 80 persen. Sementara, kuota pada jalur prestasi juga ditambah, dari 5 persen menjadi 15 persen.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan Tamsir, M.Pd, M.Si menuturkan bahwa untuk Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) pihaknya bisa menyesuaikan sesuai dengan anjuran Kemendikbud terhadap proses PPDB Online. Dirinya juga menuturkan bahwa pada prinsipnya Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan tidak memiliki masalah terkait aturan baru tersebut dan telah siap untuk menerima siswa tahun ajaran baru 2019 ini. Menurutnya, sistem PPDB online sendiri akan dilakukan awal bulan Juli mendatang atau tepatnya 1-5 Juli 2019 mendatang. Lalu pengumuman akan dilakukan pada tanggal 8 Juli 2019 serta pendaftaran ulang akan dilakukan pada tanggal 9-10 Juli 2019.

” Pada prinsipnya masyarakat atau siswa gak perlu risau dan dapat mendaftarkan langsung ke sekolah yang dituju sesuai zonasi atau bisa juga datang di dua konter resmi yang kita siapkan, yaitu di Gedung LAM Kijang ( Kec Bintan Timur) dan Gedung Nasional Tg Uban ( Kec Bintan Utara) ” ujarnya, Minggu (23/6) pagi.

Sementara itu, Bupati Bintan Apri Sujadi menjelaskan bahwa masyarakat hendaknya tidak boleh terlalu panik dengan sistem PPDB online yang diterapkan untuk anak masuk sekolah. Dirinya bahkan menjamin dan sudah meminta agar Dinas Pendidikan Kabupaten Bintan dapat membantu kemudahan masyarakat atau siswa baru yang akan masuk sekolah tahun ajaran baru 2019. Ia juga menambahkan bahwa mekanisme yang nantinya dibuat haruslah memudahkan masyarakat dan bukan mempersulit.

” Sistem yang dibuat harus lebih fleksibel dan efektif. saya sudah meminta Disdik Bintan agar jangan ada siswa yang gak tertampung, karena kita menginginkan seluruh anak-anak Bintan dapat belajar dan sekolah dengan baik ” tutupnya

 

(red/Agung Hertadinata)

Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau batal membahas pertambangan bauksit di Bintan

0

BATAM – Pimpinan DPRD Provinsi Kepulauan Riau batal membahas pertambangan bauksit di Bintan lantaran dua wakil  ketua tidak hadir.

“Iya, terpaksa dibatalkan karena dua pimpinan tidak hadir,” ujarnya.

Jadwal rapat semula ditetapkan di Graha Batam pukul 10.00 WIB. Rapat tersebut kemudian ditunda hingga setelah makan siang. Namun hingga sore, Wakil Ketua I, Rizky Faisal dan Wakil Ketua III, Amir Hakim tidak hadir.

“Yang hadir hanya saya dan Husnizar Hood,” katanya.

Jumaga mengatakan Rizky Faisal tidak dapat hadir lantaran memiliki kegiatan lain yang tidak dapat ditinggalkan. Sementara Amir Hakim dalam kondisi sakit.

“Nanti dijadwalkan kembali,” katanya.

 

(red /Diskominfo kepri)

 

Thanon AD: Penerjemahan Teks Hukum Semakin Dibutuhkan

0

Jakarta – Deputi DKK Thanon AD didampingi Prof. Edy Pratomo dan Asdep Naster Eko Harnowo berfoto bersama para peserta Diklat Diklar Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Tahun 2019, di Bogor, Jabar, Senin (24/6) malam.

Deputi DKK Thanon AD didampingi Prof. Edy Pratomo dan Asdep Naster Eko Harnowo berfoto bersama para peserta Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Tahun 2019, di Bogor, Jabar, Senin (24/6/2019) malam.

Deputi Sekretaris Kabinet bidang Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Thanon Aria Dewangga mengemukakan, sejalan dengan peningkatan hubungan Indonesia dengan mitra internasional pada tingkat bilateral, regional, maupun multilateral, penerjemahan teks hukum semakin dibutuhkan.

“Pengalaman mendampingi Sekretaris Kabinet menerima tamu-tamu asing, banyak keluhan yang disampaikan baik pejabat negara sahabat maupun investor dalam memahami perundang-undangan di tanah air mulai Undang-Undang, Peraturan Presiden, hingga Peraturan Daerah,” kata Thanon saat menyampaikan sambutan pada Pembukaan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Tahun 2019, di Bogor, Jabar, Senin.

Karena itu, Deputi Seskab bidang DKK Thanon Aria Dewangga menegaskan perlunya kehadiran penerjemah-penerjemah yang andal untuk memainkan peran strategis sebagai wahana diseminasi hukum Indonesia ke dunia internasional.

Untuk itu, lanjut Thanon, penerjemah diharapkan menguasai bahasa sumber dan bahasa sasaran dengan sama baiknya, selain memahami konvensi peraturan nasional dan internasional serta peristilahan hukum di bidang terkait.

Deputi Seskab bidang DKK berkeyakinan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan dapat mendukung pelaksanan tugas instansi pemerintah pusat dan daerah, khususnya dalam penerjemahan teks hukum seperti Undang-Undang, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri, produk hukum pidana perdata, dan Peraturan Daerah.

Ditambahkannya, pada tahun 2017 dan 2018 yang lalu, peserta Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintaan angkatan I tahun 2016 telah turut serta berkontribusi bagi keberhasilan program Pemerintah RI dalam Ease of Doing Business (EoDB) melalui penerjemahan 1000 halaman produk hukum nasional terkait investasi, yang menjadi bahan sandingan untuk penilaian EoDB oleh Bank Dunia.

Dalam kesempatan itu Deputi Seskab bidang DKK Thanon Aria Dewangga menyampaikan kebanggaannya karena profesi penerjemah semakin berkembang dan menjadi pilihan bagi para Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah.

“Semoga perkembangan ini merupakan wujud kesadaran para ASN di daerah untuk berprofesi sebagai penerjemah dalam meraih peluang yang terbuka dalam turut mendukung pembangunan daerah masih-masing,” ucap Thanon.

Untuk itu, Thanon mendorong para penerjemah untuk terus meningkatkan kompetensi penerjemahan mereka, melalui berbagai diklat, kursus, dan seminar. Ia menegaskan, peran penerjemah akan semakin dibutuhkan instansi pemerintah pusat dan daerah, sejalan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan.

20 Peserta

DIklat PenerjemahSebelumnya Asisten Deputi bidang Naskah dan Terjemahan (Asdep Naster) Sekretariat Kabinet, Eko Harnowo, dalam laporannya mengatakan, Sekretariat Kabinet telah dua kali menyelenggarakan Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan, yaitu tahun 2016 dan 2018.

“Penyelenggaraan diklat teknis tersebut ternyata tepat waktu, karena hanya beberapa bulan kemudian para Pejabat Fungsional Penerjemah (PFP) peserta diklat teknis tesebut telah mampu menjawab tantangan menerjemahkan produk hukum nasional terkait investasi, yaitu untuk menaikkan peringkat Indonesia pada daftar EoDB yang diterbitkan Bank Dunia untuk tahun 2017,” terang Eko.

Mempertimbangkan manfaat diklat teknis tersebut bagi PFP dan pemerintah, lanjut Asdep Naster, maka Sekretariat Kabiet kembali menyelenggarakan diklat teknis ini untuk ketiga kalinya, yaitu pada tanggal 24-29 Juni 2019.

Diklat Teknis Penerjemahan Naskah Hukum Pemerintahan Tahun 2019, menurut Eko, diikuti oleh 20 PFP dan 2 (dua) pejabat Kementerian Luar Negeri, di mana 14 peserta berasal dari instansi pemerintah pusat dan 8 (delapan) peserta berasal dari instansi pemerintah daerah.

Ia menyebutkan peserta instansi pemerintah pusat berasal dari Sekretariat Kabinet, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementeri Komunikasi dan Informatika, serta Mahkamah Agung.

Sedangkan peserta instansi pemerintah daerah berasal dari Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, Balai Bahasa Bali, Kantor Bahasa Nusa Tenggara Barat, dan Pemerintah Provinsi Banten.

Dalam diklat ini Guru Besar Hukum Internasional Universitas Diponegoro, Semarang, Prof. Dr. Eddy Pratomo, S.H., M.A menjadi pembicara utama atau keynote speaker. Sementara pakar penerjemahan naskah hukum dan dosen Universitas Katolik Atmajaya, Evand Halim, M.Hum menjadi penceramah subtansi.

Tampak hadir dalam acara pembukaan itu antara lain Asdep Humas dan Protokol Said Muhidin, Asdep Penyelenggara Persidangan Sjahriati Rochmah, Asdep Pelaporan Persidangan Heru Priyantono, dan Asdep AKRB Dyah Panca.

 

 

(red/serkab)

Bawaslu Kabupaten Bintan mengusulkan anggaran pengawasan pilkada 2020 sebesar Rp10 miliar

0

Bintan – Badan Pengawasan Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Bintan, Kepulauan Riau mengusulkan anggaran pengawasan pilkada 2020 sebesar Rp10 miliar kepada pemerintah setempat.

Ketua Bawaslu Bintan Febriadinata, di Bintan, Jumat (21/6) mengatakan, anggaran yang diusulkan untuk pengawasan pilkada hampir sama seperti Pemilu 2019.

Anggaran pengawasan pilkada itu masih dapat berubah berdasarkan hasil pembahasan bersama Pemkab Bintan. Anggaran yang diusulkan Bawaslu Bintan sendiri sudah dirasionalisasi sesuai kebutuhan.

“Kami sudah mengusulkan anggaran pengawasan pilkada sesuai kebutuhan. Ini akan dibahas kembali bersama Pemerintahan Bintan untuk disetujui di dalam Perda APBD,” tegasnya.

Febri mengemukakan anggaran tersebut banyak terkuras untuk pembayaran honor petugas pengawasan pilkada mulai dari tingkat kecamatan, kelurahan atau desa hingga di tempat pemungutan suara.

Bawaslu Bintan masih menunggu petunjuk atau keputusan dari Bawaslu RI apakah petugas pengawasan yang bersifat adhock atau sementara itu sama seperti pada Pemilu 2019 atau tidak. Jika tidak sama, maka Bawaslu Bintan akan melakukan perekrutan ulang secara berjenjang.

“Pengawasan pilkada di Bintan membutuhkan energi ekstra lantaran rentang kendali antarpulau di setiap kecamatan jaraknya cukup jauh,” tuturnya. Evaluasi Bawaslu Bintan baru-baru ini juga mengevaluasi kinerja pengawasan Pemilu 2019.

Selama pelaksanaan pemilu, Bawaslu Bintan menangani lima kasus Pemilu 2019, yang terdiri dari dua temuan dan tiga laporan pelanggaran.

Ia menjelaskan temuan pelanggaran pemilu yakni pelanggaran peraturan perundang-undangan lainnya terhadap anggota Badan Permusyawaratan Desa Kecamatan Teluk Sebong, dan netralitas oknum kepala dinas.

“Terkait kasus itu sudah kami rekomendasikan kepada Bupati Bintan Apri Sujadi untuk memberikan sanksi,” katanya.

Sementara tiga kasus yang ditangani Bawaslu Bintan berdasarkan laporan berhubungan dengan laporan tindak pidana pemilu. Kasus dugaan tindak pidana pemilu di Kecamatan Telok Sebong dihentikan karena tidak memenuhi unsur pidana.

Kemudian laporan terkait oknum guru tidak netral di Toapaya. Hasil penyelidikan Bawaslu Bintan sudah disampaikan kepada Bupati Bintan untuk diberikan sanksi.

 

 

(red/Diskominfo kepri)

 

BERITA TERKINI

Nasional

HIBURAN

Olahraga