Jakarta – Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung menyampaikan bahwa Pancasila bukan sekadar hafalan, yang lebih penting adalah Pancasila harus inheren dalam tubuh, badan, dan jiwa orang Indonesia.

“Kalau Pancasila ada di dalam jiwa orang Indonesia, maka kita ke depan akan dipersatukan dan kita ke depan persoalan yang mendasar tentang perbedaan-perbedaan dan juga kemudian apa yang terjadi dalam Pemilu pada tahun 2019 ini, mudah-mudahan tidak akan terjadi pada pemilu-pemilu yang mendatang. Karena Pancasila sudah selesai,” ujar Seskab saat diwawancara tentang Peringatan Hari Lahir Pancasila, 1 Juni, di ruang kerja Seskab, Lantai 2 Gedung III, Kemensetneg, Jakarta.

Lebih lanjut, Seskab juga menyampaikan bahwa Pancasila harus diamalkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti gotong royong, toleransi, dan saling mengerti, itu adalah esensi dasar dari Pancasila.

“Dan itu tidak bisa lagi kemudian hanya diajarkan melalui kata-kata, dan harus dipraktikkan. Dan ideologi Pancasila harus menjadi ideologi yang tetap tumbuh berkembang dan hidup. Dan ideologi Pancasila jangan hanya kemudian kita berlakukan pada bangsa kita, kita harus berpikir,” ujarnya.

Indonesia sekarang, menurut Seskab, sudah menjadi negara demokrasi terbesar nomor tiga di dunia. Ia juga menambahkan bahwa ekonomi Indonesia sudah sangat disegani karena sudah menjadi nomor 15/16 dunia.

“Maka dengan demikian, dengan Pancasila kita juga harus melihat pertarungan dunia. Dan ideologi Pancasila bukan hanya relevan kepada bangsa Indonesia,” pungkas Seskab di akhir wawancara. (RSF/EN)

Penulis :Tanto

Jakarta – Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusional menyampaikan beberapa rekomendasi bagi agenda konsolidasi demokrasi pancasila meliputi rencana jangka pendek, rencana jangka menengah, serta rencana jangka panjang.

“Rencana jangka pendek adalah tahun 2019, rencana jangka menengah pada tahun 2020-2024. Sedangkan rencana jangka panjang pada tahun 2025-2045,” kata salah satu penggagas Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusional, Haidar Alwi dalam siaran pers Sabtu (1/6/2019).

Ia menjelaskan, berdasarkan hasil diskusi dari seluruh peserta sarasehan Aliansi Masyarakat Sipil untuk Pemilu Damai, guna menyikapi dinamika sosial politik nasional 2019, kemudian disimpulkan, dibutuhkan agenda konsolidasi demokrasi Pancasila yang sejalan dengan pembangunan karakter bangsa berbasis keluarga dalam waktu 25 tahun.

Secara konsep agenda pembangunan konsolidasi demokrasi Pancasila, menurut dia, adalah mewujudkan setiap pribadi-pribadi rakyat Indonesia yang Pancasilais.

Menurut Haidar, pelaksanaan agenda konsolidasi demokrasi Pancasila dengan agenda membangun karakter bangsa, membutuhkan waktu minimal 25 tahun.

“Pembangunan ini dibagi dalam lima tahap dan setiap tahapa lima tahun, dengan tematik revolusi mental,” katanya pula.

Diketahui, Aliansi Masyarakat Sipil untuk Konstitusional yang terdiri atas tokoh-tokoh pemerhati sosial budaya mendukung institusi seperti Mahkamah Konstitusi (MK), Mahkamah Agung (MA), dan KPU selalu bersikap independen dalam menghadapi situasi pemilu pasca penetapan hasil.